Coffee Shop Dinilai Jadi Peluang Baru Peningkatan PAD dan Penguatan Ekonomi Kreatif di Kota Solo

Solo - Maraknya pertumbuhan bisnis coffee shop di Kota Solo dinilai membuka peluang baru bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi kreatif. Hal itu disampaikan Bapak Dr. Sakidi, anggota Komisi 2 DPRD Kota Surakarta, dalam kegiatan Rembug Kutha Solo hasil kerja sama DPRD Kota Surakarta dan TATV, Kamis, 16 April 2026.

Dalam forum tersebut, Dr. Sakidi menegaskan bahwa keberadaan coffee shop tidak dapat dilihat semata sebagai tren gaya hidup. Ia menilai sektor ini memiliki dampak ekonomi yang nyata dan dapat menjadi salah satu sumber penerimaan daerah apabila dikelola secara tertib.

Menurutnya, bisnis coffee shop memiliki potensi besar untuk menambah PAD Kota Solo. Kesadaran masyarakat sebagai konsumen dalam membayar pajak dinilai sudah cukup baik. Karena itu, yang perlu diperkuat adalah sosialisasi, koordinasi, dan komitmen para pelaku usaha bersama Badan Pendapatan Daerah agar kewajiban pajak dapat dijalankan dengan tertib.

Dr. Sakidi juga memaparkan simulasi perhitungan potensi pendapatan yang dapat diperoleh dari sektor coffee shop. Dengan asumsi jumlah kedai kopi yang terus bertambah dan rata-rata transaksi pengunjung setiap hari, sektor ini dinilai mampu memberi kontribusi signifikan bagi pendapatan daerah dan pembangunan kota.

Selain dari sisi fiskal, ia menilai coffee shop kini telah berkembang menjadi ruang sosial dan ekonomi yang lebih luas. Coffee shop tidak lagi hanya berfungsi sebagai tempat menikmati kopi, tetapi juga hadir sebagai coworking space, ruang diskusi, dan titik berkumpulnya komunitas. Kondisi ini dinilai mampu menstimulasi pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Solo.

“Coffee shop sekarang bukan hanya tempat minum kopi. Banyak yang berfungsi sebagai ruang komunitas dan tempat bekerja. Ini bisa mendorong UMKM kuliner pendukung, menciptakan aktivitas ekonomi baru, dan ikut membantu mengurangi pengangguran,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan para pengelola coffee shop. Menurutnya, pertumbuhan usaha harus dibarengi dengan pengelolaan yang tertib agar tidak menimbulkan persoalan di tengah masyarakat, terutama yang berkaitan dengan ketertiban umum dan lingkungan sekitar.

Karena itu, Dr. Sakidi mendorong adanya forum komunikasi atau rembuk bersama yang melibatkan pemerintah, DPRD, dan pelaku usaha coffee shop. Forum tersebut diperlukan untuk menyamakan persepsi, memperkuat komitmen, dan mencari solusi bersama agar usaha tetap berkembang tanpa mengabaikan kepentingan publik.

Ia juga berpandangan bahwa menjamurnya coffee shop tidak akan melemahkan identitas Solo sebagai kota kuliner tradisional. Kehadiran coffee shop justru dinilai memperkaya pilihan bagi masyarakat dan wisatawan. Budaya wedangan tetap memiliki tempat yang kuat, sementara coffee shop hadir sebagai alternatif yang menjawab kebutuhan generasi muda, komunitas kreatif, dan pengunjung dari luar kota.

Melalui pengelolaan yang tertib, kolaboratif, dan berorientasi pada kepentingan bersama, sektor coffee shop diyakini dapat menjadi salah satu penggerak ekonomi baru di Kota Solo. Potensi tersebut, menurut Dr. Sakidi, perlu ditangkap sebagai peluang strategis untuk memperkuat PAD, memberdayakan UMKM, membuka lapangan kerja, serta mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif Surakarta.

Sumber : TATV

Read More

Salim Dorong Hasil Krenova 2026 Segera Diterapkan, Bukan Sekadar Jadi Juara

Solo - Inovasi dari masyarakat dalam ajang Kreativitas dan Inovasi (Krenova) Kota Surakarta 2026 didorong untuk tidak berhenti pada ajang kompetisi semata. Pemerintah dan DPRD menilai penting adanya tindak lanjut agar inovasi dapat benar-benar diterapkan di masyarakat. 

Pengumuman pemenang Krenova 2026 dilakukan Rabu, 15 Maret 2026, setelah melalui proses seleksi dan penilaian di Solo Technopark. Pada kategori masyarakat, juara pertama diraih oleh Kelurahan Sewu, disusul Kelurahan Kadipiro sebagai juara kedua, dan Kelurahan Gajahan sebagai juara ketiga. 

Anggota Komisi III DPRD Kota Surakarta, Salim, menilai inovasi yang dihasilkan masyarakat semakin berkembang setiap tahunnya. Ia menekankan pentingnya dukungan agar inovasi tersebut dapat berlanjut dan tidak berhenti setelah kompetisi. 

“Inovasi yang muncul dari pelajar dan masyarakat itu semakin tahun semakin unik dan kreatif. Tapi jangan sampai setelah menang itu tidak ada tindak lanjut, sehingga inovasi tersebut hanya berhenti di kompetisi saja,” ujarnya. 

Ia menambahkan, inovasi seperti ToiBed memiliki potensi besar untuk dikembangkan dan digunakan di fasilitas kesehatan. Menurutnya, dukungan dari pemerintah sangat dibutuhkan agar inovasi bisa benar-benar dimanfaatkan.

Sumber : RRI

Read More

Rumput Stadion Manahan Dikritik, DPRD Minta Evaluasi

Solo - Kondisi lapangan Stadion Manahan Solo menjadi perhatian publik usai laga Persis Solo vs Semen Padang FC.

Ketua Komisi IV DPRD Solo, Sugeng Riyanto, menyampaikan bahwa pihaknya akan segera melakukan evaluasi menyeluruh terkait kondisi lapangan Stadion Manahan.

Ia juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi yang dinilai kurang layak untuk stadion bertaraf nasional hingga internasional.

“Kami tentu turut prihatin dan menyayangkan kondisi tersebut. Stadion Manahan ini kan menjadi kebanggaan warga Solo, bahkan sering digunakan untuk even-even besar. Jadi ketika ada kejadian seperti ini, tentu menjadi perhatian serius bagi kami di DPRD,” ungkap Sugeng, Selasa (14/4/2026).

Menindaklanjuti kritik yang muncul, Komisi IV DPRD Solo akan berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk dinas teknis dan pengelola stadion.

Fokus utama evaluasi adalah mengidentifikasi akar masalah, terutama pada sistem drainase dan perawatan lapangan.

“Nanti akan kami evaluasi lebih lanjut, apa sebenarnya masalah utamanya. Apakah dari sistem drainase, perawatan rutin, atau faktor teknis lainnya. Yang jelas, kami ingin memastikan hal seperti ini tidak terulang lagi di masa mendatang,” lanjutnya.

Sugeng juga menyoroti pentingnya perawatan berkelanjutan, mengingat Stadion Manahan Solo sering digunakan untuk kompetisi domestik hingga ajang internasional.

Menurutnya, anggaran besar yang telah digelontorkan untuk pembangunan dan renovasi stadion harus diimbangi dengan kualitas pemeliharaan yang maksimal.

“Dengan anggaran besar yang sudah digelontorkan untuk pembangunan dan renovasi stadion, tentu kualitas fasilitas harus dijaga. Jangan sampai citra stadion yang sudah baik justru menurun karena persoalan yang sebenarnya bisa diantisipasi,” urainya.

Pemkot Solo Didorong Ambil Langkah Konkret

DPRD Solo mendorong Pemerintah Kota Solo untuk segera mengambil langkah konkret, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Langkah tersebut mencakup perbaikan sistem drainase hingga peningkatan pola perawatan lapangan.

“Harapannya, ke depan Stadion Manahan benar-benar bisa mencerminkan standar internasional, tidak hanya dari sisi fisik bangunan, tetapi juga kualitas lapangan yang menjadi faktor utama dalam pertandingan sepak bola,” pungkasnya. (Sumber : Tribun Solo)

Read More

Audiensi DSKS–DPRD Solo: Fraksi PKS Sepakat Dorong Perda untuk Kendalikan Peredaran Miras

Solo - DPRD Kota Surakarta menerima audiensi dari Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS) terkait penyampaian data, aspirasi, serta keresahan masyarakat mengenai kembali maraknya peredaran minuman beralkohol di sejumlah titik di Kota Surakarta. Pertemuan berlangsung di Ruang Transit DPRD Kota Surakarta, Selasa (2/12), dan menjadi wadah diskusi antara legislatif dan tokoh masyarakat untuk menemukan langkah konkret dalam menjaga keamanan, kesehatan, dan ketertiban kota.

Audiensi tersebut diterima langsung oleh Daryono, Wakil Ketua DPRD Kota Surakarta, yang hadir bersama anggota DPRD lainnya, yakni Agus Widodo (Fraksi PKS, Komisi II) dan Salim (Fraksi PKS, Komisi III). Dari pihak DSKS, hadir para kyai, ustadz, serta perwakilan masyarakat yang selama ini aktif mengawal isu sosial dan moral di tengah masyarakat.

Daryono menjelaskan bahwa tema utama audiensi adalah mengenai kembali maraknya aktivitas penjualan minuman beralkohol di berbagai titik, termasuk di toko dan outlet yang sebelumnya sempat tidak beroperasi.

“Fenomena di lapangan ternyata muncul kembali toko-toko ataupun outlet-outlet yang menjual minuman beralkohol. Ini dirasa sangat meresahkan masyarakat,” ujar Daryono.

Menurutnya, keresahan ini muncul karena lemahnya kontrol dan penegakan aturan yang ada saat ini. Miras diduga dapat dijual secara bebas, sehingga rawan disalahgunakan, termasuk oleh kalangan remaja.

“Para perwakilan DSKS melihat pengendalian ini sangat riskan terjadi pelanggaran. Miras bisa dijual bebas, dan ini rentan sekali disalahgunakan anak-anak muda,” lanjutnya.

Lebih lanjut, DSKS menyampaikan harapan besar agar Pemerintah Kota Surakarta mempertegas regulasi pengendalian minuman beralkohol. Salah satu usulan utama adalah percepatan penyusunan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengendalian Minuman Beralkohol.

“Harapannya, segera dimunculkan Perda Miras Kota Surakarta. Perda inilah yang akan benar-benar menjadi landasan hukum tegas dalam pengaturan minuman beralkohol,” kata Daryono.

Namun sebelum Perda dirumuskan dan disahkan, DSKS juga mendorong agar Walikota dapat mengeluarkan Peraturan Wali Kota (Perwali) sebagai langkah cepat untuk memberi kepastian hukum sementara.

“Sebelum Perda itu ada, beliau-beliau berharap Mas Wali bisa segera menerbitkan Perwali sebagai pedoman pengelolaan dan pengawasan peredaran miras,” tegasnya.

Usulan Pembentukan Satgas Pengendalian Miras

Untuk menghindari potensi konflik sosial di lapangan antara pedagang dan kelompok masyarakat yang menolak keberadaan miras, DSKS mengusulkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian Miras.

Satgas ini diharapkan menjadi wadah koordinasi antara masyarakat, tokoh agama, pemerintah, serta stakeholder terkait, sehingga proses pengawasan dapat berlangsung lebih efektif dan kondusif.

“Kita tidak ingin di lapangan terjadi benturan antara para pengusaha yang berjualan dengan masyarakat. Satgas ini bisa menjembatani dan menjaga suasana tetap kondusif,” jelas Daryono.

Di akhir pertemuan, Daryono menyampaikan apresiasi atas masukan dari para tokoh DSKS serta menegaskan bahwa DPRD siap menindaklanjuti aspirasi tersebut, baik melalui rekomendasi kepada pemerintah kota maupun pembahasan regulasi di tingkat legislatif.

“Masukan dari para bapak-bapak, kyai, dan ustadz menjadi catatan penting bagi kami. DPRD berkomitmen memastikan Kota Surakarta tetap aman, sehat, dan tertib,” pungkasnya.

Sumber : Humas DPRD

Read More

Majalah Digital "Kabar Fraksi" Edisi November 2025 Telah Terbit!

Solo - Fraksi PKS DPRD Kota Surakarta kembali menyapa melalui Majalah Digital Kabar Fraksi edisi November 2025. 

Temukan berita-berita hangat dan inspiratif seputar kerja nyata DPRD Kota Surakarta

📖 Baca versi online di: https://online.pubhtml5.com/ldpnn/vhkw/

Mari baca, share, dan sampaikan kepada publik.

#KabarFraksiPKS #PKSuntukRakyat #FraksiPKSDPRDSolo

Read More

DPRD Kota Surakarta Dorong Penurunan Pengangguran Lewat Program Pelatihan dan Akses Kerja 2026

Solo - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surakarta menegaskan komitmennya dalam menurunkan angka pengangguran sebagai langkah strategis untuk menekan tingkat kemiskinan di Kota Surakarta. Berbagai program pelatihan, peningkatan keterampilan, serta perluasan akses kerja menjadi fokus utama para wakil rakyat, khususnya di Komisi IV.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Surakarta, Sugeng Riyanto, menyampaikan bahwa pengangguran masih menjadi salah satu faktor kunci penyebab kemiskinan di Kota Surakarta. Karena itu, pengentasan pengangguran—terutama di kalangan anak muda—harus menjadi prioritas bersama antara Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta sebagai eksekutif dan DPRD sebagai legislatif.

“Program-program untuk memastikan anak-anak muda Solo tidak menganggur itu menjadi prioritas kami. Tahun 2026, kami sudah mengalokasikan anggaran yang cukup besar agar lulusan SMA dan SMK yang tidak melanjutkan kuliah bisa dipastikan mendapat pekerjaan, baik di dalam maupun luar negeri,” ujar Sugeng.

Ia menambahkan bahwa melalui intervensi ini, pemerintah hadir memberikan solusi konkret bagi persoalan pengangguran serta membuka peluang bagi anak muda untuk memiliki penghasilan yang layak.

“Dengan penghasilan yang cukup, mereka dapat memulai usaha UMKM atau mengembangkan kreativitas yang relevan dengan kebutuhan zaman,” lanjutnya.

Sinergi antara Komisi IV DPRD Kota Surakarta dengan Pemkot Surakarta menjadi elemen penting dalam menekan angka kemiskinan. Kolaborasi ini diharapkan mampu menghasilkan program-program yang bukan hanya membuka lapangan kerja, tetapi juga mendorong kemandirian ekonomi generasi muda Solo.

DPRD Kota Surakarta menegaskan bahwa upaya penanggulangan pengangguran dan kemiskinan akan terus mendapat perhatian serius, sejalan dengan visi pembangunan kota yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan.

Sumber : MetroTV

Read More

Anggaran Dipotong, Fasilitas Kerja OPD Solo Disunat Demi Jaga Layanan Publik

Solo - RAPBD Solo 2026 menyusut dari Rp2,3 triliun menjadi Rp2,1 triliun akibat efisiensi besar-besaran menyusul pemangkasan dana transfer pusat ke daerah (TKD) sebesar Rp218 miliar.

Informasi itu disampaikan Wakil Ketua Banggar DPRD Solo, Daryono, saat diwawancara wartawan, Senin (24/11/2025). Menurut dia, pembahasan efisiensi RAPBD Solo 2026 dilakukan dua kali pada pekan lalu.

Karena pertimbangan teknis, rapat dihentikan sementara dan akan dilanjutkan Rabu (26/11/2025) untuk penyelesaian sebelum rapat paripurna DPRD Solo pada Kamis (27/11/2025).

“Kemarin sebenarnya tinggal sedikit. Tapi karena kebetulan Pak Sekda ada agenda, Pak Ketua DPRD juga baru pemulihan sakit, sehingga kami tutup sementara. Sekaligus kesempatan untuk merapikan data-datanya, untuk kemudian besok Rabu finishing touch,” ujar dia.

Daryono mengatakan banyak anggaran sudah dibahas dan dikunci dalam rapat sebelumnya.

“Sudah banyak yang kita kunci. Yang terkait penambahan dan pengurangan sudah tidak kita buka lagi. Jadi Rabu itu tinggal finishing. Harapan kami bisa persetujuan bersama,” kata dia.

Menurut Daryono, efisiensi besar telah dilakukan dalam RAPBD Solo 2026. Efisiensi itu membuat postur RAPBD Solo 2026 turun dari Rp2,3 triliun dalam KUA-PPAS menjadi Rp2,1 triliun. “Karena berkurangnya anggaran Rp200 an miliar, jadi Rp2,1 miliar,” urai dia.

Ia menjelaskan efisiensi anggaran dilakukan di OPD, terutama yang berkaitan dengan fasilitas kerja, bukan fasilitas layanan. Contohnya, anggaran snack rapat dikurangi dari Rp15.000 per pack menjadi Rp12.000 per pack.

“Anggaran makan rapat atau pertemuan termasuk terima tamu, public hearing, reses, kita kurangi juga. Jadi mohon dimaklumi. Yang awalnya anggaran makan kegiatan reses dari Rp33.000, menjadi Rp25.000. Jadi ya lumayan signifikan pengurangannya kan,” papar dia.

Namun jumlah kegiatan, menurut Daryono, tidak dikurangi. Misalnya kegiatan reses legislator DPRD Solo tetap tiga kali dalam setahun. “Hanya fasilitasnya yang dikurangi. OPD juga begitu bila ada kegiatan,” terang dia.

Daryono menegaskan efisiensi anggaran tidak berdampak pada layanan masyarakat seperti di kelurahan, kecamatan, dan dinas-dinas. Alokasi anggaran yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tidak diefisiensi, termasuk anggaran untuk program prioritas Wali Kota Solo, Respati Ardi, seperti Rumah Siap Kerja, UMKM Center, dan Posyandu Plus.

“Posyandu terpadu, bantuan operasional RT/RW kita pertahankan, tidak kita kurangi. Pengurangan itu di OPD yang terkait fasilitas kerja,” tegas dia.

Sumber : Solopos 

Read More

Public Hearing RAPBD 2026: DPRD Pastikan Tidak Ada Usulan Warga yang Terlewat

Solo - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surakarta menggelar public hearing terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surakarta Tahun Anggaran 2026, Kamis (20/11) di Graha Paripurna. Agenda ini menjadi salah satu tahapan penting dalam rangkaian penyusunan RAPBD 2026 yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan langsung masyarakat.

Wakil Ketua DPRD sekaligus Pimpinan Badan Anggaran (Banggar), Daryono, menjelaskan bahwa public hearing digelar sebagai mekanisme untuk memastikan rancangan anggaran benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat.

“Hari ini agendanya adalah public hearing rancangan RAPBD, jadi rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Surakarta tahun 2026. Ini dilaksanakan sebagai bagian dari proses penyusunan RAPBD Kota Surakarta 2026,” ujarnya.

Lebih lanjut, Daryono menjelaskan bahwa public hearing berfungsi sebagai ruang evaluasi ulang terhadap hasil penyusunan anggaran yang sebelumnya telah melalui berbagai tahap, mulai dari musrenbangkel hingga pembahasan di Banggar.

“Setelah proses penyusunan dari TAPD mulai dari musrenbangkel tingkat bawah kemudian naik ke atas, itu kemudian dibahas di Banggar. Lalu kita lakukan cross-check ulang melalui public hearing,” jelasnya.

Menurutnya, forum ini sangat penting untuk memastikan tidak ada usulan prioritas masyarakat yang terlewat.

“Usulan-usulan masyarakat yang prioritas itu bisa dicermati oleh perwakilan yang diundang. Kalau ada yang terlewat masih bisa diperbaiki. Sehingga kemudian APBD ini betul-betul prosesnya terkontrol oleh perwakilan dari Masyarakat,” lanjutnya.

Salah satu masukan yang paling sering muncul dalam forum tersebut adalah terkait persoalan drainase, terutama di Jalan Adi Sumarmo, Banyuanyar. Daryono menegaskan bahwa permasalahan ini memang sudah menjadi bahasan di Banggar.

“Tadi yang berkali-kali disampaikan itu tentang drainase Jalan Adi Sumarmo di Banyuanyar. Itu memang dari barat ke timur terputus sekitar 100 sampai 200 meter, sehingga bermasalah terhadap lingkungan. Kalau hujan deras, karena salurannya tidak nyambung, otomatis jadi masalah,” jelasnya.

Selain itu, Daryono mengaku senang karena masyarakat yang hadir sudah memahami kondisi fiskal daerah, termasuk pentingnya efisiensi dan disiplin anggaran.

“Saya bahagia karena masyarakat paham tentang efisiensi. Mereka tahu bahwa kita sedang dalam kondisi yang perlu penghematan anggaran. Masyarakat juga paham bahwa prioritas anggaran harus didalami dan dikontrol. Penekanannya adalah kita disiplin dan mematuhi prioritas anggaran,” tegasnya.

Read More

Penyesuaian Retribusi Diwarnai Protes, DPRD Solo Cari Jalan Tengah

Solo - Rencana kenaikan sejumlah tarif retribusi oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta menuai penolakan dari masyarakat serta kritik dari DPRD Kota Surakarta. Dalam public hearing pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pajak dan Retribusi Daerah, hampir seluruh peserta forum—mulai dari LPMK, paguyuban pedagang pasar, hingga pelaku UMKM—menyampaikan keberatan karena penyesuaian tarif dinilai membebani masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang sulit.

Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda, Sakidi, menjelaskan bahwa pembahasan raperda memang menyertakan penyesuaian pada beberapa jenis retribusi. Namun pansus berkomitmen untuk melindungi masyarakat kecil dan mencari basis pendapatan baru, sehingga penyesuaian dilakukan secara selektif. Ia menegaskan bahwa tidak semua tarif retribusi akan mengalami kenaikan, melainkan hanya pada retribusi kios pasar yang disesuaikan berdasarkan tingkat keramaian pasar, retribusi penggunaan GOR Indoor Manahan, serta penyesuaian tarif parkir untuk bus/truk di zona A dan zona B, serta sepeda motor di zona B.

Sakidi menegaskan bahwa berbagai pos pajak daerah tidak akan dinaikkan. PBB, pajak hotel dan restoran, serta BPHTB tetap aman dari penyesuaian. Ia juga memastikan bahwa layanan yang berkaitan erat dengan masyarakat berpenghasilan rendah tidak akan mengalami kenaikan tarif. 

“Di beberapa pos pajak dan retribusi yang berkaitan dengan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), sebisa mungkin tidak kita naikkan. Misalnya tarif sewa Rusunawa atau retribusi pasar untuk los dan pelataran,” jelas Sakidi dari Fraksi PKS.

Dalam mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD), pansus lebih fokus pada inovasi dan perluasan basis retribusi terhadap layanan yang sebelumnya belum diatur. Sejumlah potensi baru tengah disiapkan, seperti retribusi pemasangan e-board di kompleks Stadion Manahan serta retribusi aktivitas fotografi dan videografi di lokasi-lokasi strategis milik Pemkot seperti Stadion Manahan, Sriwedari, dan Cengklik.

Baca Juga : Atasi Kendala Dapur MBG, DPRD Solo Dorong Sewa Aset Sekolah yang Menganggur

Sakidi optimistis bahwa melalui intensifikasi dan optimalisasi pengelolaan potensi yang telah ada, target PAD sebesar Rp 1 triliun dapat tercapai tanpa perlu menaikkan tarif retribusi secara merata.

Sumber : Radar Solo

Read More

DPRD Solo Soroti Birokrasi Berbelit, Dorong Percepatan Sertifikasi Dapur MBG

Solo - DPRD Kota Surakarta menegaskan komitmennya untuk memastikan proses penerbitan surat rekomendasi dan perizinan Dapur MBG (Makan Bergizi Gratis) berjalan tanpa hambatan. Penegasan ini muncul setelah sejumlah calon pengelola dapur SPPG mengeluhkan proses administrasi yang dinilai berbelit, mulai dari pengajuan rekomendasi hingga penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Menurut para calon pengelola, kompleksitas birokrasi telah menghambat kesiapan dapur untuk beroperasi mendukung program nasional tersebut. Kekhawatiran ini kemudian ditindaklanjuti oleh Komisi IV DPRD Kota Surakarta yang memastikan akan segera turun tangan untuk mempercepat seluruh proses administrasi yang menjadi keluhan.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Surakarta, Sugeng Riyanto, menyoroti langsung persoalan tersebut. Ia menyatakan bahwa birokrasi yang berlapis, baik di Dinas Kesehatan, Badan Gizi Nasional (BGN), maupun OPD teknis lainnya, dapat berdampak langsung pada capaian target MBG pada 2025.

“Birokrasi yang dianggap berbelit, baik untuk mendapatkan surat rekomendasi maupun Sertifikat Laik Higiene Sanitasi bisa menghambat program, ” ujarnya, Kamis (13/11).

Target 64 Dapur MBG Masih Jauh dari Tercapai

Kota Surakarta menargetkan pembangunan 64 dapur MBG sebagai salah satu pilar dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis. Namun hingga saat ini, baru 33 dapur yang telah beroperasi, kurang dari separuh target. Data Satgas MBG menunjukkan bahwa sebagian dapur masih dalam tahap pembangunan dan sebagian lainnya masih menunggu pemenuhan standar SLHS.

Sugeng menyampaikan bahwa DPRD berharap seluruh proses sertifikasi dapat rampung pada akhir tahun ini.

“Masih ada waktu sekitar satu setengah bulan. Kita kebut agar target 100 persen pada 2026 bisa tercapai,” tegasnya.

Meski demikian, DPRD tetap menekankan pentingnya standardisasi dapur. Sesuai ketentuan nasional, setiap dapur wajib memenuhi standar keamanan pangan mulai dari proses penyimpanan bahan baku, pengolahan, penyajian, hingga distribusi.

Sugeng menekankan bahwa keselamatan penerima manfaat, terutama siswa, ibu hamil, dan ibu menyusui adalah prioritas utama.

“Jangan sampai ada dapur yang beroperasi tanpa memenuhi standardisasi. Kita tidak ingin ada kejadian yang tidak diinginkan seperti keracunan. Itu harus dijaga betul di Kota Solo, ” ujarnya.

Dalam keterangannya, Sugeng mengakui masih adanya persepsi bahwa beberapa OPD mempersulit proses rekomendasi. Namun DPRD menilai OPD sebenarnya berupaya memastikan seluruh aspek, mulai dari bahan makanan, sanitasi, hingga instalasi IPAL memenuhi syarat minimal sebelum rekomendasi diberikan.

Menurutnya, sinergi lintas OPD perlu ditingkatkan agar proses verifikasi dan supervisi berjalan lebih efektif. Ia juga mengapresiasi kinerja Satgas MBG yang selama ini dianggap cukup responsif, namun tetap perlu didukung kolaborasi yang lebih solid dari seluruh instansi terkait.

Komisi IV menegaskan komitmennya untuk terus mengawal percepatan pembangunan dan sertifikasi 64 dapur MBG di Kota Surakarta. Progres yang baru mencapai 30-an dapur diakui masih jauh dari target, namun DPRD optimistis seluruh dapur bisa tersertifikasi sebelum Desember 2025

Read More

Isu Festival Non-Halal Mengemuka, Pansus Minta Pemkot Lebih Selektif Terbitkan Izin

Solo - Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat DPRD Kota Surakarta menggelar public hearing, Senin siang (17/11), di Graha Paripurna DPRD. Agenda ini dihadiri berbagai unsur masyarakat, mulai dari tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, akademisi hingga perwakilan komunitas, yang hadir untuk memberikan masukan terhadap penyusunan regulasi tentang toleransi di Kota Surakarta.

Ketua Pansus, Salim menjelaskan bahwa pembahasan awal difokuskan pada ketentuan umum dalam Raperda, khususnya terkait definisi toleransi yang dinilai perlu diperjelas.

“Yang pertama terkait ketentuan umum, pasal 1 ayat 4, makna dari toleransi tadinya ‘sikap untuk menerima’, itu kemudian kita akan mencoret dan mengganti menjadi ‘sikap untuk menghormati’,” ujar Salim di hadapan peserta public hearing.

Ia menegaskan bahwa perubahan frasa tersebut memiliki makna penting dalam konteks kehidupan sosial masyarakat di Kota Bengawan.

“Artinya kalau menerima itu seolah kita tunduk begitu saja pada perbedaan-perbedaan yang ada. Tapi kalau menghormati, itu menunjukkan sikap aktif untuk tetap menghargai perbedaan agama, suku, ras, maupun golongan. Kita menghormati, bukan sekadar menerima,” jelasnya.

Selain definisi toleransi, Pansus juga menyoroti kekurangan dalam struktur Raperda yang masih memerlukan penambahan substansi penting. Salim menyebut bahwa dalam draf yang ada, sejumlah elemen fundamental seperti asas, maksud, tujuan, dan ruang lingkup belum tertuang secara jelas.

“Dari struktur perda tadi kita masih belum ada asas, maksud, tujuan dan ruang lingkup. Nanti kemungkinan di rapat pansus berikutnya akan kita masukkan,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa penataan kembali struktur regulasi ini menjadi krusial agar implementasi perda nantinya memiliki landasan yang kuat serta mudah dipahami oleh masyarakat.

Sebagai agenda public hearing, forum ini menjadi ruang terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan pandangan dan kritik terkait Raperda. Salim memastikan bahwa seluruh masukan akan dipertimbangkan secara serius.

“Bagaimana tindak lanjutnya? Kemungkinan akan kita masukkan beberapa masukan dari warga, karena ini temanya public hearing. Warga memberikan masukan supaya masyarakat tahu persis apa yang mereka inginkan dari bawah, dari grassroots, bisa masuk di dalam perda,” paparnya.

Dirinya juga menegaskan bahwa seluruh hasil diskusi akan diolah dan dirangkum menjadi bahan penyempurnaan Raperda.

“Hasil public hearing ini, yang pertama adalah masukan-masukan dari warga tersebut kita akomodir. Kita akomodir maunya warga apa sih terkait toleransi,” kata Politisi PKS tersebut.

Isu Festival Non-Halal dan Perizinan Sensitif Turut Disorot

Dalam sesi dialog, beberapa peserta public hearing menyoroti isu terkait festival non-halal yang sebelumnya sempat menjadi polemik di masyarakat. Masukan tersebut langsung mendapat tanggapan dari Pansus.

“Tadi disinggung banyak terkait festival non halal. Menariknya, mungkin ke depan bisa ada pencegahan terkait izin-izin kegiatan yang bersinggungan dengan isu-isu agama atau syariat karena itu sensitif sekali,” ujar Salim.

Menurutnya, perlu ada evaluasi lebih lanjut terhadap mekanisme perizinan acara atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan gejolak intoleransi.

“Ini mungkin masukan juga bagi Pemkot. Untuk perizinan-perizinan yang sensitif mungkin bisa dikaji ulang,” tambahnya.

Di akhir sesi, Salim menyampaikan harapan agar Pemerintah Kota Surakarta lebih berhati-hati dalam menerbitkan izin untuk kegiatan yang berkaitan dengan isu sensitif. Ia menegaskan bahwa pengalaman sebelumnya harus menjadi pembelajaran.

“Harapannya, Pemkot untuk tidak memberikan izin apapun yang berpotensi memicu gesekan. Belajar dari pengalaman kemarin, ini bentuk pencegahan terjadinya intoleransi di kemudian hari,” tegasnya.

Read More

Pansus DPRD Soroti Penyesuaian Retribusi 2026: Target PAD Rp1 Triliun, MBR Tak Boleh Terbebani

Solo - Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan atas Perda Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah DPRD Kota Surakarta terus mencermati secara seksama rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta dalam melakukan penyesuaian sejumlah tarif retribusi daerah pada tahun 2026 mendatang.

Langkah tersebut dilakukan untuk mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar target penerimaan sebesar Rp1 triliun dapat tercapai. Namun demikian, Pansus menegaskan bahwa kebijakan penyesuaian tarif retribusi harus melalui kajian yang matang dan tidak boleh membebani masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah (MBR).

Wakil Ketua Pansus, Sakidi, menjelaskan bahwa terdapat beberapa jenis retribusi yang akan mengalami penyesuaian, di antaranya retribusi kios pasar dan penggunaan fasilitas GOR Indoor Manahan. Selain itu, Pemkot juga mulai memperluas basis retribusi dengan mengenakan tarif terhadap sejumlah layanan baru yang sebelumnya belum diatur.

“Retribusi untuk beberapa pasar kita sesuaikan sesuai dengan tingkat keramaian pasar. Juga retribusi atas penggunaan GOR Indoor Manahan kita sesuaikan. Yang baru adalah retribusi pemasangan e-board di kompleks Stadion Manahan,” ujar Sakidi, Kamis (13/11).

Menurutnya, penambahan objek retribusi seperti e-board merupakan bentuk inovasi dan penyesuaian terhadap perkembangan zaman. Di era digital, penggunaan papan elektronik (e-board) di area publik, khususnya di kawasan olahraga seperti Stadion Manahan, dinilai memiliki potensi ekonomi yang cukup besar bagi pendapatan asli daerah.

“Retribusi pemasangan e-board ini dulunya belum ada. Tapi sekarang potensial untuk menambah PAD Kota Surakarta, karena banyak pihak yang memanfaatkan media tersebut untuk promosi dan informasi,” jelas Sakidi.

Read More

Generasi Muda Solo Didorong Menjadi Pelopor Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Pergaulan Antar Umat Beragama

Solo — Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Surakarta menyelenggarakan kegiatan Kemah Kebangsaan: Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, bertempat di Gedung Sekretariat Bersama Kota Surakarta, Rabu (12/11). Kegiatan ini menghadirkan Muhamad Nafi’ Asrori, Anggota Komisi I DPRD Kota Surakarta dari Fraksi PKS, sebagai narasumber utama.

Acara diikuti oleh 50 generasi muda Solo, meliputi pelajar, mahasiswa, serta muda-mudi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Tokoh Muda Solo. Para peserta antusias mengikuti materi yang menekankan pentingnya peran generasi muda dalam menjaga keutuhan bangsa melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila.

Aktualisasi Nilai Pancasila dalam Pergaulan Antar Umat Beragama

Dalam paparannya, Muhamad Nafi’ Asrori menekankan bahwa aktualisasi nilai-nilai Pancasila merupakan fondasi penting dalam membangun relasi harmonis antar umat beragama. Menurutnya, Indonesia sebagai bangsa majemuk hanya bisa berdiri kokoh bila generasi mudanya mampu menghadirkan nilai toleransi, gotong royong, dan persatuan dalam kehidupan sehari-hari.

“Implementasi nilai-nilai Pancasila adalah kunci menjaga kohesivitas sosial dan persatuan nasional. Generasi muda harus bisa menjadi contoh nyata hidup rukun dan saling menghormati dalam keberagaman,” ujarnya.

Nafi' juga menegaskan bahwa maju mundurnya suatu bangsa dapat dilihat dari kondisi generasi mudanya saat ini. Ia menuturkan bahwa generasi muda Indonesia harus menempatkan Pancasila sebagai panduan nilai utama dalam memberi kontribusi untuk bangsa.

“Cita-cita nasional yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 hanya bisa terwujud jika pemudanya berkarakter, berintegritas, dan berpegang pada nilai-nilai Pancasila,” paparnya.

Menutup sesi, Nafi’ mengajak para peserta untuk tidak hanya memahami, tetapi juga menjadi aktor dan pelopor implementasi Pancasila, dimulai dari lingkup terkecil seperti keluarga, sekolah, kampus, dan komunitas.

“Generasi muda harus menjadi barisan terdepan dalam menjaga persatuan bangsa. Mulailah dari diri sendiri dan lingkungan sekitar. Kecil kontribusinya, besar dampaknya bagi masa depan Indonesia,” pungkasnya.

Kegiatan Kemah Kebangsaan ini diharapkan dapat memperkuat karakter kebangsaan para pemuda Solo serta mendorong lahirnya generasi yang mampu menjaga keberagaman sekaligus memperkokoh persatuan nasional melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila.

Read More

Anggota DPRD PKS Fasilitasi Aspirasi Warga Kampung Blangkon ke Wali Kota Solo

Solo - Anggota DPRD Kota Surakarta dari Fraksi PKS, Muhamad Nafi’ Asrori, memfasilitasi pertemuan antara perwakilan warga Kampung Blangkon Potrojayan dengan Wali Kota Surakarta, Respati Ardhi, didampingi Lurah, Camat, serta dinas terkait, di Balaikota Surakarta, Rabu (12/11).

Pertemuan ini menjadi ajang penyampaian aspirasi warga terkait pembangunan dan pengembangan Kampung Blangkon Potrojayan sebagai salah satu ikon budaya Kota Solo.

Dalam kesempatan tersebut, warga menyampaikan beberapa poin utama aspirasi, yang meliputi aspek infrastruktur, pengembangan wisata budaya, serta dukungan ekonomi bagi pengrajin blangkon.

"Penataan infrastruktur kampung menjadi perhatian penting. Akses jalan menuju Kampung Blangkon sebagian telah diperbaiki, sementara sisanya akan dilanjutkan pada APBD tahun 2026. Selain itu, rencana pembangunan gedung workshop dan showroom Blangkon masih menunggu kejelasan status legalitas lahan, sehingga prosesnya belum dapat dimulai. Warga berharap dukungan pemerintah untuk mempercepat penyelesaian administrasi agar pembangunan segera terealisasi, ujar Nafi'.

Selain itu, warga mengusulkan agar Kampung Blangkon dikembangkan menjadi destinasi wisata budaya dan edukasi. Selama ini, banyak pihak yang ingin berkunjung untuk melihat langsung proses pembuatan blangkon. Namun, keterbatasan fasilitas seperti ruang pamer, tempat parkir, dan area penerimaan tamu membuat warga belum mampu menerima kunjungan dalam skala besar. 

"Dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, Kampung Blangkon diyakini bisa menjadi objek wisata unggulan yang memperkenalkan tradisi khas Solo kepada masyarakat luas," sambung Nafi'.

Lebih lanjut, warga melalui Koperasi Paguyuban Blangkon juga menyampaikan kebutuhan akan dukungan modal dan akses pasar. Koperasi saat ini masih kesulitan memenuhi kebutuhan bahan baku bagi para pengrajin. Selain itu, mereka juga berharap ada dukungan dari Pemerintah Kota dalam hal promosi dan perluasan jaringan pemasaran.

"Dukungan serius dari Pemerintah sangat diharapkan agar produk blangkon Solo dapat lebih mudah terserap di pasar lokal, nasional, bahkan internasional," kata Anggota DPRD asal Serengan ini.

Selain ketiga hal tersebut, muncul pula gagasan agar blangkon tidak hanya dikenakan pada acara seremonial atau momen tertentu, melainkan menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat Solo. Warga bahkan mengusulkan penyelenggaraan Festival Blangkon sebagai ajang promosi budaya dan sarana edukasi bagi generasi muda.

Muhamad Nafi’ Asrori mengapresiasi semangat warga dan berkomitmen untuk mengawal aspirasi tersebut.

“Kampung Blangkon ini memiliki potensi luar biasa sebagai ikon budaya Solo. Kami akan terus mendorong sinergi antara warga, pemerintah, dan pelaku usaha agar pengembangannya dapat berkelanjutan dan memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat,” ujar Nafi’.

Ia menambahkan bahwa dirinya telah berkomunikasi dengan Direktur BUMD Pedaringan/PT Aneka Usaha terkait peluang kolaborasi antara BUMD dan pelaku usaha lokal.

“Kita ingin ada kolaborasi antara BUMD dengan pelaku usaha produk khas Solo seperti blangkon, sehingga terbentuk ekosistem bisnis yang saling menguatkan,” imbuhnya.

Pertemuan yang berlangsung hangat tersebut diakhiri dengan komitmen bersama untuk menindaklanjuti hasil diskusi dalam bentuk langkah konkret, agar Kampung Blangkon Potrojayan benar-benar tumbuh menjadi ikon budaya dan ekonomi kreatif kebanggaan Kota Surakarta.

Read More

Komisi I DPRD Soroti Pengurangan TKD, Dorong Efisiensi Belanja Pegawai Pemkot Surakarta

Solo - Kebijakan Pemerintah Pusat yang mengurangi jumlah Transfer Keuangan Daerah (TKD) ke Pemerintah Kota Surakarta senilai sekitar Rp217 miliar menjadi perhatian serius Komisi I DPRD Kota Surakarta. Salah satu fokus pembahasan adalah porsi belanja pegawai dalam struktur APBD Kota Surakarta yang masih tinggi.

Anggota Komisi I DPRD Kota Surakarta, Muhammad Nafi’ Asrori, menyoroti bahwa belanja pegawai saat ini masih berada di angka 37 persen, melebihi batas ideal 30 persen sebagaimana mandatory spending yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

“Belanja pegawai APBD Kota Surakarta masih di angka 37%. Ini menjadi PR tersendiri, apalagi dengan adanya perekrutan P3K dan P3K paruh waktu. Kebutuhan ideal tenaga di Pemkot Surakarta harus dihitung secara cermat agar anggaran belanja pegawai bisa ditekan sampai pada angka 30 persen,” ujar Nafi’.

Ia menambahkan, Bagian Organisasi Pemerintah Kota Surakarta perlu melakukan analisis beban kerja secara lebih rinci dan efisien agar proses perekrutan tenaga kerja tidak berlebihan dan sesuai kebutuhan riil di lapangan. 

"Dengan demikian, belanja pegawai dapat dikelola secara optimal tanpa mengganggu pos anggaran lainnya", ungkap Politisi PKS tersebut.

Selain itu, Komisi I DPRD juga mendorong ASN di lingkungan Pemkot Surakarta untuk berinovasi dan mengembangkan kreativitas dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Langkah ini diharapkan dapat mengurangi dampak dari berkurangnya alokasi TKD dari Pemerintah Pusat.

Kebijakan efisiensi dan peningkatan PAD menjadi langkah strategis bagi Pemkot Surakarta dalam menjaga stabilitas keuangan daerah di tengah penyesuaian transfer pusat.

Sumber: MetroTV

Read More

DPRD Solo Soroti Kondisi TPA Putri Cempo dan Jalan Rusak, Dorong DLH Tingkatkan Pengelolaan Sampah

Solo -  Persoalan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Putri Cempo dan kondisi jalan rusak di sejumlah titik Kota Surakarta menjadi perhatian serius Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surakarta. Komisi III DPRD mendorong Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk mengoptimalkan pengelolaan sampah sekaligus menambah ruang terbuka hijau (RTH) di kawasan perkotaan.

Anggota Komisi III DPRD Kota Surakarta, Salim, menilai permasalahan sampah sudah mencapai tahap yang mengkhawatirkan. Menurutnya, tumpukan sampah di TPA Putri Cempo saat ini sudah mencapai ketinggian sekitar 15 meter dan berpotensi menimbulkan dampak lingkungan yang serius jika tidak segera ditangani.

“Kondisi di TPA Putri Cempo saat ini sudah sangat mengkhawatirkan. Pemerintah harus segera bertindak agar tumpukan sampah bisa berkurang, bahkan diharapkan bisa mencapai nol, sehingga tercipta lingkungan yang lebih bersih dan sehat,” ujar Salim, Jumat (1/11/2025).

Ia juga mengingatkan masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pengelolaan sampah melalui pemilahan antara sampah organik dan nonorganik sejak dari rumah tangga. Dengan langkah sederhana tersebut, DLH akan lebih mudah melakukan pengolahan di TPA Putri Cempo.

“Kesadaran masyarakat menjadi kunci. Kalau sejak awal sampah dipilah, maka proses daur ulang dan pengelolaan akan jauh lebih efektif,” tambahnya.

Selain menyoroti permasalahan sampah, Komisi III juga mendorong Pemkot Surakarta untuk mempercepat perbaikan jalan rusak di beberapa wilayah. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup warga dan mendukung mobilitas masyarakat serta aktivitas ekonomi di Kota Bengawan.

Langkah sinergis antara pemerintah dan masyarakat diharapkan menjadi solusi berkelanjutan untuk mewujudkan kota Solo yang bersih, hijau, dan nyaman bagi seluruh warganya. (Sumber: MetroTV)

Read More

Kasus Bakso Remaja, Muhammad Nafi Minta Pemkot Lebih Teliti

Solo -  Kasus viralnya Bakso Remaja Gading telah menyita perhatian publik, bahkan karena kesalahan sebuah prosedur dari aparat secara tidak langsung merugikan pihak pedagang bakso.

Mensikapi hal itu, anggota DPRD Solo dari Fraksi PKS, Muhammad Nafi’ Asrori berharap agar kedepan kejadian ini tidak terulang lagi perlu ada koodinasi baik dari dinas terkait.

“Saya menghimbau kepada aparat agar lebih hati-hati dan terukur dalam melakukan sebuah keputusan. Karena dampak yang ditimbulkan sangat merugikan dari pihak UMKM,”ujarnya, Selasa (5/11/2025).

Itu jadi pembelajaran khususnya bagi UMKM mendapat akses negatif, harusnya temuan di lapangan itu tidak langsung keluar. Sehingga kegaduhan pada masyakat tidak terjadi lagi. Karena sekali lagi ini berdampak pada pertumbuhan UMKM di Kota Solo. Muhammad Nafi’ juga meminta agar kedepan Pemerintah Kota Solo segera membuat aturan yang bisa melindungi hak-hak konsumen.

“Karena itu menurut saya yang bersifat regulatif perlu didorong adanya perda yang melindungi konsumen sehingga masyarakat mendapatkan hak-haknya dalam mengkonsumsi makanan dari sisi kehalalan ataupun higenis,”tambahnya.

Fraksi PKS berharap kedepan Perda Halal bisa dibahas secepatnya, langkah ini sebagai upaya upaya penjagaan dan perlindungan konsumen.

Terakhir  Muhammad Nafi’ meminta kepada seluruh masyarakat agar bijak dalam bermedia sosial. Perlu meningkatkan literasi media pada masyarakat, sebelum menshre labih baik dicerna diteliti cek dan ricek. Untuk menjaga agar tidak menimbulkan kegaduhan.

"Karena kalau kemudian budaya ini terus berlanjut dampak negatifnya sangat banyak sebagai contoh pada kasus Bakso Remaja Gading", ujar dia.

Sebelumnya, Wali Kota Solo, Respati Ardi meminta maaf usai mencuatnya isu Bakso Remaja Gading mengandung bahan non-halal. Ia mengakui ada kesalahan tata kelola yang membuat isu bakso mengandung bahan non-halal terlanjur viral sebelum hasil uji laboratorium keluar. Belakangan, hasil uji lab menunjukkan bahwa bakso tersebut negatif dari bahan non-halal.

“Bukan kesalahpahaman, cuma tata kelola. Saya mewakili Pemkot Solo saya memohon maaf apabila dalam dokumen-dokumen belum ada nomor register bisa keluar juga kami sesalkan,” kata Respati di Solo, Selasa (4/11/2025).

Sumber : Solo Trend

Read More

Ada Bakso Dicap Nonhalal, Legislator Khawatir Branding Solo Surga Kuliner Luntur

Solo - Anggota DPRD Solo dari Daerah Pemilihan (Dapil) I Solo yang meliputi Kecamatan Pasar Kliwon dan Serengan, Salim, menyayangkan penggunaan bahan nonhalal pada produk Bakso Remaja Gading.

Dia melihat hal itu akan mengancam eksistensi Solo sebagai kota destinasi wisata kuliner atau keplek ilat. Padahal wisata kuliner merupakan nyawa usaha kuliner di Kota Bengawan.

"Saya menyayangkan terjadi lagi masalah ini. Ini jelas terancam [wisata kuliner]. Masyarakat khususnya yang muslim merasa dikecewakan lagi. Apalagi warung bakso tersebut sudah beroperasi bertahun-tahun," ungkap wakil rakyat dari PKS itu, Senin (3/11/2025).

Salim meminta Pemkot Solo segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan. "Secepatnya Pemkot press release, karena sudah viral dan masyarakat resah. Sebab belum lama ini mengulang lagi setelah Ayam Goreng WIduran beberapa bulan lalu," kata dia.

Salim mengusulkan adanya pendataan warung-warung makan dan dilakukan uji laboratorium. "Baik warung pinggir jalan atau UMKM, diuji laboratorium satu per satu, supaya bisa diuruskan apakah halal atau nonhalal. Ini harus dilakukan di seluruh wilayah Solo," harap dia.

Salim menilai tidak menutup kemungkinan ada usaha kuliner lain yang kondisinya sama seperti Warung Bakso Remaja Gading dan Ayam Goreng Widuran. Dengan pendataan secara detail, dia berharap ada kemudahan mengurus sertifikasi halal.

"Nanti tahun 2026 kami dari DPRD ada inisiasi untuk Raperda tentang makanan. Dalam Raperda itu akan kami masukkan klausul sanksi. Apakah nanti juga termasuk penutupan permanen. Karena ini sudah berulang kali, tidak hanya sekali kan," tegas dia.

Diberitakan sebelumnya, Tim Monitoring Unit Usaha Kuliner Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Surakarta menemukan salah satu usaha kuliner di wilayah Kota Solo menjual produk nonhalal. Temuan itu tercatat dalam kegiatan monitoring rutin yang dilakukan pada Kamis (9/10/2025).

Sumber : Solopos 

Read More

Majalah Digital "Kabar Fraksi" Edisi Oktober 2025 Telah Terbit!

Fraksi PKS DPRD Kota Surakarta kembali menyapa melalui Majalah Digital Kabar Fraksi edisi Oktober 2025. 

Temukan berita-berita hangat dan inspiratif seputar kerja nyata DPRD Kota Surakarta:

🎓 BEM UNS Suarakan Isu Lingkungan & Pengangguran

🚍 BST Terancam Tanpa Subsidi, DPRD Minta Solusi Cepat

🏫 Kritik Program Sekolah Rakyat, DPRD: Jangan Seperti Bandung Bondowoso!

🌾 Haul Habib Ali Dongkrak Ekonomi Warga Solo

🍱 Sorotan Tajam Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

🚮 TPA Putri Cempo dan Isu Sampah Disorot DPRD

Dan masih banyak kabar menarik lainnya

📖 Baca versi online 

📥 Unduh versi PDF

Mari baca, share, dan sampaikan kepada publik.

Read More

BEM UNS Tawarkan Solusi atas Isu Limbah, Pengangguran, dan Zonasi Pendidikan

Solo — Sekolah Kepemimpinan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta menggelar audiensi dan penyampaian hasil kajian ilmiah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surakarta, Kamis (9/10), bertempat di Graha Paripurna DPRD Kota Surakarta.

Kegiatan ini dihadiri oleh sekitar 150 mahasiswa UNS peserta Sekolah Kepemimpinan yang memaparkan hasil survei dan analisis di bidang kesehatan, sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Surakarta, Daryono, menyampaikan apresiasi yang tinggi atas kepedulian mahasiswa terhadap berbagai persoalan masyarakat, khususnya di wilayah Kota Surakarta dan sekitarnya.

“Kami menyambut baik inisiatif mahasiswa UNS yang hadir dengan semangat dan data ilmiah. Ini merupakan bentuk budaya akademik yang sehat — memberikan masukan, apresiasi, sekaligus kritik konstruktif kepada Pemerintah Kota Surakarta. Harapan kami, semangat ini dapat diteruskan oleh generasi mahasiswa berikutnya,” ujar Daryono.

Menurut hasil kajian BEM UNS, terdapat tujuh isu utama yang menjadi fokus perhatian, meliputi sektor sosial, ekonomi, dan lingkungan. Ketua BEM UNS Surakarta, Khoirun Najin, menjelaskan bahwa persoalan-persoalan tersebut bersumber dari survei lapangan yang dilakukan di sejumlah titik di Kota Surakarta dan daerah sekitar.

“Kami menemukan beberapa isu penting seperti persoalan limbah di TPA Putri Cempo, meningkatnya angka pengangguran akibat penutupan beberapa pabrik tekstil di Sukoharjo, serta dampak sistem zonasi pendidikan yang menyebabkan menurunnya jumlah peserta didik di sekolah negeri,” ungkap Khoirun Najin.

Tak Hanya Kritik, Tapi Solusi

Ia menambahkan, hasil kajian tersebut diharapkan dapat menjadi masukan akademik bagi DPRD dan Pemerintah Kota Surakarta dalam merumuskan kebijakan publik yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Selain itu, bidang kesehatan juga menjadi perhatian dalam survei, terutama terkait akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

“Kami tidak hanya menyampaikan kritik, tetapi juga solusi yang kami rumuskan bersama para mahasiswa peserta sekolah kepemimpinan. Harapannya, rekomendasi kami dapat memperkuat kolaborasi antara akademisi, mahasiswa, dan pemerintah daerah,” tambah Khoirun.

Kegiatan audiensi ini menjadi momentum penting bagi mahasiswa UNS untuk memperkuat peran intelektual kampus dalam pembangunan daerah, sekaligus menumbuhkan budaya partisipatif antara generasi muda dan lembaga legislatif.

Read More