Bapemperda DPRD Solo Kritik Raperda Peternakan: Dinilai Tidak Relevan dengan Kondisi Kota

Ketua Bapemperda M. Nafi' saat memimpin Rapat

Solo - Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Solo melayangkan kritik tajam terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan. Dewan menilai draf regulasi tersebut masih mengandung banyak persoalan mendasar yang harus dibenahi sebelum melangkah ke tingkat Panitia Khusus (Pansus). 

Ketua Bapemperda DPRD Solo, Muhammad Nafi’ Asrori, menegaskan bahwa salah satu poin krusial adalah ketidaksesuaian substansi raperda dengan realitas wilayah. Data Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan (Dispangtan) menunjukkan aktivitas peternakan skala besar di Solo hampir tidak ditemukan. 

“Ini catatan penting. Jangan sampai raperda mengatur sesuatu yang secara faktual sudah tidak relevan. Karakteristik Solo saat ini adalah urban farming, bukan peternakan konvensional skala luas,” jelas Nafi’, Senin (20/4). 

Selain masalah relevansi, dewan menekankan pentingnya penguatan regulasi pada aspek kesehatan masyarakat. Mengingat tingginya arus masuk produk hewan dari luar daerah ke Solo, pengawasan ketat menjadi harga mati untuk menjamin keamanan konsumsi. 

Nafi’ juga menyoroti ancaman zoonosis, yaitu penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia. Ancaman ini dinilai sangat serius bagi wilayah perkotaan yang padat penduduk. 

“Zoonosis ini berbahaya dan bisa menjadi ancaman sistematis. Harus ada pengaturan mitigasi yang jelas dalam regulasi agar penularan bisa dicegah sejak dini,” tandasnya.

Sumber : Jawapos Radar Solo

Read More

Kasus Bakso Remaja, Muhammad Nafi Minta Pemkot Lebih Teliti

Solo -  Kasus viralnya Bakso Remaja Gading telah menyita perhatian publik, bahkan karena kesalahan sebuah prosedur dari aparat secara tidak langsung merugikan pihak pedagang bakso.

Mensikapi hal itu, anggota DPRD Solo dari Fraksi PKS, Muhammad Nafi’ Asrori berharap agar kedepan kejadian ini tidak terulang lagi perlu ada koodinasi baik dari dinas terkait.

“Saya menghimbau kepada aparat agar lebih hati-hati dan terukur dalam melakukan sebuah keputusan. Karena dampak yang ditimbulkan sangat merugikan dari pihak UMKM,”ujarnya, Selasa (5/11/2025).

Itu jadi pembelajaran khususnya bagi UMKM mendapat akses negatif, harusnya temuan di lapangan itu tidak langsung keluar. Sehingga kegaduhan pada masyakat tidak terjadi lagi. Karena sekali lagi ini berdampak pada pertumbuhan UMKM di Kota Solo. Muhammad Nafi’ juga meminta agar kedepan Pemerintah Kota Solo segera membuat aturan yang bisa melindungi hak-hak konsumen.

“Karena itu menurut saya yang bersifat regulatif perlu didorong adanya perda yang melindungi konsumen sehingga masyarakat mendapatkan hak-haknya dalam mengkonsumsi makanan dari sisi kehalalan ataupun higenis,”tambahnya.

Fraksi PKS berharap kedepan Perda Halal bisa dibahas secepatnya, langkah ini sebagai upaya upaya penjagaan dan perlindungan konsumen.

Terakhir  Muhammad Nafi’ meminta kepada seluruh masyarakat agar bijak dalam bermedia sosial. Perlu meningkatkan literasi media pada masyarakat, sebelum menshre labih baik dicerna diteliti cek dan ricek. Untuk menjaga agar tidak menimbulkan kegaduhan.

"Karena kalau kemudian budaya ini terus berlanjut dampak negatifnya sangat banyak sebagai contoh pada kasus Bakso Remaja Gading", ujar dia.

Sebelumnya, Wali Kota Solo, Respati Ardi meminta maaf usai mencuatnya isu Bakso Remaja Gading mengandung bahan non-halal. Ia mengakui ada kesalahan tata kelola yang membuat isu bakso mengandung bahan non-halal terlanjur viral sebelum hasil uji laboratorium keluar. Belakangan, hasil uji lab menunjukkan bahwa bakso tersebut negatif dari bahan non-halal.

“Bukan kesalahpahaman, cuma tata kelola. Saya mewakili Pemkot Solo saya memohon maaf apabila dalam dokumen-dokumen belum ada nomor register bisa keluar juga kami sesalkan,” kata Respati di Solo, Selasa (4/11/2025).

Sumber : Solo Trend

Read More