Tuesday, September 6, 2016

Raperda RIPKa Menjadi Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Solo

PKS Kota Solo - Destinasi dan kawasan pariwisata Kota Solo yang diusulkan Pemerintah Kota (Pemkot) Solo dan Panitia Khusus (Pansus) dalam Raperda Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan (RIPKa) DPRD Solo merupakan perencanaan jangka panjang bagi pengembangan pembangunan dan promosi Kota Solo.
Wakil Ketua DPRD Kota Solo, Abdul Ghofar Ismail mengatakan secara umum Pemkot Solo berhak mengatur tata ruang kota, termasuk menjadikannya kawasan pariwisata.
"Kalau baru perencanaan lalu ada kendala, Perda RIPKa bisa direvisi," kata dia seperti dilansir Solopos, Selasa (06/09).
Sementara itu tanggapan beragam datang dari masyarakat mengenai rencana 14 destinasi dan 8 kawasan pariwisata Kota Solo. Dalam laman Fanspage facebook Pks Kota Solo yang memberitakan tersebut, seorang warga turut menyampaikan aspirasi untuk mengaktifkan kembali sunday market Manahan sebagai salah satu destinasi wisata Solo.
"Andaikan Sunday Market tidak "di obrak abrik", saya yakin bisa jadi tujuan wisata yang paling murah dan menyenangkan melebihi 14 tujuan wisata yang anda beritakan," ungkapnya. (AR)

Friday, September 2, 2016

Inilah 14 Destinasi dan 8 Kawasan Pariwisata Kota Solo

PKS Kota Solo - Pemerintah Kota (Pemkot) Solo dan Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan (RIPKa) akan menetapkan 14 destinasi wisata dan 8 kawasan strategis pariwisata. Penetapan itu diharapkan dapat memacu perkembangan kepariwisataan di Kota Solo.
Dari salinan draf Raperda RIPKa, 14 destinasi wisata tersebut adalah Pura Mangkunegaran, Benteng Vastenburg, Museum Radya Pustaka, Wayang Orang Sriwedari, Taman Sriwedari, Taman Balekambang, Taman Satwa Taru Jurug (TSTJ), Pasar Klewer, Pasar Gede, Pasar Antik Triwindu, Kampung Batik Laweyan, Kampung Batik Kauman dan Kampung Situs Budaya Baluwarti.
Sedangkan kawasan adalah daerah tertentu yang mempunyai ciri tertentu. Delapan kawasan tersebut adalah Kawasan Strategis Pariwisata Keraton Surakarta-Pasar Gede, Kawasan Strategis Pariwisata Sriwedari, Kawasan Strategis Pariwisata Mangkunegaran, Kawasan Strategis Pariwisata Balekambang, Kawasan Strategis Pariwisata Kampung Batik Laweyan, Kawasan Strategis Jurug, Kawasan Strategis Pariwisata Budaya dan Pendidikan dan Kawasan Strategis Pariwisata Perdagangan dan Jasa Solo bagian Utara.
Anggota Pansus Raperda RIPKa, Asih Sunjoto Putro, mengatakan destinasi adalah objek wisata yang ada di Kota Solo. Sementara kawasan adalah gabungan dari beberapa objek wisata. Ia mengakui, selama ini pengembangan pariwisata masih terbatas di wilayah Solo tengah ke Selatan. Dalam Raperda RIPKa tersebut, pansus membahas pengembangan pariwisata dalam jangka 10 tahun ke depan.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Solo tersebut diharapkan mampu menambah tingkat kunjungan wisatawan ke Kota Solo. Dampak yang diharapkan dari kedatangan para turis lokal dan manca negara itu adalah meningkatkan pendapatan masyarakat.
“Memang belum ada data detail tentang jumlah kunjungan dan dampak ekonominya. Tapi, kalau dilihat sekilas, Solo mash kalah dari Jogja dan Magelang,” ujarnya saat berbincang dengan Solopos.com di Gedung DPRD Solo, Kamis (1/9/2016).
Legislator Partai Keadilan Sejahtera [PKS] ini menilai Solo belum menjadi tujuan wisata untuk anak-anak. Peluang itu menurutnya bisa ditangkap oleh stakeholder terkait dengan menciptakan wahana atau objek wisata yang cocok untuk anak-anak.
Sumber : Solopos /Editor : AR

Thursday, September 1, 2016

Solo Utara akan Jadi Kawasan Wisata Baru

PKS Kota Solo - Wajah Solo Utara akan diubah menjadi kawasan wisata berbasis jasa perdagangan dan kerajinan dalam jangka 10 tahun ke depan. Hal itu menjadi salah satu materi pembahasan Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan (RIPKa) DPRD Kota Solo.
Anggota Pansus Raperda RIPKA, Asih Sunjoto Putro, mengatakan pembahasan RIPKa tak terlepas dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Solo dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Solo.
“Pengembangan Solo Utara masih masih diperjuangkan,” ujarnya legislator asal Partai Keadilan Sejahtera [PKS] itu, Rabu (31/8).
Sementara itu, Ketua Pansus Raperda RIPKa, Putut Gunawan, mengatakan Solo Utara masuk dalam salah satu rencana jangka panjang. Solo Utara akan dikembangkan menjadi kawasan wisata jasa perdagangan dan kerajinan.
“Salah satu potensi strategis adalah pariwisata buatan. Solo Utara memiliki potensi itu. Saat ini di Mojosongo [Kecamatan Jebres] banyak sentra kerajinan sangkar burung dan bambu. Sentra-sentra itu bisa dikelola, misalnya didirikan workshop untuk menarik wisatawan khususnya karya wisata,” kata dia saat ditemui Solopos.com di ruang kerjanya.
Selain kerajinan sangkar burung dan bambu, ada pula sentra pengrajin tahu dan tempe. Belum lama ini masyarakat Kampung Krajan, Mojosongo, sudah memulai mengembangkan lokasi usaha mereka sebagai workshop.
Sumber : Solopos / Editor : AR

Legislator Minta Pedagang Pasar Besi Semanggi Taat Perda Retribusi

PKS Kota Solo - Kalangan legislator DPRD Solo meminta para pedagang di Pasar Besi Semanggi, Pasar Kliwon membayar retribusi sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) No.5/2016 Tentang Retribusi Daerah.
Pedagang yang keberatan dengan tarif baru kebersihan yakni Rp 100 per meter persegi atau naik 1.000% dari tarif sebelumnya yang hanya Rp 10 per meter persegi mengajukan surat keberatan secara resmi kepada Walikota.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Solo, Sugeng Riyanto, mengatakan Pemkot Solo punya hak menarik retribusi. Pedagang tidak seharusnya memboikot retribusi. Kenaikan tarif retribusi mengacu pada Perda. Disisi lain, Pemkot Solo punya kewajiban memberi fasilitas sebagai imbal balik langsung dari retribusi.
"Meskipun barangkali biaya yang dikeluarkan Pemkot lebih besar dibanding pendapatan asli daerah (PAD), tetapi kebijakan yang bersifat layanan adalah kewajiban Pemkot," ujarnya di ruang Fraksi PKS DPRD Solo, Rabu (31/8).
Sumber : Solopos / Editor : AR

Tahun Depan Sekolah Inklusi Dapat Tambahan Anggaran

PKS Kota Solo - Mulai tahun depan, seluruh sekolah inklusi di Kota Solo bakal mendapat tambahan kucuran anggaran. Tambahan anggaran tersebut akan diarahkan untuk kebutuhan guru inklusi maupun sarana pendukung lainnya.
Sekretaris Komisi IV DPRD Solo, Asih Sunjoto Putro mengatakan pihaknya telah memastikan bakal memasukkan skema anggaran tersebut guna direalisasikan pada 2017 mendatang.
"Kami pastikan Tahun depan akan ada perlakuan khusus untuk sekolah inklusi. Yakni dengan penambahan anggaran untuk penangan siswa. Maksimal 2017 sudah mulai," ungkapnya kepada wartawan, Rabu (31/8).
Menurut Asih, penambahan tenaga guru inklusi memang mendesak. Sebelumnya, pihak sekolah hanya mengandalkan tenaga honorer. Padahal kebutuhan akan guru inklusi cukup besar.
"Kemarin kan hanya tenaga honorer. Selain itu, yang dibutuhkan juga sarana dan prasarana yang mendukung. Sebab selama ini memang belum terpenuhi seluruhnya," terangnya.
Sebelum besaran anggaran ditetapkan, akan ada sejumlah pendataan terhadap kebutuhan guru inklusi di masing-masing sekolah.
"Kebutuhan berapa tetap akan kita support. Kalau kebijakan tak didukung anggaran kan percuma. Sejauh ini memang perbedaan sekolah inklusi dengan non inklusi hanya statusnya saja," tandas Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Solo itu.
Sumber : Joglosemar / Editor : AR

DPR Dorong Menlu Segera Pulangkan Calon Jamaah Haji Dari Filipina

PKS Kota Solo - Persoalan penyelesaian warga Indonesia yang ditahan di Filipina karena paspor ilegal untuk berangkat haji menjadi isu yang banyak ditanyakan para anggota Komisi I DPR ke Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Lestari Priansari Marsudi‎ dalam rapat kerja hari ini, Rabu (31/08). Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mendorong kementerian luar negeri untuk mempercepat pemulangan WNI yang ditahan di filipina.
 "WNI yang kini tertahan di filipina notabennya adalah korban, Oleh karena itu KBRI beserta Kemenlu harus melobi pemerintah filipina agar proses pemulangan bisa dipercepat, sedangkan pihak yang harus bertanggung jawab terkait adanya pelanggaran keimigrasian adalah biro penyelenggara" Tegas kharis.
Kharis menambahkan munculnya kasus-kasus tersebut disebabkan karena distribusi kuota haji di negara-negara Asean yang tidak sesuai porsi, terlebih pada tahun ini kuota haji Indonesia turun dari tahun-tahun sebelumnya.
“Indonesia adalah salah satu negara yang daftar tunggu hajinya cukup lama, tapi ada negara seperti filipina yang tiap tahunnya memiliki sisa kuota haji yang cukup banyak, oleh karena itu kami mendorong pemerintah Indonesia dapat menginisiasi pertemuan antara negara ASEAN dengan Kerajaan Arab Saudi yang bertujuan membahas kuota haji di negara-negara ASEAN yang Muslimnya minoritas sehingga bisa dimanfaatkan negara-negara lain yang memiliki daftar tunggu panjang seperti Indonesia dan Malaysia" Ujar Aleg PKS asal Solo ini. (AR)

[Reses DPRD] Penerapan SSA Masih Dikeluhkan Warga Laweyan

PKS Kota Solo – Penerapan jalur sistem satu arah (SSA) di masih dikeluhkan warga Laweyan. Hal itu terungkap dalam reses Wakil Ketua DPRD Kota Solo, Abdul Ghofar, yang digelar Jumat-Minggu (19-21/8/2016).
Ghofar mengatakan keluhan itu mengemuka di tiga dari empat lokasi reses yang ia lakukan yaitu di Karangasem, Mangkuyudan , Purwosari dan Sriwedari, dan Purwonegaran, Sriwedari. Masyarakat banyak mengeluhkan kondisi lalu lintas yang tidak berimbang.
“Keluhan mereka, Jl. Dr. Radjiman jadi sepi, sedangkan Jl. Samanhudi menjadi terlalu ramai,” ujarnya saat berbincang dengan Solopos.com di Kantor DPRD Kota Solo, Senin (29/8/2016).
Keluhan itu rata-rata disampaikan para pedagang atau bakul. Tidak berimbangnya volume kendaraan yang melintas berpengaruh pada omzet jualan mereka, khususnya di Jl. Dr. Radjiman. Pedagang di pinggir jalan itu mengaku sepi pembeli.
“Saya sudah meminta para bakul membuat paguyuban kemudian silakan menggelar hearing dengan DPRD Solo,” tuturnya.
Selain itu, banyak masyarakat yang terpaksa memutar arah cukup jauh untuk sampai ke lokasi tujuan. Padahal, masih sama-sama wilayah Laweyan. Ghofar mencontohkan, warga Pajang harus mengambil jalan memutar ke selatan melewati daerah Batik Keris agar bisa sampai ke Baron.
“Tak jarang, warga di sekitar Kampung Batik Laweyan harus memutar jauh untuk bisa ke Baron dan sekitarnya,” kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Lebih lanjut, keluhan-keluhan masyarakat yang mencuat selama reses sudah ia catat. Masyarakat juga dipersilakan menyampaikan aspirasi secara tertulis.
“Kalau reses biasanya yang bisa bicara cuma sedikit. Hasil reses akhirnya cuma sedikit. Dengan tulisan, aspirasi mereka bisa terkumpul banyak,” terangnya.
Sumber : Solopos / Editor : AR

Peduli pada Masyarakat, DPC Jebres adakan Bakti Sosial

PKS Kota Solo - Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kecamatan Jebres Surakarta kembali mengadakan kegiatan pelayanan masyarakat  dalam bentuk Bakti Sosial. Acara bakti sosial ini merupakan program rutin yang diadakan oleh Bidang Kesejahteraan Rakyat (KESRA) DPC PKS Kecamatan Jebres.
"Dengan adanya acara ini kami ingin menyatu bersama masyarakat, ikut merasakan yang mereka rasakan dan ikut membantu setiap kesulitan mereka. Itulah spirit yang kami ingin bawa" Ujar Ketua Panitia sekaligus Ketua Bidang KESRA DPC PKS Jebres, Setyobudi.
Acara yang dilaksanakan Minggu (28/8) kali ini bertempat di RT  01 /RW XIV Kelurahan Pucangsawit  Jebres, dengan mengusung tema ‘Berkhidmat Untuk Rakyat’. Rangkaian kegiatan yang di gelar dalam Bakti Sosial ini antara lain pengobatan gratis dan pasar murah. 
Sementara itu Ketua DPC PKS Kecamatan Jebres, Slamet Widodo yang juga hadir dalam acara tersebut menuturkan bahwa kegiatan bakti sosial ini sebagai bentuk pelayanan PKS  kepada masyarakat terutama dari warga yang kurang mampu sehingga diharapkan kegiatan  tersebut mampu mengurangi beban masyarakat sekaligus sebagai bentuk  perwujudan kedekatan PKS dengan masyarakat.
Kegiatan yang di mulai pukul 08.00 pagi tersebut langsung dipadati oleh masyarakat sekitar, pengobatan gratis dan sembako murah mendapatkan respon yang tinggi dari warga masyarakat, terbukti dengan banyaknya warga yang ikut berpartisipasi.