PKS Kota Solo – Puluhan penjaga SD honorer mendatangi kantor DPRD Kota Solo, Selasa (6/9). Mereka mengeluh terkait kesejahteraan yang diterima lantaran tak sesuai dengan standar upah minimum kota (UMK). Selain upah yang dianggap tak sesuai, para penjaga sekolah yang mayoritas puluhan tahun mengabdi itu juga meminta pengertian Pemerintah Kota (Pemkot) soal status mereka. Mereka meminta segera direkomendasikan agar menjadi PNS.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Solo, Asih Sunjoto Putro meminta para penjaga sekolah untuk menentukan pilihan terhadap opsi yang ditawarkan. Jika masih menggantungkan asa menjadi PNS, maka harus menanti dalam rentang waktu yang tidak jelas. Namun, jika ingin mendapatkan uang standar UMK, maka harus rela meninggalkan impian menjadi PNS.
"“Kalau masuk TKPK memang akan mendapat honor UMK dan fasilitas BPJS. Tapi, kalau pemerintah meminta K2 untuk diajukan sebagai CPNS, ya tidak bisa mendapat gaji UMR,” jelasnya.
Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengatakan, Pemerintah kota Solo telah memproses aturan standar honor K2 penjaga sekolah maksimal Rp 750 ribu. Regulasi tersebut masih diproses di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA). Sebaliknya, urusan perekrutan dan pengangkatan PNS tersebut menjadi kewenangan pemerintah pusat.
“Kalau masalah K2 jadi PNS, itu ranahnya pusat. Kami hanya bisa melaksanakan arahan dari sana,” katanya. (AR)
ConversionConversion EmoticonEmoticon