Solo - Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp 900.000 di Kota Solo, Jawa Tengah, disebut berisiko tidak tepat sasaran. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Kota Solo, Daryono, pada Rabu (22/10/2025).
Daryono menjelaskan bahwa basis data penerima bantuan berasal dari sensus nasional yang dikumpulkan dan dikelola oleh kementerian di tingkat pusat. Ia menekankan bahwa pemerintah kota tidak memiliki kewenangan untuk melakukan verifikasi lapangan atau pengecekan ulang terhadap data tersebut.
“Basis datanya pakai sensus, data dari pusat. Kita di daerah tidak punya kewenangan sama sekali untuk ikut memverifikasi,” ujar Daryono di Gedung DPRD Kota Solo.
Menurut Daryono, tanpa keterlibatan pemerintah daerah dalam pendataan, sangat mungkin terjadi ketidaksesuaian antara penerima bantuan dan kondisi riil di lapangan. Ia mencontohkan masih adanya warga yang seharusnya sudah tidak berhak menerima bantuan, sementara warga lain yang benar-benar membutuhkan justru terlewat.
“Kalau tidak ada validasi atau cross check dengan Pemkot, bisa jadi ada kesalahan data dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dari awal saya sudah sampaikan hal ini ke Mas Wali, tapi beliau juga bilang ini sepenuhnya domain pusat,” ucapnya. Daryono menegaskan bahwa data kemiskinan seharusnya bersifat dinamis, mengingat kondisi ekonomi warga dapat berubah dengan cepat.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mendorong adanya validasi periodik agar data penerima bantuan selalu diperbarui dan bantuan dapat dialihkan kepada warga yang lebih membutuhkan.
“Harusnya ada validasi periodik, karena kondisi warga bisa berubah. Yang dulu miskin bisa jadi sekarang sudah tidak. Pemerintah harus memastikan data diperbarui agar bantuan tepat sasaran,” jelasnya.
Lebih lanjut, Daryono menilai transparansi dan akurasi data penerima menjadi kunci keberhasilan program pemerintah pusat dalam menekan angka kemiskinan. Ia mendesak agar sistem pendataan dievaluasi secara menyeluruh dan pemerintah daerah diberi ruang untuk ikut melakukan validasi.
“Kita di daerah paling tahu kondisi warga. Kalau tidak dilibatkan, hasilnya sering meleset. Pemerintah pusat harus membuka ruang kerja sama supaya bantuan benar-benar tepat sasaran dan berdampak positif bagi masyarakat miskin di Solo,” tegasnya.
Daryono juga mengimbau para penerima BLT agar memanfaatkan bantuan tersebut secara bijak untuk kebutuhan pokok, bukan untuk hal-hal konsumtif. “Saya harap bantuan itu benar-benar digunakan untuk kebutuhan mendasar, bukan untuk hal-hal konsumtif. Tujuannya untuk meringankan beban warga, bukan sekadar habis tanpa arah,” pungkasnya.
Sumber: Kompas
ConversionConversion EmoticonEmoticon