Tuesday, October 28, 2025

BEM UNS Tawarkan Solusi atas Isu Limbah, Pengangguran, dan Zonasi Pendidikan

October 28, 2025 solo.pks.id No comments

Solo — Sekolah Kepemimpinan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta menggelar audiensi dan penyampaian hasil kajian ilmiah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surakarta, Kamis (9/10), bertempat di Graha Paripurna DPRD Kota Surakarta.

Kegiatan ini dihadiri oleh sekitar 150 mahasiswa UNS peserta Sekolah Kepemimpinan yang memaparkan hasil survei dan analisis di bidang kesehatan, sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Surakarta, Daryono, menyampaikan apresiasi yang tinggi atas kepedulian mahasiswa terhadap berbagai persoalan masyarakat, khususnya di wilayah Kota Surakarta dan sekitarnya.

“Kami menyambut baik inisiatif mahasiswa UNS yang hadir dengan semangat dan data ilmiah. Ini merupakan bentuk budaya akademik yang sehat — memberikan masukan, apresiasi, sekaligus kritik konstruktif kepada Pemerintah Kota Surakarta. Harapan kami, semangat ini dapat diteruskan oleh generasi mahasiswa berikutnya,” ujar Daryono.

Menurut hasil kajian BEM UNS, terdapat tujuh isu utama yang menjadi fokus perhatian, meliputi sektor sosial, ekonomi, dan lingkungan. Ketua BEM UNS Surakarta, Khoirun Najin, menjelaskan bahwa persoalan-persoalan tersebut bersumber dari survei lapangan yang dilakukan di sejumlah titik di Kota Surakarta dan daerah sekitar.

“Kami menemukan beberapa isu penting seperti persoalan limbah di TPA Putri Cempo, meningkatnya angka pengangguran akibat penutupan beberapa pabrik tekstil di Sukoharjo, serta dampak sistem zonasi pendidikan yang menyebabkan menurunnya jumlah peserta didik di sekolah negeri,” ungkap Khoirun Najin.

Tak Hanya Kritik, Tapi Solusi

Ia menambahkan, hasil kajian tersebut diharapkan dapat menjadi masukan akademik bagi DPRD dan Pemerintah Kota Surakarta dalam merumuskan kebijakan publik yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Selain itu, bidang kesehatan juga menjadi perhatian dalam survei, terutama terkait akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

“Kami tidak hanya menyampaikan kritik, tetapi juga solusi yang kami rumuskan bersama para mahasiswa peserta sekolah kepemimpinan. Harapannya, rekomendasi kami dapat memperkuat kolaborasi antara akademisi, mahasiswa, dan pemerintah daerah,” tambah Khoirun.

Kegiatan audiensi ini menjadi momentum penting bagi mahasiswa UNS untuk memperkuat peran intelektual kampus dalam pembangunan daerah, sekaligus menumbuhkan budaya partisipatif antara generasi muda dan lembaga legislatif.

DPD PKS Kota Surakarta Resmi Lantik Pengurus Periode 2025–2030, Berikut Susunan Pengurus Lengkapnya

October 28, 2025 solo.pks.id No comments

Solo – DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Surakarta resmi melantik pengurus daerah dan cabang periode 2025–2030 dalam rangkaian Musyawarah Daerah (Musda) VI PKS Kota Surakarta, yang digelar dengan penuh semangat kebersamaan dan suasana khidmat di Hotel Sunan Solo, Ahad (12/10).

Pelantikan ini menjadi momentum penting bagi PKS untuk memperkuat struktur kepemimpinan di tingkat daerah dan cabang. Dengan semangat Berkhidmat untuk Rakyat, para pengurus berkomitmen melanjutkan perjuangan dakwah politik yang berorientasi pada pelayanan, kesejahteraan, dan kemaslahatan masyarakat Solo.

Berikut susunan lengkap Pengurus DPD PKS Kota Surakarta Periode 2025–2030:

Majelis Pertimbangan Daerah (MPD)

Ketua MPD : M. Nafi’ Asrori
Sekretaris MPD : Safrudin
Ketua Komisi Organisasi dan Daerah : M. Eko Wibowo
Sekretaris Komisi Organisasi dan Daerah : Nur Farikhah Damayanti
Ketua Komisi Kebijakan Publik dan Kajian Strategis : Muhadi Syahroni
Ketua Komisi Ketahanan Keluarga : Robi’ah Al Adawiyah

Dewan Etik Daerah (DED)

Ketua DED : Tri Wahyu Yunianto
Sekretaris DED : Khoirul Muna
Ketua Komisi Penegakan Disiplin Syar’i, Organisasi dan Etik : Chambali
Sekretaris Komisi Penegakan Disiplin Syar’i, Organisasi dan Etik : Ahmad Syafi’ul Anam
Ketua Komisi Bina Keluarga Sakinah : Muhammad Makmur
Sekretaris Komisi Bina Keluarga Sakinah : Yeni Mulati
Ketua Komisi Bina Struktur dan SDM : Retno Sugiyanto
Sekretaris Komisi Bina Struktur dan SDM : Nur Khayati

Dewan Pengurus Daerah (DPD)

Ketua DPD : Abdul Kadir Audah
Sekretaris DPD : Rohmad Suryadi
Staf Sekretariat : Tamamun Nadhirin
Staf Sekretariat : Dafi Andin
Staf Sekretariat : Hero Rusmawan
Bendahara DPD : Widyastuti
Wakil Bendahara 1 : Husni Malik
Wakil Bendahara 2 : Dwi A. Wulandari

Ketua Bidang Kaderisasi Anggota Partai : Ahmad Supriyanto
Sekretaris Bidang Kaderisasi Anggota Partai : Danik Ary Widyanto
Bendahara Bidang Kaderisasi Anggota Partai : Mufida Brillian
Ketua Biro Manajemen Tarbiyah : Zuhdi Yusroni
Anggota Biro Manajemen Tarbiyah : Anis Tanwir Hadi
Anggota Biro Manajemen Tarbiyah : Reni Apriyani
Anggota Biro Manajemen Tarbiyah : Sulastri
Ketua Biro Pembimbing dan Pembina : Khusnaini Hayati
Ketua Biro Al Qur’an & Bahasa Arab : Rudi Hartanto
Anggota Biro Al Qur’an & Bahasa Arab : Annasikhah
Anggota Biro Anak, Pelajar, dan Mahasiswa : Yuli Harimurti
Anggota Biro Anak, Pelajar, dan Mahasiswa : Rismani
Anggota Biro Anak, Pelajar, dan Mahasiswa : Nur Islami Prayoganing Ayu
Ketua Biro Ekspansi Tarbiyah : Waskito
Anggota Biro Ekspansi Tarbiyah : Wahyu Setyawan
Anggota Biro Ekspansi Tarbiyah : Ema Rachmawati
Anggota Biro Ekspansi Tarbiyah : Sunarsih

Ketua Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan : Muhammad Nur Hidayatulloh
Anggota Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan : Krisna Dwipayana
Anggota Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan : Said Satria
Anggota Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan : Parmono
Anggota Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan : Arifin Efendi
Anggota Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan : Suryanto

Ketua Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri : Tamrin Kurniawan
Sekretaris Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri : Syaiful Haq Mayyazi
Anggota Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri : Herry Soesanto
Anggota Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri : Galih Musthofa
Anggota Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri : Hartono

Ketua Bidang Saksi dan Relawan : Anang Istanto
Sekretaris Bidang Saksi dan Relawan : Wahyu Setyawan

Ketua Bidang Pendidikan dan Kesehatan : Anang Dwi Cahyono
Sekretaris Bidang Pendidikan dan Kesehatan : Zulaik Mustawan
Anggota Bidang Pendidikan dan Kesehatan : Achrudin

Ketua Bidang Energi, Lingkungan Hidup, dan Perubahan Iklim : Dian Kresnadipayana

Ketua Bidang Pemenangan Pemilu : Agus Widodo
Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu : Lukman Ali Popalia
Anggota Bidang Pemenangan Pemilu : Joko Triyono

Ketua Bidang Ketenagakerjaan : Tin Zulaeha
Sekretaris Bidang Ketenagakerjaan : Rizki Lintang

Ketua Bidang UMKM, Ekonomi Kreatif, dan Koperasi : M. Lukman Hakim
Sekretaris Bidang UMKM, Ekonomi Kreatif, dan Koperasi : Joko Adiyanto

Ketua Bidang Pembinaan & Pengembangan Olahraga : Kelik Basuki
Sekretaris Bidang Pembinaan & Pengembangan Olahraga : Hendrik Agus H
Anggota Bidang Pembinaan & Pengembangan Olahraga : Berry Wibowo

Ketua Bidang Advokasi Partai : Salim Assegaf
Anggota Bidang Advokasi Partai : Rizki Al Malik
Anggota Bidang Advokasi Partai : M. Bagus Dzulkarnaen

Ketua Bidang Komunikasi dan Digital : Ricky R
Sekretaris Bidang Komunikasi dan Digital : Didik Haryanto
Anggota Bidang Komunikasi dan Digital : Agus Wijanarko
Anggota Bidang Komunikasi dan Digital : Firdaus Zulfikar
Anggota Bidang Komunikasi dan Digital : Yusuf Shalahuddin
Anggota Bidang Komunikasi dan Digital : Bintang Maulana Shidiq
Anggota Bidang Komunikasi dan Digital : Mahmud Nur Kholis

Ketua Bidang Pembinaan Masyarakat Rentan & Disabilitas : Sri Mulyani
Sekretaris Bidang Pembinaan Masyarakat Rentan & Disabilitas : Ariesta Martdiyani

Ketua Bidang Pembinaan Umat & Kerukunan Beragama : Musmualim
Sekretaris Bidang Pembinaan Umat & Kerukunan Beragama : M. Fadkul Ahmadi

Ketua Bidang Kepanduan dan Bela Negara : Amad Suwali
Sekretaris Bidang Kepanduan dan Bela Negara : Saras Pramudya
Anggota Bidang Kepanduan dan Bela Negara : Endang Priyadi

Ketua Bidang Seni dan Budaya : Adrianus Ichsan
Sekretaris Bidang Seni dan Budaya : Ichsan Yudya Yulianto
Anggota Bidang Seni dan Budaya : Eko Nur Cahyanto

Ketua Bidang Pemuda, Pelajar, dan Mahasiswa : Hilmy Yassar
Sekretaris Bidang Pemuda, Pelajar, dan Mahasiswa : Gilang Garendi
Anggota Bidang Pemuda, Pelajar, dan Mahasiswa : Fauzi Afnan
Anggota Bidang Pemuda, Pelajar, dan Mahasiswa : Farhan Narda
Anggota Bidang Pemuda, Pelajar, dan Mahasiswa : Amron Yuflaeli
Anggota Bidang Pemuda, Pelajar, dan Mahasiswa : Said Hamid

Ketua Bidang Perempuan dan Keluarga : Kurnia Prihatini
Sekretaris Bidang Perempuan dan Keluarga : Desi Mindarti
Anggota Bidang Perempuan dan Keluarga : Iffah Noor Hasanah
Anggota Bidang Perempuan dan Keluarga : Dewi Marsiyah
Anggota Bidang Perempuan dan Keluarga : Nurul Afifah
Anggota Bidang Perempuan dan Keluarga : Ratih Listeriyadi
Anggota Bidang Perempuan dan Keluarga : Novita Rachmasari
Anggota Bidang Perempuan dan Keluarga : Khusnaini Wibowo

Ketua Bidang Pelatihan & Pengembangan Kepemimpinan Partai : Ihwanul Muslimin
Sekretaris Bidang Pelatihan & Pengembangan Kepemimpinan Partai : Kismadi

Orasi Ketua DPD PKS Kota Surakarta, Abdul Kadir Audah #MUSDAVIPKSKotaSolo

October 28, 2025 solo.pks.id No comments

Dalam orasi politik pertamanya, Abdul Kadir selaku Ketua PKS Solo memberikan apresiasi atas berbagai capaian positif Pemerintah Kota Surakarta di bawah kepemimpinan Wali Kota Respati Achmad Ardianto dan Wakil Wali Kota Astrid Widayani, termasuk penghargaan nasional dalam ajang TOP BUMD Awards 2025.

Namun, Ketua DPD PKS menyoroti tiga pekerjaan rumah besar yang masih perlu menjadi perhatian pemerintah daerah, yaitu:

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi agar mencapai target RPJMD di atas 6%.

2. Percepatan penurunan angka kemiskinan yang masih di angka 8,31% pada 2024.

3. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang baru mencapai 88,72% dari target tahun 2024.

Ia menekankan perlunya inovasi kebijakan lintas sektor, pemberdayaan UMKM, dan kolaborasi antar-OPD untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah.

“PAD yang kuat bukan hanya soal angka, tetapi tentang keadilan ekonomi bagi rakyat kecil. Kenaikan pajak harus memperhatikan kemampuan warga agar tidak menimbulkan beban sosial,” ujarnya.

PKS Solo menegaskan komitmennya untuk terus menjadi mitra kritis sekaligus mitra konstruktif pemerintah daerah.

“Kritik yang tulus dan membangun adalah bentuk tertinggi cinta kepada negeri,” ujarnya.

Ia juga menginstruksikan seluruh anggota legislatif PKS agar membangun koalisi yang bermartabat, beretika, dan berorientasi pada kemaslahatan rakyat. Kepada pengurus baru, ia berpesan agar selalu dekat dengan masyarakat, mendengar aspirasi, dan bekerja dengan semangat pelayanan.

“Jabatan bukan kehormatan, tetapi amanah yang kelak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT,” tutupnya dengan nada tegas.

DPRD Desak Satgas MBG Respon Cepat Aduan Dapur MBG

October 26, 2025 solo.pks.id No comments

Solo - DPRD Kota Surakarta memberikan perhatian lebih perihal munculnya berbagai aduan Dapur MBG di Kota Bengawan. Sejumlah warga menyampaikan keluhan perihal keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mengganggu lingkungan.

Wakil Ketua DPRD Kota Surakarta, Daryono mengatakan, kewenangan Satgas MBG Pemkot Solo memang minim. Hal ini juga terjadi hampir di semua daerah, Satgas MBG nyaris tak dianggap.

Artinya sekalipun ada pelanggaran, kesalahan, maupun yang berkaitan dengan lingkungan sekitar Pemkot Solo tidak punya kewenangan untuk memberi sanksi meminta penutupan sementara atau sejenisnya. Sementara yang ada hanya sebatas memberi rekomendasi atau arahan untuk hal tertentu yang sifatnya sementara.

“Masalahnya kita ini tidak ada kewenangan, bisanya hanya inisiatif. Jadi saat dilakukan penegakan aturan itu hanya sebatas yang bisa dilakukan pemerintah kota,” jelas dia, Minggu (19/10/2025) sore.

Salah satu contohnya saat pemerintah menjadi penengah saat ada permasalahan antara warga terhadap pembangunan SPPG baru di wilayah Kelurahan Sumber yang belakangan diketahui di tolak oleh masyarakat setempat. Kemudian untuk persoalan aduan pencemaran lingkungan yang diduga warga berasal dari satu SPPG di wilayah Banyuanyar.

“Khusus soal dugaan limbah dan pencemaran lingkungan, ini memang harus direspon oleh pemerintah. Perlu ditelusuri mengapa sampai ada aduan itu? Setelah itu perlu divalidasi apakah dugaan limbah itu memang benar dari SPPG terkait. Ini bisa dilakukan dengan uji lab dan sebagainya," ucapnya.

Meski demikian pihaknya mengapresiasi langkah Pemerintah Kota dalam menjembatani, menampung, dan menindaklanjuti keluhan dari masyarakat. Menurut politikus PKS, langkah itu akan memberikan kenyamanan masyarakat.

"Seandainya tidak terbukti melakukan pencemaran tentu akan memberikan ketenangan pada warga setempat, namun seandainya terbukti maka Pemerintah bisa meminta SPPG memaksimalkan pengelolan limbahnya,” ucapnya.

Sumber : RRI

Galeri Foto : Musda VI PKS Kota Surakarta

October 24, 2025 solo.pks.id No comments

Solo — DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Surakarta resmi melantik pengurus daerah dan cabang periode 2025–2030 dalam rangkaian Musyawarah Daerah (Musda) VI PKS Kota Surakarta, yang digelar dengan penuh semangat kebersamaan dan suasana khidmat di Hotel Sunan Solo, Ahad (12/10).

Acara dihadiri oleh Ketua Fraksi PKS DPR RI Dr. Abdul Kharis Al Masyhari,Ketua DPW PKS Jawa Tengah Hadi Santoso, Wali Kota Surakarta Respati Achmad Ardianto, Wakil Walikota Solo Astrid Handayani, serta jajaran tokoh masyarakat, pimpinan partai politik, dan seluruh kader PKS se-Kota Surakarta.

Innalillahi wa inna ilaihi raji’un, Sugeng tindhak Ki Ageng H. Anom Suroto Lebdo Nagoro

October 23, 2025 solo.pks.id No comments

Innalillahi wa inna ilaihi raji’un.

Kulawarga PKS Kota Solo ngaturaken bela sungkawa ingkang saestu jero dhumateng sedaya kulawarga almarhum Ki Ageng H. Anom Suroto Lebdo Nagoro.

Mugi amal ibadahipun almarhum dipun tampi déning Gusti Allah SWT, dipun paringi papan ingkang mulya, lan dipun terangaken kuburipun.

Mugi sedaya kulawarga ingkang kapundhutana tansah kaparingi kasabaran, kekiyatan, lan ketabahan ngadepi kapundhutan punika.

Almarhum sampun ngladosi gesang kanthi karya lan pengabdian kang luhur tumrap budaya lan masyarakat.

Mugi warisan moral, seni, lan kabecikanipun tansah dados pepadhang tumrap generasi sabanjuré.

Sugeng tindhak Ki Ageng, mugi tindak panjenengan kaparingi katentreman langgeng wonten ing pangayomaning Gusti.

Data Terpusat Dinilai Bermasalah, DPRD Solo Khawatir BLT Rp 900.000 Salah Sasaran

October 22, 2025 solo.pks.id No comments

Solo - Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp 900.000 di Kota Solo, Jawa Tengah, disebut berisiko tidak tepat sasaran. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Kota Solo, Daryono, pada Rabu (22/10/2025).

Daryono menjelaskan bahwa basis data penerima bantuan berasal dari sensus nasional yang dikumpulkan dan dikelola oleh kementerian di tingkat pusat. Ia menekankan bahwa pemerintah kota tidak memiliki kewenangan untuk melakukan verifikasi lapangan atau pengecekan ulang terhadap data tersebut.

“Basis datanya pakai sensus, data dari pusat. Kita di daerah tidak punya kewenangan sama sekali untuk ikut memverifikasi,” ujar Daryono di Gedung DPRD Kota Solo.

Menurut Daryono, tanpa keterlibatan pemerintah daerah dalam pendataan, sangat mungkin terjadi ketidaksesuaian antara penerima bantuan dan kondisi riil di lapangan. Ia mencontohkan masih adanya warga yang seharusnya sudah tidak berhak menerima bantuan, sementara warga lain yang benar-benar membutuhkan justru terlewat.

“Kalau tidak ada validasi atau cross check dengan Pemkot, bisa jadi ada kesalahan data dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dari awal saya sudah sampaikan hal ini ke Mas Wali, tapi beliau juga bilang ini sepenuhnya domain pusat,” ucapnya. Daryono menegaskan bahwa data kemiskinan seharusnya bersifat dinamis, mengingat kondisi ekonomi warga dapat berubah dengan cepat.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mendorong adanya validasi periodik agar data penerima bantuan selalu diperbarui dan bantuan dapat dialihkan kepada warga yang lebih membutuhkan.

“Harusnya ada validasi periodik, karena kondisi warga bisa berubah. Yang dulu miskin bisa jadi sekarang sudah tidak. Pemerintah harus memastikan data diperbarui agar bantuan tepat sasaran,” jelasnya.

Lebih lanjut, Daryono menilai transparansi dan akurasi data penerima menjadi kunci keberhasilan program pemerintah pusat dalam menekan angka kemiskinan. Ia mendesak agar sistem pendataan dievaluasi secara menyeluruh dan pemerintah daerah diberi ruang untuk ikut melakukan validasi.

“Kita di daerah paling tahu kondisi warga. Kalau tidak dilibatkan, hasilnya sering meleset. Pemerintah pusat harus membuka ruang kerja sama supaya bantuan benar-benar tepat sasaran dan berdampak positif bagi masyarakat miskin di Solo,” tegasnya.

Daryono juga mengimbau para penerima BLT agar memanfaatkan bantuan tersebut secara bijak untuk kebutuhan pokok, bukan untuk hal-hal konsumtif. “Saya harap bantuan itu benar-benar digunakan untuk kebutuhan mendasar, bukan untuk hal-hal konsumtif. Tujuannya untuk meringankan beban warga, bukan sekadar habis tanpa arah,” pungkasnya.

Sumber: Kompas

Selamat Hari Santri 22 Oktober 2025

October 22, 2025 solo.pks.id No comments

Cabut Perda Lama, DPRD Solo Siapkan Materisasi Penerangan Jalan Umum

October 21, 2025 solo.pks.id No comments

PJU : DPRD Siapkan Materisasi PJU

Solo - DPRD Kota Solo bakal mencabut peraturan daerah (perda) lama dan membuat perda baru terkait proyek meterisasi penerangan jalan umum (PJU) yang akan dilaksanakan tahun depan. Perda baru tersebut diharapkan rampung akhir 2025 ini.

Wakil Ketua DPRD Kota Solo Daryono menjelaskan, pihaknya tengah dalam persiapan untuk menyiapkan raperda (rancangan perda) tentang Pencabutan Perda 4/2020 tentang Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam Penyediaan Penerangan Jalan Umum di Kota Solo.

Saat ini pihaknya juga sudah membentuk pansus yang berkaitan dengan pencabutan perda itu serta untuk pembentukan perda baru tentang Penyediaan PJU di Kota Solo.

”Dulu kan ada perda tentang KPBU itu, idenya mengganti semua penerangan jalan lewat badan usaha. Setelah digali dalam-dalam, akhirnya perlu meterisasi penerangan jalan. Untuk melancarkan meterisasi ini, perda lama harus dicabut dulu karena perda ini tidak bisa dijalankan. Setelah itu baru buat perda baru agar meterisasi inu bisa berjalan,” papar dia usai Paripurna, Jumat (17/10/2025).

Pihaknya menegaskan pencabutan perda yang lama wajib dilakukan untuk kemudian dibentuk perda yang baru agar proyek meterisasi itu bisa dikerjakan. Pihaknya menargetkan pencabutan perda tentang KPBU dan pembentukan perda baru ini bisa selesai di Desember 2025.

Dengan demikian, tahapan perencanaan pelaksanaan proyek meterisasi PJU yang membutuhkan anggaran Rp 60 miliar itu bisa dilaksanakan di awal 2026.

”Manfaatnya kita bisa menghemat setara 41 persen dengan meterisasi PJU itu. Pinjaman Rp 60 miliar itu setelah dihitung juga mampu diselesaikan sebelum masa jabatan wali kota berakhir,” terang politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Sumber : Jawapos Radar Solo

DPRD Soroti Seleksi Eselon II, Waspadai Titipan Jual Beli Jabatan

October 18, 2025 Admin No comments

Wakil Ketua DPRD Solo Daryono mengatakan Panitia Seleksi (Pansel) harus menjalankan tugas dengan baik agar seleksi yang dilaksanakan nantinya benar-benar berjalan sesuai alur dan menghasilkan pejabat terbaik. Pansel harus menolak segala bentuk intervensi termasuk titipan-titipan dari berbagai pihak.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengatakan, seleksi pejabat itu harus menyentuh sisi esensi, bukan hanya di permukaan saja.

"Harapan kami seleksi ini menyentuh sisi esensi bukan hanya di permukaan saja. Kalau permukaan saja, sekarang terlalu banyak cara menjadikan orang baik. jadi pansel itu menilai pada sisi esensinya itu yang pertama," kata Daryono Selasa (14/10/2025).

Kemudian yang kedua, lanjut dia pejabat hasil seleksi nantinya orang-orang yang kompeten dan bisa melaksanakan tugas membantu menjalankan visi misi Wali Kota Wakil Walikota. Berikutnya seleksi pejabat ini tidak hanya melihat secara person ASN yang keren dalam konteks masa kini.

"Kemudian yang terakhir ini melahirkan orang terbaik, walaupun secara person gitu bukan orang yang terlihat keren dalam konteks sekarang. Karena harapan kami pengisian Eselon II ini orang-orang yang bisa bekerja dan menghasilkan kinerja yang baik di Solo kedepannya," ujar anggota Fraksi PKS DPRD Solo itu.

Disinggung potensi jual beli jabatan, pada seleksi pejabat eselon II ini, Daryono tak menampiknya. Pihaknya mengajak masyarakat dan inspektorat lebih intens dalam mengawasi proses ini.

"Bukan membiarkan tanpa ada sebuah pengawasan. Sebagai masyarakat bisa melihat, yang dipilih ya harus yang punya kompetensi, kredibilitas, sehingga hasilnya terbaik," ucap dia menegaskan.

Untuk diketahui, lelang jabatan Eselon II untuk tujuh jabatan kepala OPD Pemkot Solo. Pendaftaran lelang jabatan telah ditutup Selasa (14/10/2025) pukul 23.59 WIB. Lebih dari 30 ASN ambil bagian pada seleksi jabatan kali ini.

Adapun tujuh jabatan yang dilelang, meliputi Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar).

Lantas Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfo SP), Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Kepala Dinas Sosial (Dinsos), Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (Disperum KPP).

https://www.instagram.com/p/DP3U-ugE04w/

Dampak Haul Habib Ali di Solo Ternyata Begitu Besar untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat, Anggota Komisi III DPRD Solo Salim Mengapresiasi

October 18, 2025 Admin No comments

Agenda Haul Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi di Masjid Riyadh, Kampung Gurawan, Pasar Kliwon, resmi rampung setelah digelar selama lima hari. Selain menjadi momen spiritual bagi ribuan jamaah yang datang dari berbagai daerah, kegiatan religius tahunan ini juga memberi dampak besar terhadap perekonomian Kota Solo. Anggota Komisi III DPRD Solo Salim mengapresiasi penyelenggaraan haul yang berlangsung tertib dan membawa manfaat luas.

“Pertama-tama, kami menyampaikan terima kasih kepada Sohibul Haul Masjid Riyadh yang telah menyelenggarakan event religi tahunan ini," tutur Salim.

Dia mengakui selain memberi siraman rohani bagi umat yang hadir, kegiatan ini juga memberikan efek ekonomi luar biasa bagi Kota Solo.

Selama lima hari, perputaran uang di kota ini dari diperkirakan juga kabarnya mencapai Rp 500 miliar.

Pria yang juga menjabat sebagai Anggota Fraksi PKS DPRD Kota Solo ini juga menuturkan, seluruh sektor ekonomi lainnya ikut terdampak positif. Mulai dari perhotelan yang penuh, jasa transportasi, pedagang kaki lima, hingga pelaku UMKM kelas mikro, semuanya merasakan lonjakan pendapatan yang signifikan.

“Ini menunjukkan bahwa kegiatan keagamaan juga mampu menggerakkan ekonomi daerah secara masif,” tambahnya.

Salim juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Soli, khususnya wali kota, jajaran dinas terkait, satpol PP, DLH, serta aparat Kepolisian dan TNI, yang dinilainya telah bekerja keras menjaga keamanan dan ketertiban selama acara berlangsung.

“Kami berterima kasih kepada pemkot dan seluruh pihak yang terlibat dalam pengamanan serta pengelolaan kegiatan haul. Kolaborasi ini sangat penting demi kenyamanan jamaah dan kelancaran kegiatan,” ujarnya.

Walau begitu, Salim juga menilai masih ada beberapa hal yang perlu dievaluasi untuk penyelenggaraan tahun depan. Setelah haul usai, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terkait penanganan sampah, parkir, serta penataan stan pedagang yang dinilainya masih semrawut.

"Diharapkan pemkot dapat melakukan penataan ulang agar suasana lebih nyaman bagi ribuan tamu yang datang,” pungkasnya.

Dengan dampak ekonomi yang mencapai setengah triliun rupiah, Haul Habib Ali tidak hanya menjadi momentum spiritual, tetapi juga bukti bahwa kegiatan keagamaan mampu menjadi penggerak ekonomi lokal yang signifikan bagi Kota Solo.

Sumber : Jawapos Radarsolo

Rembug Kutha Sala: DPRD Dorong Kemandirian Fiskal Surakarta Pascapemotongan Dana Transfer Pusat

October 18, 2025 Admin No comments

Solo — Pemerintah Kota Surakarta dihadapkan pada tantangan baru dalam pengelolaan keuangan daerah tahun 2026, menyusul adanya pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp217 miliar. Isu ini menjadi sorotan dalam acara Rembug Kutha Sala bertajuk “Pelayanan Publik Pemkot Surakarta 2026 Pascapemotongan Dana Transfer Daerah” yang disiarkan langsung di TATV, Senin (13/10) malam.

Anggota Komisi I DPRD Kota Surakarta dari Fraksi PKS, Muhamad Nafi’ Asrori, mengibaratkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) seperti pendapatan dan belanja rumah tangga. Menurutnya, pengelolaan APBD harus menyesuaikan kemampuan keuangan yang ada dengan mengutamakan kebutuhan pokok masyarakat.

“Kita mengedukasi masyarakat dengan bahasa yang sederhana. Kalau di APBD ada pajak, retribusi, dan transfer dari pemerintah pusat, di rumah tangga juga ada gaji ayah, gaji ibu, atau kiriman orang tua. Ketika ada pengurangan pendapatan, maka belanja juga harus disesuaikan,” ujar Nafi’.

Ia menambahkan, pemerintah kota perlu melakukan efisiensi pada program-program yang tidak berdampak langsung pada masyarakat.

“Kalau sebelumnya bisa piknik seminggu sekali, maka sekarang fokus dulu pada kebutuhan dasar seperti beras, susu, biaya sekolah anak, atau popok,” tambahnya.

Dorongan Kemandirian Fiskal Daerah

Menurut Nafi’, langkah efisiensi pemerintah pusat sebenarnya mendorong setiap daerah untuk memperkuat kemandirian fiskal, agar tidak terlalu bergantung pada dana transfer. Namun, ia juga mengingatkan pentingnya menjaga semangat otonomi daerah dan desentralisasi.

“Dana transfer daerah itu bagian dari semangat otonomi daerah. Jangan sampai semua ditarik ke pusat, karena itu justru bertentangan dengan semangat reformasi yang menuntut desentralisasi,” tegasnya.

Untuk memperkuat kemandirian keuangan daerah, Nafi’ menyarankan dua langkah strategis:

Peningkatan kinerja BUMD agar mampu memberikan dividen lebih besar kepada pemerintah daerah.

Optimalisasi pajak dan retribusi daerah, khususnya dari sektor pariwisata yang dinilai masih memiliki potensi besar.

“Kita tidak menaikkan PBB, tapi retribusi di sektor pariwisata bisa ditingkatkan secara proporsional. Indeks wisata Solo masih kalah dari Yogyakarta, ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama,” ungkapnya.Dampak Program Nasional terhadap Daerah

Menjawab pertanyaan tentang penyebab pemotongan dana transfer, Nafi’ menjelaskan bahwa kebijakan tersebut terkait dengan prioritas pembiayaan sejumlah program besar pemerintahan Presiden Prabowo–Gibran, terutama program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang membutuhkan alokasi anggaran sangat besar.

“Program MBG tahun 2025 saja sudah mencapai Rp71 triliun, dan tahun 2026 meningkat menjadi Rp335 triliun. Jadi memang ada penyesuaian dana transfer ke daerah,” jelasnya.

Meski begitu, Nafi’ berharap program tersebut tetap memberi efek positif bagi perekonomian daerah.

“Kita harapkan ada dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat di daerah. Misalnya MBG bisa menyerap tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi karena membutuhkan bahan pangan dari daerah,” pungkasnya.

PKS Solo Kukuhkan Kepengurusan Baru 2025–2030, Tegaskan Komitmen Sinergi dan Pelayanan untuk Kota Surakarta

October 18, 2025 Admin No comments

Solo — DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Surakarta resmi melantik pengurus daerah dan cabang periode 2025–2030 dalam rangkaian Musyawarah Daerah (Musda) VI PKS Kota Surakarta, yang digelar dengan penuh semangat kebersamaan dan suasana khidmat di Hotel Sunan Solo, Ahad (12/10).

Dalam pidatonya, Ketua PKS Solo Abdul Kadir Audah menyampaikan rasa syukur atas perjalanan panjang PKS Solo yang telah menjadi bagian penting dalam pembangunan demokrasi dan pelayanan masyarakat sejak masa reformasi.

“PKS hadir bukan hanya sebagai partai politik, tetapi sebagai gerakan khidmatul ummah — gerakan pelayanan umat yang membumi di tengah masyarakat,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPD juga memberikan penghargaan dan apresiasi kepada para pendahulu yang telah memimpin PKS Solo sejak awal berdirinya, mulai dari Muhammad Fajri, Muhammad Rodhi, (alm.) Quatly Alkatiri, Sugeng Riyanto, Abdul Ghofar Ismail hingga Daryono, Ketua periode sebelumnya.

“Segala pengorbanan dan dedikasi para pendahulu menjadi energi bagi kami untuk melanjutkan cita-cita perjuangan partai,” ucapnya.Soroti Tantangan Ekonomi dan PAD Kota Surakarta