 |
| Sugeng Riyanto dalam suatu kegiatan bersama masyarakat |
PKS Kota Solo — Liberalisme dan kapitalisme
dirasakan semakin merasuk ke sendi - sendi kehidupan bangsa. Paham
itu membuat bangsa Indonesia
kesulitan menjadi tuan di negeri
sendiri, sehingga memunculkan
letupan-letupan perlawanan.
Hal itu disampaikan Ketua Umum
Partai Rakyat Demokratik (PRD),
Agus Jabo Priyono, saat menjadi
pembicara diskusi kebangsaan
dengan tema Bangun Persatuan
Nasional, Wujudkan Kesejahteraan
Sosial dan Menangkan Pancasila
di Public Space Gedung FISIP UNS
Solo, Sabtu (24/8).
Diskusi diikuti puluhan aktivis
organisasi kemahasiswaan dari
sejumlah perguruan tinggi di Kota
Solo. Selain Agus Jabo, diskusi juga
menghadirkan politikus Partai Keadilan
Sejahtera (PKS) sekaligus legislator
Solo, Sugeng Riyanto, dan dosen
FISIP UNS, Muhammad Romdlon.
Diskusi difasilitasi Gerakan Pemahaman
Pancasila Solo.
Sugeng Riyanto menyatatakan, dia melihat belum ada program pemerintah yang benar-benar berpihak kepada kalangan menengah ke bawah dan mengangkat strata ekonomi. Yang terjadi justru pembangunan di Tanah Air hanya dinikmati sebagian kecil orang. Sedangkan sebagian besar rakyat masih bergumul dengan persoalan ekonomi yang semakin sulit. “Sejauh ini saya tidak melihat ada program-program ekonomi yang benar-benar bisa mengangkat derajat kesejahteraan rakyat,” urai dia.
Agus Jabo menjelaskan “Persoalan sekarang adalah liberalisme. Pancasila sedang menghadapi liberalisme. Dan liberalisme ini lah yang memunculkan perlawanan-perlawanan dari umat. Seperti dengan munculnya Gerakan 212. Itu cerminan dari dampak liberalisme. Liberalisme telah membatasi bangsa ini menjadi tuan di negerinya sendiri,” ujar dia. Agus Jabo mencontohkan adanya 25 taipan yang mengusai lahan sangat besar untuk menjalankan roda bisnis mereka. Di sisi lain lebih banyak petani yang sangat lemah dalam penguasaan lahan. Mayoritas dari mereka hanya menguasai lahan dalam ukuran sangat kecil. Bahkan banyak yang tak memiliki lahan produktif. “Liberalisme disamping menyebabkan ketidakadilan, tapi juga kesenjangan semakin tajam,” imbuh dia.
Menurut Agus, liberalisme
berkembang masif salah satunya
karena adanya UU No. 25/2009
tentang Penanaman Modal. UU
itu memungkinkan pengusaha
menguasai lahan hingga 90 tahun
dengan berbagai status.
Jika ingin meredam menjalarnya
liberalisme dan kapitalisme di
Tanah Air, Agus menilai perlunya
mencabut UU tersebut.
Sumber: Solopos
ConversionConversion EmoticonEmoticon