Penebangan Puluhan Pohon di City Walk Solo Untuk Proyek Paving Block Dikecam

PKS Kota Solo - Kalangan legislator mengecam penebangan pohon dan penghilangan tanaman perdu yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Solo demi proyek paving block. Proyek itu dikerjakan seiring pembangunan saluran drainase di sepanjang city walk Jl. Brigjen Slamet Riyadi.

Titik taman yang sudah dibongkar antara lain di city walk depan Batik Danar Hadi ke timur dan depan Solo Grand Mall (SGM) ke timur dekat Loji Gandrung. Bekas taman mini ini diganti paving block seperti di depan Loji Gandrung atau rumah dinas Wali Kota Solo dan Hotel Grand HAP.

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Solo, Sugeng Riyanto, menyayangkan aksi Pemkot yang justru menghilangkan tanaman hijau, baik pohon maupun tumbuhan perdu tersebut. Di satu sisi, penebangan pohon semakin mengurangi pasokan oksiden yang sangat dibutuhkan organisme yang hidup di sekitar. Di sisi lain, paving block tidak termasuk dalam kategori ruang terbuka hijau (RTH).

“Logikanya salah kaprah dan menyedihkan jika paving itu jadi solusi. Jika penebangan terus dibenarkan, maka semua pohon besar di Solo akan habis. Ini sekaligus menunjukan lunturnya semangat menjadikan Solo sebagai eco cultural city,” paparnya, kepada Solopos.com, Kamis (26/10/2017).

Berdasarkan informasi yang dihimpun Solopos.com, ada sebanyak 43 pohon yang ditebang sepanjang city walk di depan Solo Grand Mall (SGM) hingga Sami Luwes. Puluhan pohon ini hilang selama pengerjaan pembangunan saluran drainase pada 2017. Di samping itu, pohon-pohon tersebut sudah memiliki identitas kode atau KTP pohon.

Dari sepanjang SGM hingga ATM OCB NISP ada sebanyak 20 pohon yang hilang. Jenisnya antara lain, kamboja, kersen, palem raja, bintaro, sawo kecil, mangga, sepatu dea, dan kepel.

Sedangkan dari pertigaan depan Stadion Sriwedari hingga Museum Radya Pustaka ada 12 pohon dengan jenis glodokan, mahoni, akasia, asem Jawa, ketapang kencana, dan tabe buaya. Sementara dari Museum Radya Pustaka sampai perempatan Sami Luwes ada 11 pohon yang dihilangkan, yakni jenis akasia, palem putri, angsana, mangga, nangka, dan tabe buaya.

Di sisi lain, Pemkot menggarap dua proyek pembuatan saluran drainase di kawasan ini. Pertama, drainase sepanjang 255 meter dari depan toko buku Togamas hingga SGM dengan anggaran Rp4,23 miliar yang digarap PT Tata Analisa Multimulya dan kedua, drainase sepanjang 400 meter di timur Plaza Sriwedari hingga Sami Luwes senilai Rp5,3 miliar oleh PT Mekar Lima Putra.

Sumber : Solopos

Read More

Fraksi PKS Tolak Pelepasan Aset Pemkot Karena Bertentangan Dengan Aturan

PKS Kota Solo - Sebanyak empat fraksi menolak pengajuan permohonan pelepasan aset Pemerintah Kota (Pemkot) Solo untuk menghibahkan empat tanah hak pakai (HP) No. 11 di Kelurahan Semanggi, No. 10 di Kelurahan Tipes, dan No. 40 dan 43 di Kelurahan Pucangsawit.

Mereka menilai pelepasan aset dalam bentuk hibah ini menyalahi aturan. Rapat paripurna hasil final permit pelepasan aset Pemkot ini berlangsung alot sehingga harus diputuskan dengan pengambilan suara terbanyak di Kantor DPRD Solo, Kamis (26/10). Hasilnya, sebanyak 27 suara menyetujui dan 16 suara yang menolak.

Keempat fraksi yang menolak pelepasan aset, yakni Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN), Fraksi Demokrat Nurani Rakyat (FDNR), dan Fraksi Persatuan Indonesia Raya. Sedangkan dua fraksi yang setuju adalah Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) dan Fraksi Partai Golongan Karya.

Fraksi yang menolak menilai pelepasan aset tanah Pemkot dalam bentuk hibah bertentangan dengan Permendagri No. 19/2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah khususnya pasal 399 ayat (1e) terkait penerima hibah masyarakat. Pada pasal dan ayat itu disebutkan pihak yang dapat menerima hibah adalah perorangan atau masyarakat yang terkena bencana alam dengan kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wakil Ketua FPKS, Quatly Abdulkadir Alkatiri, menegaskan tak hanya menyalahi regulasi, pelepasan aset Pemkot ini mubazir lantaran menghibahkan aset negara kepada pihak perorangan yang tidak memenuhi kriteria.

“Sebenarnya melepas aset ini seperti aib. Semestinya Pemkot itu menambah aset, kalau perlu membeli, tapi ini malah melepaskan dan sifatnya untuk perseorangan. Selain itu, kriteria penerima hibah itu MBR dan terkena bencana merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan,” paparnya.

Sumber : Solopos

Read More

Tetap Disahkan, 7 Anggota DPRD Tolak Permit Pelepasan Aset Pemkot

PKS Kota Solo - Tujuh orang anggota DPRD Solo menolak dalam Rapat paripurna persetujuan permohonan tukar guling atas HP no 46 seluas 531 m2 di Jl. Anggur V, Kelurahan Jajar, Kecamatan Laweyan. Ketujuh politikus itu Abdul Ghofar Ismail (FPKS), Muhadi Syahroni (FPKS), Quatly Abdulkadir Alkatiri (FPKS), Sugeng Riyanto (FPKS), Asih Sunjoto Putro (FPKS), NR Kurnia (FPIR), dan Ardianto Kuswinarno (FPIR).

Namun, permit tugar guling tersebut tetap disahkan lantaran 35 anggota DPRD lainnya setuju tukar guling aset. Sementara satu anggota abstain, yakni Edy Djasmanto dan dua anggota tidak hadir, Marihot Irawan dan Bambang Triyatno. Keputusan ini diambil setelah adanya pemungutan suara lantaran tak tercapai kata mufakat.

Adalah PT Catur Putra Jati sebagai pihak ketiga yang mengajukan permohonan tukar guling aset kepada Pemkot Solo.Tanah HP 46 ini sebelumnya dipakai TK Marsudi Siwi milik Pemkot. Sedangkan penggantinya, yakni hak guna bangunan (HGB) 00325 di Kelurahan Jajar seluas 327 m2, HGB 00221 di Kelurahan Kadipiro seluas 1.275 m2, dan HGB 00222 di Kelurahan Kadipiro seluas 227 m2.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) menilai alasan yang digunakan Pemkot untuk tukar guling aset tak lagi relevan. Pertama, banyak kendaraan berat yang keluar masuk proyek sehingga berbahaya bagi anak – anak yang bersekolah di TK Marsudisiwi (aset yang dilepas) tersebut. Kedua, banyak debu akibat pembangunan sehingga anak – anak yang bersekolah di TK tidak leluasa untuk bermain di halaman sekolah.

Ketiga, sebelumnya, Pemkot juga beralasan jika kelak proyek pembangunan sudah selesai dan hotel sudah mulai beroperasi, maka akan banyak pula kendaraan yang lalu lalang keluar masuk hotel yang beroperasi, maka akan banyak pula kendaraan yang lalu lalang keluar masuk hotel berbahaya bagi anak – anak usia TK.

Ketua FPKS DPRD Solo, Sugeng Riyanto, menegaskan alasan yang diajukan pada poin pertama dan kedua tersebut hanya relevan pada saat terjadi proses pembangunan pada 2014. Sedangkan untuk alasan ketiga saat ini hotel sudah berdiri dan beroperasi, secara faktual keluar masuk kendaran hotel tidak mengganggu sekolah TK karena tidak menjadi jalur kendaraan hotel.

“Ke depan Pemkot Solo hendaknya memperhatikan relevansi waktu di dalam pengajuan suatu Perda atau permit yang akan dibahas. Terkait dengan peruntukan wilayah sesuai Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kota Solo, Pemkot semestinya bisa menyesuaikan,” jelasnya.

Menurutnya, Pemkot Solo dapat melakukan penyesuaian atau pemindahan TK Marsudisiwi ke lokasi yang lebih baik dengan memperhatikan aspek aksesibilitas dan kondisi sosial psikologis. Dengan demikian, wilayah itu bisa digunakan untuk kegiatan bisnis yang dikelola oleh Pemkot

Sumber : Solopos

Read More

Tolak Perppu Ormas, Fraksi PKS Tegaskan Tetap Cinta NKRI, Pancasila dan Konstitusi

PKS Kota Solo - Ketua Fraksi PKS DPR Djazuli Juwaini menyatakan fraksinya tetap cinta NKRI, Pancasila dan cinta konstitusi, tapi menolak Perppu Ormas. Alasannya tidak ada kegentingan yang memaksa lahirnya Perppu, tidak ada kekosongan hukum karena sudah ada UU Ormas.

“Kalau dirasa pembubaran ormas terlalu panjang, PKS lebih suka revisi UU, diperpendek prosedurnya,” ujarnya sebelum mengikuti Rapat Paripurna DPR Selasa (24/10).

Menurut politisi dari Dapil Banten yang juga anggota Komisi I ini, kalau Perppu disetujui maka bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi, karena itu F-PKS masih  tetap sama sikapnya sebagaimana disampaikan dalam rapat Komisi II.

Kalaupun ada individu  atau kelompok bertentangan dengan Pancasila dan konstitusi, maka perlu diselesaikan secara hukum supaya obyektifitasnya terjaga.

“ PKS sepakat, siapapun individu atau kelompok yang radikal dan terorisme, tidak boleh hidup di negeri Nusantara ini. Kita harus perangi bersama tetapi harus berdasarkan dan dengan cara-cara hukum,” tandas Jazuli.

Menanggapi pertanyaan bahwa pemerintah hingga kini masih melakukan loby ke fraksi-fraksi untuk menggolkan Perppu ini, Jazuli mengatakan fraksinya tidak menutup loby dan komunikasi. Fraksi PKS, lanjut dia, menerima ratusan kelompok masyarakat dan disalurkan dalam rapat dengan pemerintah.

PKS menurut Jazuli, akan bersifat gentlemen apakah akan diputuskan melalui musyawarah atau voting. Yang menang yang banyak dan kalah yang sedikit itu sudah biasa.

“Initnya penolakan F PKS atas Perppu tidak dalam konteks mendukung ormas apapun yang dibubarkan. PKS tidak mendukung ormas apapun yang bertentangan dengan Pancasila dan bertentangan dengan konstitusi. Ini bukan dalam konteks dengan ormas yang dibubarkan. Tidak ada kaitannya,” kata Jazuli menambahkan.

Read More

Lagi, Lelang Kedua Proyek Pasar Klewer Timur Gagal, Ini Saran Komisi III DPRD Solo

PKS Kota Solo - Lelang kedua proyek pembangunan Pasar Klewer Timur yang dilakukan Pemkot Solo gagal lagi.

Mepetnya waktu pengerjaan proyek pembangunan Pasar KlewerTimur menjadi penyebab tak ada satupun investor yang berminat.

Menurut Wakil Ketua Komisi III DPRD Solo, Sugeng Riyanto, Pemkot harus mengembalikan anggaran dana yang telah dianggarkan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Pengembalian itu karena proyek pembangunan Pasar KlewerTimur tidak bisa dilakukan tahun ini.

"Sehingga dengan dikembalikannya anggaran itu Pemkot bisa meminta kembali tahun depan agar dianggarkan untuk pembangunan Pasar Klewer Timur," katanya, Minggu (22/10/2017).

Pihaknya pesimitif proyek pembangunan Pasar Klewer Timur bisa dikerjakan tahun 2017, mengingat waktu yang hanya tinggal dua bulan lagi.

Sumber : Tribun Solo

Read More

Naiki Andong, PKS Daftarkan Diri ke KPUD Kota Surakarta

PKS Kota Solo - Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Surakarta mendaftarkan diri sebagai peserta Pemilu 2019 pada Minggu (15/10) siang. Melestarikan alat angkut tradisional dan pemberdayaan masyarakat kecil, DPD PKS Surakarta menggunakan andong sebagai armada pendaftaran menuju Kantor Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Surakarta.

Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS telah mendaftarkan diri ke KPU maka DPD PKS Solo pun mengikuti instruksi untuk menyusul langkah DPP. DPD PKS Solo telah menyiapkan 797 KTA sebagai salah satu syarat partai politik untuk menjadi peserta Pemilu 2019 mendatang.

Jajaran pengurus DPD PKS yang dipimpin ketua umum, Abdul Ghofar Ismail dan Anggota Legislatif Fraksi PKS turut menaiki andong dan mengikuti prosesi pendaftaran. Selain itu, ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) juga ikut menghadiri dan menyaksikan pendaftaran hingga selesai.

Read More

Peringati Kesaktian Pancasila, DPC PKS Serengan Adakan Jalan Sehat

PKS Kota Solo - Buktikan Cinta NKRI dan Pancasila, Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kecamatan Serengan adakan Jalan Sehat. Acara ini diadakan untuk menyambut Hari Kesaktian Pancasila pada Minggu (1/10). Acara yang berlokasi di Joyotakan ini digawangi oleh pengurus Pos Wanita Keadilan (PWK) PKS Joyotakan, Serengan, Surakarta.

Ketua DPC PKS Serengan, Musmuallim, menyampaikan bahwa tujuan PKS mengadakan acara ini untuk mempererat silaturahim antar masyarakat. "Acara ini juga diadakan bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila, sebagai bukti cinta kita kepada NKRI." pungkas Musmuallim.

Jalan sehat diikuti oleh ratusan peserta yang terdiri dari simpatisan, kader, dan masyarakat umum. Peserta mulai berjalan sesuai rute yang telah ditentukan pada pukul 06.00 WIB. Quatly Abdul Kadir Al Katiri, anggota Fraksi PKS Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surakarta secara simbolik memulai jalan sehat dengan mengibarkan bendera. Acara dilanjutkan dengan pembagian ratusan doorprize dan grandprize berupa kompor gas untuk peserta.

Grandprize diraih oleh kupon nomer 001 yang dibawa Menik (45), warga Joyotakan. Menik sangat bersyukur atas rejeki yang tak pernah ia duga. "Nomer saya aslinya 043. Nomer 001 punya tetangga saya. Karena dia ndak mau nomer kecil terus minta tuker sama saya." cerita Menik dengan penuh bahagia.

Selain berbagi kebahagiaan bersama warga Serengan, tim Kepanduan PKS juga bekerjasama dengan Paguyuban Pemuda Tanggap Bencana Joyontakan mengamankan kegiatan Jalan Sehat agar dapat berjalan lancar.

Read More