BPKK Serengan dan Pasar Kliwon Sapa Keluarga Indonesia dengan Paket Sayur Mayur Segar

Pandemi tidak surutkan langkah untuk peduli. Bahkan, inilah saat kami melaju dalam mengusung kebaikan.

Hari ini, Ahad (28/6/2020), dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional, BPKK PKS Serengan dan BPKK PKS Pasar Kliwon, kota Surakarta menggelar kegiatan pembagian sayur-mayur dan bahan makanan untuk anggota RKI (Rumah Keluarga Indonesia) di kecamatan Serengan dan Pasar Kliwon.

Acara yang berlangsung sekitar 2 jam, yakni jam 9.00 s.d. 11.00 WIB berlangsung meriah.

Pengurus BPKK Serengan bekerja sama dengan BPKK Pasar Kliwon berbelanja sayur mayur segar di daerah pegunungan Boyolali pada Sabtu sore. Setelah dikemas, esok harinya, paket sayur mayur dibagikan ke masyarakat.

Menurut Ibu Novita, ketua BPKK Serengan, "Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan BPKK Serengan untuk menyapa anggota RKI, agendanya bertepatan dengan momentum hari keluarga nasional."

Menurutnya, sayur mayur segar sarat dengan nutrisi yang sangat baik untuk kesehatan, sehingga bisa memperkuat daya tahan tubuh. "Keluarga Indonesia harus akrab dan rajin mengonsumi sayur mayur," ujarnya.

Pada event kali ini, telah dibagikan sebanyak 250 paket sayur, yakni 180 paket di Pasar Kliwon, dan 170 paket di Serengan.

Kegiatan ini baru pembuka dari rangkaian kegiatan "BPKK Serengan Menyapa RKI" yang akan diselenggarakan selama sebulan penuh di bulan Juli.

Read More

Jum'at berkah dengan berbagi nasi berkat ke warga sekitar DPD PKS

Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera (DPD PKS) Kota Surakarta mengadakan program Jum'at berkah dengan berbagi nasi berkat ke warga sekitar DPD PKS, pada hari Jum'at (26/6).

Ketua BPKK DPD PKS Surakarta, Orinako menyampaikan, "tujuan dari kegiatan ini adalah untuk  menjalin silaturahim, berempati dan berbagi dg masyarakat sekitar." ujarnya.

Sasaran kegiatan adalah warga sekitar kantor DPD PKS yang dilaksanakan setelah pada siang hari setelah sholat jum'at.

Program kegiatan berbagi Jum'at Berkah ini akan menjadi program rutin yang dilaksanakan oleh BPKK DPD PKS Surakarta setiap hari jum'at.

Read More

Ikhtiar Bugar dengan Goreng Telur

Solo (21/06). DPC PKS Pasarkliwon punya kegiatan unik untuk menjaga kebugaran tubuh di tengah wabah yang masih melanda. Goreng Telur merupakan acara Gowes Bareng Tambah Sedulur. Inisiasi kegiatan olahraga bersepeda ini dilatarbelakangi maraknya olahraga bersepeda saat ini.

Gowes bareng dimulai pukul 05.30 dengan mengambil titik start depan kantor DPC. 12 peserta yang merupakan pengurus maupun warga ikut meramaikan hajatan perdana ini. Beragam sepeda yang dipakai, ada sepeda onthel, MTB, jengki, fixie, lipat hingga mini. Tujuan gowes santai ini ke d'Omah Elek untuk menikmati suasana pedesaan dan hidangan ala kampung.

"Alhamdulillah, cukup menyenangkan bersepeda bersama. Kami tetap berusaha jaga jarak, pakai masker dan tertib di jalan. Semoga bisa semakin membuat bugar dan banyak orang yang gemar olahraga." ungkap Hendrik yang naik sepeda onthel dengan gembira.

Read More

Perkuat Peran Perempuan, PKS Gelar Pelatihan Kepemimpinan Perempuan

Abdul Ghofar Ismail Via Zoom

Solo - Sebagai rahim peradaban, perempuan memiliki peran baik peran internal, mengokohkan ketahanan keluarga maupun peran eksternal, berkontribusi dalam masyarakat. Mengingat pentingnya peran itu , Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Surakarta menggelar Pelatihan Kepemimpinan Perempuan Daerah (PKPD). PKPD merupakan program dari Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) PKS Surakarta yang menjadi program turunan dari tingkat Nasional, Wilayah dan Daerah. Kegiatan ini diselenggarakan secara berkala. PKPD bagian I telah digelar pada Minggu siang (21/06) secara daring melalui aplikasi Zoom.

Dalam sambutannya, Ketua Umum DPD PKS Surakarta, Abdul Ghofar Ismail mengingatkan bahwa sebagai partai dakwah, perempuan PKS harus berperan ditengah masyarakat untuk berdakwah menyampaikan indahnya Islam, namun sebelum itu harus mengokohkan pembinaan dalam keluarga. "Semua unsur keluarga harus sholeh semua, bapak, Ibu, anak. Keluarga PKS sebagai keluarga kader partai dakwah, harapannya keluarga kita dapat dicontoh masyarakat sekitar"  jelas Ghofar.

Panitia mendatangkan dua pembicara. Sebagai pembicara pertama, Ori Nako selaku ketua BPKK DPD PKS Surakarta yang menyampaikan tentang Platform Keluarga dalam PKS. "Setidaknya ada dua hal yang menjadi fokus platform keluarga PKS yaitu penguatan peran perempuan dan membangun keluarga Indonesia sejahtera, berkualitas, dan berdaya diatas landasan  nilai moral" Jelas Ori Nako dalam pemaparan materinya.

Sebagai pembicara kedua, panitia mendatangkan Aisyah Dahlan Salim Az zarkasyi yang merupakan Pengasuh PGPQ Raudhatul Mujawwidin Semarang. Aisyah menjelaskan tentang Pentingnya Membina  Keluarga dan Masyarakat  dalam Al Qur'an.

Dengan adanya Pelatihan ini, PKS Kota Surakarta berharap lahirlah tokoh perempuan PKS yang tidak hanya berkontribusi di tengah masyarakat. Melainkan juga menjadi teladan dalam mengokohkan keluarganya.

Read More

Sebaiknya Pemkot Solo Belajar dari Pekanbaru dalam Penghematan PJU Secara Mandiri dan Efisien

"Sebaiknya Pemkot Solo Belajar dari Pekanbarudalam Penghematan PJU Secara Mandiri dan Efisien"

Sejak tahun 2019 FPKS DPRD Kota Surakarta sudah mengusulkan untuk menghemat Penerangan Jalan Umum (PJU) Kota Surakarta  melalui meterisasi dan penggunaan lampu LED yang bisa menghemat sampai 70-80% dapat dilakukan secara mandiri dan bertahap.

Tahun 2020 Pekanbaru telah buktikan bisa meterisasi PJU dan penggantian lampu LED yang dilaksanakan secara mandiri tanpa pinjaman Badan Usaha milyaran rupiah.

Berbeda konsep dengan rencana Pemkot Surakarta melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk program yang sama seperti Kota Pekanbaru untuk meterisasi dan ganti lampu LED  PJU sebesar 960 M yang diangsur selama 15 tahun dengan angsuran per tahun 64M akan membebani  keuangan daerah.  Solo perlu belajar dari Pekanbaru.

Didik Hermawan, S.Pd
(Sekretaris FPKS DPRD Kota Surakarta)

Read More

FPKS Soroti Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surakarta yang menurun pada pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2019.

FPKS Soroti Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surakarta yang menurun pada pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2019.

FPKS DPRD Kota Surakarta menyoroti Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Surakarta yang tidak memenuhi target pada Tahun Anggaran 2019. PAD Tahun 2019 terealisasi sebesar 96,17% . Realisasi PAD ini menjadi capaian terendah sejak empat tahun anggaran yang lalu dan menunjukan tren pencapaian PAD Kota Surakarta yang terus menurun dari tahun ke tahun. Realisasi PAD Tahun Anggaran 2016 sebesar 107,94% kemudian sedikit menurun realisasinya pada capaian PAD Tahun Anggaran 2017 sebesar 107,11%. Tahun Anggaran Tahun Anggaran 2018 realisasi PAD kembali turun sebesar 103,92%. Selanjutnya realisasi PAD Tahun Anggaran 2019 turun sebesar 96,17% dan tidak mencapai target yang telah ditetapkan.
Capaian PAD yang menunjukan kecenderungan terus mengalami penurunan dibandingkan tahun anggaran sebelumnya ini menunjukan tidak ada upaya perbaikan serius dari evaluasi tahun anggaran sebelumnya. Ungkap Ketua FPKS DPRD Kota Surakarta, Asih Sunjoto Putro yang membacakan pandangan umum pada Rapat Paripurna DPRD Kota Surakarta, Jum'at (05/06)

Read More

Temuan Sidak DPRD Solo Terkait Perwali 10/2020; Sosialisasi Kurang, Banyak Anak di Mal dan Karaoke Masih Buka

Temuan Sidak DPRD Solo Terkait Perwali 10/2020; Sosialisasi Kurang, Banyak Anak di Mal dan Karaoke Masih Buka

Wakil Ketua DPRD Kota Surakarta, Sugeng Riyanto, didampingi anggota Komisi I Ginda Ferachtriawan, dan Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Didik Hermawan melaksanakan kunjungan lapangan atau inspeksi mendadak (sidak)  ke dua tempat karaoke dan salah satu mall ternama di Kota Surakarta pada Rabu (10/06).

Menurut Sugeng, sidak ini adalah untuk melihat bagaimana penegakan Peraturan Walikota (Perwali) Kota Surakarta  Nomor 10/2020 yang mulai diterapkan mulai 8 Juni 2020 kemarin. Perwali tersebut menegaskan tempat-tempat hiburan di Solo seperti tempat karaoke, seharusnya tutup. Dalam perwali juga diatur seharusnya anak-anak tidak boleh berjalan-jalan di pusat-pusat perbelanjaan untuk menghindari penyebaran Covid-19.
“Di mal kami masih menemukan anak-anak, ada banyak, tempat-tempat hiburan masih buka. Padahal jelas anak-anak tidak boleh di mal, tempat hiburan harus tutup. Tidak ada tindakan apa pun. Padahal ada Satuan polisi penegak peraturan daerah,” jelas politisi dari FPKS tersebut di sela-sela kunjungan.

Wakil Ketua DPRD Kota Surakarta itu menilai Pemerintah Kota Surakarta sekadar membuat peraturan tanpa menyiapkan dengan matang mekanisme penerapannya di lapangan. Organisasi perangkat daerah (OPD) penanggung jawab bidang terkait masih belum melakukan sosialiasi yang memadai kepada pihak-pihak terkait.

“Dinas Perdagangan dimintai klarifikasi masih bingung, Dispora dimintai klarifikasi tentang tempat hiburan masih bingung. Jadi ini Perwali apa-apaan? OPD masih gagap, belum siap dan berbagai ketidakjelasan konsep dalam penegakan perwali ini,” terangnya.

Dalam sidak itu anggota DPRD Surakarta juga mendapati anak-anak bebas berjalan-jalan di mal. Hal ini terjadi karena ada kebingungan di kalangan pengelola pusat perbelanjaan. Lantaran dalam Perwali No 10/2020 tersebut tidak ada penjabaran mengenai rentang umur kategori anak-anak yang dimaksud.

Berdasarkan hasil temuan sidak tersebut, DPRD Kota Surakarta berharap pemkot lebih matang dalam membuat dan menegakan peraturan yang diterbitkan.

Read More

FPKS Walk Out Sidang Paripurna Raperda Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Layanan Penerangan Jalan Umum

Dalam sidang paripurna DPRD Kota Surakarta Senin (08/06). Ketua Fraksi FPKS, Asih Sunjoto menyampaikan interupsi dalam sidang paripurna Penetapan Alat Kelengkapan Raperda Tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Layanan Penerangan Jalan Umum (KPBU PJU) Kota Surakarta.


Asih menyampaikan beberapa hal terkait pembahasan sidang paripurna. FPKS menutujui pembahasan Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2019. Begitu juga dengan pembahasan tata Tertib DPRD FPKS juga menyatakan setuju.

"Namun disini dalam pembahasan KPBU PJU kami tidak sepakat.
kami sampaikan bahwa dari FPKS melalui anggota kami yang ada di pimpinan, anggota kami di banmus menyikapi Raperda KPBU PJU ini sejak awal bahwa FPKS itu menolak untuk pembahasan Raperda KPBU PJU ini. Bahwa Raperda KPBU PJU ini sudah dibahas dan kami dari FPKS sudah menyampaikan pandangan akhir fraksi untuk pansus sebelumnya, yang sebelumnya kami sudah menyatakan menolak. Surat sudah kami serahkan ke pimpinan periode yang sebelumnya." jelasnya.

Asih menyampaikan beberapa alasan penolakan pembahasan KPBU PJU tersebut. "Yang menjadi dasar kami menolak pembahasan Raperda KPBU PJU saat ini.
Yang pertama adalah di akhir masa jabatan walikota yang sudah memasuki akhir masa jabatan ini, membahasan hutang sebesar 960 Milyar untuk jangka waktu yang panjang, yaitu 15 tahun adalah sesuatu yang kurang tepat. Apalagi hutang tersebut adalah bukan sesuatu yang menjadi urusan dasar atau urusan wajib pemerintah. Kemudian selanjutnya dalam masa Covid-19 yang belum mereda ini, disamping juga melihat pemkot kesulitan membayar tagihan PLN. Tetapi disini mengajukan hutang sebesar 960 Milyar dan dibayar selama 15 tahun. Oleh karena itu kami mboten sronto (tidak tega) pada saat situasi yang sulit seperti ini, justru malah meninggalkan hutang bukan untuk urusan yang dasar atau wajib. Kecuali hutang ini untuk membangun Rumah sakit untuk pelayanan dasar kami akan ikut menyetujui."

Asih selaku ketua FPKS DPRD Kota Surakarta juga meminta anggotanya di Bapemperda yang akan membahasa Raperda KBPU PJU ini untuk tidak ikut serta. "pembahasan raperda ini yang akan dibahas Bapemperda kepada anggota kami,Saudara didik Hermawan untuk tidak ikut dalam pembahasan raperda PJU ini. Dan juga kami mohon maaf, kami berlima menyatakan walk out (WO) dari sidang pripurna untuk tidak mengikuti proses penetapan kerjasama KPBU PJU ini. Terima kasih" pungkasnya.

Read More