PKS Kota Solo - Pendaftaran dan penggunaan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) menjadi permasalahan serius yang dihadapi masyarakat Kota Solo. Tidak sinkronnya data dari pusat sebagai pembuat program dengan data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Solo dituding menjadi sumber permasalahan tersebut.
Sekretaris Komisi IV DPRD Solo, Asih Sunjoto Putro, Selasa (6/12), mengungkapkan banyak warga yang menyampaikan keluhan tentang KIP dan KIS, khususnya saat reses dua pekan lalu. Ia mencontohkan, ada warga yang sudah mengumpulkan syarat agar anaknya mendapatkan KIP dari sekolah. Tapi, usaha itu kandas.
“Ada juga warga yang sudah mendapatkan KIS. Artinya dia orang miskin. Maka anak-anaknya yang masih sekolah mestinya dapat KIP. Tapi ternyata anaknya belum dapat,” ujar politisi PKS tersebut.
Menurutnya, keluhan warga yang ia dengar bisa jadi menjadi gunung es. Ada lebih banyak kasus jika hal itu ditelusuri lebih lanjut.
Ia menilai hal itu menjadi masalah besar karena berhubungan dengan hajat hidup masyarakat, khususnya keluarga tidak mampu. Asih menilai data yang digunakan pemerintah pusat kurang akurat karena memakai data tahun 2011.
“Dan ini selalu daerah tidak diajak kooordinasi intensif untuk akurasi data. Solo kan data ada di Bappeda. Data Bappeda belum sinkron dengan data di kementerian,” ungkap dia.
Menurutnya, Komisi IV akan berkoordinasi dengan organisasi pemerintah daerah (OPD) yang menjadi mitra mereka untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Ia berharap pada awal 2017 masalah semacam itu sudah bisa tertangani.
“Masalah semacam ini selalu berkutat kepada data, data yang tidak akurat. Itu jadi maslaah yang serius yang harus segera dicarikan solusi,” terangnya. (AR)
Sumber : Solopos
ConversionConversion EmoticonEmoticon