Baliho Ulang Tahun Jokowi di Solo Dianggap 'Karangan Bunga Raksasa': PKS Kritik Berlebihan dan Tak Prioritas

Solo -  Polemik pemasangan baliho ucapan ulang tahun ke-65 Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), oleh Pemerintah Kota Solo terus menuai tanggapan. Setelah sebelumnya mendapat sorotan dari kalangan Partai Gerindra, kini kritik datang dari Wakil Ketua DPRD Solo dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Daryono.

Menurut Daryono, pemasangan sejumlah baliho ucapan ulang tahun Jokowi oleh Pemkot Solo memang tidak menyalahi aturan. Namun, ia menilai langkah tersebut kurang tepat jika dilihat dari aspek kepantasan dan prioritas penggunaan media publik pemerintah.

“Menurut kami statusnya hampir sama dengan karangan bunga ucapan ulang tahun yang dikirimkan kepada seseorang. Alokasi anggaran untuk itu kan ada di APBD. Mas Wali Kota membuat baliho ucapan ulang tahun itu seperti karangan bunga versi besar. Ada anggarannya, boleh. Bedanya, ini jauh lebih besar kapasitasnya,” ujar Daryono kepada wartawan, Rabu (24/6/2026).

Ia menilai persoalan utama bukan terletak pada boleh atau tidaknya pemasangan baliho, melainkan pada kesan yang ditimbulkan dari jumlah dan skalanya.

“Pak Jokowi ulang tahun seharusnya cukup kirim satu karangan bunga. Ini seperti mengirim 10 karangan bunga. Itu boleh, tetapi tidak pantas. Jadi terlalu berlebihan,” katanya.

Menurut Daryono, Pemkot Solo seharusnya cukup menyampaikan ucapan selamat ulang tahun secara sederhana tanpa harus memasang baliho di sejumlah titik strategis kota.

“Seharusnya tidak perlu pakai baliho. Kirim karangan bunga saja sudah cukup. Kenapa harus pakai baliho? Baliho itu bisa digunakan untuk hal yang lebih urgen dan lebih penting,” ujarnya.

Politikus PKS tersebut menilai media luar ruang milik pemerintah sebaiknya diprioritaskan untuk kepentingan publik, seperti sosialisasi program pemerintah, peraturan daerah, maupun peningkatan kesadaran masyarakat terkait kewajiban dan layanan publik.

“Baliho Pemkot bisa dipakai untuk sosialisasi perda, ajakan membayar pajak atau retribusi, atau program-program pemerintah yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat. Itu lebih penting daripada sekadar ucapan ulang tahun. Karena esensi baliho pemerintah adalah publikasi program pemerintah daerah. Menurut kami permasalahannya di situ. Dan itu memang riskan disalahartikan,” jelasnya.

Daryono juga mengingatkan Wali Kota Solo, Respati Ardi, agar lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan maupun langkah komunikasi publik. Sebagai kepala daerah di Kota Solo, setiap tindakan yang dilakukan akan selalu menjadi perhatian masyarakat.

“Sebagai wali kota harus hati-hati. Sesuatu yang sebenarnya benar bisa terlihat salah kalau tidak empan papan. Jadi terlihat sekali, mohon maaf, beliau ingin terlihat di depan Pak Jokowi. Itu terlalu kasar. Kurang elegan untuk seorang wali kota yang harus mengayomi seluruh masyarakat,” katanya.

Meski demikian, Daryono mengakui Jokowi merupakan tokoh asal Solo yang memiliki kontribusi besar bagi kota tersebut dan bangsa Indonesia secara umum. Namun, menurutnya, pemerintah daerah tetap harus mempertimbangkan keberagaman pandangan masyarakat.

“Pak Jokowi memang tokoh Solo yang punya peran luar biasa. Itu kami akui. Tetapi di Solo ini tidak semua orang memiliki pandangan yang sama terhadap Pak Jokowi. Perbedaan itu hal yang wajar,” ujarnya.

Ia menambahkan, polemik muncul karena perlakuan serupa tidak diberikan kepada tokoh nasional lain, termasuk presiden maupun mantan presiden lainnya.

“Makanya akhirnya menjadi sensitif. Kita paham Mas Wali Kota punya hubungan yang lebih dekat dengan Pak Jokowi. Tetapi masyarakat Solo itu bukan hanya Pak Jokowi dan para pendukungnya. Pendukung Pak Jokowi memang banyak, tetapi tidak semua warga Solo adalah pendukung Pak Jokowi,” kata Daryono.

Sumber : Solopos

Read More

Ketua FPKS DPRD Solo Tegur Pemkot: Verifikasi Dapur MBG Jangan Asal Lolos

Solo - Penutupan sementara delapan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) atau dapur makan bergizi gratis (MBG) di Kota Solo akibat instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang belum memenuhi standar mendapat sorotan dari DPRD Kota Solo. Kondisi tersebut dinilai menunjukkan adanya kelemahan dalam proses verifikasi awal sebelum dapur MBG diizinkan beroperasi.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Solo Sugeng Riyanto mengatakan, setiap SPPG semestinya baru dapat menjalankan operasional setelah seluruh persyaratan teknis dan administrasi dipenuhi, termasuk ketersediaan IPAL yang sesuai standar.

Menurut dia, munculnya persoalan IPAL setelah dapur beroperasi menjadi indikasi bahwa proses pengawasan dan verifikasi pada tahap awal belum berjalan optimal.

"Kalau sebuah SPPG bisa beroperasi, seharusnya seluruh persyaratan sudah terpenuhi, termasuk IPAL. Dengan begitu tidak muncul persoalan bau, lalat, maupun potensi pencemaran lingkungan. Ketika kemudian muncul masalah seperti ini, berarti ada yang kecolongan dalam proses awalnya," kata Sugeng, Selasa kemarin (9/6).

Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Surakarta ini menilai persoalan IPAL tidak hanya berdampak pada lingkungan sekitar, tetapi juga berpotensi memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kualitas dan higienitas makanan yang diproduksi dapur MBG.

Menurutnya, keluhan terkait limbah dan sanitasi dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap keamanan pangan yang disajikan kepada para penerima manfaat program.

"Masyarakat merespons karena memang ada persoalan. Pada akhirnya ini juga bisa berpengaruh terhadap kepercayaan publik terkait higienitas makanan yang dihasilkan SPPG. Keduanya tidak bisa dipisahkan," ujarnya.

Ia menyayangkan adanya dapur MBG yang sudah beroperasi namun kemudian harus dihentikan sementara karena persoalan mendasar seperti IPAL. Karena itu, Sugeng mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pendirian dan perizinan seluruh SPPG di Kota Solo.

Selain itu, Sugeng juga menyoroti pesatnya pertumbuhan jumlah SPPG di Kota Bengawan. Menurutnya, penambahan unit dapur harus dibarengi dengan perencanaan yang matang agar distribusi makanan, cakupan wilayah layanan, dan kapasitas produksi berjalan lebih efektif.

"Jumlah SPPG di Solo cukup banyak. Karena itu coverage area dan distribusinya perlu ditata kembali agar lebih efektif dan efisien, baik dari sisi distribusi maupun pengaturan porsi," katanya.

Sugeng meminta Satgas MBG Kota Solo tidak menunggu munculnya keluhan masyarakat untuk melakukan pemeriksaan. Ia mendorong dilakukan audit dan pengecekan ulang terhadap seluruh SPPG yang telah beroperasi guna memastikan tidak ada persoalan serupa.

"Saya kira momentum ini harus menjadi bahan evaluasi bagi Satgas MBG. Perlu dicek ulang seluruh SPPG yang ada di Solo, apakah masih ada yang mengalami persoalan serupa atau tidak. Jangan menunggu komplain masyarakat, tetapi harus proaktif memastikan seluruh SPPG benar-benar memenuhi standar," tegasnya.

Ia berharap temuan tersebut menjadi momentum pembenahan pelaksanaan program MBG di Kota Solo. Dengan pengawasan yang lebih ketat dan evaluasi menyeluruh, kualitas layanan serta keamanan pangan bagi para penerima manfaat dapat tetap terjaga.

"Saya kira ini menjadi momentum yang baik untuk melakukan pembenahan sehingga seluruh SPPG di Solo benar-benar siap beroperasi dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari," ujarnya.

Read More