Solo - Kepengurusan baru Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Solo menegaskan komitmennya untuk tetap kritis terhadap kebijakan Pemerintah Kota Surakarta.
Meski berada di barisan Koalisi Indonesia Maju Plus (KIMplus), partai ini siap memberi teguran keras apabila ada kebijakan yang dianggap merugikan rakyat.
Pada Jumat (7/11) siang, jajaran pengurus PKS Solo melakukan kunjungan ke Kantor Jawa Pos Radar Solo.
Dalam pertemuan tersebut, mereka bertukar gagasan dengan jajaran redaksi membahas capaian Pemkot Surakarta yang baru dipimpin oleh kepala daerah dan wakil kepala daerah yang belum genap setahun menjabat.
“Media massa saya harap bisa menjadi mitra untuk menjaga demokrasi di Kota Solo agar aspirasi masyarakat tersalurkan dan kebijakan pemerintah bisa diawasi publik,” ujar Ketua DPD PKS Kota Solo, Abdul Kadir Audah.
Ia menegaskan, media dan partai politik sama-sama memiliki peran penting dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Dengan semangat kritis, PKS ingin menjadi mitra koalisi yang bermartabat, menjunjung tinggi etika, norma, dan integritas.
“Tidak sekadar berkoalisi, jika ada kebijakan yang mencederai rakyat, kami harus menegur Mas Wali dan Mbak Wawali,” tegasnya.
Selain itu, PKS Solo menyoroti rendahnya serapan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Solo. Salah satu upaya yang mereka dorong ialah memaksimalkan setoran dividen dari BUMD-BUMD daerah.
Abdul Kadir juga mengingatkan pentingnya optimalisasi birokrasi dan penerapan aturan jaminan produk halal agar masyarakat lebih terlindungi sebagai konsumen.
“Ada PR bagi Mas Wali untuk optimalisasi birokrasi agar lebih efektif dan berdampak langsung bagi masyarakat,” pungkasnya.
Sumber : Jawapos Radar Solo
0 comments:
Post a Comment