Solo - Semangat warga memilah dan mengumpulkan sampah dari rumah tangga terancam melemah. Setelah bersusah payah mengelola sampah anorganik agar memiliki nilai ekonomi, komunitas bank sampah di Kota Surakarta justru dihadapkan pada ketidakpastian harga jual yang dapat berubah sewaktu-waktu. Persoalan ini semakin berat karena sebagian komunitas juga belum memiliki gudang penyimpanan yang memadai.
Kondisi tersebut menjadi perhatian Ketua Komisi IV DPRD Kota Surakarta, Sugeng Riyanto, yang menerima aspirasi komunitas bank sampah dalam kegiatan reses. Ia menilai, persoalan harga dan keterbatasan fasilitas penyimpanan membutuhkan perhatian serius Pemerintah Kota Surakarta agar gerakan pengelolaan sampah berbasis masyarakat tidak kehilangan daya dorong.
“Kawan-kawan komunitas bank sampah mengeluhkan harga sampah anorganik yang tidak bisa mereka kendalikan. Ketika sudah susah payah mengumpulkan dan memilah, saat akan dijual harganya justru bisa dipermainkan pengepul,” ujarnya, Selasa, 17 November 2026.
Menurut Sugeng, ketidakstabilan harga sejumlah komoditas sampah anorganik, seperti botol plastik, membuat komunitas kesulitan memperoleh kepastian nilai ekonomi dari hasil pengumpulan dan pemilahan sampah. Padahal, aktivitas tersebut merupakan bagian penting dari upaya mengurangi timbulan sampah sejak dari sumbernya sebelum berakhir di tempat pembuangan akhir (TPA).
Karena itu, ia mendorong pemerintah kota hadir memberikan perlindungan dan pendampingan, termasuk melalui upaya menciptakan mekanisme penjualan yang lebih adil bagi komunitas bank sampah.
“Perlu ada intervensi dari pemerintah kota. Mereka ini sudah membantu pemerintah dalam memilah sampah dari sumbernya. Jangan sampai semangat masyarakat justru turun karena harga jualnya tidak jelas dan mudah dipermainkan,” ucapnya.
Selain persoalan harga, keterbatasan gudang penyimpanan juga menjadi kendala yang tidak kalah penting. Tidak semua komunitas memiliki lahan atau bangunan untuk menampung sampah hasil pemilahan. Akibatnya, mereka memiliki keterbatasan dalam mengelola stok dan menentukan waktu penjualan ketika harga sedang tidak menguntungkan.
Sugeng mendorong Pemerintah Kota Surakarta membangun kolaborasi dengan pengurus RT dan RW untuk memetakan potensi lahan atau fasilitas lingkungan yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat penyimpanan sementara.
“Misalnya, pemerintah bisa berkolaborasi dengan RT dan RW untuk mencarikan tempat atau lahan yang bisa digunakan sebagai gudang penyimpanan. Jadi, komunitas bank sampah ini punya tempat untuk menampung hasil pilahan sebelum dijual,” katanya.
Ia menegaskan, penguatan bank sampah tidak cukup hanya dengan mengajak masyarakat memilah sampah. Dukungan pemerintah harus diwujudkan melalui ketersediaan fasilitas penampungan, pendampingan, serta kepastian nilai ekonomi dari sampah yang dikumpulkan masyarakat.
Dengan dukungan tersebut, komunitas bank sampah diharapkan dapat bekerja lebih optimal, sekaligus menjaga keberlanjutan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Surakarta.
%20(1).png)


.png)



.jpeg)






