Thursday, February 1, 2018

Jaga Kesehatan Kader, PKS Kota Solo akan Rutinkan General Check Up dan Test Kesehatan


PKS Kota Solo - Minggu (28/01) pagi, Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kota Solo adakan General Check-up dan Test Kebugaran di Stadion Manahan, Solo. Kegiatan ini merupakan program Bidang Kepanduan dan Olahraga (BKO) bekerjasama dengan Bidang Kesejahteraan Masyarakat (Kesra). Kegiatan yang dihadiri 60 pengurus DPD PKS Solo bertujuan untuk mengetahui kesehatan para pengurus.
Turut hadir dalam Test kebugaran, Wakil Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surakata yang juga Ketua DPD PKS Solo, Abdul Ghofar Ismail. Ghofar mengikuti setiap test termasuk mengelilingi stadion manahan sebanyak 4 kali. Hadir pula anggota DPRD kota Solo Fraksi PKS antara lain Asih Sunjoto Putro dan Muhadi.
Ketua Bidang Kesra, Agus Widodo menyampaikan bahwa kegiatan ini adalah upaya untuk mengajak semua pengurus menjaga kesehatannya dan membiasa pola hidup sehat. "Karena pengurus saat ini dan kedepan mempunyai tugas dan amanah yg sangat besar sehingga harus ditunjang dengan kondisi kesehatan yg prima" tutur Agus.
General Check-up dan Test Kebugaran ini akan diadakan secara rutin 6 bulan sekali. Kegiatan ini ke depan tidak hanya untuk pengurus melainkan untuk seluruh kader PKS kota Solo

Tuesday, January 16, 2018

Komisi III Minta Kepastian Nasib Pasar Klewer Timur


PKS Kota Solo - Komisi III DPRD Kota Solo bakal meminta kejelasan kelanjutan proses pembangunan Pasar Klewer sisi timur kepada Dinas Perdagangan, Rabu (17/1). Rapat rencana kerja trimester pertama 2018 menjadi momen yang tepat untuk membahas proyek yang gagal dikerjakan 2017 tersebut.  
Wakil Ketua Komisi III DPRD Solo, Sugeng Riyanto, mengatakan pedagang Pasar Klewer timur adalah masyarakat yang paling dirugikan atas gagalnya pembangunan itu. Mereka telanjur pindah ke pasar darurat. Sementara bangunan Pasar Klewer timur sudah rata dengan tanah.  
“Terakhir, informasinya Dinas Perdagangan [Disdag] belum punya solusi. Mereka masih menjalin komunikasi dengan Kementerian Perdagangan [Kemendag] mengusahakan anggaran untuk pembangunan tahun ini,” tuturnya saat ditemui Espos di ruang Fraksi PKS, Senin (15/1).
Ada dua alternatif yang mungkin dilakukan Pemkot Solo. Pertama, dicantolkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018. Kedua, mengakses dana corporate social responsibility (CSR) badan usaha milik negara (BUMN).
“Atau mungkin Pemkot Solo punya skema lain, silakan. Tapi hingga hari ini kami belum dapat informasi kepastiannya,” terangnya.
Kepala Disdag, Subagiyo, kepada Sugeng pernah menyampaikan terjadi penyesuaian anggaran. Mulanya anggaran diperlukan sekitar Rp48 miliar. Setelah tahun berganti dan dilakukan penghitungan ulang, Pasar Klewer sisi timur memerlukan anggaran Rp52 miliar.
“Skema yang mau dilakukan seperti apa? Sudah ada persetujuan dari pusat atau belum? Itu akan kami tanyakan dalam rapat renja, Rabu,” kata dia.
Sekretaris Daerah (Sekda) Solo Budi Yulistianto pernah mengatakan sudah ada surat izin kucuran anggaran dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk Pasar Klewer timur. Namun, lelang proyek pasar itu masih menunggu DIPA dari Kemendag. “Kami tunggu DIPA dulu. Tapi yang jelas sudah disetujui Kemenkeu tinggal proses lelang,” katanya ketika dijumpai wartawan di Balai Kota, Jumat (5/1).
Sumber : Solopos

Monday, January 15, 2018

Tingkatkan Kualitas Caleg dan Calon Pejabat Publik, PKS Banjarsari Gelar Upgrading


PKS Kota Solo - Dalam rangka mempersiapkan calon anggota legoslatif (caleg) maupun calon pejabat publik di tingkat lokal Kota Surakarta, Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kecamatan Banjarsari Solo melaksanakan kegiatan upgrading yang diselenggarakan pada hari Minggu (14/1) kemarin di Hotel Red Chilies, Manahan Solo.
Ketua DPC PKS Kecamatan Banjarsari, Amin Supodo mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mempersiapkan dan membekali para bakal calon anggota legislatif (bacaleg) dari PKS, khususnya bacaleg PKS Banjarsari. “Kita ingin agar para caleg ini punya bekal yang cukup, sehingga mereka akan semakin percaya diri untuk bertarung dalam pemilu legislatif yang akan datang.” ungkap Amin.
Hadir sebagai nara sumber pertama adalah seorang Trainer Nasional Mr. Yuli Hartanto. Ia memaparkan materi tentang Pemahaman terhadap Karakter Orang dan Public Speaking.
Ketua DPD PKS Surakarta yang juga Wakil ketua DPRD Kota Surakarta, Abdul Ghofal Ismail hadir sebagai pembicara kedua. Ghofar memaparkan tentang tugas anggota dewan dan pengalamannya sebagai anggota DPRD kota Solo. Menurutnya menjadi anggota dewan memang sebuah amanah yang berat, namun dibalik itu ada sebuah kemuliaan ketika bisa menunaikan amanah ini dengan baik. Abdul Ghofar juga menyitir apa yang disampaikan oleh gubernur Jawa Barat, Ahmad Heriyawan, “Enaknya jadi gubernur itu dia bisa menggratiskan biaya sekolah untuk 7 juta anak, coba bandingkan ketika hanya menjadi pengurus yayasan yang hanya mampu menggratiskan untuk puluhan atau ratusan anak saja." jelas Ghofar
Dilanjutkan Pembicara ketiga, ketua Kharis Center, Muhammad Fajri yang memyampaikan materi sosial kemasyarakatan sebagai bekal bacaleg.

Menutup rangkaian kegiatan upgrading ini Amin Supodo berpesan agar para bakal calon anggota legislatif dari PKS Banjarsari lebih siap, lebih percaya diri, dan lebih bersemangat.

Friday, December 22, 2017

Warga Keracunan Makanan Posyandu, Asih : Ini Kesalahan Fatal


PKS Kota Solo - Peristiwa keracunan warga Kampung Cinderejo Kidul, Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Solo disesalkan anggota DPRD setempat. Pihak yang menyajikan makanan untuk Posyandu dinilai teledor.  “Ini kesalahan fatal jika sampai mengakibatkan warga keracunan,” tandas anggota Komisi IV DPRD Kota Solo, Asih Sunjoto Putro, Kamis (21/12) siang.  Menurutnya, pihak penyedia makanan Posyandu harus cermat dalam menyajikan hidangan untuk para warga. Mereka harus memilih bahan-bahan yang tepat agar tak terjadi hal yang tak diinginkan. Disisi lain, peran Pemerintah Kota (Pemkot) Solo juga sangat diperlukan untuk mengantisipasi hal tidak diinginkan.  “Peran pihak terkait inilah yang sangat diperlukan. Sehingga, tidak terjadi seperti kasus di Cinderejo Kidul tersebut,” jelasnya.  Asih juga mengatakan, peristiwa tersebut hendaknya menjadi pelajaran berharga agar Posyandu di Kota Solo menyajikan makanan yang benar-benar bersih untuk dikonsumsi oleh masyaraakat.  “Jangan sampai, peristiwa ini terulang lagi. Untung tak jatuh jatuh korban jiwa, apalagi korbannya balita dan orang tua,” katanya.  Sumber : Timlo

Sunday, December 17, 2017

DPR RI Sesalkan Tindakan Pasukan Pemerintah Suriah

Jakarta, PKS Kota Solo – Tragedi kemanusiaan yang menimpa Kota Aleppo, Suriah yang menewaskan warga sipil menuai kecaman. Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menyesalkan tindakan pemerintah Suriah yang mengancam dan mengorbankan keselamatan jiwa warga sipilnya sendiri sebagaimana yang terjadi di Aleppo, pada Rabu (14/12).
“Saya menyesalkan tindakan pasukan pemerintah suriah yang tetap melanjutkan penyerangan di kota Alleppo yang masih dipenuhi warga sipil, sehingga berdampak dengan banyak jatuhnya korban sipil,” tegas Kharis di Jakarta, Sabtu (16/12).
Kharis menyayangkan hal tersebut sebab kesepakatan untuk mengevakuasi secara damai ribuan warga sipil dari Aleppo bagian timur, batal terwujud. Menurut Kharis, batalnya kesepakatan ini dapat menimbulkan kekejaman yang luar biasa karena telah memupus harapan warga sipil, sehingga terjebak di tengah peperangan.
“Saya mendorong Menlu Retno dan Presiden Jokowi untuk melakukan diplomasi dan mengambil langkah-langkah tertentu untuk memperingatkan Pemerintah Suriah dan Sekutunya serta Mendorong PBB untuk bertindak tegas atas upaya yang mengarah pada tindakan kejahatan perang,” ujar Legislator PKS dari Daerah Pemilihan Solo Raya ini.
Harapan ini, tambah Kharis, dapat bisa tercapai, sebab dalam lawatan kerja tiga hari lalu, Presiden Jokowi telah bertemu Presiden Iran Hassan Rouhani yang merupakan salah satu sekutu Suriah.
Diketahui, rencana evakuasi di wilayah berkecamuk diumumkan pada Selasa (13/12) malam waktu setempat. Namun kenyataannya, rencana itu gagal dilaksanakan. Kegagalan terjadi setelah pada Rabu (14/12), Iran yang merupakan salah satu sekutu rezim Presiden Bashar al-Assad, memberlakukan syarat baru soal evakuasi dua desa Syiah lainnya.
Kesepakatan gencatan senjata antara pasukan Suriah dengan oposisi pemerintah yang tengah berlangsung bersamaan dengan rencana evakuasi warga sipil itu juga ikut dilanggar, setelah pertempuran di Aleppo kembali pecah pada Rabu (14/12) waktu setempat. (AR)
Sumber : Fraksi PKS DPR RI

Sidak DPRD Solo, Perbaikan Pasar Banyak Catatan

PKS Kota Solo - Komisi III DPRD Solo melakukan sidak ke empat pasar, yaitu Pasar Klitikan Notoharjo, Harjodaksino, Sungosaren dan Jongke. Wakil Ketua Komisi III, Sugeng Riyanto, mengatakan sidak itu dimaksudkan untuk melihat langsung pengerjaan proyek pemeliharaan pasar.
“Komisi III ingin tahu apakah sudah sesuai dengan perencanaan dan anggaran. Kami juga merasa perlu melihat kondisi pasar-pasar tersebut agar bisa mengevaluasi poin-poin yang perlu dibenahi seperti selokan, talang air, fungsi kios dan sebagainya,” ujarnya seperti dilansir Solopos, Jum’at (16/12).
Ia menilai secara umum proyek sudah berjalan baik. Hanya saja ada beberapa catatan kecil seperti plafon yang tidak rata di Pasar Singosaren karena terbebani kabel-kabel besar. Di Klitikan Notoharjo, ada pemasangan talang yang terbalik.
Legislator asal Jebres ini menjelaskan, beberapa hal yang belum sesuai adalah belum adanya talang dan sarana penutup selokan di beberapa titik. Menurutnya, pedagang terpaksa melakukan iuran swadaya demi menyediakan sarana talang air.
“Dari pantauan kami memang banyak kekurangan yang terlihat. Kami mendesak dinas terkait untuk memberi respon temuan kami agar tidak dikeluhkan pedagang,” kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut, seperti dilansir Suara Merdeka, Jum’at (16/12).
Tak hanya itu, keberadaan gril besi yang berada diatas saluran selokan tak dalam kondisi baik bahkan ada yang hilang. Sejumlah catatan lain terkait pemasangan cat talang terbalik di 3 blok yang tidak sesuai dan berdampak pada fungsi talang.(AR)
Diolah dari berbagai sumber

Saturday, December 16, 2017

PKS Kota Solo Resmikan Sekolah Politik Perempuan


PKS Kota Solo - Bertempat di Hotel Red Chilies, Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meresmikan Sekolah Politik Perempuan pada Minggu (10/12). Acara ini dihadiri oleh 121 kader dan simpatisan perempuan PKS Se-Surakarta.
Dalam sambutannya, Ketua BPKK DPD PKS Solo, Orinako menyampaikan bahwa wanita punya kesempatan untuk berkontribusi agar negara kita lebih baik. Wanita harus turut andil dalam menyelesaikan masalah masyarakat. Orinako juga menyampaikan tujuan Sekolah Politik Perempuan yakni untuk membekali kader dan simpatisan perempuan tentang dunia perpolitikan serta peran apa saja yang bisa dilakukan.
Hadir sebagai pembicara, Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Karanganyar, Suwarsi. Suwarsi memaparkan fakta tentang kondisi Indonesia terkini baik di bidang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, juga politik. Suwarsi menekankan bahwa melalui instrumen partai politik dalam hal ini PKS sebahagian persoalan masyarakat dapat bertahap dicarikan solusi, salah satunya dengan peran perempuan. Turut hadir dalam acara ini perwakilan Pengurus Daerah Aisyiah Surakarta, Siti Munaworoh, sebagai tamu undangan.
Menurut Kepala Sekolah Politik Perempuan PKS Surakarta, Rabi'ah Al Adawiyah atau biasa dipanggil Vida, sekolah politik perempuan ini merupakan kegiatan yang akan diadakan secara bertahap. Program ini bertujuan untuk mengggali potensi kepeloporan kader, agar terpantik melakukan hal baru di masyarakat dan mengokohkan ukhuwah serta soliditas antar kader dan simpatisan. "Saya sebagai kepala sekolah, saya ingin bersinergi untuk mengembangkan potensi kader dan memetakannya. Dari pemetaan potensi, kader bisa lebih produktif." Pungkas Vida, Kepala Sekolah Politik Perempuan.

Friday, December 8, 2017

DPRD Khawatir Proyek RSUD Semanggi Molor


PKS Kota Solo - Anggota DPRD Solo mengkhawatirkan molornya pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Semanggi lantaran tak segera dimulainya proyek infrastruktur layanan kesehatan bernilai Rp200 miliar itu.
Meski proyek Dinas Kesehatan Kota (DKK) Solo itu disetujui DPRD digarap dengan sistem tahun jamak hingga 2019, belum dimulainya proyek fi sik ini menimbulkan kekhawatiran. Padahal pada 2017 ini APBD Kota Solo menganggarkan Rp25 miliar untuk konstruksi awal RSUD Semanggi.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Solo, Asih Sunjoto Putro, kepada wartawan, Kamis (7/12), mengkhawatirkan hal itu mengingat proyek ini terbilang besar dan menelan biaya fanstastis. DPRD mendukung proyek itu dengan menganggarkan pada APBD 2017 hingga 2019.
Dari hasil pengecekan lapangan yang dilakukan Komisi IV DPRD Solo, Selasa (5/12), sejumlah warga masih menempati lahan milik Pemkot Solo tepatnya hak pakai (HP) No. 54 di RT 005/RW 007, Kenteng, Semanggi, yang dipakai untuk RSUD Semanggi. Padahal mereka diberi batas waktu hingga 30 November untuk pindah.
Sebelumnya, ada 19 rumah ada di HP 54 ini. Mereka mendirikan rumah sejak belasan tahun lalu. Warga yang menempati HP tersebut sudah mendapatkan ganti rugi yang dihitung berdasarkan luas bangunan. Perinciannya, bangunan permanen diganti rugi Rp75.000/ m2, semipermanen Rp50.000/m2, dan untuk barak hanya Rp20.000/m2. Selain itu, mereka masih memperoleh biaya ongkos angkut satu kali Rp750.000. DKK Solo mengklaim sudah mengucurkan setidaknya Rp87 juta untuk biaya ganti rugi tersebut.
Salah satu warga yang masih menempati area proyek, Wiwoho, mengaku akan pindah setelah Pemkot mempertemukan mereka dengan rekanan pelaksana pembangunan RSUD Semanggi. Mereka bersedia direlokasi asal diberikan pekerjaan dalam proyek RSUD.
Kasubag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan (PEP) Dinas Kesehatan Kota (DKK) Solo, Budiyono, mengatakan seharusnya warga diberi batas waktu hingga akhir November. Namun demikian, mereka masih menunggu dan minta bertemu kontraktor.
Sumber : Solopos