Wednesday, November 18, 2026

DPC PKS Jebres Gelar Training Orientasi Partai (TOP), Perkuat Wawasan Kebangsaan dan Konsolidasi Akar Rumput


Solo
-  Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kecamatan Jebres sukses menyelenggarakan kegiatan Training Orientasi Partai (TOP). Acara pembinaan dan pendidikan politik dasar ini bertempat di de Lima Cafe and Resto pada Ahad, 15 November 2026.

Kegiatan ini diikuti oleh para anggota baru, relawan, hingga simpatisan sebagai langkah awal untuk memperkuat pemahaman ideologi, visi perjuangan partai, serta kesiapan dalam melayani masyarakat.

Rangkaian acara diawali dengan laporan kegiatan oleh Ketua DPC PKS Jebres, Rohmadi, dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya pembekalan awal bagi para anggota dan relawan agar memiliki arah perjuangan yang jelas serta selaras dengan visi partai.

Acara kemudian dilanjutkan dengan arahan serta sambutan dari anggota DPRD Kota Surakarta Fraksi PKS Daerah Pemilihan Jebres, Sugeng Riyanto, sekaligus membuka secara resmi acara ini. Kehadiran legislator lokal ini memberikan motivasi tersendiri bagi para peserta untuk terus hadir dan memberikan kontribusi nyata di tengah masyarakat.

Memasuki sesi inti, materi orientasi disampaikan oleh Anang Istanto, selaku Ketua Bidang Saksi dan Relawan DPD PKS Kota Surakarta. Dalam pemaparannya, Anang menekankan pentingnya wawasan kebangsaan, jati diri PKS sebagai partai Islam rahmatan lil 'alamin dan pelayan rakyat, serta penguatan peran strategis relawan dan saksi di tingkat akar rumput.

Antusiasme tinggi tampak dari para peserta yang hadir. Salah seorang peserta asal Kelurahan Pucangsawit, Slamet, menyampaikan apresiasi mendalam atas terselenggaranya kegiatan ini.

"Kegiatan ini sangat luar biasa dan memberikan wawasan baru bagi kami, khususnya terkait wawasan kebangsaan, nilai-nilai keindonesiaan, serta bagaimana kiprah nyata PKS dalam melayani masyarakat umum," ungkap Slamet.

Sekilas tentang Training Orientasi Partai (TOP) PKS

Training Orientasi Partai (TOP) merupakan program pendidikan politik dan orientasi dasar berjenjang yang dirancang oleh PKS. Program ini bertujuan untuk membekali pemahaman dasar ideologi, visi, misi, dan platform perjuangan PKS.



Kegiatan ini juga dilakukan sebagai kegiatan konsolidasi Anggota, Relawan & Saksi.  Membangun semangat kerelawanan, kapasitas yang baik, dan kesiapan melayani publik.

Selain itu, kegiatan TOP dilaksanakan sebagai  Pendidikan Politik Dasar. Menjadi gerbang awal pengenalan organisasi sebelum memasuki jenjang pembinaan kader lanjutan.

Melalui suksesnya penyelenggaraan TOP di Jebres ini, DPC PKS Jebres berharap jejaring relawan dan kader semakin solid, siap menghadapi berbagai agenda kepartaian, serta terus konsisten menjadi bagian dari solusi di tengah masyarakat Kota Surakarta. Kegiatan TOP DPD Kota Surakarta ini berlangsung serentak di lima kecamatan Kota Surakarta.

Tuesday, November 17, 2026

PKS Dukung Raperda Miras di Solo, Tapi Ada Syarat! Umat Islam Diminta Dilibatkan dalam Pembahasan


SOLO
– Rencana penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengaturan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kota Surakarta mendapat dukungan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Namun, ada satu hal penting yang menjadi perhatian PKS, yakni keterlibatan umat Islam dan berbagai elemen masyarakat dalam proses penyusunannya.

Dukungan tersebut mengemuka setelah Raperda Pengaturan dan Pengendalian Minuman Beralkohol masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kota Surakarta Tahun 2027.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Solo, Sugeng Riyanto, menyampaikan bahwa seluruh fraksi DPRD telah memberikan persetujuan terhadap rencana pembentukan regulasi tersebut. Persetujuan ini menjadi perkembangan positif setelah pembahasan regulasi serupa pada 2011 sempat mengalami kebuntuan.

Meski demikian, proses penyusunan Raperda tidak boleh dilakukan secara terburu-buru. Pemerintah Kota Solo, khususnya Dinas Perdagangan sebagai sektor terkait, diharapkan terlebih dahulu membuka ruang dialog dengan berbagai elemen masyarakat.

Salah satu yang secara khusus diminta untuk dilibatkan adalah perwakilan umat Islam, selain unsur fraksi-fraksi DPRD dan Pemerintah Kota Surakarta.

“Jadi akan sangat baik bila Dinas Perdagangan Solo mengundang perwakilan elemen umat Islam, perwakilan fraksi DPRD dan Pemkot Solo untuk menyerap masukan-masukan sebelum penyusunan naskah akademik,” ujar Sugeng, Selasa (17/11/2026).

Pelibatan tersebut dinilai penting agar regulasi yang dihasilkan tidak hanya mempertimbangkan aspek administratif dan kepentingan usaha, tetapi juga memperhatikan aspirasi masyarakat, ketertiban umum, serta nilai-nilai sosial yang berkembang di Kota Solo.

PKS berharap proses penyusunan naskah akademik dapat mengakomodasi berbagai pandangan sehingga tidak menimbulkan polemik ketika Raperda memasuki tahap pembahasan di DPRD.

Dengan adanya komunikasi dan keterlibatan masyarakat sejak awal, regulasi pengendalian minuman beralkohol diharapkan dapat dirumuskan secara komprehensif, memiliki landasan yang kuat, serta mampu menjawab keresahan masyarakat.

“Kami mengusulkan langkah ini kepada Pemkot Solo untuk menjaga kondusivitas Solo tetap terjaga. Di sisi lain, perlindungan terhadap anak-anak muda di Solo juga bisa berjalan efektif ke depannya,” katanya.

Kini, perhatian publik tertuju pada bagaimana Pemerintah Kota Surakarta menindaklanjuti rencana tersebut. Apakah aspirasi umat Islam dan elemen masyarakat lainnya benar-benar akan menjadi bagian penting dalam penyusunan aturan pengendalian minuman beralkohol di Kota Solo?


Thursday, November 12, 2026

DPRD Solo Setujui Pencabutan Perda Air Tanah, Raperda Pasar Swalayan Dikembalikan untuk Dikaji Ulang


Solo
– DPRD Kota Surakarta mengambil keputusan berbeda terhadap dua usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif yang dibahas dalam rapat paripurna internal, Jumat (6/11), di Graha Paripurna DPRD Kota Surakarta.

Usulan Raperda tentang Penataan dan Pembinaan Pasar, Pusat Perbelanjaan, dan Pasar Swalayan dari Komisi II belum mendapatkan persetujuan dan dikembalikan untuk dikaji lebih mendalam. Sementara itu, usulan Komisi III terkait pencabutan Peraturan Daerah tentang Air Tanah disetujui menjadi Raperda inisiatif DPRD Kota Surakarta.

Wakil Ketua DPRD Kota Surakarta, Daryono, menjelaskan bahwa usulan Komisi II belum dapat disetujui karena substansi pengaturannya dinilai memiliki irisan dengan dua Perda yang telah berlaku di Kota Surakarta, salah satunya Perda Nomor 5 Tahun 2011.

Selain itu, Komisi II sebagai pengusul dinilai masih perlu memperkuat argumentasi mengenai urgensi pembentukan regulasi baru agar tidak menimbulkan tumpang tindih dengan regulasi yang sudah ada.

“Dua Perda itu sangat beririsan. Jadi, mungkin dari pengusul kurang kuat alasan mengapa kemudian dimunculkan Perda itu lagi,” ujar Daryono.

Menurut Daryono, sejumlah regulasi yang telah berlaku memang perlu terus dievaluasi agar tetap relevan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan. Namun, dalam rapat juga muncul pandangan bahwa usulan perubahan maupun revisi Perda sebaiknya didasarkan pada kebutuhan dan kewenangan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Meski belum disetujui, pembahasan Raperda yang diusulkan Komisi II tidak berhenti. DPRD mengembalikan usulan tersebut kepada komisi pengusul untuk dilakukan evaluasi dan pendalaman, baik terhadap substansi materi maupun argumentasi mengenai kebutuhan pembentukan regulasi.

“Dikembalikan ke Komisi II. Nanti kalau misalnya mau diusulkan lagi atau mau diperbaiki, dipersilakan,” jelasnya.

Berbeda dengan usulan Komisi II, Raperda inisiatif Komisi III mengenai pencabutan Perda tentang Air Tanah memperoleh persetujuan dalam rapat paripurna internal DPRD.

Daryono menjelaskan, pencabutan diperlukan karena berdasarkan perkembangan regulasi dan pembagian kewenangan pemerintahan, urusan terkait air tanah secara hierarkis sudah berada di luar kewenangan Pemerintah Kota Surakarta.

“Komisi III mengusulkan pencabutan Perda tentang air tanah di Kota Surakarta yang memang secara hierarkis perundangan sudah di luar kewenangan Kota Surakarta. Alhamdulillah, tadi disetujui menjadi Raperda inisiatif dari DPRD Kota Surakarta,” ungkapnya.

Setelah mendapatkan persetujuan, usulan pencabutan Perda tentang Air Tanah akan ditindaklanjuti dan disampaikan kepada Wali Kota Surakarta sebagai bagian dari tahapan pembentukan peraturan daerah.

Keputusan dalam rapat paripurna internal tersebut menunjukkan komitmen DPRD Kota Surakarta untuk memastikan setiap regulasi daerah memiliki dasar kebutuhan yang jelas, tidak menimbulkan tumpang tindih aturan, serta selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dengan proses kajian dan harmonisasi yang matang, DPRD berharap regulasi yang dihasilkan benar-benar mampu memberikan kepastian hukum sekaligus menjawab kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat Kota Surakarta.

    

Wednesday, October 28, 2026

Sugeng Riyanto Minta Polisi Bongkar Jaringan Prostitusi Anak hingga ke Akar

Foto : Kompas

Solo
 – Ketua Komisi IV DPRD Kota Solo, Sugeng Riyanto, mendesak aparat kepolisian mengusut tuntas jaringan prostitusi online yang melibatkan empat anak di bawah umur asal Sukabumi, Jawa Barat, yang ditemukan di Kota Solo.

Sugeng menegaskan, pengungkapan kasus tersebut harus menjadi momentum untuk memperkuat penegakan hukum terhadap praktik eksploitasi seksual anak, terutama yang memanfaatkan perkembangan teknologi dan aplikasi digital.

Menurutnya, praktik prostitusi online tidak dapat dilepaskan dari adanya permintaan yang mendorong munculnya jaringan penyedia layanan ilegal tersebut. Karena itu, upaya pencegahan perlu diimbangi dengan tindakan hukum yang tegas.

"Kaidah supply and demand. Maka selain membangun kesadaran, penting juga untuk law enforcement," ujar Sugeng, Selasa (27/10/2026).

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut menilai, perkembangan teknologi digital telah membuka ruang bagi munculnya berbagai modus kejahatan, termasuk praktik prostitusi online yang melibatkan anak di bawah umur.

Ia mengingatkan bahwa fenomena serupa berpotensi terjadi di berbagai wilayah perkotaan, sehingga diperlukan kewaspadaan bersama dari aparat penegak hukum, pemerintah, masyarakat, hingga keluarga.

"Sindikat-sindikat sejenis patut diduga ada di daerah-daerah perkotaan lain. Jadi sebenarnya ini fenomena yang menuntut kewaspadaan semua pihak, utamanya di daerah perkotaan," ungkapnya.

Apresiasi Polresta Solo, Minta Jaringan Lain Ditelusuri

Sugeng menyampaikan keprihatinan mendalam atas terungkapnya kasus eksploitasi seksual yang melibatkan empat anak tersebut. Ia sekaligus memberikan apresiasi kepada jajaran Polresta Solo yang berhasil mengungkap praktik kejahatan itu.

"Kami prihatin mendalam atas problem sosial ini. Kami mengapresiasi Polresta Solo atas upaya dan keberhasilan mengungkap praktik prostitusi ini, khususnya dengan korban anak di bawah umur," tuturnya.

Meski demikian, Sugeng berharap pengungkapan kasus tersebut tidak berhenti pada pelaku yang telah teridentifikasi. Ia meminta kepolisian terus mendalami kemungkinan keterlibatan jaringan yang lebih luas, termasuk sindikat lain yang menggunakan modus serupa di Kota Solo.

Menurutnya, penegakan hukum secara menyeluruh diperlukan untuk mempersempit ruang gerak pelaku sekaligus mencegah terulangnya kasus eksploitasi seksual terhadap anak.

"Sangat penting untuk menutup ruang gerak para pelaku kejahatan," tegasnya.

Ingatkan Pentingnya Pengawasan Orang Tua

Selain mendorong langkah tegas aparat kepolisian, Ketua Komisi IV DPRD Solo itu juga mengingatkan pentingnya peran keluarga dalam melindungi anak dari ancaman eksploitasi seksual di ruang digital.

Sugeng mengimbau para orang tua untuk meningkatkan kepedulian, komunikasi, dan pengawasan terhadap aktivitas anak, termasuk dalam penggunaan aplikasi dan media sosial.

Ia menilai kewaspadaan keluarga dan masyarakat merupakan bagian penting dari upaya pencegahan agar anak-anak tidak menjadi korban jaringan eksploitasi seksual.

"Kami juga menghimbau para orang tua lebih peduli dan berhati-hati dalam mengawasi anak-anak, serta menghindarkan dari prostitusi," ujarnya.

Kasus yang melibatkan empat anak asal Sukabumi tersebut menjadi perhatian Komisi IV DPRD Solo karena menyangkut perlindungan anak dan persoalan sosial yang membutuhkan penanganan serius.

Sugeng menekankan pentingnya kewaspadaan semua pihak serta penegakan hukum untuk membatasi ruang gerak jaringan prostitusi online, khususnya yang mengeksploitasi anak di bawah umur.

Sumber : Solopos

Thursday, October 22, 2026

ISU PEMAKZULAN GIBRAN MEMANAS! DPRD SOLO BERI PERINGATAN


Solo
- Warga Kota Solo diimbau untuk tetap tenang dalam menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dan desakan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka. 

Warga Solo harus bisa menyikapi dinamika terkini itu secara proporsional. Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Solo, Daryono, saat diwawancara wartawan, Kamis (15/10/2026).

"Prinsipnya kita menghargai semua pendapat. Kami berharap seluruh elemen masyarakat menghormati proses hukum yang berlaku. Jadi putusan itu disikapi secara proporsional sesuai domain yang ada. Kita menghargai dan menghormati pendapat masyarakat," tutur dia.

Daryono mengingatkan perbedaan pendapat tidak boleh menjadi penyebab perpecahan atau konflik di masyarakat. "Perbedaan sikap dan pendapat itu wajar, yang penting jaga kondusivitas. Jangan sampai terjadi gejolak di masyarakat, yang rugi kita sendiri," pesan dia.

Menurut politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu setiap warga negara mempunyai hak untuk menyatakan pendapat. "Sampaikan pendapat secara baik dan elegan. Jangan mau diadu domba, harus dewasa dalam berpolitik, cerdas menyikapi dinamika yang ada," urai dia.

Monday, October 12, 2026

Bukan Pelanggaran Ringan, Kasus Ajakan Video Call Tak Senonoh ke Siswi SLB Tuai Kecaman


Solo
- Ketua Komisi IV DPRD Kota Solo dari Fraksi PKS, Sugeng Riyanto, menilai ajakan video call tanpa busana yang diduga dikirimkan oknum ASN berinisial G kepada siswi kelas 9 SLB sudah merupakan bentuk pelanggaran.

Ia meminta Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah mempertimbangkan sanksi tegas, termasuk pencabutan status G sebagai tenaga kependidikan.

Sugeng mengatakan dugaan pelanggaran tersebut tidak bisa dianggap sepele meskipun korban tidak menuruti ajakan yang disampaikan melalui pesan singkat. Menurutnya, isi percakapan itu sudah menunjukkan perilaku yang tidak pantas dilakukan oleh seseorang yang bekerja di lingkungan pendidikan.

"Ajakan sendiri sudah merupakan pelanggaran, sebagai tenaga kependidikan ia sudah membuat chat seperti itu. Dari situ saja sebenarnya sanksi sudah bisa dijatuhkan," urainya, saat dihubungi TribunSolo.com, Jumat (9/10/2026).

G diketahui merupakan aparatur sipil negara (ASN) berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu yang bekerja sebagai petugas kebersihan di sebuah SLB. Sugeng menilai status tersebut tidak menghapus tanggung jawab untuk menjaga perilaku dan mematuhi aturan yang berlaku bagi tenaga kependidikan.

Ia secara khusus mendorong pemberian sanksi berat agar kasus tersebut menjadi pembelajaran dan tidak terulang di kemudian hari.

"Chat ajakan untuk video call dan tidak berbusana itu kan sama sekali tidak mencerminkan perilaku tenaga kependidikan. Saya lebih setuju untuk diberikan sanksi yang tegas sampai pada titik dia dikeluarkan. Sekali lagi ini harus menjadi pembelajaran," pungkasnya.

Sugeng juga meminta Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII segera mengambil langkah konkret untuk menangani aduan tersebut. Menurutnya, isi percakapan yang diduga mengarah pada pelecehan seksual sudah cukup serius untuk menjadi perhatian pihak berwenang.

"Kami melihat dari materi chatnya kan sudah betul-betul mengarah ke perilaku pelecehan seksual. Kami selaku Komisi IV DPRD Solo mendorong dinas pendidikan provinsi dalam hal ini cabang dinas VII segera mengambil tindakan setegas-tegasnya, dan berikan efek jera terhadap pelaku dan supaya menjadi preseden supaya di Solo tidak terjadi peristiwa serupa," lanjutnya.

Kewenangan di Bawah Dinas Pendidikan Provinsi Jateng

Ia menjelaskan, kewenangan penanganan SLB berada di bawah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Karena itu, DPRD Solo mendorong dinas terkait memastikan proses penanganan berjalan lugas dan sanksi yang diberikan sesuai dengan dugaan pelanggaran.

"Jadi yang pertama kaitan kewenangannya, SLB SMA SMK itu kan di bawah provinsi. Jadi tentu yang paling berkompeten dalam hal ini adalah dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Kami DPRD Solo mendesak ataupun ingin memastikan bahwa pihak dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah bisa menangani kasus ini secara lugas, secara tegas dan memberikan sanksi yang berat kepada pelaku dalam hal ini," ungkap Sugeng.

Selain sanksi, Sugeng meminta dinas pendidikan dan pihak sekolah menelusuri apakah ada siswi lain yang pernah menerima pesan serupa. Ia menilai upaya tersebut diperlukan untuk memastikan keamanan seluruh siswi di lingkungan sekolah.

"Harus ditelisik apakah dia juga melakukan kepada siswi lain. Saya kira sekolah juga bisa untuk kemudian memastikan seluruh siswinya tidak menjadi korban dari pelaku," kata dia.

Sugeng berharap penanganan kasus ini tidak berhenti pada klarifikasi, tetapi juga menghasilkan langkah yang memberikan perlindungan kepada siswa dan menjadi peringatan bagi tenaga kependidikan lainnya.


Tuesday, September 22, 2026

Muncul Aduan Larangan Berjilbab saat Wawancara MagangHub di Solo Safari, Fraksi PKS Langsung Kroscek


Solo
- Aduan terkait dugaan larangan mengenakan jilbab dalam proses wawancara peserta program MagangHub di Solo Safari mencuat.

Hal itu langsung ditindaklanjuti Fraksi PKS DPRD Kota Solo dengan mendatangi Solo Safari, Senin (21/9/2026).

Aduan tersebut disampaikan seorang masyarakat yang mengikuti proses seleksi MagangHub yang dibuka melalui Kementerian Ketenagakerjaan. Peserta tersebut mengaku mendapat informasi saat wawancara bahwa karyawati di Solo Safari tidak diperkenankan mengenakan jilbab.

Sekretaris Fraksi PKS DPRD Kota Solo Muhammad Nafi' Asrori mengatakan, aduan tersebut diterimanya melalui pesan WhatsApp pada Minggu (20/9) malam.

"(Saya) secara langsung menerima aduan itu. Ada yang WhatsApp ke saya menyampaikan tentang proses wawancara. Kebetulan yang wawancara ini berhijab. Identitasnya tidak kami sampaikan karena bagian dari privasi yang harus kami jaga," kata Nafi' usai sidak.

Menurut Nafi', pelapor mempertanyakan larangan mengenakan jilbab tidak tercantum dalam persyaratan yang disosialisasikan dalam program MagangHub.

"Dalam syarat-syarat yang disosialisasikan dan diimplementasikan dalam aplikasi itu tidak tercantum masalah larangan berhijab," ungkap Nafi'.

Aduan tersebut kemudian ditindaklanjuti Fraksi PKS dengan melakukan komunikasi dengan pihak manajemen Solo Safari. Nafi' mengaku telah berkorespondensi dengan pihak Solo Safari sebelum mendatangi lokasi.

"Terasa heran dan kaget terhadap perlakuan semacam itu. Tentu kami sebagai anggota dewan yang punya tugas untuk menyampaikan dan menyambung aspirasi warga, kami teruskan," jelasnya.

Menurut Nafi', informasi tersebut masih dalam tahap klarifikasi sehingga privasi masyarakat yang menyampaikan aduan tetap harus dijaga.

Meski demikian, Nafi' belum mengetahui secara detail kapan proses wawancara terhadap pelapor dilakukan maupun konteks lengkap pembicaraan mengenai larangan penggunaan jilbab tersebut.

"Saya tidak tahu kapan wawancaranya terhadap yang bersangkutan. Saya tidak bisa cerita lebih detail lagi soal yang bersangkutan," pungkasnya.

Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Solo Sugeng Riyanto mengatakan, sidak dilakukan untuk memastikan kebenaran informasi yang diterima fraksi.

Sebab, menurut dia, program MagangHub merupakan program pemerintah yang memberikan kesempatan masyarakat mendapatkan pengalaman kerja dan memperoleh upah dari anggaran pemerintah.

"Kami mendapatkan laporan itu, kami datang ke sini untuk klarifikasi, benar enggak ada regulasi semacam itu," kata Sugeng.

Dari hasil komunikasi dengan pihak Solo Safari, Sugeng menyebut pihak manajemen mengonfirmasi bahwa tidak terdapat karyawati yang mengenakan jilbab di lingkungan Solo Safari. Namun, pihaknya belum mendapatkan penjelasan lebih lanjut mengenai apakah kondisi tersebut merupakan kebijakan tertulis atau bagian dari standar operasional tertentu.

"Terkonfirmasi dari pihak manajemen, sudah koordinasi dengan bagian HRD, bahwa memang secara manajemen Taman Safari tidak ada satu pun karyawatinya yang mengenakan hijab," ujarnya.

Sugeng menilai kondisi tersebut perlu mendapat perhatian, terutama apabila memang terdapat kebijakan yang membatasi pekerja atau calon pekerja untuk mengenakan atribut keagamaan.

Dia menyebut pihaknya akan membawa persoalan tersebut ke instansi terkait.

"Hemat kami, ada regulasi yang dilanggar. Yang pertama Pasal 28, yang kedua Pasal 29 UUD 1945. Kemudian Undang-Undang Ketenagakerjaan juga memberikan perlindungan kepada seluruh warga masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan," jelasnya.

Fraksi PKS akan menyampaikan persoalan tersebut kepada Dinas Tenaga Kerja. Langkah itu dilakukan untuk memastikan tidak ada praktik serupa di perusahaan lain di Kota Solo.

"Kami akan sampaikan ke Dinas Tenaga Kerja untuk memastikan bahwa seluruh perusahaan yang ada di Solo tidak boleh ada perlakuan semacam itu. Perusahaan apa pun tidak boleh, karena ini bersinggungan dengan UUD 1945 dan bertentangan dengan undang-undang," tegasnya.

Fraksi PKS juga berencana membawa persoalan tersebut ke DPRD melalui komisi yang membidangi urusan terkait. Langkah itu untuk meminta penjelasan lebih lanjut mengenai kebijakan yang diterapkan manajemen Solo Safari.

"Kemudian teman-teman dari Komisi II akan melakukan tugasnya di Komisi II selaku counterpart BUMD yang ada di Kota Surakarta," katanya.

Sugeng menambahkan, pihak manajemen Solo Safari sempat menyampaikan bahwa kondisi tidak adanya karyawati berhijab tersebut berkaitan dengan aturan internal, meski dia belum mengetahui secara pasti bentuk aturan yang dimaksud.

"Mungkin ada alasan tertentu yang disampaikan kenapa tidak. Saya tidak tahu, tapi kata mereka ini bagian dari SOP atau apa pun. Mereka menyatakan bahwa di Taman Safari tidak ada satu pun karyawatinya yang mengenakan hijab," ujarnya.

Sementara itu, manajemen Solo Safari belum memberikan keterangan terkait aduan tersebut.


Sumber : Radar Solo

Wednesday, August 26, 2026

Luncurkan PPEK, PKS Solo Dorong Ketahanan Ekonomi Keluarga dari Rumah


Solo
– Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Surakarta meresmikan program Pos Pemberdayaan Ekonomi dan Keluarga (PPEK) melalui acara Launching dan Kajian Literasi Ekonomi. Mengusung tema Membangun Kekayaan dari Rumah, program ini dirancang sebagai wadah bagi kader untuk menumbuhkan jiwa wirausaha dan memperkuat fondasi ekonomi keluarga.

Ketua Bidang Perempuan dan Keluarga DPD PKS Kota Surakarta, Kurnia Prihantini, menyampaikan bahwa kehadiran PPEK merupakan langkah strategis untuk mengenalkan potensi usaha keluarga di kalangan DPC dan kader. 

"Kami berharap kegiatan kali ini dapat mengenalkan usaha keluarga dari DPC. Kita butuh menumbuhkan gerakan berusaha di kalangan kader dan saling nglarisi sehingga bisa berkembang bersama," ujarnya dalam sambutan.

Kurnia menegaskan bahwa PPEK hadir tidak hanya untuk mereka yang sudah memiliki usaha, tetapi juga sebagai pemantik semangat bagi kader yang belum memulai. 

"Acara ini ingin menumbuhkan semangat berwirausaha bagi kader. PPEK hadir bukan hanya untuk yang sudah berusaha, tetapi juga untuk menumbuhkan semangat berwirausaha. Kegiatan ini insyaAllah akan kita lanjutkan lagi dengan skema yang lebih luas," tambahnya.

Ketua DPD PKS Kota Surakarta, Abdul Kadir Audah, memberikan apresiasi atas inisiatif bidang perempuan yang dinilainya sebagai langkah awal yang baik. Ia menekankan bahwa ketahanan ekonomi merupakan pilar penting untuk menciptakan keharmonisan keluarga. 

"Ketika pemasukan keluarga tidak cukup, inilah salah satu penyebab ketidakharmonisan. Pemahaman literasi keuangan bagi suami dan istri mendukung adanya pengelolaan keuangan keluarga yang sehat agar pendapatan lebih besar daripada belanja," jelas Abdul Kadir. Istri, menurutnya, memegang peran vital dalam pengelolaan keuangan rumah tangga.

Lebih lanjut, Abdul Kadir memaparkan tiga prinsip dalam menjemput rezeki, yakni Malakah (kemampuan diri), Istiqomah (melanjutkan keberhasilan masa lalu), dan Amanah (menjaga kepercayaan). 

"Kemampuan diri harus terus ditingkatkan. Perlu inovasi agar usaha kita terus berkembang. Kami mendukung kegiatan seperti ini, insyaAllah ke depan perlu dikolaborasikan agar kemampuan ekonomi kader terus meningkat," pungkasnya.



Hadir sebagai narasumber, Owner Sari Snack, Ibu Widarti, yang memberikan suntikan motivasi kepada para peserta. Ia menyampaikan bahwa pemberdayaan perempuan dimulai dari lingkungan terkecil. 

"Saat seorang ibu berdaya di rumahnya, seluruh keluarga meraih kemerdekaannya," ujar Widarti memberikan semangat.

Acara yang berlangsung di kantor DPD PKS Surakarta, Ahad (23/8) ini diikuti oleh puluhan kader perempuan dari berbagai DPC PKS se Kota Surakarta. Setiap DPC juga menggelar lapak dagangan masing-masing. Dengan adanya PPEK, diharapkan tercipta ekosistem kewirausahaan yang saling mendukung, sekaligus meningkatkan literasi ekonomi di tingkat keluarga.