Warga Keracunan Makanan Posyandu, Asih : Ini Kesalahan Fatal

PKS Kota Solo - Peristiwa keracunan warga Kampung Cinderejo Kidul, Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Solo disesalkan anggota DPRD setempat. Pihak yang menyajikan makanan untuk Posyandu dinilai teledor.  “Ini kesalahan fatal jika sampai mengakibatkan warga keracunan,” tandas anggota Komisi IV DPRD Kota Solo, Asih Sunjoto Putro, Kamis (21/12) siang.  Menurutnya, pihak penyedia makanan Posyandu harus cermat dalam menyajikan hidangan untuk para warga. Mereka harus memilih bahan-bahan yang tepat agar tak terjadi hal yang tak diinginkan. Disisi lain, peran Pemerintah Kota (Pemkot) Solo juga sangat diperlukan untuk mengantisipasi hal tidak diinginkan.  “Peran pihak terkait inilah yang sangat diperlukan. Sehingga, tidak terjadi seperti kasus di Cinderejo Kidul tersebut,” jelasnya.  Asih juga mengatakan, peristiwa tersebut hendaknya menjadi pelajaran berharga agar Posyandu di Kota Solo menyajikan makanan yang benar-benar bersih untuk dikonsumsi oleh masyaraakat.  “Jangan sampai, peristiwa ini terulang lagi. Untung tak jatuh jatuh korban jiwa, apalagi korbannya balita dan orang tua,” katanya.  Sumber : Timlo

Read More

DPR RI Sesalkan Tindakan Pasukan Pemerintah Suriah

Jakarta, PKS Kota Solo – Tragedi kemanusiaan yang menimpa Kota Aleppo, Suriah yang menewaskan warga sipil menuai kecaman. Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menyesalkan tindakan pemerintah Suriah yang mengancam dan mengorbankan keselamatan jiwa warga sipilnya sendiri sebagaimana yang terjadi di Aleppo, pada Rabu (14/12).

“Saya menyesalkan tindakan pasukan pemerintah suriah yang tetap melanjutkan penyerangan di kota Alleppo yang masih dipenuhi warga sipil, sehingga berdampak dengan banyak jatuhnya korban sipil,” tegas Kharis di Jakarta, Sabtu (16/12).

Kharis menyayangkan hal tersebut sebab kesepakatan untuk mengevakuasi secara damai ribuan warga sipil dari Aleppo bagian timur, batal terwujud. Menurut Kharis, batalnya kesepakatan ini dapat menimbulkan kekejaman yang luar biasa karena telah memupus harapan warga sipil, sehingga terjebak di tengah peperangan.

“Saya mendorong Menlu Retno dan Presiden Jokowi untuk melakukan diplomasi dan mengambil langkah-langkah tertentu untuk memperingatkan Pemerintah Suriah dan Sekutunya serta Mendorong PBB untuk bertindak tegas atas upaya yang mengarah pada tindakan kejahatan perang,” ujar Legislator PKS dari Daerah Pemilihan Solo Raya ini.

Harapan ini, tambah Kharis, dapat bisa tercapai, sebab dalam lawatan kerja tiga hari lalu, Presiden Jokowi telah bertemu Presiden Iran Hassan Rouhani yang merupakan salah satu sekutu Suriah.

Diketahui, rencana evakuasi di wilayah berkecamuk diumumkan pada Selasa (13/12) malam waktu setempat. Namun kenyataannya, rencana itu gagal dilaksanakan. Kegagalan terjadi setelah pada Rabu (14/12), Iran yang merupakan salah satu sekutu rezim Presiden Bashar al-Assad, memberlakukan syarat baru soal evakuasi dua desa Syiah lainnya.

Kesepakatan gencatan senjata antara pasukan Suriah dengan oposisi pemerintah yang tengah berlangsung bersamaan dengan rencana evakuasi warga sipil itu juga ikut dilanggar, setelah pertempuran di Aleppo kembali pecah pada Rabu (14/12) waktu setempat. (AR)

Sumber : Fraksi PKS DPR RI

Read More

Sidak DPRD Solo, Perbaikan Pasar Banyak Catatan

PKS Kota Solo - Komisi III DPRD Solo melakukan sidak ke empat pasar, yaitu Pasar Klitikan Notoharjo, Harjodaksino, Sungosaren dan Jongke. Wakil Ketua Komisi III, Sugeng Riyanto, mengatakan sidak itu dimaksudkan untuk melihat langsung pengerjaan proyek pemeliharaan pasar.

“Komisi III ingin tahu apakah sudah sesuai dengan perencanaan dan anggaran. Kami juga merasa perlu melihat kondisi pasar-pasar tersebut agar bisa mengevaluasi poin-poin yang perlu dibenahi seperti selokan, talang air, fungsi kios dan sebagainya,” ujarnya seperti dilansir Solopos, Jum’at (16/12).

Ia menilai secara umum proyek sudah berjalan baik. Hanya saja ada beberapa catatan kecil seperti plafon yang tidak rata di Pasar Singosaren karena terbebani kabel-kabel besar. Di Klitikan Notoharjo, ada pemasangan talang yang terbalik.

Legislator asal Jebres ini menjelaskan, beberapa hal yang belum sesuai adalah belum adanya talang dan sarana penutup selokan di beberapa titik. Menurutnya, pedagang terpaksa melakukan iuran swadaya demi menyediakan sarana talang air.

“Dari pantauan kami memang banyak kekurangan yang terlihat. Kami mendesak dinas terkait untuk memberi respon temuan kami agar tidak dikeluhkan pedagang,” kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut, seperti dilansir Suara Merdeka, Jum’at (16/12).

Tak hanya itu, keberadaan gril besi yang berada diatas saluran selokan tak dalam kondisi baik bahkan ada yang hilang. Sejumlah catatan lain terkait pemasangan cat talang terbalik di 3 blok yang tidak sesuai dan berdampak pada fungsi talang.(AR)

Diolah dari berbagai sumber

Read More

PKS Kota Solo Resmikan Sekolah Politik Perempuan

PKS Kota Solo - Bertempat di Hotel Red Chilies, Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meresmikan Sekolah Politik Perempuan pada Minggu (10/12). Acara ini dihadiri oleh 121 kader dan simpatisan perempuan PKS Se-Surakarta.

Dalam sambutannya, Ketua BPKK DPD PKS Solo, Orinako menyampaikan bahwa wanita punya kesempatan untuk berkontribusi agar negara kita lebih baik. Wanita harus turut andil dalam menyelesaikan masalah masyarakat. Orinako juga menyampaikan tujuan Sekolah Politik Perempuan yakni untuk membekali kader dan simpatisan perempuan tentang dunia perpolitikan serta peran apa saja yang bisa dilakukan.

Hadir sebagai pembicara, Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Karanganyar, Suwarsi. Suwarsi memaparkan fakta tentang kondisi Indonesia terkini baik di bidang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, juga politik. Suwarsi menekankan bahwa melalui instrumen partai politik dalam hal ini PKS sebahagian persoalan masyarakat dapat bertahap dicarikan solusi, salah satunya dengan peran perempuan. Turut hadir dalam acara ini perwakilan Pengurus Daerah Aisyiah Surakarta, Siti Munaworoh, sebagai tamu undangan.

Menurut Kepala Sekolah Politik Perempuan PKS Surakarta, Rabi'ah Al Adawiyah atau biasa dipanggil Vida, sekolah politik perempuan ini merupakan kegiatan yang akan diadakan secara bertahap. Program ini bertujuan untuk mengggali potensi kepeloporan kader, agar terpantik melakukan hal baru di masyarakat dan mengokohkan ukhuwah serta soliditas antar kader dan simpatisan. "Saya sebagai kepala sekolah, saya ingin bersinergi untuk mengembangkan potensi kader dan memetakannya. Dari pemetaan potensi, kader bisa lebih produktif." Pungkas Vida, Kepala Sekolah Politik Perempuan.

Read More

DPRD Khawatir Proyek RSUD Semanggi Molor

PKS Kota Solo - Anggota DPRD Solo mengkhawatirkan molornya pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Semanggi lantaran tak segera dimulainya proyek infrastruktur layanan kesehatan bernilai Rp200 miliar itu.

Meski proyek Dinas Kesehatan Kota (DKK) Solo itu disetujui DPRD digarap dengan sistem tahun jamak hingga 2019, belum dimulainya proyek fi sik ini menimbulkan kekhawatiran. Padahal pada 2017 ini APBD Kota Solo menganggarkan Rp25 miliar untuk konstruksi awal RSUD Semanggi.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Solo, Asih Sunjoto Putro, kepada wartawan, Kamis (7/12), mengkhawatirkan hal itu mengingat proyek ini terbilang besar dan menelan biaya fanstastis. DPRD mendukung proyek itu dengan menganggarkan pada APBD 2017 hingga 2019.

Dari hasil pengecekan lapangan yang dilakukan Komisi IV DPRD Solo, Selasa (5/12), sejumlah warga masih menempati lahan milik Pemkot Solo tepatnya hak pakai (HP) No. 54 di RT 005/RW 007, Kenteng, Semanggi, yang dipakai untuk RSUD Semanggi. Padahal mereka diberi batas waktu hingga 30 November untuk pindah.

Sebelumnya, ada 19 rumah ada di HP 54 ini. Mereka mendirikan rumah sejak belasan tahun lalu. Warga yang menempati HP tersebut sudah mendapatkan ganti rugi yang dihitung berdasarkan luas bangunan. Perinciannya, bangunan permanen diganti rugi Rp75.000/ m2, semipermanen Rp50.000/m2, dan untuk barak hanya Rp20.000/m2. Selain itu, mereka masih memperoleh biaya ongkos angkut satu kali Rp750.000. DKK Solo mengklaim sudah mengucurkan setidaknya Rp87 juta untuk biaya ganti rugi tersebut.

Salah satu warga yang masih menempati area proyek, Wiwoho, mengaku akan pindah setelah Pemkot mempertemukan mereka dengan rekanan pelaksana pembangunan RSUD Semanggi. Mereka bersedia direlokasi asal diberikan pekerjaan dalam proyek RSUD.

Kasubag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan (PEP) Dinas Kesehatan Kota (DKK) Solo, Budiyono, mengatakan seharusnya warga diberi batas waktu hingga akhir November. Namun demikian, mereka masih menunggu dan minta bertemu kontraktor.

Sumber : Solopos

Read More

KELUHAN MASYARAKAT, Pengurusan KIS dan KIP Masih Bermasalah

PKS Kota Solo - Pendaftaran dan penggunaan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) menjadi permasalahan serius yang dihadapi masyarakat Kota Solo. Tidak sinkronnya data dari pusat sebagai pembuat program dengan data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Solo dituding menjadi sumber permasalahan tersebut.

Sekretaris Komisi IV DPRD Solo, Asih Sunjoto Putro, Selasa (6/12), mengungkapkan banyak warga yang menyampaikan keluhan tentang KIP dan KIS, khususnya saat reses dua pekan lalu. Ia mencontohkan, ada warga yang sudah mengumpulkan syarat agar anaknya mendapatkan KIP dari sekolah. Tapi, usaha itu kandas.

“Ada juga warga yang sudah mendapatkan KIS. Artinya dia orang miskin. Maka anak-anaknya yang masih sekolah mestinya dapat KIP. Tapi ternyata anaknya belum dapat,” ujar politisi PKS tersebut.

Menurutnya, keluhan warga yang ia dengar bisa jadi menjadi gunung es. Ada lebih banyak kasus jika hal itu ditelusuri lebih lanjut.

Ia menilai hal itu menjadi masalah besar karena berhubungan dengan hajat hidup masyarakat, khususnya keluarga tidak mampu. Asih menilai data yang digunakan pemerintah pusat kurang akurat karena memakai data tahun 2011.

“Dan ini selalu daerah tidak diajak kooordinasi intensif untuk akurasi data. Solo kan data ada di Bappeda. Data Bappeda belum sinkron dengan data di kementerian,” ungkap dia.

Menurutnya, Komisi IV akan berkoordinasi dengan organisasi pemerintah daerah (OPD) yang menjadi mitra mereka untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Ia berharap pada awal 2017 masalah semacam itu sudah bisa tertangani.

“Masalah semacam ini selalu berkutat kepada data, data yang tidak akurat. Itu jadi maslaah yang serius yang harus segera dicarikan solusi,” terangnya. (AR) 

Sumber : Solopos

Read More