Komisi IV DPRD Solo Bahas SPMB 2026/2027: Tekankan Transparansi, Keadilan, dan Hilangkan Titipan

Solo — Komisi IV DPRD Kota Surakarta menggelar rapat kerja bersama Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda dan Olahraga, serta Dinas Sosial untuk membahas pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB Tahun Ajaran 2026/2027. Rapat berlangsung di Ruang Komisi IV DPRD Kota Surakarta, Rabu (6/5) siang.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Surakarta, Sugeng Riyanto, mengatakan rapat tersebut menjadi forum koordinasi lintas OPD agar pelaksanaan SPMB berjalan objektif, transparan, dan berkeadilan. Dinas Pendidikan menjadi leading sector, sementara Dispora berperan dalam program Sekolah Khusus Olahraga, dan Dinsos terkait kebijakan sekolah rakyat.

Dalam rapat tersebut dibahas sejumlah hal penting, antara lain kebijakan sekolah rakyat yang ke depan akan dipusatkan di Sukoharjo dan Sragen. Dengan demikian, program sekolah rakyat perintis di Kota Solo, seperti di RC Prof. Dr. Soeharso Jebres dan BLK Baron, tidak lagi dilanjutkan.

“Ke depan, Solo tidak lagi menjadi lokasi sekolah rakyat karena program tersebut akan dipusatkan dan terintegrasi di Sukoharjo dan Sragen,” ujar Sugeng.

Sugeng menjelaskan, secara umum mekanisme SPMB tidak mengalami perubahan signifikan. Namun, terdapat penyesuaian istilah dari zonasi menjadi domisili. Penentuan domisili dilakukan berbasis wilayah RT dengan dukungan sistem aplikasi yang telah terstandarisasi, mulai dari RT, RW, hingga jarak tempat tinggal ke sekolah.

“Semua sudah terukur melalui sistem. Ini memastikan proses berjalan objektif dan tidak bisa diintervensi,” tegasnya.

Selain itu, anak yatim dan anak yang tinggal di panti asuhan kini memperoleh prioritas melalui jalur afirmasi. Jika belum diterima melalui jalur tersebut, mereka tetap dapat mendaftar melalui jalur domisili.

Komisi IV juga menyoroti tingginya minat terhadap program Sekolah Khusus Olahraga. Saat ini, Komisi IV bersama Dinas Pendidikan dan Dispora tengah mengkaji kemungkinan penambahan satu kelas baru dengan mempertimbangkan anggaran, fasilitas, dan kebutuhan pembinaan.

Sugeng menegaskan, DPRD bersama Pemerintah Kota Surakarta berkomitmen menjaga integritas pelaksanaan SPMB. Seluruh pihak terkait telah menandatangani pakta integritas untuk memastikan proses penerimaan berjalan transparan, akuntabel, dan tanpa praktik titipan.

“Tidak boleh ada praktik titipan. Semua harus berdasarkan parameter yang jelas. Kami akan kawal bersama agar tidak ada siswa yang dirugikan,” katanya.

Sumber : Humas DPRD

Read More

17 Outlet Minuman Alkohol di Solo Tak Berizin, Fraksi PKS Dorong Perda Miras

Solo -  Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Solo diminta segera melakukan penertiban terhadap 17 outlet penjual minuman beralkohol atau minuman keras (keras) tidak berizin yang nekat beroperasi dan tersebar di sejumlah lokasi Kota Bengawan.

Permintaan itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Solo, Daryono, saat diwawancarai wartawan seusai menerima audiensi dari tokoh-tokoh Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS) di Gedung DPRD Solo, Selasa (5/5/2026).

"Saya tadi berkoordinasi dengan Komisi II, minta biar teman-teman fokus karena besok akan bertemu dengan dinas. Nanti kalau kemudian identifikasi 17 outlet itu benar-benar ada, kami minta Satpol PP untuk segera menegakkan aturan," tutur wakil rakyat dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Daryono mengatakan bila belum mengantongi izin, outlet tersebut tidak boleh beroperasi atau menjual minuman beralkohol. "Kalau sesuai regulasi, seharusnya sebelum ada izin, tidak boleh operasional kan. Saya kira kalau perizinan belum ada, tapi sudah operasional itu kan sudah pelanggaran aturan dan itu pelanggaran prinsip," tegas dia.

Daryono berharap Satpol PP Solo bisa bersikap tegas kepada pengusaha yang menjual minuman beralkohol tapi belum berizin. Jangan hanya pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang diperlakukan dengan tegas. 

"Kepada yang kecil saja tegas apalagi sama yang besar. Jangan terbalik, kepada UMKM tegas, kepada pengusaha seperti ini, yang lebih besar, malah tidak tegas. Seharusnya kita itu lebih lembut kepada masyarakat bawah, lebih tegas kepada orang-orang kuat. Tapi ini kan terbalik. Jadi kami berharap kepada Pemkot khususnya Satpol PP, menegakkan aturan sesuai regulasi dan tidak pandang bulu," pesan dia.

Daryono mengatakan audiensi tokoh-tokoh DSKS dengan Komisi II DPRD Solo juga memunculkan gagasan untuk kembali mendorong munculnya Perda Miras di kota ini. Sebuah gagasan yang sudah sejak lama diperjuangkan oleh para legislator PKS Kota Bengawan.

"Teman-teman DSKS mendorong untuk munculnya Perda Miras, dan ini insyaallah menjadi salah satu concern kami untuk bisa mewujudkan itu. Dari awal Fraksi PKS memang punya janji untuk bisa meluncurkan Perda Miras di Solo. Saya kira ini juga akan seiring dengan teman-teman dari fraksi yang lain dalam konteks DPRD saya kira akan segera bisa diwujudkan untuk bisa munculnya Perda Miras," tandas dia.

Diberitakan sebelumnya, sejumlah tokoh DSKS Solo melakukan audiensi dengan Komisi II DPRD Solo, Selasa (5/5/2026). Mereka meminta agar 17 outlet minuman beralkohol atau Minol yang belum mengantongi izin, supaya segera ditutup.

Sumber : Solopos

Read More

Target 500 ton per hari, realisasi baru sekitar 50 ton, DPRD Sorot Kinerja PLTSa Putri Cempo

Solo - Ketua Komisi IV DPRD Kota Solo, Sugeng Riyanto menyoroti pengolahan sampah di Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Putri Cempo yang belum mencapai target. PLTSa ditarget bisa mengolah 500 ton sampah per hari. 

Namun, saat ini baru mampu mengolah sekitar 50 ton atau 10 persen dari target. Ia menilai, upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Solo dengan melibatkan pihak swasta untuk mengelola PLTSa Putri Cempo belum berjalan sesuai rencana awal. 

"Sudah berjalan sekian tahun dan belum ada hasil. Sampah terus menggunung, terus menumpuk," terang Sugeng saat ditemui di TPA Putri Cempo, Jumat (1/5/2026). 

Meski demikian, Sugeng menyebut pihak PLTSa menyampaikan komitmennya dalam meningkatkan kapasitas pengolahan hingga 200 ton per hari mulai Juni mendatang. 

Instalasi Pengolahan 100 Ton Sampah per Hari Ia juga menyampaikan, pemerintah pusat berencana membuat instalasi pengolahan sampah berkapasitas 100 ton per hari. Namun proyek tersebut diperkirakan baru terealisasi tahun 2027. 

"Pemerintah kota harus menyiapkan lahan 2 hektar untuk bantuan mesin senilai mungkin sekitar Rp 20 miliar itu. Lokasinya mungkin di sekitar PLTSa," terangnya. 

Sugeng menambahkan, instalasi tersebut bukan TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle) berskala kecil, melainkan fasilitas pengolahan bahan baku untuk pembangkit listrik, serupa dengan sistem PLTSa. Ia menekankan agar Pemkot Solo fokus pada penyelesaian masalah sampah dari hulu, yakni tingkat rumah tangga dan lingkungan. 

"Perbanyak jumlah TPS3R di masing-masing kecamatan dan masing-masing kelurahan. Dengan begitu, sampah organik yang jumlahnya 70 persen dari total kapasitas sampah harian harapannya bisa terselesaikan di hulu," terangnya. 

Perihal anggaran, Sugeng melihat keberpihakan Pemkot Solo terhadap penanganan sampah belum terlihat jelas dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). 

"Saya kira nanti akan menjadi evaluasi di DPRD dan juga di pemerintah kota. Keberpihakan anggaran harus tampak untuk menyelesaikan problem sampah di hulu," ujar dia. 

Di sisi lain, Sugeng memastikan DPRD akan mendorong pengoptimalan PLTSa, termasuk peningkatan target kapasitas sampah per hari menjadi 200 ton.

Sumber : Kompas

Read More

Legislator Solo Geram, City Walk Ronggowarsito Diduga Disewakan ke Coffee Shop

Anggota DPRD Solo, Salim saat sidak di salah satu chofee shop

Solo - Inspeksi mendadak (sidak) legislator Komisi III DPRD Solo di sejumlah coffee shop pada Sabtu (25/4/2026) malam juga mendapati dugaan jual beli atau sewa jalur City Walk di Jalan Ronggowarsito.

Anggota Komisi III DPRD Solo, Salim, dibuat naik pitam ketika mendengar pengakuan pengelola coffee shop yang menyebut telah menyewa atau mengontrak jalur City Walk Jalan Ronggowarsito di depan kedainya.

Bahkan, menurut keterangan pengelola kedai kopi tersebut terdapat surat kontrak terkait sewa menyewa itu. Namun surat kontrak tersebut dibawa pemilik kedai kopi sehingga tidak bisa ditunjukkan kepada Salim.

"Ini kita di depan Margi Coffee Jalan Ronggowarsito. Tadi saya bertemu manajernya atau siapa begitu, pengelola, mengatakan bahwa City Walk-nya ini dia ngontrak sama siapa begitu," ungkap Salim.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu kecewa lantaran pengelola kedai kopi tidak bisa menunjukkan surat kontrak sewa City Walk Jalan Ronggowarsito karena surat tersebut dibawa pemilik kedai.

"Bilangnya ada surat kontrak City Walk ini. Tapi dia ngontrak sama siapa enggak jelas. Tadi dia bicara terkait ada suratnya yang dibawa sama owner-nya. Saya minta juga enggak jelas," tutur dia.

Salim meminta petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Solo segera menindaklanjuti temuan tersebut. City Walk Jalan Ronggowarsito harus dikembalikan menjadi jalur yang nyaman bagi pejalan kaki.

"Kita mau hari ini atau besok ini sudah selesai. Satpol PP untuk penindakan kami minta langsung law enforcement di lapangan, merapikan hak pejalan kaki dan hak disabilitas lewat di City Walk," urai dia.

Dari pengecekan langsung rombongan legislator Komisi III DPRD Solo, jalur khusus penyandang disabilitas netra yang berwarna kuning juga ditemukan tertutup meja dan kursi milik kedai kopi.

"Ada jalur khusus disabilitas dua sisi, semuanya dipakai untuk meja dan kursi sehingga tidak bisa untuk lewat sama sekali. Ini dua orang kalau mau lewat jalur ini sudah pasti kesulitan," sesal dia.

Perlu Ditelusuri Lebih Lanjut

Terkait dugaan sewa menyewa City Walk Jalan Ronggowarsito, Salim mengatakan hal tersebut harus ditelusuri lebih lanjut, termasuk siapa saja yang terlibat, berapa tarif sewanya, serta seperti apa penindakannya.

"Nanti mungkin bisa dari Satpol PP untuk penindakan selanjutnya bisa ditelusuri. Ini bahaya kalau semua City Walk di Solo bisa dikapling-kapling lalu kemudian bisa dikontrakkan," tegas dia.

Salim menjelaskan City Walk dibangun menggunakan uang rakyat sehingga tidak boleh disewakan kepada pihak mana pun. City Walk merupakan jalur khusus yang disediakan untuk pejalan kaki.

"City Walk punya negara, dibangun dari uang rakyat sehingga tidak bisa itu dikapling-kapling atas nama siapa. Mau Pak RT atau atas nama siapa pun enggak boleh. Itu melanggar aturan," tandas dia.

Saat ditanya mengenai besaran biaya sewa City Walk Jalan Ronggowarsito, Salim mengaku belum mengetahui detailnya karena masih menunggu surat kontrak yang menurut informasi dibawa oleh pemilik kedai kopi.

"Kita belum tahu juga nominalnya. Katanya ada surat dibawa owner-nya, nanti kita minta surat itu. Nanti ditindaklanjuti sama Satpol PP surat itu. Yang jelas ini bermasalah. Unsur pelanggarannya jelas," ujar dia.

Menurut Salim, hak pemilik kedai kopi hanya berada di area dalam kedai atau toko masing-masing. Aktivitas usaha tidak boleh mengganggu ruang publik di luar area tersebut.

"Hak pemilik toko ya di dalam tokonya. City Walk hak masyarakat pejalan kaki, bukan untuk meja kursi jualan. Orang susah jalan jadinya kalau seperti ini. Ini harus segera ditertibkan Satpol PP," pungkas dia. 

Sumber : Solopos

Read More

Legislator DPRD Solo Soroti Banyaknya Penjual Minuman Beralkohol Tak Berizin

Anggota Komisi 2 DPRD Solo, Sakidi (Foto : Solopos)

Solo - Anggota Komisi II DPRD Solo, Sakidi, menyoroti banyaknya outlet penjual minuman beralkohol belum berizin. Sakidi mencatat baru sekitar 11 outlet yang sudah berizin di Kota Solo. 

Masih ada sekitar 17 outlet yang pengajuan izinnya masih dalam proses di Pemkot Solo. Hal itu disampaikan Sakidi saat berbincang dengan Espos, Jumat (24/4/2026).

"Saat rapat kerja dengan OPD [organisasi perangkat daerah] belum lama ini disampaikan ada sekitar 10 atau 11 outlet Minol [minuman beralkohol] yang sudah berizin. Yang 17 outlet lainnya baru pengajuan [izin]," tutur dia.

Sakidi menduga ada juga penjual minuman beralkohol yang sembunyi-sembunyi atau tidak mengurus izin. Seperti menjual minuman beralkohol melalui media online. Kondisi itu semakin memantik keprihatinan masyarakat Solo.

"Dari data Dinas Perdagangan, terdapat pengusaha minol yang sudah memperoleh izin dan masih ada belasan yang mengurus proses perizinan. Itu belum termasuk penjual minuman beralkohol yang berjualan secara sembunyi-sembunyi atau melalui media online," kata dia.

Sakidi berpendapat seharusnya Solo berkembang menuju kota religi seiring keberadaan Masjid Syeikh Zayed. Masjid yang sekarang menjadi ikon Kota Solo itu selalu menyedot banyak pengunjung.

Wisata Religi

"Banyak keluarga yang mengantarkan calon haji ke Asrama Haji Donohudan menyempatkan berziarah ke masjid ini. Artinya menyedot minat masyarakat di seluruh Indonesia untuk berziarah, lebih-lebih di bulan Ramadan dan bulan Haji seperti saat ini," urai dia.

Sakidi juga mencontohkan agenda rutin Haul Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi yang ramai jemaah. Puluhan ribu umat Islam dari berbagai daerah tumpah ruah di Kota Solo untuk mengikuti doa bersama di acara tersebut. Maka dari kedua fenomena tersebut mestinya diikuti dengan kebijakan yang ikut mendukung suasana religi tersebut.

"Untuk itu menurut saya seharusnya Pemkot Solo menolak permohonan izin penjualan minuman beralkohol tersebut, kecuali yang sudah berizin dan itu pun perlu pengawasan ketat agar tidak melanggar aturan yang sudah ditentukan," tegas legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.  

Sakidi juga menyoroti regulasi yang ada dinilai belum mampu melindungi warga Solo dari dampak penjualan minuman beralkohol. Dia mendesak agar digulirkan Perda minuman beralkohol agar keberadaannya lebih bisa diawasi.

"Dalam konteks PAD Kota Solo, saya rasa Kota Solo tidak perlu mengandalkan pajak penjualan minol untuk memenuhi pendapatan PAD yang ditargetkan. Masih banyak potensi pendapatan daerah yang bisa ditingkatkan penghimpunannya. Bebasnya PAD Solo dari pajak penjualan minol semoga bisa menambah keberkahan bagi pembangunan kota ini," terang dia.

Sumber : Solopos

Read More

Legislator DPRD Solo Sarankan Pemkot Investigasi Wajib Pajak yang Menunggak

Solo - Komisi II DPRD Solo mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Solo melakukan investigasi kepada para wajib pajak (WP) yang menunggak pembayaran pajak. Pendekatan itu harus dilakukan supaya piutang atau tunggakan pajak daerah yang saat ini mencapai Rp184,9 miliar bisa digerus.

Pendapat itu disampaikan Anggota Komisi II DPRD Solo, Sakidi, saat diwawancarai Espos, Kamis (23/4/2026).

"Seperti Menteri Keuangan Pak Purbaya yang terjun langsung untuk melakukan investigasi kepada para wajib pajak yang disinyalir melakukan penyimpangan kewajiban pajak. Kami berharap langkah itu dilakukan juga Kepala Bapenda Solo," ujar dia.

Sakidi melihat tingginya tunggakan pajak salah satunya dikarenakan lemahnya penegakan hukum kepada wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak. Sikap itu berbeda dengan pemerintah pusat yang sangat tegas dalam penegakan hukum.

"Di antara kekurangan Pemkot Solo dalam hal ini lemahnya penegakan hukum kepada wajib pajak yang menunggak pajak. Ini berbeda dengan pemerintah pusat yang sangat tegas dalam penegakan hukum terutama di era Menteri Purbaya," kata dia.

Menurut Sakidi, kehadiran pemimpin dalam penegakan hukum atau law enforcement di lapangan sangat penting. Sehingga dia berharap hal itu bisa segera dilakukan di Solo.

"Kehadiran pimpinan dalam law enforcement di lapangan dengan melibatkan aparat serta rekan-rekan wartawan tentu akan memengaruhi sikap dan perilaku wajib pajak yang lainnya untuk membayar pajak sesuai dengan kewajiban mereka. Jadi harus ada contoh tindakan tegas yang langsung diinisiasi pimpinan Bapenda," tegas dia.

Butuh Gebrakan

Dengan penegakan hukum, Sakidi berharap ada efek jera bagi para wajib pajak yang selama ini bandel. Dia mengatakan penagihan tunggakan pajak sudah tidak bisa lagi dengan model-model lama, sebab piutang pajak sudah semakin menumpuk.

"Kami melihat Bapenda Kota Solo sebagai penanggung jawab penarikan pajak belum melakukan langkah-langkah yang tegas. Momentum pergantian pimpinan di Bapenda Solo belum kelihatan gebrakan untuk memaksimalkan penarikan pajak," ungkap dia.

Menurut Sakidi, langkah-langkah yang ditempuh Bapenda Solo masih sama dengan periode kepemimpinan sebelumnya, di mana langkah-langkah tersebut belum mampu mengurangi piutang pajak yang menumpuk.

Diberitakan Espos sebelumnya, piutang atau tunggakan pajak daerah Pemerintah Kota (Pemkot) Solo yang belum tertagih hingga 31 Maret 2026 diketahui mencapai Rp184.918.154.678. Angka itu sudah mengalami penurunan dibandingkan nilai piutang yang tercatat pada 31 Desember 2025 senilai Rp198.405.196.101.

Pada Januari-Maret 2026, telah terjadi pembayaran tunggakan oleh wajib pajak. Pada Januari 2026, tunggakan yang dibayarkan wajib pajak senilai Rp9.393.318.501, Februari Rp1.672.190.848, dan Maret Rp2.421.532.074.

Data itu terungkap dalam rapat kerja Komisi II DPRD Solo dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Solo, Rabu (22/4/2026). Ketua Komisi II DPRD Solo, Agung Harsakti Pancasila, mengatakan piutang terbesar pajak daerah Solo berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mencapai Rp178 miliar.

Sumber : Solopos

Read More

Solo Hadapi 400 Ton Sampah Sehari, DPRD Percepat Optimalisasi PLTSa

PLTSa menyampaikan paparan (Foto : Humas DPRD)

Solo - Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Kota Surakarta melakukan inspeksi mendadak ke PLTSa Putri Cempo, Rabu 22 April 2026. Sidak ini dilakukan untuk memastikan progres pengolahan sampah di Kota Solo.

Kunjungan ini merupakan tindak lanjut pembahasan dalam Pansus LKPJ. Pengelolaan sampah menjadi salah satu prioritas utama yang dibahas DPRD.

Ketua Pansus LKPJ DPRD Kota Surakarta, Sugeng, menyebut Kota Solo menghadapi persoalan 400 ton sampah setiap hari. Kondisi tersebut harus segera diselesaikan secara bertahap.

“Solo hari ini punya problem 400 ton sampah harian. Ini harus terselesaikan karena sudah tidak diperbolehkan lagi open dumping,” ujarnya.

Ia menjelaskan, PLTSa Putri Cempo ditargetkan mampu mengolah 200 ton sampah per hari. Target tersebut diharapkan dapat tercapai pada Juni 2026.

“200 ton itu kapasitas maksimal mesin dan ditargetkan bisa terealisasi sampai Juni 2026,” katanya.

Saat ini, kapasitas pengolahan masih berada di kisaran 100 ton per hari. Peningkatan kapasitas terus dilakukan secara bertahap oleh pengelola.

Sugeng menambahkan, kendala utama berada pada proses pemilahan sampah. Teknologi yang digunakan masih membutuhkan penyempurnaan agar lebih optimal.

“Kendalanya di mesin pemilahan sampah yang masih butuh penyempurnaan teknologi,” ucapnya.

Melalui sidak ini, DPRD berharap target pengolahan sampah dapat segera tercapai. PLTSa diharapkan menjadi solusi dalam mengurangi beban sampah di Kota Solo. 

Sumber : RRI

Read More

Solo Hadapi 400 Ton Sampah Sehari, DPRD Percepat Optimalisasi PLTSa

Ketua Pansus LKPJ DPRD Solo, Sugeng Riyanto saat sidak ke PLTSa Putri Cempo

Solo - Penanganan sampah secara menyeluruh menjadi sorotan dalam sidak Pansus LKPJ DPRD Kota Surakarta ke PLTSa Putri Cempo. DPRD menilai penyelesaian sampah harus dilakukan dari hulu hingga hilir.

Kota Solo diketahui menghasilkan sekitar 400 ton sampah per hari. Penanganan tidak hanya bergantung pada PLTSa, tetapi juga membutuhkan strategi terpadu.

Ditemui usai sidak, Ketua Pansus LKPJ DPRD Kota Surakarta, Sugeng Riyanto, mengatakan sebagian sampah akan diselesaikan melalui PLTSa. Sementara sisanya harus ditangani melalui program lain.

“Harapannya 200 ton diselesaikan di PLTSa, 100 ton dari bantuan pemerintah, dan 100 ton lainnya diselesaikan di hulu,” katanya, Rabu 22 April 2026.

Ia menjelaskan, penanganan di hulu melibatkan pengelolaan sampah di tingkat masyarakat. Hal ini mencakup TPS 3R hingga pengelolaan rumah tangga.

Selain itu, DPRD juga menyoroti kebutuhan penutupan gunungan sampah di Putri Cempo. Langkah ini menjadi bagian dari kebijakan penghapusan sistem open dumping.

Sugeng menambahkan, pihaknya juga meninjau lokasi yang direncanakan untuk pengolahan tambahan. Lokasi tersebut menjadi syarat untuk mendapatkan bantuan pengolahan sampah.

“Yang 100 ton berarti harus diselesaikan di hulu, supaya tidak semakin menumpuk,” kata legislator PKS itu.

Pansus juga mengapresiasi komitmen pengelola PLTSa yang tetap beroperasi meski belum menghasilkan pendapatan. Ke depan, PLTSa diharapkan mampu mandiri melalui produksi energi listrik.

DPRD berharap sinergi antara pemerintah dan pengelola dapat mempercepat penyelesaian persoalan sampah. Penanganan terpadu dinilai menjadi kunci dalam mengatasi masalah tersebut. 

Sumber : RRI

Read More