Solo - RAPBD Solo 2026 menyusut dari Rp2,3 triliun menjadi Rp2,1 triliun akibat efisiensi besar-besaran menyusul pemangkasan dana transfer pusat ke daerah (TKD) sebesar Rp218 miliar.
Informasi itu disampaikan Wakil Ketua Banggar DPRD Solo, Daryono, saat diwawancara wartawan, Senin (24/11/2025). Menurut dia, pembahasan efisiensi RAPBD Solo 2026 dilakukan dua kali pada pekan lalu.
Karena pertimbangan teknis, rapat dihentikan sementara dan akan dilanjutkan Rabu (26/11/2025) untuk penyelesaian sebelum rapat paripurna DPRD Solo pada Kamis (27/11/2025).
“Kemarin sebenarnya tinggal sedikit. Tapi karena kebetulan Pak Sekda ada agenda, Pak Ketua DPRD juga baru pemulihan sakit, sehingga kami tutup sementara. Sekaligus kesempatan untuk merapikan data-datanya, untuk kemudian besok Rabu finishing touch,” ujar dia.
Daryono mengatakan banyak anggaran sudah dibahas dan dikunci dalam rapat sebelumnya.
“Sudah banyak yang kita kunci. Yang terkait penambahan dan pengurangan sudah tidak kita buka lagi. Jadi Rabu itu tinggal finishing. Harapan kami bisa persetujuan bersama,” kata dia.
Menurut Daryono, efisiensi besar telah dilakukan dalam RAPBD Solo 2026. Efisiensi itu membuat postur RAPBD Solo 2026 turun dari Rp2,3 triliun dalam KUA-PPAS menjadi Rp2,1 triliun. “Karena berkurangnya anggaran Rp200 an miliar, jadi Rp2,1 miliar,” urai dia.
Ia menjelaskan efisiensi anggaran dilakukan di OPD, terutama yang berkaitan dengan fasilitas kerja, bukan fasilitas layanan. Contohnya, anggaran snack rapat dikurangi dari Rp15.000 per pack menjadi Rp12.000 per pack.
“Anggaran makan rapat atau pertemuan termasuk terima tamu, public hearing, reses, kita kurangi juga. Jadi mohon dimaklumi. Yang awalnya anggaran makan kegiatan reses dari Rp33.000, menjadi Rp25.000. Jadi ya lumayan signifikan pengurangannya kan,” papar dia.
Namun jumlah kegiatan, menurut Daryono, tidak dikurangi. Misalnya kegiatan reses legislator DPRD Solo tetap tiga kali dalam setahun. “Hanya fasilitasnya yang dikurangi. OPD juga begitu bila ada kegiatan,” terang dia.
Daryono menegaskan efisiensi anggaran tidak berdampak pada layanan masyarakat seperti di kelurahan, kecamatan, dan dinas-dinas. Alokasi anggaran yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tidak diefisiensi, termasuk anggaran untuk program prioritas Wali Kota Solo, Respati Ardi, seperti Rumah Siap Kerja, UMKM Center, dan Posyandu Plus.
“Posyandu terpadu, bantuan operasional RT/RW kita pertahankan, tidak kita kurangi. Pengurangan itu di OPD yang terkait fasilitas kerja,” tegas dia.
Sumber : Solopos
0 comments:
Post a Comment