Puluhan Pegiat Bank Sampah Sampaikan Aspirasi Saat Reses Dewan

PKS Kota Solo - Wakil Ketua Komisi III DPRD Solo, Sugeng Riyanto, mengundang komunitas bank sampah se-Solo dalam agenda reses di Gedung Lansia RW 020 Jebres pada Sabtu (26/11). Ia juga mengundang Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) dalam acara tersebut. Puluhan pegiat Bank Sampah nampak hadir dalam kegiatan serap aspirasi tersebut.

“Sudah ada 50-an bank sampah di Solo. Yang hadir dalam reses ada 30-an perwakilan. Mereka bisa menjadi bagian dari solusi persampahan kota jika Pemkot Solo bisa memberi dukungan nyata pada mereka,” terangnya kepada Espos, Senin.

Politikus PKS itu mengatakan, pemkot bisa melakukan edukasi secara massif ke masyarakat sehinga tiap RW minimal memiliki satu bank sampah. Para aktivis tersebut hendaknya ditingkatkan kemampuan mereka sehingga ada banyak produk yang dihasilkan.

Pemkot juga sebaiknya melakukan monitoring dan evaluasi. Setelah itu, pemkot dapat memberikan dukungan untuk penjualan produk bank sampah.

“Mereka sudah punya produk seperti pupuk cair organik, pupuk padat organik, berbagai kerajinan tangan dan beragam jenis sampah yang bisa didaur ulang,” terang dia. (AR-ed)

Sumber : Solopos

Read More

Komisi I Sorot Nihilnya Akses Difabel Gedung Serba Guna Sumber

PKS Kota Solo - Nihilnya akses bagi difabel pada Gedung Serba Guna Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, mendapat sorotan dari Komisi I DPRD Solo. Meski sudah diserahkan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Solo, para legislator berharap akses wajib itu bisa diusahakan pelaksana proyek.

Anggota Komisi I, Muhadi Syahroni, menanyakan akses bagi difabel kepada pelaksana proyek. Menurutnya, akses bagi difabel adalah wajib, terlebih itu adalah bangunan milik pemerintah.

“Rencananya mau dikomunikasikan agar bisa dibuatkan akses. Mungkin di perubahan anggaran berikutnya,” ujarnya saat berbincang dengan Espos di sela sidak, Rabu (14/12). (AR)

Sumber : Solopos

Read More

Rp 10,3 M Alokasi APBD Untuk Tirtonadi Dialihkan

PKS Kota Solo – Alokasi anggaran dana operasional Terminal Tirtonadi akan dialokasikan untuk hal lain. Pasalnya, dana operasional sudah terminal tipe A tersebut telah dialokasi oleh pemerintah pusat.

 “Nanti digunakan untuk hal lain, semisal pembangunan infrastruktur di Kota Solo,” terang Wakil Ketua Komisi III DPRD Solo, Sugeng Riyanto, Senin (19/12).

Sebelumnya, dewan telah mengalokasikan dana sebesar Rp 10,3 Miliar guna operasional Terminal Tirtonadi. Namun, pemerintah pusat yang awalnya tidak memberikan alokasi dana tiba-tiba menganggarkannya pada APBN 2017. Praktis, hal itu membuat alokasi dana yang bersumber dari APBD Kota Solo yang telah disediakan mubazir.

Rencananya, kata Sugeng, dana yang terlanjur dialokasikan akan digunakan untuk perbaikan jalan lingkungan yang rusak. Pasalnya, banyak diantara warga Solo yang mengeluh terkait rusaknya jalan lingkungan dikawasan mereka.

“Kemungkinan besar akan digunakan untuk perbaikan jalan lingkungan. Mengingat, banyak warga yang mengeluhkan rusaknya jalan dikawasan mereka,” jelas Sugeng. (AR)

Sumber : Timlo

Read More

Selain Bebas Asap, Raperda Kawasan Bebas Rokok Harus Atur Reklame

PKS Kota Solo – Rancangan peraturan daerah (Raperda) mengenai kawasan bebas rokok akan jadi prioritas dalam Program legislasi daerah (Prolegda) 2017. Selain kawasan yang harus bebas asap, kalangan dewan meminta pengawasan white area reklame rokok juga diperketat.

Sekretaris Komisi IV DPRD Surakarta Asih Sunjoto mengatakan,pemkot telah menyusun draft raperda kawasan bebas asap rokok. Pemkot juga telah menggelar focus group discussion (FGD). Sementara di DPRD pembahasan sudah masuk di Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP2D).

”Tahun depan raperda diajukan dalam prolegda. Raperda ini sudah masuk sebagai salah satu pembahasan utama BP2D. Artinya, kami dari DPRD mendukung adanya Perda Kawasan Bebas Rokok,” ucap Asih kepada wartawan kemarin (7/12).

Dalm draft ada tujuh kawasan bebas rokok yang diusulkan. Yakni, fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum.

Asih menekankan, seharusnya bukan hanya perilaku merokok yang dihindarkan dari tujuh kawasan itu. Namun, semua hal yang mengajak dan bahkan mendukung kegiatan merokok juga harus dihindarkan.

”Misalnya di kawasan tempat bermain dan tempat proses belajar mengajar juga tidak diperkenankan adanya reklame rokok. Sebab, reklame rokok juga merupakan salah satu upaya mengajak merokok,” beber Asih.

Meski diusulkan oleh Dinas Kesehatan Kota (DKK), Asih menegaskan, pengawasan terhadap pelaksanaan aturan perlu didukung lintas SKPD. Misalnya, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dispendikpora) yang membantu pengawasan di area pendidikan dan sejenisnya. Lalu, Dinas Tata Ruang Kota (DTRK) dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) untuk pengawasan reklame. (AR)

Sumber : Jawapos Radar Solo

Read More

Dewan Dukung Kawasan Publik Bebas Asap Rokok

PKS Kota Solo - Dorongan Pemerintah Kota (Pemkot) Solo terhadap kalangan legislatif guna menciptakan Peraturan Daerah (Perda) tentang kawasan publik bebas asap rokok mendapat tanggapan positif. Mereka mendukung upaya Pemkot dalam menciptakan kawasan publik yang bebas dari asap rokok.

 “Awalnya mungkin dimulai dari kantor pemerintahan terlebih dahulu sebagai contoh,” terang Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Solo, Asih Sunjoto Putro, Rabu (7/12).

Menurutnya, sudah waktunya Pemkot menciptakan sebuah kawasan yang lebih sehat dan bebas asap rokok. Jika penerapan tersebut berhasil dilakukan dikalangan pemerintahan, tidak menutup kemungkinan akan ‘menular’ ke fasilitas publik lainnya.

“Tentunya, harus ada peraturan yang bersifat mengikat untuk diterapkan aturan tersebut. kalau di Jakarta sudah diterapkan dengan Perda. Kenapa Solo tidak?,” terangnya.

Tak hanya itu, lanjut Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut, aspek lain yang perlu mendapat perhatian adalah keberadaan reklame atau iklan rokok di titik tertentu. Asih mengatakan, masih ada reklame dimaksud yang terpampang di dekat sarana pendidikan.

“Harusnya jangan dikasih iklan rokok. Percuma kan kalau seperti itu,” katanya.

Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Kota (DKK) Kota Solo, Siti Wahyuningsih mengatakan, penyusunan perda tersebut ditujukan untuk memberi perlindungan bagi masyarakat terutama bukan perokok.

“Yang pasif harus mendapat perlindungan, sementara yang merokok harus mendapat pemahaman,” jelasnya.

Seperti diketahui, sejumlah tempat yang hendak disasar sebagai kawasan bebas rokok meliputi tempat belajar mengajar, ruang bermain anak, tempat pelayanan kesehatan, tempat ibadah, angkutan umum, tempat bekerja serta tempat umum. (AR)

Sumber : Timlo

Read More

Dinasnya Beda Kok Program Pelatihan Ketrampilannya Sama?

PKS Kota Solo - Legislator di DPRD Kota Solo menjumpai beberapa program pelatihan kepada masyarakat yang sama pada dinas yang berbeda dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017. Para wakil rakyat berharap pelatihan itu tepat guna dan tepat sasaran.

Sekretaris Komisi IV DPRD Solo, Asih Sunjoto Putro, mengatakan masih menjumpai program yang sama di beberapa dinas saat pembahasan rencana kerja anggaran (RKA) beberapa bulan lalu. Misalnya, program menjahit. Program tersebut ada di Dinas Sosial (Dinsos) sekaligus di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian.

“Ada lagi pelatihan desain animasi dan pelatihan komputer. Di Dinas Kepemudaan dan Olah Raga ada, di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian juga ada. Pelatihan bengkel juga dobel,” ujarnya Rabu (7/12).

Asih menurutkan, kalau pelatihan yang dilakukan sama, segmentasi peserta pelatihan harus dipastikan berbeda. Misalnya, untuk kegiatan menjahit, segmentasi yang seharusnya disasar Dinas Sosial misalnya adalah korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) karena harus berpisah dan mandiri.

Komisi IV sudah mengklarifikasi segmentasi untuk masing-masing dinas yang menjadi counter part mereka. Dinas-dinas memastikan pelatihan itu untuk segmen yang berbeda.

“Sama teman-teman Komisi IV, pada 2017 dinas-dinas masih beri kesempatan. Ke depan kami akan menginventarisasi pelatihan yang ada. Kalau perlu, kami akan melakukan sidak. Seandainya kami menemukan pelatihan dua atau lebih dinas dengan segmen yang sama, kami pastikan pelatihan itu akan jadi yang terakhir. Ke depan tak boleh lagi ada pelatihan dengan segmen yang sama,” papar politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.

Selain itu, ia menekankan agar sasaran pelatihan dari tahun ke tahun tidak sama. Jangan sampai, masyarakat yang mengikuti pelatihan pada 2016, kembali ikut pelatihan pada 2017.

“Dalam fungsi pengawasan, kami memang belum lihat riil di lapangan. Baru sebatas program ini seperti apa? segmentasinya seperti apa?,” katanya.

Lebih lanjut, ia mengatakan masyarakat bisa mengakses pelatihan-pelatihan tersebut. Namun, mereka harus aktif mencari informasi agar dapat mendapatkan akses tersebut. (AR)

Sumber : Solopos

Read More

Pelatihan Ketrampilan Membuat Orang Miskin Bisa Berdaya

PKS Kota Solo – Program pelatihan ketrampilan masyarakat yang diselenggerakan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta mendapat tanggapan positif oleh kalangan legislator. Hal tersebut dinilai dapat memberdayakan masyarakat untuk mengasah ketrampilan dan kreatifitas daripada hanya diberikan santunan saja.

Wakil Ketua DPRD Solo, Abdul Ghofar Ismail, mengatakan sebagian warga mengharapkan model penanggulanan kemiskinan tak melulu berupa pemberian santunan-santunan. Masyarakat membutuhkan pemberdayaan agar mereka mampu hidup secara mandiri.

“Dalam reses, ada warga yang minta pekerjaan. Mereka berharap tak hanya mendapat KIP, KIS atau santunan lain. Mereka membutuhkan modal, pelatihan dan lainnya. Harapannya ada program ke pemberdayaan yang tidak hanya memelihara orang miskin. Tapi membuat orang miskin bisa berdaya,” terangnya.

Sementara itu, pada tahun 2017 mendatang,  Pemkot Solo merencanakan akan mengadakan beberapa program pelatihan ketrampilan masyarakat. Diantaranya Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian mengadakan Pelatihan kewirausahaan, Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja, Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi, Pembinaan kemampuan teknologi industri dan perluasan penerapan standar produk industri manufaktur .

Dinas Kepemudaan dan Olah Raga mengadakan Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda. Sedangakn Dinas Pemberdayaan Perempuan membuat Program pengembagan lembaga ekonomi pedesaan dan Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan masyarakat  (editor : AR)

Sumber : Solopos

Read More

SALURAN LIMBAH, Warga Tagih Pengembalian Kondisi Jalan

PKS Kota Solo - Pemasangan pipa saluran limbah cair yang dikerjakan Satker Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Jawa Tengah sebagai tangan panjang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Kota Solo mendapatkan banyak keluhan dari masyarakat. Meski penggalian saluran sudah dilakukan lebih dari tiga bulan, bekas galian belum juga dikembalikan seperti sedia kala.

Wakil Ketua DPRD Solo, Abdul Ghofar Ismail kemudian berinisiatif mengadakan dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah, khususnya Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dan Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) Solo bersama warga di Kelurahan Karangasem, Laweyan pada Jumat (25/11). Perwakilan satker yang datang berusaha menjelaskan proyek yang sedang digarap pihak ketiga, PT. Rosalisca Semarang.

“Mereka mengatakan proyek itu adalah proyek multiyears yang akan berlangsung hingga Mei 2017. Katanya, ada sambungan pipa sepanjang 100 km di Kota Solo,” ujar Ghofar, Rabu (30/11).

Seharusnya, sesuai standart operational procedure (SOP), jalan yang dikeruk akan dikembalikan seperti sedia kala. Satker mengatakan ada tim sapu bersih dari pelaksana proyek untuk menangani masalah yang mungkin dihadapi warga selama 24 jam sehari.

“Kesepakatannya, Satker Jateng akan mengadakan rapat dengan pelaksana proyek untuk menampung keluhan-keluhan warga,” kata dia.

Warga menyatakan, mestinya pelaksana merampungkan pekerjaan di satu kelurahan, kemudian baru memulai di kelurahan lain. Faktanya, ada beberapa lokasi di Karangasem yang belum dikerjakan padahal bagian sebelahnya sudah dikerjakan.

“Kebetulan, dalam reses yang saya lakukan di Jajar, keluhan semacam itu juga muncul dari warga. Keberadaan galian-galian yang belum dikembalikan seperti sedia kala itu dirasa mengganggu. Mestinya maksimal dua bulan setelah digali, bekasnya sudah diuruk. Jadi yang digali pada Agustus seharusnya sekarang sudah ditutup,” papar politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu. (AR)

Sumber : Solopos

Read More

ABORSI DI HOTEL, DPRD Minta Ada Pengawasan Ketat

PKS Kota Solo - Kasus pembuangan bayi sudah tak terhitung jari. Namun ada yang lebih membuat ngeri. Aborsi. Kasus ini jarang terendus media maupun terungkap aparat. Layaknya sindikat, mereka menutup diri rapat-rapat. Bahkan, hotel pun sering menjadi tempat untuk melakukan praktek aborsi.  Bukan tanpa alasan pelaku aborsi memilih hotel untuk melakukan praktik terlarang. Sebab kawasan hotel jarang terpantau petugas

Sekretaris Komisi IV DPRD Surakarta Asih Sunjoto Putro menekankan, meskipun pengawasan di hotel cukup sulit, bukan berarti tidak bisa dilakukan. Harus ada kerja sama dengan pihak yang berwenang menangani dan mengantisipasi kondisi tersebut.

”Khususnya pihak hotel, jika ada yang mencurigakan, harus segera  melapor ke kepolisian. Namun antisipasi yang paling baik adalah pendidikan moral di keluarga sejak dini,” ujar Politisi PKS tersebut.

Dokter Sri Sulistyowati, Sp. OG (K) menerangkan, aborsi hanya boleh dilakukan oleh tim medis yang diketahui Komite Medik dan dilakukan di rumah sakit (RS) yang memiliki fasilitas memadai.

Ditemui di ruang Obsetri dan Ginekologi RSUD Dr. Moewardi, dokter yang akrab disapa Sulis ini menegaskan, aborsi yang dilakukan diluar RS tanpa diketahui komite dan tim medis dipastikan ilegal. "Tidak boleh sembarangan," katanya.

Syaratnya lainnya, aborsi harus didahului oleh kajian-kajian menyeluruh serta persetujuan dari berbagai pihak seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 75 dan Pasal 76.

Pada pasal 75 dikatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi dengan pengecualian berdasarkan indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan. Baik yang  mengancam nyawa ibu atau janin  yang menderita penyakit genetik berat atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut saat hidup di luar kandungan. 

"Yang pasti aborsi harus melihat efek kedaruratannya bukan karena azas suka dan tidak suka," tegas dia. (AR)

Sumber : Jawapos Radar Solo

Read More

Tantangan Hegemoni Global, Remaja Harus Melek Politik

PKS Kota Solo – Remaja terutama remaja muslim harus lebih dari sekedar melek terhadap politik. Ruang lingkup politik jangan hanya dibatasi dengan legislatif dan eksekutif, tapi harus lebih besar lagi. Seolah olah politik hanya berkaitan dengan partai, korupsi, demonstrasi, kebijakan pemerintah yang keliru. Sehingga remaja menjadi acuh dan menolak jika berbicara masalah politik.

“Kita ambil contoh Bashaer Othman. Walikota di Tepi Barat Palestina yang memimpin saat usia 16 tahun. Sejak awal ia telah membawa misi perdamaian, tidak hanya dengan melakukan demonstasi yang seringkali dianggap negatif tapi juga melibatkan diri pada kegiatan yang lebih konstruktif seperti forum-forum pendidikan dan kebudayaan.,” ujar Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari saat mengadakan sosialisasi empat pilar dihadapan para pegiat pendidikan karakter remaja, LPR [Lembaga Peduli Remaja] Kriya Mandiri, di Hotel Grand Sae Solo ,Senin (5/12).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu menambahkan, remaja juga harus bisa melihat tantangan hegemoni global yang semakin berat terutama hegemoni komunis dan kapitalis. Kekuatan dan pengaruh komunis dan kapitalis itu sangat rawan terhadap nilai-nilai Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika yang sudah kita paham bersama.

“Ini adalah cara pandang politik yang lebih luas. Melihat sejarah, komunis lah yang dulu membantai para ulama. Ini sangat buruk bagi NKRI. Sekarang, bagi kita yang concern terhadap pendidikan karakter pemuda hal ini perlu diwaspadai dan diantisipasi karena remaja seringnya sok-sok an, ingin nyleneh, padahal tidak mengetahui bahayanya,” katanya.

Dengan meleknya para remaja terhadap politik yang lebih luas, lanjut Kharis, diharapkan para remaja tidak lagi apatis terhadap perpolitikan. Setidaknya, mereka sebagai remaja sudah memiliki kepedulian dan kemauan untuk mencari landasan terhadap sikap dan perbuatannya.

“Remaja itu agen perubahan. Jadi jangan hanya pokoke melu atau lebih parahnya penting duit e,” pungkasnya. (AR)

Read More

Revitalisasi Pasar Legi, Perhatikan Aspirasi Pedagang

PKS Kota Solo - Kalangan legislator di DPRD Kota Solo meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Solo memfasilitasi aspirasi para pedagang Pasar Legi sebelum proses revitalisasi pasar tersebut dilakukan. Para wakil rakyat menilai revitalisasi harus memberi implikasi (dampak) positif bagi pedagang.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Solo, Sugeng Riyanto, mengatakan wacana revitalisasi Pasar Legi yang dilontarkan Wali Kota Solo, F.X. Hadi Rudyatmo, menjadi sesuatu yang menjadi perhatian karena melibatkan banyak pedagang. Selain itu, keberadaan Pasar Legi juga berkorelasi dengan kepentingan ekonomi banyak pihak.

“Sudah ada komunikasi antara Dinas Pengelolaan Pasar (DPP) dengan pedagang Pasar Legi. Para pedagang mungkin punya aspirasi sehingga di kemudian hari tidak menimbulkan masalah,” ujarnya kepada Espos, Senin (5/12).

Tindak lanjut revitalisasi sangat bergantung pada hasil komunikasi tersebut. Namun, pada prinsipnya pembangunan pasar tradisional memang telah menjadi komitmen pemkot, bahkan sejak era Joko Widodo (Jokowi) menjabat wali kota.

“Kami mendukung langkah pemkot agar pedagang makin nyaman dan lebih tertata. Tapi karena yang paling terdampak revitalisasi adalah pedagang, maki kami harap pemkot mengakomodasi kepentingan perdagangan. Masalah estetika bangunan, manajemen dan sebagainya itu mengikuti saja,” terang politikus PKS itu. (AR)

Sumber : Solopos

Read More

Pos Wanita Keadilan PKS Pasar Kliwon Gelar Pasar Murah Dan Pengobatan Gratis

PKS Kota Solo - Pos Wanita Keadilan (PWK) Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kecamatan Pasar Kliwon menggelar kegiatan pasar murah dan pengobatan gratis. Kegiatan bertema Berkhidmat untuk Rakyat tersebut bertujuan untuk mendekatkan PKS dengan masyarakat.

Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) DPC PKS Pasar Kliwon, Titik Ambarwati, menjelaskan kegiatan tersebut adalah bagian dari program pelayanan dan upaya yang rutin digelar DPC PKS Pasar Kliwon bersama Pos Wanita Keadilan (PWK) untuk mendekatkan PKS ke masyarakat.

"Harapannya ini bisa dilakukan secara bergilir di seluruh kelurahan kecamatan Pasar Kliwon. Barang yang dijual adalah sayur mayur, sembako, dan pakaian pantas pakai. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan pengobatan gratis buat masyarakat," terangnya di Aula Gedung Posyandu Kecamatan Semanggi, Solo, Minggu (27/11).

Ketua DPC PKS Pasar Kliwon, Susmono, dalam sambutannya mengatakan bahwa kegiatan ini adalah bagian dari Khidmat PKS untuk masyarakat. Beliau meminta dukungan masyarakat untuk bisa mensukseskan program-program PKS agar terus bisa melayani dan berkhidmat untuk rakyat.

Kegiatan ini mendapat respon yang positif dari masyarakat, terlihat dari tingginya animo dan antusiasme warga yang ikut meramaikan kegiatan pasar murah. Sementara itu, kegiatan pengobatan gratis didominasi oleh ibu-ibu dan lansia.

Kegiatan juga dimeriahkan dengan launching kegiatan kampung sayur dengan ditandai penyerahan secara simbolis bibit sayur dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surakarta Fraksi PKS Quatly Abdulkadir Alkatiri kepada ketua bidang kewanitaan DPC PKS Pasar Kliwon Titik Ambarwati. (Hum)

Read More

KONFLIK ROHINGNYA, Pemerintah Indonesia Harus Tegur Myanmar

Jakarta, PKS Kota Solo – Komisi I DPR RI mendesak Pemerintah Indonesia untuk menegur Pemerintah Myanmar dan mendorong negara-negara ASEAN untuk mengakhiri konflik Muslim Rohingya yang tak kunjung usai.

Hal itu ditegaskan Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari yang menyayangkan tindakan aparat Myanmar karena telah melakukan penggusuran dan pembakaran perkampungan Muslim terhadap etnis Rohingya di utara Rakhine.

Abdul Kharis menegaskan, tindakan tersebut telah melanggar hak asasi manusia (HAM).

“Saya mendorong Menteri Luar Negeri dan Presiden untuk melakukan diplomasi dan mengambil langkah-langkah tertentu untuk memperingatkan Pemerintah Myanmar serta menggalang negara-negara ASEAN untuk berperan aktif dalam mengakhiri konflik terhadap Muslim Rohingya,” ujar Abdul Kharis di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (23/11).

Menurut Abdul Kharis, Pemerintah Indonesia harus cepat merespon konflik tersebut. Sebab, selain sebagai negara yang bermayoritas muslim, Indonesia merupakan negara yang berperan serta dalam melaksanakan ketertiban dunia dan perdamaian seperti yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945.

“Komisi I DPR RI memutuskan dalam waktu dekat akan mengundang Kemenlu dan mendorong Indonesia dapat terus berperan untuk menyelesaikan konflik kemanusiaan yang berkepanjangan,” papar Legislator PKS dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah V ini.

Diketahui, sebelumnya pada tahun 2015, kasus pelanggaran HAM terhadap etnis Rohingya ini pernah terjadi sehingga menyebabkan lebih dari 25.000 para pengungsi tersebut berduyun-duyun datang ke Aceh dan sekitarnya.

Saat itu, Pemerintah Indonesia, melalui inisiatif Wakil Presiden Jusuf Kalla sudah menampung pengungsi Rohingya di Aceh.

Sumber : Fraksi PKS DPR RI

Read More

Mepet Tempat Duduk Beton, Ayunan Taman Cerdas Semanggi Diminta Diubah

PKS Kota Solo - Komisi I DPRD Solo melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke proyek pembangunan Kantor Kelurahan di Mangkubumen dan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Rabu (16/11). Selain itu Komisi I juga meninjau pengerjaan proyek Taman Cerdas Semanggi, Pasar Kliwon dan pembangunan Kantor Kecamatan Jebres.

Anggota Komisi I DPRD Solo, Muhadi Syahroni mengatakan proyek fisik pengerjaan proyek relatif lancar. Menurutnya, pembangunan tahap I Kantor Kecamatan Jebres sudah selesai. Kemudian proyek pembangunan Kantor Kelurahan Sumber mencapai 90 persen.

"Di Kelurahan Sumber tinggal pasang lantai," ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) seperti dilansir Solopos.

Sedangkan pengerjaan proyek Taman Semanggi juga lancar. Namun Komisi I meminta kontraktor meminta mengubah empat ayunan untuk anak yang dinilai terlalu berhimpitan dengan tempat duduk yang terbuat dari beton.

"Saat dipaksakan kaki orang bisa menabrak tempat duduk. Tadi Kontraktor siap mengubah," kata dia.

Selain itu, Komisi I DPRD Solo juga mendapati buruknya kualitas kayu yang digunakan pada proyek pengerjaan Kantor Kelurahan Mangkubumen. Namun, mereka tidak bisa mengklarifikasi karena kontraktor tidak ada di lokasi. (AR)

Read More

[OPINI] BAMBU, SUNGAI DAN KOTA SOLO

Pada Bulan Oktober yang lalu di area Benteng Vastenburg, masyarakat Solo dan sekitarnya bisa menyaksikan aneka rupa kreatifitas berbahan baku bambu.  Even sebulan penuh ini bertajuk Bamboo Bienalle 2016, yang diselenggarakan dua tahun sekali dan merupakansatu-satunya even di dunia dengan melibatkan ahli bambu, arsitek, komposer, musisi, perajin dan penggiat bambu dari dalam dan luar negeri.  Ada niatan yang luhur dari penggagas even ini yakni untuk mengangkat kembali pamor bambu sebagai material masa depan yang sangat potensial dan mampu meningkatkan ekonomi masyarakat dengan menggali potensi, merangsang dan mengumpulkan ide-ide kreatif dari para penggiat bambu kepada masyarakat luas.

Pada bulan lalu juga, beberapa kabupaten kota mengadakan kegiatan bertajuk Sekolah Sungai. Kegiatan ini sebenarnya dimaksudkan sebagai program belajar mengenai seluk beluk sungai dengan segala aspeknya yang berbasis komunitas untuk para pegiat sungai, siswa sekolah, pemerintah daerah, dan masyarakat yang membutuhkan. Kegiatan ini awal mulanya terinspirasi dari komunitas Sungai Code dan Sungai Boyong di Jogjakarta yang melahirkan konsep sekolah sungai. Mereka mencoba membangun ideologi keberpihakan kepada sungai dengan segala potensinya dengan mengajak serta masyarakat seluas-luasnya.  Sayangnya, di Solo kegiatannya baru sebatas mobilisasi sebagian PNS oleh pemerintah kota untuk terjun ke sungai dan membersihkan sampahnya, belum menjadikannya sebagai programyang terkonsep matang dan terencana sebagaimana idealnya.Lihat saja bagaimana kondisi sungai-sungai di Solo pada umumnya. Sampah banyak mengotori, limbah banyak mencemari, pendangkalan, abrasi, dan salah dalam pemanfaatan daerah aliran sungai. Hal ini telah menjadi bukti sahih hilangnya ideology keberpihakan terhadap sungai dari Pemerintah Kota Solo.

Melalui tulisan ini saya ingin mengajak kepada Pemerintah Kota Solo pada khususnya, maupun pemerintah daerah lainnya untuk mendekatkan dua isu diatas menjadi satu bagian yang padu. Bambu dan sungai. Dalam konteks akar budaya dan kondisi alam utamanya di Pulau Jawa, rasanya bambu dan sungai merupakan dua sejoli yang harmonis.Dimana ada sungai, disitu pasti tumbuh bambu.Keduanya telah beriringan dalam kurun waktu yang teramat lama, memberikan banyak sekali kemanfaatan untuk kehidupan manusia.

Keindahan harmoni alam berupa eratnya hubungan sungai dan bambu dengan segala dampak positifnya, kini seakan telah sirna.Tergusurkerasnyaindustri, tamaknyaekonomi, abainyapemerintah dan penguasa,  serta cueknya masyarakat.  Agar kerusakan ini tidak semakin parah, dan agar kita tidak mewariskan kerusakan lingkungan kepada anak cucu kita, sekaranglah saatnya untuk pemerintah kota hadir melakukan intervensi mendalam dengan memimpin kampanye dan gerakan dalam rangka menyandingkan kembali harmoni sungai dan bambu, serta mengisi sebanyak mungkin area daerah aliran sungai, dengan menanami pohon bambu.  Kita akan mendapatkan banyak sekali manfaat dari gerakan ini, gerakan yang menghidupkan budaya bambu.

Pertama, pohon bambu memiliki akar yang menguatkan tanah yang dipijaknya.Pohon bambu memiliki akar tunjang dan akar serabut yang menutupi tanah dan terikat kuat pada tanah, sehingga dengan kemampuan ini bisa meminimalisir terjadinya erosi di pinggiran sungai.  Makin banyak pohon bamboo ditanam di sepanjang aliran sungai, akan makin kuat posisi tanah disekitarnya, dan menahannya dari longsor akibat derasnya arus air terutama saat banjir.

Kedua, bambu adalah pohon serumpun, dimana dia tidak hidup menyendiri, tetapi dia hidup dalam ikatan rumpun yang saling menguatkan.  Meskipun kita hanya menanam satu bibit bambu, dia akan tumbuh berkembang menjadi rumpun yang hidup berkesinambungan.  Saat batang yang tua ditebang untuk diambil manfaat ekonomisnya, dia sudah meninggalkan banyak benih muda yang siap tumbuh.Pohon yang tua memayungi yang muda, dan pohon yang muda mengelilingi dan melindungi yang tua, begitu seterusnya menjadi sebuah siklus.

Ketiga, pohon bambu merupakan penyimpan air yang sangat baik.Tanaman bambu memilikiakar rimpang yang sangat kuat. Struktur akar ini menjadikannya dapat mengikat tanah dan air dengan sangat efektif. Jika pohon pada umumnya hanya mampu menyerap air hujan 35 – 45 persen, pohon bambu mampu menyerap air hujan hingga 90 persen.Sebagaiparameter sederhana, dimana ada hutan bambu, dibawahnya selalu tersimpan air yang bersih.

Keempat, pohon bambu penghasil oksigen (O2) dan penyerap karbondioksida (CO2).  Satu pohon bambu besar mampu menghasilkan 1,2 kilogram oksigen perhari. Sementara, kebutuhan manusia akan oksigen rata-rata 0,5 kilogram perhari.  Jadi satu pohon bambu mampu menyuplaikebutuhan oksigen dua orang perhari. Disamping itu, yang lebih hebat lagi adalah kemampuannya menyerap CO2 adalah 12 ton perhektar pertahun. Artinya, satu hektar tanaman bambu, mampu menyerap 12 ton CO2 dalam setahun. Dalam konteks Solo sebagai kota dengan padatnya kendaraan bermotor, yakni 2,5 juta kendaraan yang berlalu-lalang setiap harinya, secara langsung berkontribusi meningkatkan konsentrasi gas polutan dalam udara.  Dibutuhkan sistem yang ramah lingkungan untuk menanggulangi problem ini.Memperbanyak penanaman pohon trembesi di hutan-hutan kota, dan memperbanyak penanaman pohon bambu di daerah aliran sungai adalah salah satu solusi terbaik.

Kelima, pohon bambu memiliki nilai ekonomis yang potensial untuk terus dikembangkan di masa mendatang. Semangat yang dimunculkan dalam kegiatan Bamboo Bienalle paling tidak menunjukkan hal itu. Terlampau banyak peran bambu yang bisa mengisi sendi-sendi kehidupan manusia.Terlampau sayang jika bambu disingkirkan peran-peran pentingnya dalam membersamai manusia.

Sangat bagus rasanya jika pemerintah Kota Solo juga pada saat yang sama melakukan konservasi terhadap bambu.  Banyaknya titik-titik area pinggiran sungai yang masih memungkinkan dipakai, ditanami bambu yang berbeda-beda di tiap titiknya. Misalnya, di sekitar sungai taman Sekartaji Jebres, khusus untuk bamboo kuning. Di Gulon khusus untuk bambu apus. Di Semanggi khusus bambu wulung. Daerah Kampung Sewu untuk bambu seruling. Sungai Sangkrah khusus bambu petung, dan seterusnya.  Dengan cara ini, akan makin besar peluang Solo yang meski sempit secara wilayah, tapi bisa merebut icon kota seribu bambu.

Wacana yang sempat mengemuka beberapa waktu terakhir, untuk menjadikan Solo sebagai Slow City, nampaknya semakin relevan dengan keberadaan hutan bambu di daerah-daerah aliran sungai, serta akrabnya kembali masyarakat Solo dengan sungai dan bambu.Mengandalkan kekuatan beton dan tanggul tinggi untuk menanggulangi banjir semestinya tidak menjadi satu-satunya solusi.  Saat alam murka karena ulah tangan manusia yang merusaknya, kuatnya beton dan tingginya tanggul tidak ada artinya sama sekali. Semua bias dikalahkan oleh kekuatan alam. Tetapi membangun kembali hubungan harmonis manusia dengan alamnya (living in harmorny) ,inilah solusi paling mendasar untuk menjadikan alam bersahabat dengan manusia. Membangun ideologi keberpihakan terhadap sungai memiliki implikasi positif yang akan semakin membawa masyarakat Solo menemukan kesejatiannya sebagai manusia.

Rasanya kita semua boleh memimpikan, memiliki Solo yang sungainya bersih dari sampah, rimbun dengan rumpun hutan bambu disekitarnya, bebas dari limbah,dan ikan bisa hidup dengan layak didalamnya.Akankah mimpi ini terwujud? Wallahu a’lam.

Opini ini ditulis oleh  Sugeng Riyanto, S.S (Wakil Ketua Komisi III,Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kota Surakarta, Member Greenpeace Indonesia) dan dimuat di harian Joglosemar Rabu, 9 November 2016

Read More

Sstt...Unggah Capture Konten Hate Speech Bakal Kena Delik Hukum

PKS Kota Solo - Hati-hati bagi Anda yang suka membagikan konten bernada bullying (penindasan) menggunakan media internet, khususnya media sosial. Meski Anda bukan pembuat konten tersebut, Anda bisa dijerat dengan pasal tentang cyberbullying (penindasan melalui internet).

Hal itu disampaikan Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Al Masyhari, dalam sosialisasi UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) di Restoran Boga-Bogi I, Solo, Senin (14/11). Namun, hate speech (ungkapan kebencian) atau semacam itu yang tersebar melalui grupmessenger seperti grup Whatsapp (WA) tak bisa digunakan sebagai dasar delik aduan. Pengadu baru bisa menjadikannya delik aduan jika konten itu disebarluaskan melalui media sosial seperti Facebook.

Ia menjelaskan, seandainya dalam sebuah grup WA terdapat konten bernada bullying pada salah satu tokoh. Kemudian ada satu anggota grup yang tidak sepakat dengan konten itu. Ia lalu meng-capture konten tersebut kemudian mengunggahnya ke FB dengan memberi penjelasan bahwa ada salah satu anggota di grup WA-nya yang menyebarkan konten itu. Kharis mengatakan, pengunggah itulah yang akan terkena pasal dalam UU ITE, bukan orang yang menyebarkan dalam grup WA.

“Konten di grup WA tak bisa diadukan. Kecuali ada yang meng-capture lalu upload ke media sosial. Maka orang yang mengunggah itulah yang justru jadi tersangka. Grup dianggap sepakat semua. Kalau tak setuju, tinggal left grup,” terangnya kepada wartawan.

Ia mengatakan DPR RI telah menyetujui revisi Undang-undang (UU) No. 11/2008 Tentang ITE dalam Sidang Paripurna yang digelar Kamis (27/10). Bagian paling krusial dalam revisi itu adalah pembahasan mengenai cyberbullying (penindasan melalui internet) dan hak untuk dilupakan atau the right to be forgotten.

 “UU ITE tidak bermaksud memasung kebebasan. Tapi kebebasan yang dimiliki jangan sampai digunakan menghina orang atau melanggar privasi orang,” ujar politikus PKS itu.

Ia berharap tak akan ada lagi penindasan secara massal oleh netizen kepada seseorang yang diduga melakukan kesalahan atau diisukan melakukan sesuatu yang tidak pas. UU tersebut efektif satu bulan setelah disepakati dalam sidang paripurna.

Sedangkan the right to be forgotten adalah hak agar konten negatif pada diri seseorang dihapus oleh penyelenggara sistem elektronik jika tuduhan yang ditujukan tidak terbukti secara hukum. Penghapusan itu juga melalui penetapan oleh pengadilan.

“Misalnya seseorang diberitakan korupsi tapi dalam pengadilan tak terbukti. Dengan UU ITE, yang merasa dirugikan bisa meminta penetapan pada pengadilan agar berita atau informasi yang ada di internet tentang kasus terkait dihapus. Provider harus menghapusnya,” terang anggota DPR asal Solo itu.

Selain itu, ada perubahan delik hukum dari delik umum ke delik aduan. Ada pula revisi hukuman maksimal bagi terpidana dari awalnya enam tahun menjadi empat tahun.

“Dendanya juga turun dari Rp1 miliar menjadi Rp750 juta,” kata dia.

Saat ditanya tentang oknum yang menyebarkan penindasan atau bullying menggunakan internet, Kharis mengatakan sebenarnya pengungkapan identitas pelaku sangat mudah dilakukan. Namun ia mengaku tak tahu mengapa kasus semacam itu jarang tertangani sampai tuntas. (AR)

Sumber : Solopos

Read More

BOM SAMARINDA, DPR Tambah Anggaran untuk BIN

PKS Kota Solo - Anggaran untuk Badan Intelijen Negara (BIN) ditingkatkan menjadi Rp5 triliun lebih pada 2017. Persetujuan DPR RI tersebut berkaitan dengan modernisasi alat-alat yang dimiliki BIN.

Peralatan yang dimiliki BIN dinilai ketinggalan zaman. Padahal, perkembangan teknologi informasi dan intelijen berkembang sangat pesat.

Hal itu diungkapkan Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari, di sela acara sosialisasi konten revisi Undang-undang (UU) No.11/2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) di Restoran Boga-Bogi I, Solo, Senin (14/11) siang. Ia mengatakan BIN harus memiliki alat-alat canggih untuk menjalankan berbagai operasi intelijen khususnya pencegahan aksi teror sehingga tragedi pengeboman di Samarinda tak terulang di masa mendatang.

“Peralatan BIN jauh tertinggal. Bisa dibilang itu generasi yang sudah usang,” ujar politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu kepada wartawan, Senin.

Ia mengatakan pada 2016, BIN mendapatkan anggaran senilai Rp2,25 triliun. Pada tahun 2017 anggaran itu ditingkatkan menjadi lebih dari dua kali lipat menjadi sekitar Rp5 triliun.

“Sebenarnya kebutuhan minimal adalah Rp7,2 triliun. Dalam pembahasan anggaran DPRD dan Pemerintah menyetujui penambahan anggaran khususnya untuk peralatan intelijen. Total anggaran menjadi Rp5 triliun lebih,” terangnya.

Ia mengakui, BIN kecolongan dengan kasus pengeboman di Gereja Oikumene Samarinda. Menurutnya, memang semestinya BIN bisa memprediksi dan memperkirakan kejadian semacam itu.

“Kalau kecolongan, ya kecolongan. Saya masih bisa memahami kelemahan BIN kita. Saat Pak BG (Budi Gunawan) jadi Kepala BIN, sedang ada pembenahan besar-besaran. Saya sempat komunikasi dengan BIN, [BIN] sedang berbenah,” kata dia.

Ia mengutuk keras aksi teror yang menewaskan korban tak bersalah di Samarinda. Ia berharap tambahan anggaran yang diberikan kepada BIN meningkatkan kemampuan BIN untuk mendeteksi segara teror agar kejadian seperti di Samarinda tak terulang lagi.

“Untuk peningkatan alat-alat canggih, baru disepakati anggarannya. Kalau nanti dana sudah bisa dicairkan, semoga tak ada lagi kecolongan seperti di Samarinda. Aksi pemboman yang menyebabkan korban meninggal, masih anak-anak pula. Saya kira ini harus disudahi,” katanya. (AR)

Sumber : Solopos

Read More

DPC PKS Pasar Kliwon Launching Futsal Pemuda Kampung

PKS Kota Solo - Sabtu (5/10) malam Bidang Kepemudaan Kepanduan&Olah Raga (BKKO) Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kecamatan  Pasar Kliwon adakan launching Futsal Pemuda Kampung. Kegiatan ini diadakan di lapangan Futsal Setia Sport di daerah Ngepung, kalurahan Semanggi, kecamatan Pasar Kliwon, Surakarta.

Acara launching dibuka dengan pengarahan dari manager sekaligus ketua BKKO DPC PKS Pasar Kliwon, Hendrik Agus, menyampaikan bahwa disamping mencerminkan muslim harus sehat, kegiatan ini juga diharap dapat mengarahkan pemuda untuk melakukan hal-hal positif. "Panitia sengaja memilih sabtu malam agar pemuda bisa mengisi waktu luang di malam minggu dengan kegiatan yang lebih positif daripada sekedar nongkrong atau jalan-jalan tanpa tujuan manfaat" pungkas Hendrik.

Kegiatan diawali dengan doa agar diberi kelancaran dan langsung dilanjutkan dengan futsal. Antusiasme dan keakraban terlihat dalam kegiatan futsal bersama pemuda kampung Sangkrah ini. Diakhir kegiatan futsal, panitia menyediakan konsumsi untuk istirahat dan ngobrol santai melepas lelah.

Kegiatan perdana yang merupakan program BKKO DPC PKS Pasar Kliwon, diharapkan dapat berjalan secara rutin juga menjadi wadah pemuda untuk terus mengasah potensi dan tercipta pemuda produktif khususnya di bidang olahraga

Read More

Baksos Kampungsewu, Khidmat PKS Jebres

PKS Kota Solo - Ahad, 30 oktober 2016, keramaian dan kebahagiaan tergambarkan di Kampungsewu, Jebres, Surakarta. Masyarakat berramai - ramai mengunjungi acara bakti sosial di Kampungsewu. Baksos tersebut merupakan salah satu bentuk pelayanan yang diberikan Partai Keadilan Sejahtera Solo.

"Alhamdulillah acara bakti sosial PKS bisa terlaksana di Kampungsewu Jebres, semoga bermanfaat untuk masyarakat." terang Jalu, salah satu relawan PKS yang hadir di acara baksos Kampungsewu beberapa waktu yang lalu.

Melalui Dewan Pengurus Cabang PKS Jebres, Baksos di Kampung sari terselenggara dengan berbagai kegiatan diantaranya adalah baju murah, sembako murah, cek kesehatan gratis, potong rambut gratis.

Atas penyelenggaraan baksos, Warga kampungsewu menyambut kegiatan tersebut dengan antusias. Warga mengharapkan kegiatan baksos PKS ini sering diadakan kembali.

Read More

Progres Pembangunan Pasar Klewer Bikin Was-Was

PKS Kota Solo — Kekhawatiran Komisi III DPRD Kota Solo terkait progres pembangunan Pasar Klewer terus disampaikan kepada kontraktor pelaksana. Dewan meminta kontraktor menambah volume pekerja, agar proyek selesai tepat waktu.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Surakarta, Sugeng Riyanto mengatakan pelaksana kerja harus terus memperhatikan waktu yang tersisa sembari mengecek ketersediaan tenaga kerja. Bila memang dibutuhkan, ada baiknya dilakukan penambahan tenaga kerja dan durasi pengerjaan.

“Apalagi proyek ini sudah dinantikan pedagang. Jangan sampai meleset dari target,” ucapnya.

Sementara itu,Ketua Komisi III Honda Hendarto menyampaikan pihaknya tetap optimis proyek akan selesai tepat waktu sesuai dengan apa yang disampaikan konsultan pengawas. Menurut Honda,. konsultan pengawas ini yang paling tahu detail proyeknya sehingga bisa memperkirakan progres hingga selesainya.

“Akhir-akhir ini juga sudah tidak ada permasalahan di lapangan,” jelasnya.

Sumber : Timlo (1 November 2016)

Read More

Pembangunan Pusat Perbelanjaan di Terminal Tirtonadi Disorot

PKS Kota Solo — Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta untuk mendirikan pusat perbelanjaan di lantai atas Terminal Tirtonadi mendapat perhatian DPRD. Wakil rakyat berharap pusat perbelanjaan tersebut bisa berdampak ekonomi bagi warga Solo dan sekitarnya.

“Keberadaan pusat perbelanjaan itu seharusnya bisa memberi dampak positif bagi perekonomian di Kota Solo,” ujar Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Surakarta, Sugeng Riyanto, Senin (31/10).

Selain dampak positif terhadap perekonomian, Sugeng pun mendorong Pemkot untuk memastikan soal fungsi utama terminal sebagai pusat sarana transportasi. Artinya, pusat perbelanjaan hanya sekadar mendukung keberadaan terminal saja.

“Jangan sampai nanti malah mengganggu fungsi utama bangunan tersebut sebagai terminal,” sebutnya.

Selama ini, sarana pendukung terminal berupa kios pedagang kerap tak memberi dampak signifikan terhadap pedagang. Banyak diantara pedagang yang mengeluh lantaran kios mereka sepi dikunjungi pembeli. Hal itu pula yang disoroti Sugeng.

Menurutnya, Pemkot mesti berkaca pada kondisi itu untuk memastikan pusat perbelanjaan nanti tetap dikunjungi penumpang atau pembeli lainnya. Dengan kata lain, pembangunan pusat perbelanjaan tidak muspro.

“Itu kajiannya yang belum pernah kita dapatkan. Tapi mestinya sudah ada kajian dari Pemkot sebelum memutuskan untuk mendirikan pusat perbelanjaan di atas terminal,” tandasnya.

Sumber : Timlo

Read More

Pergantian Sistem Pendidikan Harus Dikaji Mendalam

PKS Kota Solo - Sejumlah anggota DPRD Kota Surakarta meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk tidak menggulirkan kebijakan tanpa didahului analisis mendalam. Hal tersebut terkait rencana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Muhadjir Effendy yang akan merombak sistem pendidikan.

“Dunia pendidikan kita sudah terlampau banyak berganti kebijakan yang membuat rakyat justru bingung,” kata Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Surakarta, Asih Sunjoto Putro, Rabu (19/10).

Lantaran kerap tak dikaji matang, lanjut Asih, kebijakan tersebut menjadi tak konsisten. Ujungnya, para siswa yang merugi lantaran harus terus beradaptasi dengan sistem baru. Salah satu wacana yang digulirkan yakni pengurangan jam belajar mengajar pada tingkatan Sekolah Dasar (SD).

“Pelajaran SD itu menjadi dasar, jangan sampai pada jenjang berikutnya siswa tak punya bekal cukup. Kita sepakat pendidikan berbasis karakter diperkuat, tapi jangan menimbulkan masalah baru,” jelasnya..

Asih menilai Kemendikbud seharusnya memiliki skema baku pendidikan. Dengan begitu, tak akan memicu kemunculan kebijakan baru ketika terjadi pergantian kepemimpinan kementerian.

“Sepertinya ini terus berulang. Setiap ganti menteri, dipastikan ada kebijakan baru yang terus merubah sistem pendidikan dan kurikulum,” tandasnya. (AR)

Sumber : Timlo

Read More

Relawan Kepanduan PKS Solo Bersih-Bersih Sungai

Sejumlah Relawan PKS Solo mengikuti Apel Relawan dan Bersih-Bersih Sungai dalam Launching 'Sekolah Sungai Indonesia untuk Gerakan Pengurangan Risiko Bencana" yang diadakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Derah (BPBD) Kota Surakarta pada Ahad (9/10). Acara ini melibatkan 1235 orang yang terdiri dari SKPD, TNI, POLRI, relawan, warga masyarakat dan dunia usaha.

Kegiatan diawali dengan apel di Lapangan Loji Wetan yang dibuka oleh walikota Surakarta, Fx. Hadi Rudyatmo dilanjutkan dengan bersih-bersih sungai di area pertemuan Kali Pepe dengan Bengawan Solo di Kelurahan Kampung Sewu.

Dengan alat sederhana seperti golok, sekop dan karung serta APD (Alat Pelindung Diri) tali dan pelampung, Relawan PKS bersama relawan lainnya bahu membahu dalam membersihkan sampah, lumpur dan dahan pohon yang menghambat laju aliran kali yang menyebabkan air kali meluap/banjir.

Empat hari sebelumnya, tepatnya Rabu (5/9) Relawan PKS juga membersihkan Kali Jenes, sungai yang melintasi Kampung Totosari Kelurahan Pajang Kecamatan Laweyan. Hujan dengan intensitas tinggi di Solo semalam sebelumnya menyebabkan beberapa titik terjadi banjir. Bekerjasama dengan DPC Laweyan, Relawan PKS Solo juga membagikan nasi bungkus kepada warga korban banjir. (ayu)

Read More