Catatan Satu Tahun Kepemimpinan Walikota Solo, Gibran Rakabuming Raka "Menagih Janji Lompatan Mas Wali"

 

Pada 26 Februari 2022 tepat satu tahun Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka - Teguh Prakosa memimpin jalannya Pemerintahan Kota Surakarta.

Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera (DPD PKS) Kota Surakarta menyoroti beberapa poin capaian terkait kepemimpinan Mas Wali Gibran Rakabuming Raka di Kota Surakarta. Beberapa capaian ini dilihat dari janji kampanye yang disampaikan pada Pilkada di  akhir  tahun 2020 dengan membandingkan capaian yang diraih dalam satu tahun saat ini. 

DPD PKS Surakarta mengapresiasi capaian Mas Wali yang dinilai sudah baik seperti:

Pertama, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Solo pada tahun 2021 sebesar 82,62 naik sedikit dibandingkan tahun 2020 sebesar 82,21. (Data BPS Kota Surakarta, 2021)

Kedua, PKS Kota Solo mengapresiasi pembangunan mercusuar Kota Solo seperti Pembangunan rel layang (elevated rail) di Simpang Joglo, pembangunan Masjid Raya Sheikh Zayed di Solo.

DPD PKS Kota Surakarta memberikan beberapa poin catatan yang belum tercapai dari kepemimpinan Mas Wali sebagai berikut:

Pertama, capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2021 menurun dibandingkan pada tahun 2020. Capaian PAD  pada tahun 2020 sebesar 475 M dan saat ini capaian PAD pada tahun 2021 sebesar  408M. Padahal, kondisi pandemi sudah berangsur membaik dan mereda. (DJPK Kemenkeu per 22 Februari 2022)  

Kedua, di satu sisi penduduk miskin di Kota Surakarta meningkat dari Tahun  2020 sebesar 9,03% menjadi meningkat di Tahun 2021 menjadi 9,4% atau 48.790 penduduk. Capaian ini menjadikan Kota Solo menempati posisi teratas kemiskinan untuk tingkat kota di Jawa Tengah.

Ketiga, Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik di tahun 2021 baru sekitar 7,60% dari luas wilayah Kota. Padahal target capaian RTH adalah sebesar 20%. Di satu sisi, kebijakan pelepasan tanah milik pemerintah kota terus terjadi dan menjadi tantangan bagi terwujudnya RTH publik di Kota Solo. 

Keempat, Gaya Kepemimpinan MAs Wali yang kurang ngemong, sehingga walikota seperti di menara gading. Komunikasi kurang baik dengan stakeholder terkait. Contohnya dalam penataan sentra IKM Gilingan dan gaya komunikasi yang intimidatif seperti meninggalkan mobil dinas di sekolah dan pemecatan secara langsung lurah Gajahan tanpa mekanisme yang bertahap.  

Kelima, Masalah Ketertiban Administrasi mengenai Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) pemerintah Kota Surakarta yang sudah diubah nomenklatur dengan Perwali Kota Surakarta baru namun, pembahasan APBD Tahun 2022 masih menggunakan nomenklatur lama.

Beberapa poin catatan ini seharusnya menjadi perhatian agar Pemerintahan Mas Wali Kota Solo ke depan lebih baik lagi. Terlebih Mas Wali mempunyai previlege sebagai putra Presiden RI. Semoga bisa mewujudkan janji lompatan yang pernah disampaikan saat masa kampanye dulu. 

Surakarta,24 Februari 2022

Ketua DPD PKS Kota Surakarta

Read More

Hasil Survei Kinerja Gibran Sangat Baik, PKS: Wajar Anak Presiden

 

    DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Solo menanggapi dingin hasil survei yang menyebut kinerja Gibran Rakabuming Raka sebagai Wali Kota Solo setahun terakhir sangat baik.

“Kalau menurut saya wajar, karena masyarakat itu kan melihatnya di permukaan yang langsung terasa,” ungkap Ketua DPD PKS Solo, Daryono, saat diwawancara wartawan melalui ponsel, Sabtu (19/2/2022).Sejak awal Daryono mengaku sudah menyatakan keberadaan Gibran sebagai Wali Kota Solo akan membuat kota ini dapat banyak keuntungan. Seperti banyak fasilitas untuk Kota Bengawan.

“Karena Gibran itu Wali Kota yang notabene anak Presiden. Dulu saya komentar insya Allah Solo akan dapat banyak fasilitas karena Gibran connect langsung dengan bapaknya. Proyek banyak yang datang,” terang dia.

Belum ada setahun Gibran memimpin Solo, Daryono melihat prediksinya itu sudah terlihat. Meski begitu, dia menilai capaian tersebut belum cukup. Dia ingin Gibran bisa lebih menyentuh esensi dari pekerjaan dan tanggung jawabnya.

Dari pengamatan PKS Solo setahun terakhir, masih ada sejumlah hal yang perlu dibenahi Gibran. “Bisa enggak beliau menyentuh sisi esensi dari pekerjaan atau tanggung jawab sebagai Wali Kota, karena banyak hal yang jadi catatan dari kami. Kalau sisi esensi loh ya ini. Kalau sisi permukaan, gebyarnya, ya wajar lah,” kata dia.

Namun Daryono enggan menyebutkan poin-poin apa yang masih kurang dari kinerja Gibran dan menjadi sorotan PKS Solo. Sebab materi lengkap catatan tersebut akan disampaikan dalam konferensi pers pada pekan depan.

Gaya Komunikasi Gibran

Dia mengakui ihwal komunikasi Gibran yang dinilai kurang bagus menjadi salah satu poin yang disoroti. Daryono lantas membandingkan gaya komunikasi Gibran dengan ayahandanya, Joko Widodo (Jokowi), saat masih menjadi Wali Kota Solo 2005-2012.

“Gaya komunikasinya [Gibran] itu kalau dibandingkan dengan bapaknya dulu jauh banget. [Jokowi] waktu jadi Wali Kota sangat mudah untuk berkomunikasi, bertemu, menyampaikan aspirasi,” aku dia.

Sedangkan Gibran setahun terakhir terkesan sulit untuk melakukan komunikasi dengan sejumlah pihak. Daryono juga menyoroti gaya Gibran meninggalkan mobil dinasnya di tempat bermasalah atau sedang membuat kesalahan.

“Itu kan intimidatif, gayanya intimidatif. Kalau untuk orang Jawa enggak pas lah. Apalagi Mas Gibran ini walaupun Wali Kota tapi masih muda. Seharusnya bisa mencoba cara komunikasi yang dalam ‘budaya Jawa’,” kata dia.

Daryono menilai seharusnya Gibran dengan berbagai privilese yang dimiliki mampu memberikan lebih dari apa yang sudah dilakukan setahun ini. Sebab Jokowi pun menurut dia bisa memberikan lebih walau tak punya privilese itu.

“Sebagai Wali Kota dengan privilese anak Presiden punya supporting unit yang tak bisa diabaikan, seharusnya bisa lebih dari ini. Dibandingkan Pak Jokowi yang tak punya privilese seperti itu bisa lebih baik dibanding Mas Wali,” urai dia.

Sumber : https://www.solopos.com

Read More

Pelantikan Pengurus dan Launching Youth Leader Academy Kota Surakarta

Generasi Muda (Gema) Keadilan Kota Surakarta menyelenggarakan pelantikan pengurus pada Kamis (17/2).  Acara ini sekaligus juga Launcing Program “Youth Political Academy” kota Surakarta, dilaksanakan secara offline di Ballroom Hotel Amrani Surakarta. Hadir dalam kegiatan tersebut adalah Quatly Alkatiri selaku Ketua Dewan Penasehat Gema Keadilan Jawa Tengah, Agung Budi Margono Ketua Gema Keadilan Jawa Tengah dan Agus Riyanto Ketua KNPI Kota Solo.

Dalam sambutannya, Quatly Alkatiri menyampaikan apresiasinya karena telah terbentuk Gema Keadilan Kota Surakarta sebagai ajang pemuda untuk saling berkolaborasi dalam kebaikan untuk kemajuan bangsa Indonesia. "Selamat bertugas untuk seluruh pengurus Gema Keadilan Kota Surakarta. Selamat memberikan warna yang positif dalam perjuangan memajukan Indonesia.", ungkapnya. 

Pengurus Gema Keadilan Kota Surakarta dilantik langsung oleh Ketua Gema Keadilan Jawa Tengah, Agung Budi Margono. "Mulai tahun 2021 Gema Keadilan berubah bentuk menjadi sayap organisasi dari PKS", jelas Agung.

Adapun Ketua Gema Keadilan Kota Solo terlantik, Saras Pramudya menyampaikan bahwa fokus   program Gema Keadilan Solo 5 tahun kedepan

"Membangun Pemuda yang Mandiri dan Manfaat.Mandiri secara Mental, Spiritual juga finansial, sehingga diharapkan akan berdampak pada sisi kemanfaatan yang dirasakan masyarakat sekitar.Program Gema diturunkan dalam beberapa kegiatan seperti training ESQ,pelatihan dan pendampingan wirausaha, outbond dan leader camp training, pelatihan bela negara,turnamen olahraga, dan beberapa program digital marketing yang dikemas sesuai dengan karakter dan kebutuhan anak muda."

Read More

Makjleb, Politikus PKS Solo Sebut Pola Komunikasi Gibran Kurang Baik

 

Pemerintah Kota (Pemkot) Solo di bawah kepemimpinan Wali Kota Gibran Rakabuming Raka mendapat kritikan pedas terkait pola komunikasi dengan masyarakat yang dinilai kurang baik. Pemkot dan Gibran diminta memperbaiki pola atau gaya komunikasi mereka kepada masyarakat agar program-program yang dibuat bisa berjalan baik.

Sejumlah kendala atau permasalahan yang muncul terkait program yang akan dijalankan beberapa waktu terakhir dinilai karena gaya komunikasi Pemkot Solo yang kurang baik. Wakil Ketua DPRD Solo, Sugeng Riyanto, menyampaikan pendapat tersebut, Selasa (15/2/2022).Menurut politikus PKS itu, ada beberapa program Pemkot yang tak berjalan dengan baik. Di antaranya rencana pembangunan Sentra Industri Kecil Menengah (IKM) di kawasan Pasar Mebel Gilingan, Banjarsari. Program tersebut ditolak mayoritas pedagang.

“Penolakan-penolakan ini kan tidak perlu jika Pemkot bagus dalam berkomunikasi. Itu kan tak serumit persoalan pemidahan PKL Banjarsari di era Pak Jokowi. Saat itu clear tanpa ekses. Ini [Pasar Mebel Gilingan] jauh lebih sederhana, jumlahnya juga sedikit,” ujarnya.

Sugeng juga menyoroti penolakan sejumlah pemilik toko terkait rencana penataan Jl Gatot Subroto (Gatsu). Ia menduga berbagai gejolak itu muncul disebabkan pola komunikasi Pemkot Solo dan Gibran yang kurang bagus. Ke depan pola komunikasi semacam ini harus dibenahi.

“Ini preseden tak baik. Pola komunikasi harus benar-benar didandani. Masyarakat sebetulnya hanya belum paham secara utuh apa yang dimaui Pemkot, dan sebaliknya. Intinya faktor komunikasi. Kalau tak diperbaiki, ke depan akan muncul gejolak yang sama,” katanya.

Politikus dari Daerah Pemilihan (Dapil) V Solo yang meliputi Kecamatan Jebres itu mengingatkan pentingnya prinsip memanusiakan manusia. Dalam konsep tersebut, pemerintah melibatkan masyarakat dalam setiap programnya, melalui komunikasi yang baik.

“Saya sarankan Pemkot, Wali Kota terutama, bangunlah komunikasi yang baik. Prinsip nguwongke uwong masih relevan. Menjadikan mereka objek, bahkan subjek pembangunan merasa di-uwongke, dilibatkan, diajak omong, aspirasi didengar dan dipenuhi,” urainya.

Disinggung usia Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, yang masih terbilang muda, Sugeng menilai hal itu tak bisa menjadi alasan memaklumi pola komunikasi yang buruk. “Apa pun beliau tak sendiri, ada stakeholders mem-backup semua kebijakan. Saya kira itu tak bisa menjadi alasan,” tegasnya.Sugeng menyatakan saat ini partainya sedang membuat kajian tentang kinerja satu tahun pertama Gibran Rakabuming sebagai Wali Kota Solo. Dalam momentum satu tahun kepemimpinan Gibran, Februari 2022, Fraksi PKS (FPKS) DPRD Solo akan memberi penilaian.

Sumber: https://www.solopos.com/

Read More

Pimpinan DPRD Solo dari Fraksi PKS: Lepas Lampion Depan Pasar Gede dan Balai Kota!

 

Pemerintah Kota (Pemkot) Solo diminta segera mengambil langkah-langkah taktis terkait meningkatnya angka kasus Covid-19 beberapa hari terakhir, salah satunya melepas lampion di kawasan Pasar Gede dan Balai Kota.

Kebijakan menghentikan pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah mulai Senin (7/2/2022) dinilai tidak cukup untuk mengurangi potensi persebaran Covid-19. Dibutuhkan langkah-langkah lainnya agar pandemi bisa kembali terkendali dalam waktu dekat ini.

“Semangatnya adalah mengurangi atau menghilangkan peluang-peluang terjadinya kerumunan yang berpotensi menyebarkan virus,” terang Wakil Ketua DPRD Solo, Sugeng Riyanto, saat diwawancarai Solopos.com, Senin.

Kerumunan yang dimaksud Sugeng seperti event-event budaya, kesenian, hiburan, yang tidak menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Politikus PKS itu mengatakan Pemkot mestinya lebih fokus melarang kegiatan-kegiatan tersebut ketimbang menghentikan PTM.

“Artinya ketika PTM tiba-tiba diubah menjadi PJJ, maka kerumunan yang tidak menyangkut hal dasar hidup masyarakat mestinya juga dilarang oleh Pemkot Solo. Itu jika memang mau serius meminimalikan terjadinya risiko persebaran Covid-19,” urainya.

Terkait hal itu, Sugeng mengatakan sudah semestinya keberadaan lampion di depan Pasar Gede dan Balai Kota Solo dilepas atau diturunkan. Sebab event yang melatarbelakangi pemasangan lampion itu juga sudah lewat. Bila tak dilepas, lampion-lampion itu akan terus memicu kerumunan.

Kelengahan

“Iya lah, pasti, pasti. Event-nya kan sudah berjalan dan itu mengundang kerumunan massa. Ketika objeknya masih ada, kerumunan masih akan terjadi. Maka yang paling bijak saya kira dilepas dulu, kemudian kerumunan-kerumunan bisa dihindari,” katanya.

Soal langkah Pemkot Solo mematikan lampu lampion pada Minggu (6/2/2022) malam, Sugeng menilai itu tidak cukup. Faktanya masih saja ada orang-orang yang datang beberapa hari terakhir ini. “Faktanya setiap malam kan masih saja ramai. Lampion berpeluang memunculkan kerumunan,” ujarnya.

Sugeng mengatakan keberadaan lampion itu hanya satu dari sekian event yang berpotensi mendatangkan kerumunan. Pemkot Solo juga mesti bijak dalam menyikapi adanya event lainnya. Bila sekiranya tak menyangkut kebutuhan dasar warga sebaiknya ditiadakan.

Ihwal kerumunan dua malam berturut-turut beberapa waktu lalu karena keberadaan lampion depan Pasar Gede, Sugeng menilai sebagai kelengahan semua pihak. Mulai dari panitia, pemberi izin acara, hingga pembuat kebijakan yang membolehkan izin acara keluar.

“Saya tak bisa memaknainya selain kelengahan. Dalam hal ini banyak pihak yang harus bertanggung jawab. Event terjadi karena ada panitia, panitia bisa menjalankan karena ada izin. Izin diberikan karena ada kebijakan yang membolehkan event digelar,” tegasnya.

https://www.solopos.com

Read More

PKS Ingin Perjuangkan Politik Berbiaya Murah dan Akuntabel

 

Jakarta -- Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu memaparkan agenda-agenda transformasi struktural yang akan diperjuangkan oleh PKS di berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara.

"PKS siap memperjuangkan agenda transformasi struktural di berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara seperti mulai dari politik, hukum, birokrasi, hingga ekonomi," ucap Syaikhu dalam pidatonya di acara penutupan Rakernas PKS, Rabu (02/02/2022).

Syaikhu mengatakan dalam bidang politik PKS akan mendorong proses terjadinya transformasi politik dari kondisi politik yang berbiaya mahal menjadi politik yang lebih terjangkau.

"Tingginya biaya politik adalah akar dari semua permasalahan politik di Indonesia. Semakin mahal biaya politik di Indonesia maka akan semakin besar peluang terjadinya korupsi. Oleh karena itu PKS sepakat dengan gagasan KPK tentang pentingnya agenda reformasi pembiayaan politik partai yang lebih transparan, akuntabek, dan mandiri," papar Syaikhu.

Syaikhu melanjutkan transformasi di bidang politik ini harus diikuti dengan transformasi di bidang birokrasi.

"Kinerja sebuah pemerintahan teeganrung pada kinerja mesin birokrasinya. Semakin efektif dan efisien mesin birokrasi itu bekerja maka akan semakin baik kinerja sebuah pemerintahan, kuncinya bagaimana kepemimpinan publik itu mampu menciptakan tatanan pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan berwibawa serta bermartabat," kata Syaikhu.

Dalam bidang ekonomi, PKS memperjuangkan terwujudnya perekonomian nasional yang berdaulat dan berkeadilan.

"Bung Karno pernah merumuskan sebuah konsep Trisakti. Beliau mengatakan bahwa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka harus memiliki tiga syarat yang dipenuhi yakni Indonesia harus berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Sudahkah kita sebagai bangsa berdaulat dan adil secara ekonomi?" tanya Syaikhu.

Syaikhu menekankan dalam UUD Tahun 1945 bukan hanya tentang konstitusi politik dan hukum semata namun juga adalah konstitusi ekonomi.

"Amanat konstitusi sudah sangat jelas. Pasal 33 ayat 3 menyatakan bahwa bumi, air, dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat," tegas Syaikhu.

Read More