Cabut Perda Lama, DPRD Solo Siapkan Materisasi Penerangan Jalan Umum

PJU : DPRD Siapkan Materisasi PJU

Solo - DPRD Kota Solo bakal mencabut peraturan daerah (perda) lama dan membuat perda baru terkait proyek meterisasi penerangan jalan umum (PJU) yang akan dilaksanakan tahun depan. Perda baru tersebut diharapkan rampung akhir 2025 ini.

Wakil Ketua DPRD Kota Solo Daryono menjelaskan, pihaknya tengah dalam persiapan untuk menyiapkan raperda (rancangan perda) tentang Pencabutan Perda 4/2020 tentang Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam Penyediaan Penerangan Jalan Umum di Kota Solo.

Saat ini pihaknya juga sudah membentuk pansus yang berkaitan dengan pencabutan perda itu serta untuk pembentukan perda baru tentang Penyediaan PJU di Kota Solo.

”Dulu kan ada perda tentang KPBU itu, idenya mengganti semua penerangan jalan lewat badan usaha. Setelah digali dalam-dalam, akhirnya perlu meterisasi penerangan jalan. Untuk melancarkan meterisasi ini, perda lama harus dicabut dulu karena perda ini tidak bisa dijalankan. Setelah itu baru buat perda baru agar meterisasi inu bisa berjalan,” papar dia usai Paripurna, Jumat (17/10/2025).

Pihaknya menegaskan pencabutan perda yang lama wajib dilakukan untuk kemudian dibentuk perda yang baru agar proyek meterisasi itu bisa dikerjakan. Pihaknya menargetkan pencabutan perda tentang KPBU dan pembentukan perda baru ini bisa selesai di Desember 2025.

Dengan demikian, tahapan perencanaan pelaksanaan proyek meterisasi PJU yang membutuhkan anggaran Rp 60 miliar itu bisa dilaksanakan di awal 2026.

”Manfaatnya kita bisa menghemat setara 41 persen dengan meterisasi PJU itu. Pinjaman Rp 60 miliar itu setelah dihitung juga mampu diselesaikan sebelum masa jabatan wali kota berakhir,” terang politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Sumber : Jawapos Radar Solo

Read More

DPRD Soroti Seleksi Eselon II, Waspadai Titipan Jual Beli Jabatan

 

Wakil Ketua DPRD Solo Daryono mengatakan Panitia Seleksi (Pansel) harus menjalankan tugas dengan baik agar seleksi yang dilaksanakan nantinya benar-benar berjalan sesuai alur dan menghasilkan pejabat terbaik. Pansel harus menolak segala bentuk intervensi termasuk titipan-titipan dari berbagai pihak.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengatakan, seleksi pejabat itu harus menyentuh sisi esensi, bukan hanya di permukaan saja. 

"Harapan kami seleksi ini menyentuh sisi esensi bukan hanya di permukaan saja. Kalau permukaan saja, sekarang terlalu banyak cara menjadikan orang baik. jadi pansel itu menilai pada sisi esensinya itu yang pertama," kata Daryono Selasa (14/10/2025).

Kemudian yang kedua, lanjut dia pejabat hasil seleksi nantinya orang-orang yang kompeten dan bisa melaksanakan tugas membantu menjalankan visi misi Wali Kota Wakil Walikota. Berikutnya seleksi pejabat ini tidak hanya melihat secara person ASN yang keren dalam konteks masa kini.

"Kemudian yang terakhir ini melahirkan orang terbaik, walaupun secara person gitu bukan orang yang terlihat keren dalam konteks sekarang. Karena harapan kami pengisian Eselon II ini orang-orang yang bisa bekerja dan menghasilkan kinerja yang baik di Solo kedepannya," ujar anggota Fraksi PKS DPRD Solo itu.

Disinggung potensi jual beli jabatan, pada seleksi pejabat eselon II ini, Daryono tak menampiknya. Pihaknya mengajak masyarakat dan inspektorat lebih intens dalam mengawasi proses ini. 

"Bukan membiarkan tanpa ada sebuah pengawasan. Sebagai masyarakat bisa melihat, yang dipilih ya harus yang punya kompetensi, kredibilitas, sehingga hasilnya terbaik," ucap dia menegaskan. 

Untuk diketahui, lelang jabatan Eselon II untuk tujuh jabatan kepala OPD Pemkot Solo. Pendaftaran lelang jabatan telah ditutup Selasa (14/10/2025) pukul 23.59 WIB. Lebih dari 30 ASN ambil bagian pada seleksi jabatan kali ini.

Adapun tujuh jabatan yang dilelang, meliputi Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar). 

Lantas Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfo SP), Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Kepala Dinas Sosial (Dinsos), Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (Disperum KPP). 

https://www.instagram.com/p/DP3U-ugE04w/

Read More

Dampak Haul Habib Ali di Solo Ternyata Begitu Besar untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat, Anggota Komisi III DPRD Solo Salim Mengapresiasi

 

Agenda Haul Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi di Masjid Riyadh, Kampung Gurawan, Pasar Kliwon, resmi rampung setelah digelar selama lima hari. Selain menjadi momen spiritual bagi ribuan jamaah yang datang dari berbagai daerah, kegiatan religius tahunan ini juga memberi dampak besar terhadap perekonomian Kota Solo. Anggota Komisi III DPRD Solo Salim mengapresiasi penyelenggaraan haul yang berlangsung tertib dan membawa manfaat luas. 

“Pertama-tama, kami menyampaikan terima kasih kepada Sohibul Haul Masjid Riyadh yang telah menyelenggarakan event religi tahunan ini," tutur Salim. 

Dia mengakui selain memberi siraman rohani bagi umat yang hadir, kegiatan ini juga memberikan efek ekonomi luar biasa bagi Kota Solo.

Selama lima hari, perputaran uang di kota ini dari diperkirakan juga kabarnya mencapai Rp 500 miliar. 

Pria yang juga menjabat sebagai Anggota Fraksi PKS DPRD Kota Solo ini juga menuturkan, seluruh sektor ekonomi lainnya ikut terdampak positif. Mulai dari perhotelan yang penuh, jasa transportasi, pedagang kaki lima, hingga pelaku UMKM kelas mikro, semuanya merasakan lonjakan pendapatan yang signifikan.

“Ini menunjukkan bahwa kegiatan keagamaan juga mampu menggerakkan ekonomi daerah secara masif,” tambahnya.

Salim juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Soli, khususnya wali kota, jajaran dinas terkait, satpol PP, DLH, serta aparat Kepolisian dan TNI, yang dinilainya telah bekerja keras menjaga keamanan dan ketertiban selama acara berlangsung.

“Kami berterima kasih kepada pemkot dan seluruh pihak yang terlibat dalam pengamanan serta pengelolaan kegiatan haul. Kolaborasi ini sangat penting demi kenyamanan jamaah dan kelancaran kegiatan,” ujarnya.

Walau begitu, Salim juga menilai masih ada beberapa hal yang perlu dievaluasi untuk penyelenggaraan tahun depan. Setelah haul usai, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terkait penanganan sampah, parkir, serta penataan stan pedagang yang dinilainya masih semrawut.

"Diharapkan pemkot dapat melakukan penataan ulang agar suasana lebih nyaman bagi ribuan tamu yang datang,” pungkasnya.

Dengan dampak ekonomi yang mencapai setengah triliun rupiah, Haul Habib Ali tidak hanya menjadi momentum spiritual, tetapi juga bukti bahwa kegiatan keagamaan mampu menjadi penggerak ekonomi lokal yang signifikan bagi Kota Solo.

Sumber : Jawapos Radarsolo

Read More

Rembug Kutha Sala: DPRD Dorong Kemandirian Fiskal Surakarta Pascapemotongan Dana Transfer Pusat

 

Solo — Pemerintah Kota Surakarta dihadapkan pada tantangan baru dalam pengelolaan keuangan daerah tahun 2026, menyusul adanya pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp217 miliar. Isu ini menjadi sorotan dalam acara Rembug Kutha Sala bertajuk “Pelayanan Publik Pemkot Surakarta 2026 Pascapemotongan Dana Transfer Daerah” yang disiarkan langsung di TATV, Senin (13/10) malam.

Anggota Komisi I DPRD Kota Surakarta dari Fraksi PKS, Muhamad Nafi’ Asrori, mengibaratkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) seperti pendapatan dan belanja rumah tangga. Menurutnya, pengelolaan APBD harus menyesuaikan kemampuan keuangan yang ada dengan mengutamakan kebutuhan pokok masyarakat.

“Kita mengedukasi masyarakat dengan bahasa yang sederhana. Kalau di APBD ada pajak, retribusi, dan transfer dari pemerintah pusat, di rumah tangga juga ada gaji ayah, gaji ibu, atau kiriman orang tua. Ketika ada pengurangan pendapatan, maka belanja juga harus disesuaikan,” ujar Nafi’.

Ia menambahkan, pemerintah kota perlu melakukan efisiensi pada program-program yang tidak berdampak langsung pada masyarakat.

“Kalau sebelumnya bisa piknik seminggu sekali, maka sekarang fokus dulu pada kebutuhan dasar seperti beras, susu, biaya sekolah anak, atau popok,” tambahnya.

Dorongan Kemandirian Fiskal Daerah

Menurut Nafi’, langkah efisiensi pemerintah pusat sebenarnya mendorong setiap daerah untuk memperkuat kemandirian fiskal, agar tidak terlalu bergantung pada dana transfer. Namun, ia juga mengingatkan pentingnya menjaga semangat otonomi daerah dan desentralisasi.

“Dana transfer daerah itu bagian dari semangat otonomi daerah. Jangan sampai semua ditarik ke pusat, karena itu justru bertentangan dengan semangat reformasi yang menuntut desentralisasi,” tegasnya.

Untuk memperkuat kemandirian keuangan daerah, Nafi’ menyarankan dua langkah strategis:

Peningkatan kinerja BUMD agar mampu memberikan dividen lebih besar kepada pemerintah daerah.

Optimalisasi pajak dan retribusi daerah, khususnya dari sektor pariwisata yang dinilai masih memiliki potensi besar.

“Kita tidak menaikkan PBB, tapi retribusi di sektor pariwisata bisa ditingkatkan secara proporsional. Indeks wisata Solo masih kalah dari Yogyakarta, ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama,” ungkapnya.Dampak Program Nasional terhadap Daerah

Menjawab pertanyaan tentang penyebab pemotongan dana transfer, Nafi’ menjelaskan bahwa kebijakan tersebut terkait dengan prioritas pembiayaan sejumlah program besar pemerintahan Presiden Prabowo–Gibran, terutama program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang membutuhkan alokasi anggaran sangat besar.

“Program MBG tahun 2025 saja sudah mencapai Rp71 triliun, dan tahun 2026 meningkat menjadi Rp335 triliun. Jadi memang ada penyesuaian dana transfer ke daerah,” jelasnya.

Meski begitu, Nafi’ berharap program tersebut tetap memberi efek positif bagi perekonomian daerah.

“Kita harapkan ada dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat di daerah. Misalnya MBG bisa menyerap tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi karena membutuhkan bahan pangan dari daerah,” pungkasnya.

Read More

PKS Solo Kukuhkan Kepengurusan Baru 2025–2030, Tegaskan Komitmen Sinergi dan Pelayanan untuk Kota Surakarta

 

Solo — DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Surakarta resmi melantik pengurus daerah dan cabang periode 2025–2030 dalam rangkaian Musyawarah Daerah (Musda) VI PKS Kota Surakarta, yang digelar dengan penuh semangat kebersamaan dan suasana khidmat di Hotel Sunan Solo, Ahad (12/10).

Acara dihadiri oleh Ketua Fraksi PKS DPR RI Dr. Abdul Kharis Al Masyhari,Ketua DPW PKS Jawa Tengah Hadi Santoso, Wali Kota Surakarta Respati Achmad Ardianto, Wakil Walikota Solo Astrid Handayani, serta jajaran tokoh masyarakat, pimpinan partai politik, dan seluruh kader PKS se-Kota Surakarta.

Dalam pidatonya, Ketua PKS Solo Abdul Kadir Audah menyampaikan rasa syukur atas perjalanan panjang PKS Solo yang telah menjadi bagian penting dalam pembangunan demokrasi dan pelayanan masyarakat sejak masa reformasi. 

“PKS hadir bukan hanya sebagai partai politik, tetapi sebagai gerakan khidmatul ummah — gerakan pelayanan umat yang membumi di tengah masyarakat,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPD juga memberikan penghargaan dan apresiasi kepada para pendahulu yang telah memimpin PKS Solo sejak awal berdirinya, mulai dari Muhammad Fajri, Muhammad Rodhi, (alm.) Quatly Alkatiri, Sugeng Riyanto, Abdul Ghofar Ismail hingga Daryono, Ketua periode sebelumnya. 

“Segala pengorbanan dan dedikasi para pendahulu menjadi energi bagi kami untuk melanjutkan cita-cita perjuangan partai,” ucapnya.Soroti Tantangan Ekonomi dan PAD Kota Surakarta

Dalam orasi politik pertamanya, Abdul Kadir selaku Ketua PKS Solo memberikan apresiasi atas berbagai capaian positif Pemerintah Kota Surakarta di bawah kepemimpinan Wali Kota Respati Achmad Ardianto dan Wakil Wali Kota Astrid Widayani, termasuk penghargaan nasional dalam ajang TOP BUMD Awards 2025.

Namun, Ketua DPD PKS menyoroti tiga pekerjaan rumah besar yang masih perlu menjadi perhatian pemerintah daerah, yaitu:

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi agar mencapai target RPJMD di atas 6%.

2. Percepatan penurunan angka kemiskinan yang masih di angka 8,31% pada 2024.

3. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang baru mencapai 88,72% dari target tahun 2024.

Ia menekankan perlunya inovasi kebijakan lintas sektor, pemberdayaan UMKM, dan kolaborasi antar-OPD untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah. 

“PAD yang kuat bukan hanya soal angka, tetapi tentang keadilan ekonomi bagi rakyat kecil. Kenaikan pajak harus memperhatikan kemampuan warga agar tidak menimbulkan beban sosial,” ujarnya.

PKS Solo menegaskan komitmennya untuk terus menjadi mitra kritis sekaligus mitra konstruktif pemerintah daerah. 

“Kritik yang tulus dan membangun adalah bentuk tertinggi cinta kepada negeri,” ujarnya.

Ia juga menginstruksikan seluruh anggota legislatif PKS agar membangun koalisi yang bermartabat, beretika, dan berorientasi pada kemaslahatan rakyat. Kepada pengurus baru, ia berpesan agar selalu dekat dengan masyarakat, mendengar aspirasi, dan bekerja dengan semangat pelayanan.

“Jabatan bukan kehormatan, tetapi amanah yang kelak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT,” tutupnya dengan nada tegas.

Acara ditutup dengan pembacaan pantun dan doa bersama sebagai simbol semangat ukhuwah dan tekad baru PKS Kota Surakarta untuk terus hadir sebagai pelayan rakyat dan pejuang keadilan sosial.

Read More

Serah Terima Amanat Kepemimpinan, Daryono Serahkan Keris Brojol Tangguh Tuban kepada Ketua DPD PKS Surakarta Periode 2025–2030

 Solo — Dalam rangkaian kegiatan Musyawarah Daerah (Musda) VI Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Surakarta yang digelar di Hotel Sunan Solo,Ahad (12/10), berlangsung momen khidmat penyerahan simbol kepemimpinan dari Ketua DPD PKS periode 2020–2025 Daryono kepada Ketua DPD PKS periode 2025–2030 Abdul Kadir Audah.

Penyerahan dilakukan dalam bentuk simbolis berupa Keris Brojol Tangguh Tuban dengan pamor Wengkon Isen dan Sandhangan Gayaman Surakarta. Keris tersebut menjadi lambang estafet amanat dan tanggung jawab dalam memimpin PKS Kota Surakarta menuju periode baru.

Daryono menjelaskan bahwa penyerahan keris bukan sekadar simbol, tetapi mengandung makna filosofis mendalam bagi kepemimpinan. Dhapur Brojol menggambarkan harapan agar pemimpin diberi kemudahan dalam ikhtiar kebaikan. Brojol juga bermakna kelahiran baru, layaknya bayi yang lahir tanpa membawa beban masa lalu.

Pamor Wengkon Isen melambangkan harapan agar pemimpin mampu mengayomi dan melindungi seluruh kader serta anggotanya. Tangguh Tuban mencerminkan karakter masyarakat pesisir yang ulet, lugas, dan apa adanya, sebagai cerminan keteguhan dalam bekerja.

Sandhangan Gayaman Surakarta menggambarkan fleksibilitas dan kesiapan berjuang di medan pengabdian, karena warangka jenis ini biasa digunakan oleh pasukan yang bersiap maju ke pertempuran. Deder Narada Kandha bermakna agar sang pemimpin memiliki sifat seperti Narada: bijaksana, tenang, jujur, dan cerdas dalam membela kebenaran tanpa pandang bulu.

Sebelum menyerahkan keris, Daryono juga menyampaikan laporan pertanggungjawaban masa kepemimpinannya selama periode 2020–2025. Ia menuturkan bahwa periode kepengurusan dimulai dengan tantangan besar, yakni pandemi Covid-19 yang membatasi ruang gerak kegiatan partai.

“Pandemi menjadi ujian berat bagi seluruh struktur, namun berkat semangat gotong royong dan kekompakan kader, kami tetap mampu menjalankan program kerja secara maksimal,” ujarnya.

Salah satu bentuk kontribusi nyata PKS Solo pada masa pandemi adalah dengan menurunkan Relawan Pemulasaran Jenazah Covid-19 untuk membantu RSUD dr. Moewardi, di saat banyak pihak masih enggan berinteraksi dengan pasien Covid.

Meski menghadapi keterbatasan, PKS Kota Surakarta berhasil mencatat sejumlah capaian penting. Di bawah kepemimpinan Daryono, PKS Solo berhasil meningkatkan perolehan suara hingga 37 persen dalam Pemilihan Umum Legislatif, sehingga menambah kursi menjadi tujuh di DPRD Kota Surakarta. Selain itu, PKS Solo juga menyumbang satu kursi di Dapil 7 DPRD Provinsi Jawa Tengah dan satu kursi di Dapil 5 DPR RI.

“Capaian ini adalah buah kerja keras seluruh kader, simpatisan, dan masyarakat yang menaruh kepercayaan kepada PKS. Semoga estafet kepemimpinan ini dapat terus membawa semangat pelayanan dan keadilan bagi warga Solo,” tutur Daryono menutup sambutannya.

Penyerahan keris disambut tepuk tangan para kader dan tamu undangan sebagai simbol awal babak baru perjalanan PKS Kota Surakarta dalam mewujudkan visi partai yang berkhidmat untuk rakyat dan berjuang demi kemajuan bangsa.

Read More

Tholhah Muhammad bin Muinudinillah Basri Bacakan Al-Qur’an Pembuka Musda PKS Kota Solo

Solo — Musyawarah Daerah (Musda) VI Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Surakarta yang digelar di Hotel Sunan, Surakarta, diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Qur’an oleh Tholhah Muhammad bin Muinudinillah Basri, putra dari almarhum Ustadz Muinudinillah Basri, ulama kenamaan Solo sekaligus mantan Anggota Majelis Syuro PKS.

Dalam suasana khidmat, Tholhah membacakan Surah Al-Isra ayat 78–84, yang mengandung pesan mendalam tentang keteguhan ibadah, keikhlasan dalam berdoa, dan makna perjuangan kebenaran.

Ayat-ayat tersebut berisi perintah melaksanakan salat lima waktu dan salat tahajud, ajakan untuk berdoa memohon kebaikan dan perlindungan, serta penegasan bahwa kebenaran pasti menang sementara kebatilan akan lenyap. Al-Qur’an dalam ayat ini juga ditegaskan sebagai penyembuh dan rahmat bagi orang beriman, namun bagi orang zalim justru menambah kerugian.

Selain itu, Surah Al-Isra ayat 78–84 juga mengingatkan manusia agar tetap istiqamah dalam setiap keadaan, baik saat lapang maupun sempit, karena setiap insan akan beramal sesuai dengan pembawaannya.

Kehadiran Tholhah Muhammad di acara Musda kali ini menghadirkan suasana haru dan penuh makna. Sosoknya menjadi pengingat akan warisan dakwah dan keteladanan almarhum Ustadz Muinudinillah Basri, yang semasa hidupnya dikenal luas sebagai ulama, pendidik, dan pejuang dakwah di Kota Surakarta.

Pembacaan Al-Qur’an oleh Tholhah menjadi pembuka yang penuh hikmah bagi rangkaian acara Musda VI dan Pelantikan Pengurus Daerah dan Cabang PKS Kota Surakarta Periode 2025–2030.

Read More

Caleg PKS untuk DPR RI (Pusat) dari Dapil V Jawa Tengah (Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Klaten dan Kabupaten Boyolali)

Yuk Mengenal dan Memilih Caleg PKS untuk DPR RI (Pusat) dari Dapil V Jawa Tengah (Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Klaten dan Kabupaten Boyolali):

1. Dr. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI, S.E., M.Si. (Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Ketua Komisi Kebijakan Strategis Majelis Pertimangan Pusat (MPP) PKS)

2. H. MOCH. SAMRODIN, S.E., M.M. (Ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Sukoharjo, Ustadz Motivator)

3. Hj. HARITSAH, S.I.P. (Aktivis Perempuan, Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah 2009-2014)

4. FAHMI 'AZMI, S.E. (Aktivis Muda Milenial, Founder Radenkarier)

5. ARJU RAHMANTO, S.Ag., M.Ag. (Pensiunan Kepala Sekolah SMA di Boyolali, Widyaiswara LPMP Jawa Tengah)

6. WURI HANDAYANI (Mantan Aktivis Buruh Surakarta, Kader Penyuluh Indonesia)

7. RETNO WULANSARI (Aktivis Perempuan, Wirausaha)

8. AGUS SUBAGIYO, S.H., M.H. (Lawyer di Lembaga Pengacara Jakarta)

#PKSPembelaRakyat

#CalegDPRRIProvinsiJateng

#AMINajadulu #CalegPemilu2024

Read More