Monday, March 23, 2020

Satgas Pencegahan COVID-19 PKS Solo Lakukan Program Pelayanan





Setelah terbentuk Satgas Pencegahan COVID-19 PKS Kota Surakarta di bawah komando Sekretaris Umum DPD PKS Solo  Daryono langsung bergerak melaksanakan program pelayanan. Pada hari Ahad (22/3) tim Satgas melaksanakan penyemprotan disinfektan secara serentak untuk kantor partai di tingkat kota dan kecamatan serta di beberapa masjid terdekat dengan kantor.

Pelepasan tugas satgas dilaksanakan di depan Kantor DPD PKS Solo yang dihadiri Wakil Ketua Umum DPD PKS Solo, Asih Sunjoto Putro dan Bendahara Umum,  Sugiyatno. Tim Satgas  tersebut langsung melaksanakan tugas.


Koordinator Satgas Pencegahan COVID-19 PKS Solo, Daryono menyampaikan ada empat program pelayanan yang dilakukan, "Hari ini kita melakukan penyemprotan di kantor partai agar terjaga kebersihannya. Selain itu, ada program pembagian hand sanitizer, pembagian masker dan pendataan kondisi anggota PKS saat terjadi semi lockdown. Karena tidak semua anggota PKS mempunyai kesiapan ekonomi dalam menghadapi kondisi ini." jelasnya.

Daryono menambahkan, program pelayanan ini merupakan bantuan yang diberikan PKS untuk mendukung program pemerintah dan membantu masyarakat. "Meskipun terbatas ini  supporting unit yang bisa kami lakukan untuk mencegah corona" pungkasnya.


Sunday, March 22, 2020

Cegah Corona, Ketua PKS Solo Ikut Semprot Disinfektan di Masjid



Ketua DPD PKS Surakarta, Abdul Ghofar Ismail terjun langsung dalam penyemprotan disinfektan untuk masjid di Kelurahan Joyotakan, Serengan, Surakarta. Dalam kegiatan yang dilaksanakan pada Sabtu (21/3) malam.

Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian PKS setelah Walikota Surakarta menetapkan wabah korona sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) di Kota Surakarta.

Abdul Ghofar PKS menyatakan kegiatan ini sifatnya membantu pemerintah dan warga masyarakat dalam menangani wabah korona di Kota Solo. "Selain penyemprotan disinfektan untuk rumah ibadah, insya Allah besok untuk kantor partai di tingkat kota dan kecamatan. PKS Solo punya program pembagian _hand sanitizer_ secara gratis yang merupakan racikan kader PKS sendiri, serta pembagian masker. Kemudian secara internal kami melakukan pendataan ketahanan ekonomi anggota PKS sebagai antisipasi jika benar-benar terjadi lockdown akibat dampak wabah korona" jelasnya

Turut hadir Ketua DPC PKS Kecamatan Serengan, Musmualim dan beberapa kader PKS serta warga setempat yang membantu.

Tampak Ketua PKS Solo, Abdul Ghofar Ismail ikut secara langsung  menyemprotkan disinfektan di dalam masjid yang terletak di  wilayah Joyotakan tersebut. Selain itu, juga memberikan bantuan masker bagi jama'ah masjid yang diserahkan melalui perwakilan takmir masjid.


Perwakilan warga yang ikut dalam kegiatan tersebut,  Ahmad Toyyibi menyampaikan, "kami mewakili warga mengucapkan terima kasih kepada tim PKS atas disinfektannya, semoga Corona di Solo bisa lenyap" ujarnya.

Friday, March 13, 2020

Sidak Komisi IV DPRD Surakarta Sayangkan tidak adanya petugas jaga di depo arsip Diarpusda





Sepuluh anggota Komisi IV DPRD Surakarta melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kantor depo arsip  dinas kearsipan dan perpustaaan (diarpusda), Jumat (6/3). Namun, para wakil rakyat kecele lantaran pintu gerbang kantor di Jalan Kolonel Sutarto Jebres itu tertutup dalam keadaan digembok.

Sidak yang sedianya akan meninjau kondisi depo yang dikabarkan terdapat kebocoran di beberapa titik bangunan. Kebocoran tersebut mengakibatkan beberapa arsip yang disimpan di dalamnya rusak dan sebagian lagi lembab. Legislator juga ingin mengetahui bagaimana manajemen kearsipan di Kota Bengawan.

Anggota Komisi IV Asih Sunjoto Putro menyayangkan tidak adanya petugas jaga di depo arsip Diarpusda. Menurutnya apa yang ada di dalam bangunan merupakan data penting dan memiliki banyak kepentingan. Hal itu dianggap sebagai kelalaian yang tidak bsa dibenarkan.

“Sekarang jam 10.00, berarti tutup sebelum jam kerja habis. Hari Jumat kan harusnya sampai jam 11. Ini jam 10.00 sudah tidak ada aktivitas,” tegas Ketua FPKS DPRD Surakarta tersebut.

Terpisah, Kepala Diarpusda Sis Ismiyati mengaku ada petugas khusus yang menjaga depo arsip. Dia menduga saat disidak dewan, petugas sedang ada keperluan. “Mungkin ada keperluan sebentar, ngepasi saja bapak-bapak (anggota DPRD Surakarta) ketika berkunjung,” ungkap dia.


Sumber: Radar Solo

Thursday, March 12, 2020

Spanduk ABG For Solo 1 Bertebaran, PKS Usung Kader di Pilkada 2020?


PKS Kota Solo - Spanduk bergambar sosok Ketua DPD Partai Keadilan Sosial (PKS) Solo Abdul Ghofar Ismail bertebaran.

Di antaranya di Jalan Sambeng, Kelurahan Mangkubumen, Kecamatan Banjarsari, Solo.


Spanduk bertulisan 'Abdul Ghofar Ismail untuk Wali Kota Solo #ABGforSolo1 #KaderPKSBanjarsari' dengan latar belakang warna putih.

Ghofar menyampaikan kemunculan spanduk sebagai bagian suara kader berlambang padi dan bulan sabit itu.

• Setelah Golkar, PKS Juga Sepakat Koalisi dengan Demokrat di Pilkada Klaten 2020

"Bagian dari suara kader, aspirasi kader yang memang di PKS, ada beberapa yang dulu sebagaimana kita sampaikan internal dan eksternal muncul beberapa nama," tutur dia kepada TribunSolo.com, Rabu (11/3/2020).


"Ini muncul lagi, teman-teman yang pinginnya dari kader maju sendiri," imbuhnya membeberkan.

Ghofar mengatakan DPP PKS belum memastikan sikapnya dalam kontestasi Pilkada Solo 2020.

• Megawati sudah Kunci Nama Cawali untuk Pilkada Solo, Begini Respons Purnomo dan Gibran

"Suara dari bawah, dari kader kita, itu bagian aspirasi yang akan kita tanggapi sebagaimana munculnya Kaukus Muda yang mendukung Gibran," katanya.

• PDI-P sudah Tentukan Jago di Pilkada Solo 2020, Achmad Purnomo Semakin Pasrah

Adapun Ghofar tidak mau tergesa-gesa dan ingin menunggu keputusan DPP PKS terkait sikap ataupun calon yang bakal diusung.

"Tidak usah berandai-andai dulu, kalau saya mengalir saja, secara hitungan realistis mau membentuk kapal saja susah," tandasnya. (*)







Artikel ini telah tayang di Tribunsolo.com dengan judul Spanduk ABG For Solo 1 Bertebaran, PKS Usung Kader atau Lawan Gibran & Purnomo di Pilkada 2020?,
Penulis: Adi Surya Samodra
Editor: Asep Abdullah Rowi

Wednesday, March 11, 2020

Polemik Sriwedari, Wakil Ketua DPRD Kota Solo Warning Pejabat Bisa Bijak Berkomentar



PKS Kota Solo - Wakil Ketua DPRD Surakarta Sugeng Riyanto berharap para pejabat daerah lebih bijak dalam memberikan komentar. Dia menyayangkan beberapa statemen pejabat daerah maupun sesama anggota dewan yang seolah-olah menyandingkan sengketa hukum ini dengan urusan kemasyarakatan.

”Pertama saya kritik dulu kawan-kawan pejabat yang terkesan akan membenturkan urusan hukum dengan kepentingan masyarakat. Khususnya soal perkara eksekusi lahan Sriwedari. Ini yang sedikit berbahaya jika diteruskan,” kata dia.
Dia melihat penggiringan opini itu tidak tepat. Sebab, hukum dan masyarakat itu perkara yang berbeda. Sugeng menyarankan agar pemkot segera menyiapkan argumen hukum jika menilai putusan pengadilan soal itu tidak sesuai yang semestinya.

”Saya sendiri sebetulnya pengin Sriwedari itu tetap jadi aset pemerintah. Hanya saja jika argumennya seperti itu, kurang tepat. Kalau menilai putusan PN tidak tepat, saya pikir ya perlawanannya perlawanan hukum. Kawan-kawan pejabat publik mesti lebih bijak dalam berstatmen,” jelas politisi PKS itu.

Sekadar informasi, Jumat (21/2) lalu, PN mengeluarkan surat No:10/PEN.PDT/EKS/2015/PN.Skt. Jo No:31/Pdt.G/2011/PN.SKA Jo No:87/Pdt/2012/PT.Smg Jo No:3249-K/Pdt/2012  tentang penetapan eksekusi lahan Sriwedari, serta menyerahkan lahan yang berada di jantung Kota Solo ini kepada ahliwaris. Meski demikian, pihak PN belum memutuskan jadwal eksekusi tersebut.

”Untuk masyarakat, jika merasa persoalan ini kurang tepat juga harus bijak dalam menanggapinya. Demo pun boleh karena itu dijamin konstitusi. Hanya saja, jangan sampai menghalang-halangi proses hukum. Mari bersama-sama kita junjung tinggi hukum di Indonesia,” tutup Sugeng. (irw/bun/ria)

Sumber:Radar Solo

Tuesday, March 10, 2020

Ustadz yang Politisi, Politisi yang Ustadz

Ustadz yang Politisi, Politisi yang Ustadz

Ketua DPD PKS Surakarta, H. Abdul Ghofar Ismail sebelum menjadi Anggota DPRD Kota Surakarta dikenal sebagai seorang ustadz di perguruan Al Islam dimana beliau juga termasuk alumni dari lembaga pendidikan Islam  legendaris di Kota Surakarta tersebut.

Oleh karenanya, kegiatan sehari-hari Ustadz Ghofar selain sebagai seorang ayah juga politisi sekaligus dikenal sebagai ustadz di masyarakat. Banyak orang yang menyebutnya ustadz yang politisi, atau politisi yang ustadz.

Sebagaimana tampak dalam kegiatan hari ini, di tengah kesibukan beliau sebagai seorang legislator di Kota Solo. Beliau masih menyempatkan membimbing kegiatan manasik umroh jama'ah pengajian ibu - ibu Serengan.

Manasik umroh yang diikuti 50 orang tersebut dilaksanakan di kompleks Asrama Haji Donhudan, Selasa (10/3).

Salah satu panitia yang juga Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) DPC PKS Serengan, Novita menyampaikan kegiatan manasik umrah yang dibimbing oleh Ustadz Ghofar ini merupakan materi praktek setelah ibu-ibu mendapatkan materi teori di kelompok pengajiannya. "Ini hanya salah satu materi pengajian, yaitu praktek manasik umroh dan haji yang dibimbing oleh Ustadz Ghofar. Meskipun belum benar-benar  mau berangkat umroh. Semoga setelah mendapatkan bimbingan, nantinya benar-benar bisa dipanggil Allah untuk melaksanakan umroh atau haji" harapnya.

Meskipun dilaksanakan di cuaca yang agak panas, ibu-ibu peserta bimbingan manasik umrah tampak antusias dan semangat.

Monday, March 9, 2020

Gelar Sarasehan dan Silaturahmi di Solo, Abdul Kharis Komentar Soal Covid-19 dan RUU Omnibus Law Cipta Kerja


Gelar Sarasehan dan Silaturahmi di Solo, Abdul Kharis  Komentar Soal Covid-19 dan RUU Omnibus Law Cipta Kerja

 Wakil Ketua Komisi I DPR RI  Gelar Sarasehan dan Silaturahmi Tokoh Masyarakat Kota Surakarta.

Abdul Kharis Almasyhari, Wakil Ketua Komisi I DPR RI yang juga Pengurus DPP PKS menggelar sarasehan dan silaturahmi bersama tokoh masyarakat Kota Surakarta. Bertempat di Hotel Sahid Jaya, pada Hari Minggu, 8 Maret 2020.

Acara sarasehan yang diikuti  seratusan tokoh masyarakat dari berbagai latar belakang ini juga dihadiri Ketua DPD PKS Surakarta, Abdul Ghofar Ismail serta Ketua MPW PKS Provinsi Jawa Tengah yang juga Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Quatly Alkatiri.

Dalam sambutannya, Ketua DPD PKS Surakarta menyampaikan apresiasinya  kepada tokoh masyarakat yang menyatakan diri bergabung sebagai anggota dan mendaftarkan dirinya mendapatkan Kartu Tanda Anggota (KTA) PKS saat acara tersebut berlangsung. "KTA PKS adalah sebagai tanda bahwa bapak ibu semuanya menjadi bagian keluarga besar PKS. Antusiasme mendapatkan KTA PKS ini juga terjadi di banyak wilayah di Indonesia" ujarnya.

Dalam sambutannya Abdul Kharis menyampaikan konsistensi PKS untuk membersamai ummat, bersama rakyat dalam memerankan saluran penyeimbang  di dalam pemerintahan. "Meskipun sendirian, insyaAllah PKS akan bersama rakyat dalam menyuarakan aspirasi sebagai oposisi penyeimbang pemerintahan" jelasnya. Dirinya juga mengutarakan sikap PKS terkait berbagai isu seperti merebaknya covid-19 dan RUU Omnibus Law Cipta Kerja. "Terkait Covid-19 saya selaku anggota komisi  mitra Kementerian Luar Negeri menghimbau untuk mentaati larangan umrah sementara yang dikeluarkan pemerintah Arab Saudi. Jangan sampai sudah ada peringatan tapi 'ngeyel' nanti malah jadi merepotkan" ujarnya. Terkait RUU Omnibus Law yang diajukan oleh pemerintah, Kharis juga menerangkan sikap PKS yang akan mengkaji secara mendalam dan kritis terkait substansi RUU yang saat ini menuai polemik di masyarakat tersebut.

Dalam sesi sarasehan, banyak masukan dari tokoh masyarakat agar PKS Kota Surakarta memajukan kadernya sendiri untuk maju dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Surakarta 2020. Menyikapi usulan tersebut, Kharis menyatakan sampai saat ini masih berusaha menjalin komunikasi politik dengan berbagai partai politik. "Insya Allah sampai saat ini kami belum menyerah untuk terus  menjalin komunikasi agar bisa mengusung calon alternatif dalam Pilkada Kota Surakarta" pungkasnya.

Acara diakhiri dengan swafoto dengan para tokoh masyarakat yang hadir dan menyatakan membersamai perjuangan PKS dalam mengawal aspirasi masyarakat.