Bipeka PKS Kota Solo Jalin Silaturahim dengan Ibu Wali Kota, Anggrek Putih Jadi Simbol Persahabatan

Solo - Bidang Perempuan dan Keluarga, Bipeka, DPD PKS Kota Surakarta melakukan silaturahim dengan Ibu Wali Kota Solo di Loji Gandrung, Rabu, 15 April. Dalam kunjungan tersebut, Bipeka PKS Kota Surakarta menyerahkan bunga anggrek putih kepada Ibu Wali Kota sebagai simbol dimulainya persahabatan antara perempuan PKS Solo dan Ibu Wali Kota.

Pemberian anggrek putih itu juga mencerminkan semangat bersama sebagai sesama perempuan yang memahami pentingnya peran perempuan dalam mendorong kemajuan Kota Solo, khususnya dalam mewujudkan perempuan-perempuan Solo yang terdidik dan berdaya.

Ketua Bidang Perempuan dan Keluarga, Bipeka, DPD PKS Kota Surakarta, Kurnia Prihantini, mengatakan bahwa kunjungan tersebut bertujuan untuk mempererat silaturahim, menambah sahabat dan saudara, serta menjadi bagian dari momentum halal bihalal. Selain itu, Bipeka juga ingin mengenalkan program-programnya, terutama Program RKI yang menjadi salah satu program utama PKS.

“Kedatangan kami dalam rangka silaturahim, halal bihalal, sekaligus mengenalkan program Bipeka, khususnya Program RKI yang menjadi program utama PKS. Kami berharap ke depan Bipeka dapat bersinergi dengan Ibu Wali Kota dalam rangka berkhidmat untuk masyarakat Kota Solo,” ujar Kurnia Prihantini.

Sementara itu, Ibu Wali Kota Solo, Vanessa Winastasia, menyambut baik kunjungan tersebut. Ia menilai sinergi antara pemerintah kota dan lembaga-lembaga yang hadir di tengah masyarakat sangat penting, karena berbagai persoalan sosial tidak dapat diselesaikan sendiri oleh pemerintah.

Ia juga menyampaikan bahwa program-program Bipeka dinilai baik dan memiliki kesamaan semangat dengan program PKK. Menurutnya, ruang kolaborasi antara Pemerintah Kota Surakarta dan Bipeka terbuka lebar untuk menjawab berbagai kebutuhan masyarakat.

“Saya senang dengan kehadiran Bipeka, karena Ibu Wali juga membutuhkan sinergi dengan lembaga-lembaga yang ada di masyarakat. Persoalan di masyarakat sangat banyak, sehingga perlu dihadapi bersama. Program Bipeka juga sangat bagus dan ada kesamaan dengan program PKK,” ungkap Vanessa Winastasia.

Vanessa menambahkan, saat ini Pemerintah Kota Surakarta sedang memberi perhatian pada penanggulangan sampah. Dalam waktu ke depan, pemerintah kota juga akan memberlakukan perda tentang pilah sampah. Karena itu, ia berharap dapat memperoleh saran, masukan, dan dukungan dari berbagai pihak, termasuk Bipeka PKS Kota Surakarta.

“Saat ini Pemkot Surakarta sedang konsen pada penanggulangan sampah dan ke depan akan diberlakukan perda tentang pilah sampah. Kami tentu membutuhkan saran terkait hal tersebut, dan saya berharap ke depan bisa bersinergi dengan Bipeka PKS Solo,” lanjutnya.

Pertemuan ini menjadi langkah awal yang positif untuk membangun kolaborasi antara Bipeka PKS Kota Surakarta dan Pemerintah Kota Surakarta. Kedua pihak berharap sinergi ini dapat terus diperkuat dalam berbagai program yang menyentuh kebutuhan masyarakat, khususnya dalam pemberdayaan perempuan, penguatan keluarga, dan pengabdian sosial di Kota Solo.

Read More

Rumput Stadion Manahan Dikritik, DPRD Minta Evaluasi

Solo - Kondisi lapangan Stadion Manahan Solo menjadi perhatian publik usai laga Persis Solo vs Semen Padang FC.

Ketua Komisi IV DPRD Solo, Sugeng Riyanto, menyampaikan bahwa pihaknya akan segera melakukan evaluasi menyeluruh terkait kondisi lapangan Stadion Manahan.

Ia juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi yang dinilai kurang layak untuk stadion bertaraf nasional hingga internasional.

“Kami tentu turut prihatin dan menyayangkan kondisi tersebut. Stadion Manahan ini kan menjadi kebanggaan warga Solo, bahkan sering digunakan untuk even-even besar. Jadi ketika ada kejadian seperti ini, tentu menjadi perhatian serius bagi kami di DPRD,” ungkap Sugeng, Selasa (14/4/2026).

Menindaklanjuti kritik yang muncul, Komisi IV DPRD Solo akan berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk dinas teknis dan pengelola stadion.

Fokus utama evaluasi adalah mengidentifikasi akar masalah, terutama pada sistem drainase dan perawatan lapangan.

“Nanti akan kami evaluasi lebih lanjut, apa sebenarnya masalah utamanya. Apakah dari sistem drainase, perawatan rutin, atau faktor teknis lainnya. Yang jelas, kami ingin memastikan hal seperti ini tidak terulang lagi di masa mendatang,” lanjutnya.

Sugeng juga menyoroti pentingnya perawatan berkelanjutan, mengingat Stadion Manahan Solo sering digunakan untuk kompetisi domestik hingga ajang internasional.

Menurutnya, anggaran besar yang telah digelontorkan untuk pembangunan dan renovasi stadion harus diimbangi dengan kualitas pemeliharaan yang maksimal.

“Dengan anggaran besar yang sudah digelontorkan untuk pembangunan dan renovasi stadion, tentu kualitas fasilitas harus dijaga. Jangan sampai citra stadion yang sudah baik justru menurun karena persoalan yang sebenarnya bisa diantisipasi,” urainya.

Pemkot Solo Didorong Ambil Langkah Konkret

DPRD Solo mendorong Pemerintah Kota Solo untuk segera mengambil langkah konkret, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Langkah tersebut mencakup perbaikan sistem drainase hingga peningkatan pola perawatan lapangan.

“Harapannya, ke depan Stadion Manahan benar-benar bisa mencerminkan standar internasional, tidak hanya dari sisi fisik bangunan, tetapi juga kualitas lapangan yang menjadi faktor utama dalam pertandingan sepak bola,” pungkasnya. (Sumber : Tribun Solo)

Read More

DPRD Solo Dukung SOP Siswa Hamil: Pendidikan Tetap Hak, Moral Tetap Dijaga

Solo - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Solo menyatakan dukungannya terhadap rencana dinas pendidikan (disdik) untuk menyusun standar operasional prosedur (SOP) penanganan siswa yang hamil di usia sekolah. Kebijakan ini dinilai penting sebagai langkah nyata pemerintah dalam menjamin hak dasar pendidikan setiap anak agar tetap terpenuhi terlepas dari permasalahan personal yang mereka hadapi.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Solo Sugeng Riyanto menegaskan, secara prinsip legislatif mendukung upaya tersebut selama berorientasi pada asas keadilan. Menurutnya, siswa yang mengalami kehamilan di luar nikah tetap memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan layak. Namun, ia memberikan catatan agar disdik segera merumuskan formulasi teknis yang jelas terkait mekanisme pembelajaran dan pengaturan lingkungan sekolah bagi siswa yang bersangkutan.

Sugeng juga menggarisbawahi bahwa penyusunan SOP ini bukan berarti pemerintah melegalkan pergaulan bebas atau seks pranikah di kalangan pelajar. Ia mengingatkan agar kebijakan ini tidak menjadi pemicu meningkatnya angka kehamilan remaja.

Sebab itu, kehadiran aturan tersebut harus dibarengi dengan penguatan edukasi seksual komprehensif, pemahaman kesehatan reproduksi, serta penanaman nilai-nilai agama dan norma sosial di lingkungan sekolah.

Selain aspek administratif, DPRD menyoroti pentingnya perlindungan psikologis bagi siswa yang hamil. Sugeng menilai mental siswa dalam kondisi tersebut cenderung rentan, sehingga sekolah wajib menciptakan suasana belajar yang inklusif dan aman dari tindakan perundungan.

Sugeng berharap melalui SOP ini, sekolah dapat memberikan pendampingan psikologis yang tepat tanpa mengabaikan peran orang tua dalam membimbing anak agar memiliki pergaulan yang sehat.

Lebih lanjut, DPRD berharap proses penyusunan SOP dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari tenaga kesehatan hingga psikolog. Dengan keterlibatan banyak pihak, diharapkan kebijakan tersebut dapat melindungi hak pendidikan anak sekaligus menjadi sarana pembinaan moral yang efektif bagi generasi muda di Kota Solo.

Penyusunan prosedur ini diharapkan segera rampung agar sekolah memiliki payung hukum yang kuat dalam memberikan pelayanan pendidikan yang adil dan manusiawi tanpa mengesampingkan aspek pencegahan pergaulan bebas di masa depan. 

Read More

BIPEKA DPC PKS Jebres Berbagi untuk Ibu Tunggal di Hari Ibu

SOLO – Memperingati Hari Ibu yang jatuh setiap tanggal 22 Desember, Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BIPEKA) DPC PKS Jebres menggelar aksi sosial bertajuk apresiasi untuk para ibu tunggal (aromil) di wilayah Kecamatan Jebres, Surakarta.

Bekerja sama dengan Anggota DPRD Kota Solo dari Fraksi PKS, Dr. Agus Widodo, ST, MM, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan dukungan moral dan penghargaan atas dedikasi luar biasa para ibu tunggal.

Apresiasi Ketahanan Keluarga

Ketua DPC PKS Jebres, Rohmadi, menyampaikan bahwa agenda ini merupakan bentuk kepedulian nyata partai terhadap peran perempuan dalam struktur masyarakat. Menurutnya, ibu tunggal memiliki beban ganda yang menuntut ketangguhan luar biasa demi menjaga ketahanan keluarga.

"Kami ingin memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para ibu yang tetap kuat dan mandiri. Mereka adalah pilar penting dalam menjaga keberlangsungan generasi di tengah tantangan hidup yang tidak mudah," ujar Rohmadi saat prosesi penyerahan bantuan.

Melalui inisiatif ini, BIPEKA DPC PKS Jebres berharap dapat: Menguatkan semangat para ibu tunggal agar tetap optimis dalam mendidik anak-anak mereka, menumbuhkan kepedulian sosial di tengah masyarakat Jebres agar lebih peka terhadap kondisi warga sekitar dan mempererat silaturahmi antara struktur partai, legislatif, dan konstituen.

Kegiatan ini diharapkan menjadi pemantik bagi gerakan sosial lainnya untuk terus mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan penguatan institusi keluarga di Kota Solo.

Read More

PKS Solo Bergerak untuk Negeri, Donasi Bencana Terkumpul Rp67,7 Juta

Solo - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Surakarta menunjukkan kepedulian dan solidaritas kemanusiaan melalui Gerakan Tanggap Bencana (GENTA) PKS dengan menggalang donasi dari pejabat publik PKS (anggota DPRD) dan seluruh anggota PKS se-Kota Surakarta. Donasi ini diperuntukkan bagi masyarakat terdampak bencana alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Bendahara DPD PKS Kota Surakarta, Widyastuti, menyampaikan bahwa hingga batas akhir penggalangan pada 15 Desember 2025, total donasi yang berhasil dihimpun mencapai Rp 67.744.500. Dana tersebut berasal dari kontribusi pejabat publik serta donasi kader PKS di seluruh wilayah Kota Surakarta.

“Seluruh donasi ini akan kami serahkan melalui DPW PKS Jawa Tengah untuk selanjutnya disalurkan kepada masyarakat terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat,” ujar Widyastuti.

Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Surakarta menambahkan bahwa sebagai bentuk komitmen nyata, anggota Fraksi PKS DPRD Kota Surakarta sepakat melakukan pemotongan gaji pribadi sebesar Rp 4 juta per anggota. Dengan jumlah anggota fraksi sebanyak 7 orang, Fraksi PKS menyumbangkan total Rp 28 juta rupiah, yang menjadi bagian dari total donasi yang terkumpul.

“Ini merupakan wujud tanggung jawab moral dan keberpihakan kami kepada rakyat. Kami ingin hadir dan berkontribusi langsung dalam meringankan beban saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah,” tegasnya.

Sebelumnya, Presiden PKS Al Muzammil Yusuf, dalam agenda Commanders Call, menginstruksikan mobilisasi nasional untuk pengerahan bantuan kemanusiaan dan relawan bagi korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Instruksi tersebut ditindaklanjuti oleh seluruh struktur PKS di daerah, termasuk DPD PKS Kota Surakarta.

DPD PKS Kota Surakarta berharap bantuan yang dihimpun dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat terdampak serta memperkuat semangat solidaritas dan gotong royong di tengah bangsa.

Read More

Audiensi DSKS–DPRD Solo: Fraksi PKS Sepakat Dorong Perda untuk Kendalikan Peredaran Miras

Solo - DPRD Kota Surakarta menerima audiensi dari Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS) terkait penyampaian data, aspirasi, serta keresahan masyarakat mengenai kembali maraknya peredaran minuman beralkohol di sejumlah titik di Kota Surakarta. Pertemuan berlangsung di Ruang Transit DPRD Kota Surakarta, Selasa (2/12), dan menjadi wadah diskusi antara legislatif dan tokoh masyarakat untuk menemukan langkah konkret dalam menjaga keamanan, kesehatan, dan ketertiban kota.

Audiensi tersebut diterima langsung oleh Daryono, Wakil Ketua DPRD Kota Surakarta, yang hadir bersama anggota DPRD lainnya, yakni Agus Widodo (Fraksi PKS, Komisi II) dan Salim (Fraksi PKS, Komisi III). Dari pihak DSKS, hadir para kyai, ustadz, serta perwakilan masyarakat yang selama ini aktif mengawal isu sosial dan moral di tengah masyarakat.

Daryono menjelaskan bahwa tema utama audiensi adalah mengenai kembali maraknya aktivitas penjualan minuman beralkohol di berbagai titik, termasuk di toko dan outlet yang sebelumnya sempat tidak beroperasi.

“Fenomena di lapangan ternyata muncul kembali toko-toko ataupun outlet-outlet yang menjual minuman beralkohol. Ini dirasa sangat meresahkan masyarakat,” ujar Daryono.

Menurutnya, keresahan ini muncul karena lemahnya kontrol dan penegakan aturan yang ada saat ini. Miras diduga dapat dijual secara bebas, sehingga rawan disalahgunakan, termasuk oleh kalangan remaja.

“Para perwakilan DSKS melihat pengendalian ini sangat riskan terjadi pelanggaran. Miras bisa dijual bebas, dan ini rentan sekali disalahgunakan anak-anak muda,” lanjutnya.

Lebih lanjut, DSKS menyampaikan harapan besar agar Pemerintah Kota Surakarta mempertegas regulasi pengendalian minuman beralkohol. Salah satu usulan utama adalah percepatan penyusunan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengendalian Minuman Beralkohol.

“Harapannya, segera dimunculkan Perda Miras Kota Surakarta. Perda inilah yang akan benar-benar menjadi landasan hukum tegas dalam pengaturan minuman beralkohol,” kata Daryono.

Namun sebelum Perda dirumuskan dan disahkan, DSKS juga mendorong agar Walikota dapat mengeluarkan Peraturan Wali Kota (Perwali) sebagai langkah cepat untuk memberi kepastian hukum sementara.

“Sebelum Perda itu ada, beliau-beliau berharap Mas Wali bisa segera menerbitkan Perwali sebagai pedoman pengelolaan dan pengawasan peredaran miras,” tegasnya.

Usulan Pembentukan Satgas Pengendalian Miras

Untuk menghindari potensi konflik sosial di lapangan antara pedagang dan kelompok masyarakat yang menolak keberadaan miras, DSKS mengusulkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian Miras.

Satgas ini diharapkan menjadi wadah koordinasi antara masyarakat, tokoh agama, pemerintah, serta stakeholder terkait, sehingga proses pengawasan dapat berlangsung lebih efektif dan kondusif.

“Kita tidak ingin di lapangan terjadi benturan antara para pengusaha yang berjualan dengan masyarakat. Satgas ini bisa menjembatani dan menjaga suasana tetap kondusif,” jelas Daryono.

Di akhir pertemuan, Daryono menyampaikan apresiasi atas masukan dari para tokoh DSKS serta menegaskan bahwa DPRD siap menindaklanjuti aspirasi tersebut, baik melalui rekomendasi kepada pemerintah kota maupun pembahasan regulasi di tingkat legislatif.

“Masukan dari para bapak-bapak, kyai, dan ustadz menjadi catatan penting bagi kami. DPRD berkomitmen memastikan Kota Surakarta tetap aman, sehat, dan tertib,” pungkasnya.

Sumber : Humas DPRD

Read More

Majalah Digital "Kabar Fraksi" Edisi November 2025 Telah Terbit!

Solo - Fraksi PKS DPRD Kota Surakarta kembali menyapa melalui Majalah Digital Kabar Fraksi edisi November 2025. 

Temukan berita-berita hangat dan inspiratif seputar kerja nyata DPRD Kota Surakarta

📖 Baca versi online di: https://online.pubhtml5.com/ldpnn/vhkw/

Mari baca, share, dan sampaikan kepada publik.

#KabarFraksiPKS #PKSuntukRakyat #FraksiPKSDPRDSolo

Read More

DPRD Kota Surakarta Dorong Penurunan Pengangguran Lewat Program Pelatihan dan Akses Kerja 2026

Solo - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surakarta menegaskan komitmennya dalam menurunkan angka pengangguran sebagai langkah strategis untuk menekan tingkat kemiskinan di Kota Surakarta. Berbagai program pelatihan, peningkatan keterampilan, serta perluasan akses kerja menjadi fokus utama para wakil rakyat, khususnya di Komisi IV.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Surakarta, Sugeng Riyanto, menyampaikan bahwa pengangguran masih menjadi salah satu faktor kunci penyebab kemiskinan di Kota Surakarta. Karena itu, pengentasan pengangguran—terutama di kalangan anak muda—harus menjadi prioritas bersama antara Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta sebagai eksekutif dan DPRD sebagai legislatif.

“Program-program untuk memastikan anak-anak muda Solo tidak menganggur itu menjadi prioritas kami. Tahun 2026, kami sudah mengalokasikan anggaran yang cukup besar agar lulusan SMA dan SMK yang tidak melanjutkan kuliah bisa dipastikan mendapat pekerjaan, baik di dalam maupun luar negeri,” ujar Sugeng.

Ia menambahkan bahwa melalui intervensi ini, pemerintah hadir memberikan solusi konkret bagi persoalan pengangguran serta membuka peluang bagi anak muda untuk memiliki penghasilan yang layak.

“Dengan penghasilan yang cukup, mereka dapat memulai usaha UMKM atau mengembangkan kreativitas yang relevan dengan kebutuhan zaman,” lanjutnya.

Sinergi antara Komisi IV DPRD Kota Surakarta dengan Pemkot Surakarta menjadi elemen penting dalam menekan angka kemiskinan. Kolaborasi ini diharapkan mampu menghasilkan program-program yang bukan hanya membuka lapangan kerja, tetapi juga mendorong kemandirian ekonomi generasi muda Solo.

DPRD Kota Surakarta menegaskan bahwa upaya penanggulangan pengangguran dan kemiskinan akan terus mendapat perhatian serius, sejalan dengan visi pembangunan kota yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan.

Sumber : MetroTV

Read More