Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Dorong Sinergitas Tata Kelola Data Pusat dan Daerah ~ PKS KOTA SOLO

Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari saat foto bersama usai pertemuan dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo beserta jajaran, Selasa (8/11/2022).

PKS Kota Solo - Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari meminta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) berperan dalam mendukung pencegahan kebocoran data secara lebih masif hingga ke tingkat daerah. Juga memperkuat sinergitas antara pemerintah pusat dan daeran serta institusi terkait, seiring dengan semakin meningkatnya kejahatan pembobolan data yang kerap kali terjadi akhir-akhir ini.

Hal itu ia sampaikan saat Komisi I melakukan pertemuan dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo beserta jajaran, Selasa (8/11/2022). Dalam rangka mendengarkan penjelasan yang komprehensif, menggali informasi dan masukan terkait tata Kelola data yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia serta implementasinya di lapangan.

Dimana penerapannya masih belum merata baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah. Padahal regulasi tersebut memiliki peran yang sangat penting dalam memitigasi risiko kebocoran data.

Abdul Kharis menilai, apa yang telah dilakukan pemerintah provinsi Jawa Tengah dalam penanganan kebocoran data sudah sangat baik, mengingat kebocoran data yang pernah terjadi kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dapat ditangani dengan baik dan menjadi bahan evaluasi untuk semakin meningkatkan keamanan siber kedepan.

“Pengalaman yang terjadi dibeberapa daerah ini saya kira harus dipelajari dan dijadikan evaluasi sehingga ketika satu data Indonesia ini dijalankan tidak menemukan lagi hal serupa yang sudah pernah terjadi di daerah. Terutama di tingkat pusat harus sudah lebih maju kedepan dalam penanganan kebocoran data sehingga dapat meminimalisasi resiko,” tutup Legislator Fraksi PKS tersebut.

Sementara itu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan, masukan-masukan yang diberikan oleh Komisi I DPR RI kepada pemerintah Jawa Tengah terkait penanganan kebocoran data akan bertahap dilakukan terutama dengan membangun komunikasi terhadap pemangku kepentingan terkait dalam membangun sistem perlindungan data pribadi yang lebih baik.

Sumber : Parlementaria