PKS Kota Solo - Pembangunan Flyover Manahan kemungkinan besar tak bisa didanai secara penuh oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) masih mendiskusikan masalah penganggaran proyek yang belakangan diketahui bakal menghabiskan anggaran senilai Rp52,9 miliar tersebut.
Mulanya, DPRD Kota Solo bersepakat dengan eksekutif memasang anggaran senilai Rp30 miliar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017. Setelah itu muncul informasi pengerjaan flyover akan diambil alih pusat. Namun, belum lama ini informasi tersebut seolah buyar karena belum ada kejelasan skema pembiayaan dari pusat.
Pembangunan flyover menggunakan detail engineering design (DED) yang dibuat oleh pemerintah pusat. Meski ada rencana agar pembangunan flyover direalisasikan pada 2017, belum ada gambar dan spesifi kasi teknis yang bisa diketahui masyarakat.
Anggota Komisi II DPRD Solo, Quatly Abdulkadir Alkatiri, mengatakan DED dibuat oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan (Pusjatan) Bandung. Ia mengatakan sesuai keterangan Kepala DPUPR Solo, Endah Sitaresmi, masalah pembiayaan masih dibahas bersama kementerian terkait.
“Flyover itu total menyedot anggaran Rp52,9 miliar. DPRD sudah sepakat menyiapkan Rp30 miliar. Berarti kan masih kurang Rp22,9 miliar. Tapi, karena jalan yang dilalui Flyover Manahan itu adalah jalan kota, pusat enggak bisa cawe-cawe, kecuali kalau itu diberikan anggaran dalam bentuk dana alokasi khusus (DAK) untuk satu paket pekerjaan,” papar dia saat ditemui wartawan di kantornya, Senin (23/1).
Ia menilai diskusi yang dilakukan DPUPR bersama kementerian terkait mengindikasikan terdapat kemungkinan proyek tak bisa seluruhnya dikerjakan dengan APBN. Masih ada pembahasan untuk membagi paket proyek antara DPUPR Solo dengan pusat.
“Ini masih harus dibagi. Misalnya ada 50 meter pekerjaan, sebagian pusat sebagian kota. Ini sedang didiskusikan. Kalau pusat tak bisa membantu, maka proyek ini tak akan selesai karena dana APBD tak mencukupi,” kata politikus PKS itu.
Ia menilai kesemerawutan pada proyek fl yover menunjukkan adanya pekerjaan yang tidak terprogram dan terwacana dengan baik oleh Pemkot Solo. Masalah perencanaan menjadi masalah klasik yang dihadapi pemkot dari tahun ke tahun.
Sumber : Solopos
ConversionConversion EmoticonEmoticon