Kunjungan tersebut diterima langsung oleh jajaran pimpinan Muhammadiyah, di antaranya KH. Anwar Sholeh, Drs. H. M. Joko Riyanto, KH. Subari, Prof. Dr. Sofyan Anif, Drs. H. Rokhani, Azhari, H. Bagus Sukatno, Dr. Muhammad Ali, H. Sumanto, H. Ahmad Sakidi, Dr. Suyanto, dan Prof. Dr. Muh Da’i.
Dalam pertemuan tersebut, Ketua DPD PKS Kota Surakarta Abdul Kadir Audah menyampaikan bahwa silaturahim ini bertujuan mempererat ukhuwah serta meminta pandangan Muhammadiyah terkait isu yang berkembang di masyarakat, terutama soal makanan non-halal yang beredar di Kota Solo.
PKS mendorong agar Pemerintah Kota Surakarta dapat menghadirkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Jaminan Produk Halal sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat.
“Kami berharap Kota Solo memiliki regulasi yang memastikan keamanan dan kehalalan produk konsumsi masyarakat. Ini bukan hanya kebutuhan umat Islam, tetapi juga bagian dari perlindungan konsumen secara luas,” ungkap Abdul Kadir Audah.
Sementara itu, Muhammad Nafi’ Asrori, anggota DPRD Kota Surakarta dari Fraksi PKS, menjelaskan bahwa DPRD telah menjadwalkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan Konsumen pada tahun 2026.
Meski bersifat umum, menurut Nafi’, aspek jaminan produk halal dapat diintegrasikan ke dalam Raperda tersebut.
“Kami ingin memastikan perlindungan konsumen juga mencakup aspek kehalalan produk. Masukan dari Muhammadiyah tentu menjadi penguatan moral dan akademik dalam proses penyusunan regulasi,” ujarnya.
PKS berharap Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia dapat memberikan masukan dan dukungan agar jaminan produk halal di Kota Surakarta dapat segera terwujud.
Pimpinan Muhammadiyah menyambut baik silaturahim tersebut dan menyatakan kesiapan untuk memberikan pandangan serta dukungan konstruktif demi kebaikan masyarakat Solo secara keseluruhan.
0 comments:
Post a Comment