DPRD Solo Setujui Pencabutan Perda Air Tanah, Raperda Pasar Swalayan Dikembalikan untuk Dikaji Ulang

Solo – DPRD Kota Surakarta mengambil keputusan berbeda terhadap dua usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif yang dibahas dalam rapat paripurna internal, Jumat (6/11), di Graha Paripurna DPRD Kota Surakarta.

Usulan Raperda tentang Penataan dan Pembinaan Pasar, Pusat Perbelanjaan, dan Pasar Swalayan dari Komisi II belum mendapatkan persetujuan dan dikembalikan untuk dikaji lebih mendalam. Sementara itu, usulan Komisi III terkait pencabutan Peraturan Daerah tentang Air Tanah disetujui menjadi Raperda inisiatif DPRD Kota Surakarta.

Wakil Ketua DPRD Kota Surakarta, Daryono, menjelaskan bahwa usulan Komisi II belum dapat disetujui karena substansi pengaturannya dinilai memiliki irisan dengan dua Perda yang telah berlaku di Kota Surakarta, salah satunya Perda Nomor 5 Tahun 2011.

Selain itu, Komisi II sebagai pengusul dinilai masih perlu memperkuat argumentasi mengenai urgensi pembentukan regulasi baru agar tidak menimbulkan tumpang tindih dengan regulasi yang sudah ada.

“Dua Perda itu sangat beririsan. Jadi, mungkin dari pengusul kurang kuat alasan mengapa kemudian dimunculkan Perda itu lagi,” ujar Daryono.

Menurut Daryono, sejumlah regulasi yang telah berlaku memang perlu terus dievaluasi agar tetap relevan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan. Namun, dalam rapat juga muncul pandangan bahwa usulan perubahan maupun revisi Perda sebaiknya didasarkan pada kebutuhan dan kewenangan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Meski belum disetujui, pembahasan Raperda yang diusulkan Komisi II tidak berhenti. DPRD mengembalikan usulan tersebut kepada komisi pengusul untuk dilakukan evaluasi dan pendalaman, baik terhadap substansi materi maupun argumentasi mengenai kebutuhan pembentukan regulasi.

“Dikembalikan ke Komisi II. Nanti kalau misalnya mau diusulkan lagi atau mau diperbaiki, dipersilakan,” jelasnya.

Berbeda dengan usulan Komisi II, Raperda inisiatif Komisi III mengenai pencabutan Perda tentang Air Tanah memperoleh persetujuan dalam rapat paripurna internal DPRD.

Daryono menjelaskan, pencabutan diperlukan karena berdasarkan perkembangan regulasi dan pembagian kewenangan pemerintahan, urusan terkait air tanah secara hierarkis sudah berada di luar kewenangan Pemerintah Kota Surakarta.

“Komisi III mengusulkan pencabutan Perda tentang air tanah di Kota Surakarta yang memang secara hierarkis perundangan sudah di luar kewenangan Kota Surakarta. Alhamdulillah, tadi disetujui menjadi Raperda inisiatif dari DPRD Kota Surakarta,” ungkapnya.

Setelah mendapatkan persetujuan, usulan pencabutan Perda tentang Air Tanah akan ditindaklanjuti dan disampaikan kepada Wali Kota Surakarta sebagai bagian dari tahapan pembentukan peraturan daerah.

Keputusan dalam rapat paripurna internal tersebut menunjukkan komitmen DPRD Kota Surakarta untuk memastikan setiap regulasi daerah memiliki dasar kebutuhan yang jelas, tidak menimbulkan tumpang tindih aturan, serta selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dengan proses kajian dan harmonisasi yang matang, DPRD berharap regulasi yang dihasilkan benar-benar mampu memberikan kepastian hukum sekaligus menjawab kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat Kota Surakarta.