Solo - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surakarta menggelar public hearing terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surakarta Tahun Anggaran 2026, Kamis (20/11) di Graha Paripurna. Agenda ini menjadi salah satu tahapan penting dalam rangkaian penyusunan RAPBD 2026 yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan langsung masyarakat.
Wakil Ketua DPRD sekaligus Pimpinan Badan Anggaran (Banggar), Daryono, menjelaskan bahwa public hearing digelar sebagai mekanisme untuk memastikan rancangan anggaran benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat.
“Hari ini agendanya adalah public hearing rancangan RAPBD, jadi rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Surakarta tahun 2026. Ini dilaksanakan sebagai bagian dari proses penyusunan RAPBD Kota Surakarta 2026,” ujarnya.
Lebih lanjut, Daryono menjelaskan bahwa public hearing berfungsi sebagai ruang evaluasi ulang terhadap hasil penyusunan anggaran yang sebelumnya telah melalui berbagai tahap, mulai dari musrenbangkel hingga pembahasan di Banggar.
“Setelah proses penyusunan dari TAPD mulai dari musrenbangkel tingkat bawah kemudian naik ke atas, itu kemudian dibahas di Banggar. Lalu kita lakukan cross-check ulang melalui public hearing,” jelasnya.
Menurutnya, forum ini sangat penting untuk memastikan tidak ada usulan prioritas masyarakat yang terlewat.
“Usulan-usulan masyarakat yang prioritas itu bisa dicermati oleh perwakilan yang diundang. Kalau ada yang terlewat masih bisa diperbaiki. Sehingga kemudian APBD ini betul-betul prosesnya terkontrol oleh perwakilan dari Masyarakat,” lanjutnya.
Salah satu masukan yang paling sering muncul dalam forum tersebut adalah terkait persoalan drainase, terutama di Jalan Adi Sumarmo, Banyuanyar. Daryono menegaskan bahwa permasalahan ini memang sudah menjadi bahasan di Banggar.
“Tadi yang berkali-kali disampaikan itu tentang drainase Jalan Adi Sumarmo di Banyuanyar. Itu memang dari barat ke timur terputus sekitar 100 sampai 200 meter, sehingga bermasalah terhadap lingkungan. Kalau hujan deras, karena salurannya tidak nyambung, otomatis jadi masalah,” jelasnya.
Selain itu, Daryono mengaku senang karena masyarakat yang hadir sudah memahami kondisi fiskal daerah, termasuk pentingnya efisiensi dan disiplin anggaran.
“Saya bahagia karena masyarakat paham tentang efisiensi. Mereka tahu bahwa kita sedang dalam kondisi yang perlu penghematan anggaran. Masyarakat juga paham bahwa prioritas anggaran harus didalami dan dikontrol. Penekanannya adalah kita disiplin dan mematuhi prioritas anggaran,” tegasnya.
0 comments:
Post a Comment