Cek Ketersediaan Darah, Fraksi PKS DPRD Surakarta Sidak dan Donorkan Darah di PMI Surakarta.

Lima anggota fraksi PKS DPRD Kota Surakarta yang terdiri dari Asih Sunjoto Putro, Sugeng Riyanto, Abdul Ghofar Ismail , Muhadi Syahroni, dan Didik Hermawan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Sekretariat Palang Merah  Indonesia (PMI) Kota Surakarta pada Hari Senin (06/04). Rombongan anggota dewan tersebut diterima oleh Sekretaris PMI Surakarta, Sumartono Hadinoto.

Ketua Fraksi PKS, Asih Sunjoto Putro menyampaikan dari hasil sidak persediaan darah di Kota Surakarta dalam kondisi aman. "Alhamdulillah persediaan darah di PMI Surakarta saat ini, meskipun dalam kondisi pandemi Covid-19 masih aman." jelasnya.

Wakil Ketua DPRD Kota Surakarta dari FPKS, Sugeng Riyanto mengajak masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam donor darah, "Mari warga masyarakat di tengah kondisi saat ini kita donorkan darah kita agar ketersediaan darah di PMI selalu cukup, terlebih menjelang bulan Bulan Ramadhan ini masyarakat ditunggu kehadirannya untuk donor darah" jelasnya.

Setelah berbincang dengan sekretaris PMI Kota Surakarta, Kelima anggota fraksi PKS ini juga mendonorkan darahnya. Donor darah di tengah kondisi wabah Covd-19 di PMI surakarta terlihat sangat steril, ruangan diseterilisasi setiap hari dan tetap menjaga prosedur kesehatan yang ketat. Pendonor juga mendapatkan berbagai fasilitas seperti hand sanitizer dan masker.

Read More

Wakil Ketua dan Anggota FPKS DPRD Kota Surakarta Sidak Dinas Kesehatan, Pastikan Penanganan Covid-19 Efektif.

Wakil Ketua DPRD Kota Surakarta Sugeng Riyanto melaksanakan Inspeksi Mendadak (Sidak) di Dinas Kesehatan Surakarta,pada Jum'at (3/4). Turut serta dalam sidak ini semua anggota dari FPKS Solo yaitu Asih Sunjoto Putro, Didik Hermawan, Abdul Ghofar Ismail, Muhadi Syahroni.

Rombongan DPRD diterima oleh Sekretaris Dinas Kesehatan, Setyowati. Setelah berbincang di ruang Satgas Covid-19. Sugeng Riyanto menyampaikan "Solo saat ini masih KLB akan tetapi fakta di masyarakat masih sangat longgar dalam menjaga standar kesehatan dirinya. Makanya, pemerintah kota bersama TNI, Polri harus lebih intensif lagi untuk memberikan penyadaran kepada masyarakat bahwa Solo masih KLB."

Dalam sidak ini DPRD juga ingin melihat kesiapan Dinas Kesehatan dalam pemenuhan Alat Pelindung diri (APD) Tenaga Kesehatan. "Dari hasil sidak tadi terlihat permasalahannya, anggaran untuk pengadaan sudah ada. Akan tetapi ternyata ketersediaan barangnya yang masih kurang. Kalaupun ada harganya melambung tinggi. Oleh karenanya perlu koordinasi semua pihak untuk mengatasi persoalan APD. Kami mendorong kepada Dinkes untuk mencari celah, pengadaan APD yang standar dengan harga terjangkau segera bisa diberikan ke pos - pelayanan kesehatan seperti puskesmas dan Rumah Sakit milik Pemkot" jelasnya.

Dalam penanggulangan COVID - 19 ini DPRD Kota Surakarta juga mendorong sinergi dengan semua pihak. "Mari kita disiplin dalam memutus rantai penyebaran virus corona dengan menjaga pola hidup sehat, cuci tangan dengan sabun, phisical distancing dengan di rumah saja. Pemakaian masker juga perlu bagi masyarakat kemana saja sebisa mungkin menggunakan masker. Untuk upaya pencegahan agar tidak menularkan atau tertular virus" katanya.

Sugeng juga menyatakan DPRD Kota Surakarta memastikan alokasi anggaran untuk penanganan Covid-19 senilai 49 Milyar bisa tepat sasaran. "DPRD perlu mengetahui kemana anggaran itu dialokasikan. Misalnya ada rencana pembagian sembako ke 40 ribu KK itu perlu diketahui nama dan alamat penerima dimana saja, sehingga tepat sasaran. Kemudian untuk membangun gedung karantina pasien ODP perlu dipastikan sejauhmana dilaksanakan sesuai prosedur yang ada. Kemudian untuk pengadaan perlengkapan APD nakes. Saat budget anggaran itu diajukan masih menggunakan harga standar normal, sedangkan saat ini harga-harga naik maka apabila ada penyesuaian anggaran melalui Komisi di DPRD bisa ikut mengawasi"  pungkasnya.

Read More

Pernyataan Sikap FPKS DPRD Kota Surakarta Terkait Penanggulangan COVID-19 di Kota Surakarta

Terkait Penanggulangan COVID-19 di Kota Surakarta, kami Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Daerah Kota Surakarta menyatakan sikap sebagai berikut:

1. Mengalokasikan gaji anggota FPKS DPRD Kota Surakarta  selama dua bulan (Bulan April dan Mei) untuk penanganan dampak Covid - 19 kepada masyarakat Kota Surakarta. Penyaluran melalui Satgas Pencegahan Covid - 19 yang dibentuk DPD PKS Surakarta.

2.Mengajak pejabat dan masyarakat Kota Surakarta yang mampu untuk bersama sama memupuk kepedulian dengan menyumbangkan sebagian gaji atau rezeki untuk diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu yang terdampak wabah Covid-19 di Kota Surakarta.

3. FPKS DPRD Kota Surakarta turut mendukung rencana penyaluran bantuan sosial yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surakarta. Kami akan melaksanakan fungsi pengawasan untuk memastikan rencana Pemerintah Kota Surakarta yang akan membagikan bantuan sembako terhadap Kepala Keluarga (KK) terdampak Covid-19 dilaksanakan secara tepat sasaran. Setelah program bantuan Pemerintah Kota Surakarta berjalan, FPKS DPRD Kota Surakarta akan membentuk Posko Pengaduan secara online. Apabila masyarakat yang terdampak dan seharusnya berhak menerima bantuan dari Pemerintah Kota Surakarta tidak mendapatkan bantuan, atau terdapat salah sasaran bantuan bisa menyampaikan aduannya melalui posko pengaduan online untuk kami sampaikan ke pemerintah Kota Surakarta.

4. Mengajak kepada masyarakat untuk bersama-sama menjaga diri dengan hidup bersih dan sehat. Agar tidak mudah tertular dan menularkan Covid-19 dengan melakukan social distancing atau phisycal distancing.

Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan semoga penanggulangan wabah COVID -19 di Kota Surakarta dapat berjalan sebaik-baiknya.

Ketua FPKS DPRD Kota Surakarta

Asih Sunjoto Putro

Read More

Satgas Pencegahan COVID-19 PKS Solo Lakukan Program Pelayanan

Setelah terbentuk Satgas Pencegahan COVID-19 PKS Kota Surakarta di bawah komando Sekretaris Umum DPD PKS Solo  Daryono langsung bergerak melaksanakan program pelayanan. Pada hari Ahad (22/3) tim Satgas melaksanakan penyemprotan disinfektan secara serentak untuk kantor partai di tingkat kota dan kecamatan serta di beberapa masjid terdekat dengan kantor.

Pelepasan tugas satgas dilaksanakan di depan Kantor DPD PKS Solo yang dihadiri Wakil Ketua Umum DPD PKS Solo, Asih Sunjoto Putro dan Bendahara Umum,  Sugiyatno. Tim Satgas  tersebut langsung melaksanakan tugas.

Koordinator Satgas Pencegahan COVID-19 PKS Solo, Daryono menyampaikan ada empat program pelayanan yang dilakukan, "Hari ini kita melakukan penyemprotan di kantor partai agar terjaga kebersihannya. Selain itu, ada program pembagian hand sanitizer, pembagian masker dan pendataan kondisi anggota PKS saat terjadi semi lockdown. Karena tidak semua anggota PKS mempunyai kesiapan ekonomi dalam menghadapi kondisi ini." jelasnya.

Daryono menambahkan, program pelayanan ini merupakan bantuan yang diberikan PKS untuk mendukung program pemerintah dan membantu masyarakat. "Meskipun terbatas ini  supporting unit yang bisa kami lakukan untuk mencegah corona" pungkasnya.

Read More

Cegah Corona, Ketua PKS Solo Ikut Semprot Disinfektan di Masjid

Ketua DPD PKS Surakarta, Abdul Ghofar Ismail terjun langsung dalam penyemprotan disinfektan untuk masjid di Kelurahan Joyotakan, Serengan, Surakarta. Dalam kegiatan yang dilaksanakan pada Sabtu (21/3) malam.

Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian PKS setelah Walikota Surakarta menetapkan wabah korona sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) di Kota Surakarta.

Abdul Ghofar PKS menyatakan kegiatan ini sifatnya membantu pemerintah dan warga masyarakat dalam menangani wabah korona di Kota Solo. "Selain penyemprotan disinfektan untuk rumah ibadah, insya Allah besok untuk kantor partai di tingkat kota dan kecamatan. PKS Solo punya program pembagian _hand sanitizer_ secara gratis yang merupakan racikan kader PKS sendiri, serta pembagian masker. Kemudian secara internal kami melakukan pendataan ketahanan ekonomi anggota PKS sebagai antisipasi jika benar-benar terjadi lockdown akibat dampak wabah korona" jelasnya

Turut hadir Ketua DPC PKS Kecamatan Serengan, Musmualim dan beberapa kader PKS serta warga setempat yang membantu.

Tampak Ketua PKS Solo, Abdul Ghofar Ismail ikut secara langsung  menyemprotkan disinfektan di dalam masjid yang terletak di  wilayah Joyotakan tersebut. Selain itu, juga memberikan bantuan masker bagi jama'ah masjid yang diserahkan melalui perwakilan takmir masjid.

Perwakilan warga yang ikut dalam kegiatan tersebut,  Ahmad Toyyibi menyampaikan, "kami mewakili warga mengucapkan terima kasih kepada tim PKS atas disinfektannya, semoga Corona di Solo bisa lenyap" ujarnya.

Read More

Sidak Komisi IV DPRD Surakarta Sayangkan tidak adanya petugas jaga di depo arsip Diarpusda

Sepuluh anggota Komisi IV DPRD Surakarta melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kantor depo arsip  dinas kearsipan dan perpustaaan (diarpusda), Jumat (6/3). Namun, para wakil rakyat kecele lantaran pintu gerbang kantor di Jalan Kolonel Sutarto Jebres itu tertutup dalam keadaan digembok.

Sidak yang sedianya akan meninjau kondisi depo yang dikabarkan terdapat kebocoran di beberapa titik bangunan. Kebocoran tersebut mengakibatkan beberapa arsip yang disimpan di dalamnya rusak dan sebagian lagi lembab. Legislator juga ingin mengetahui bagaimana manajemen kearsipan di Kota Bengawan.

Anggota Komisi IV Asih Sunjoto Putro menyayangkan tidak adanya petugas jaga di depo arsip Diarpusda. Menurutnya apa yang ada di dalam bangunan merupakan data penting dan memiliki banyak kepentingan. Hal itu dianggap sebagai kelalaian yang tidak bsa dibenarkan.

“Sekarang jam 10.00, berarti tutup sebelum jam kerja habis. Hari Jumat kan harusnya sampai jam 11. Ini jam 10.00 sudah tidak ada aktivitas,” tegas Ketua FPKS DPRD Surakarta tersebut.

Terpisah, Kepala Diarpusda Sis Ismiyati mengaku ada petugas khusus yang menjaga depo arsip. Dia menduga saat disidak dewan, petugas sedang ada keperluan. “Mungkin ada keperluan sebentar, ngepasi saja bapak-bapak (anggota DPRD Surakarta) ketika berkunjung,” ungkap dia.

Sumber: Radar Solo

Read More

Spanduk ABG For Solo 1 Bertebaran, PKS Usung Kader di Pilkada 2020?

PKS Kota Solo - Spanduk bergambar sosok Ketua DPD Partai Keadilan Sosial (PKS) Solo Abdul Ghofar Ismail bertebaran.

Di antaranya di Jalan Sambeng, Kelurahan Mangkubumen, Kecamatan Banjarsari, Solo.


Spanduk bertulisan 'Abdul Ghofar Ismail untuk Wali Kota Solo #ABGforSolo1 #KaderPKSBanjarsari' dengan latar belakang warna putih.

Ghofar menyampaikan kemunculan spanduk sebagai bagian suara kader berlambang padi dan bulan sabit itu.

• Setelah Golkar, PKS Juga Sepakat Koalisi dengan Demokrat di Pilkada Klaten 2020

"Bagian dari suara kader, aspirasi kader yang memang di PKS, ada beberapa yang dulu sebagaimana kita sampaikan internal dan eksternal muncul beberapa nama," tutur dia kepada TribunSolo.com, Rabu (11/3/2020).


"Ini muncul lagi, teman-teman yang pinginnya dari kader maju sendiri," imbuhnya membeberkan.

Ghofar mengatakan DPP PKS belum memastikan sikapnya dalam kontestasi Pilkada Solo 2020.

• Megawati sudah Kunci Nama Cawali untuk Pilkada Solo, Begini Respons Purnomo dan Gibran

"Suara dari bawah, dari kader kita, itu bagian aspirasi yang akan kita tanggapi sebagaimana munculnya Kaukus Muda yang mendukung Gibran," katanya.

• PDI-P sudah Tentukan Jago di Pilkada Solo 2020, Achmad Purnomo Semakin Pasrah

Adapun Ghofar tidak mau tergesa-gesa dan ingin menunggu keputusan DPP PKS terkait sikap ataupun calon yang bakal diusung.

"Tidak usah berandai-andai dulu, kalau saya mengalir saja, secara hitungan realistis mau membentuk kapal saja susah," tandasnya. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunsolo.com dengan judul Spanduk ABG For Solo 1 Bertebaran, PKS Usung Kader atau Lawan Gibran & Purnomo di Pilkada 2020?,
Penulis: Adi Surya Samodra
Editor: Asep Abdullah Rowi

Read More

Polemik Sriwedari, Wakil Ketua DPRD Kota Solo Warning Pejabat Bisa Bijak Berkomentar

PKS Kota Solo - Wakil Ketua DPRD Surakarta Sugeng Riyanto berharap para pejabat daerah lebih bijak dalam memberikan komentar. Dia menyayangkan beberapa statemen pejabat daerah maupun sesama anggota dewan yang seolah-olah menyandingkan sengketa hukum ini dengan urusan kemasyarakatan.

”Pertama saya kritik dulu kawan-kawan pejabat yang terkesan akan membenturkan urusan hukum dengan kepentingan masyarakat. Khususnya soal perkara eksekusi lahan Sriwedari. Ini yang sedikit berbahaya jika diteruskan,” kata dia.
Dia melihat penggiringan opini itu tidak tepat. Sebab, hukum dan masyarakat itu perkara yang berbeda. Sugeng menyarankan agar pemkot segera menyiapkan argumen hukum jika menilai putusan pengadilan soal itu tidak sesuai yang semestinya.

”Saya sendiri sebetulnya pengin Sriwedari itu tetap jadi aset pemerintah. Hanya saja jika argumennya seperti itu, kurang tepat. Kalau menilai putusan PN tidak tepat, saya pikir ya perlawanannya perlawanan hukum. Kawan-kawan pejabat publik mesti lebih bijak dalam berstatmen,” jelas politisi PKS itu.

Sekadar informasi, Jumat (21/2) lalu, PN mengeluarkan surat No:10/PEN.PDT/EKS/2015/PN.Skt. Jo No:31/Pdt.G/2011/PN.SKA Jo No:87/Pdt/2012/PT.Smg Jo No:3249-K/Pdt/2012  tentang penetapan eksekusi lahan Sriwedari, serta menyerahkan lahan yang berada di jantung Kota Solo ini kepada ahliwaris. Meski demikian, pihak PN belum memutuskan jadwal eksekusi tersebut.

”Untuk masyarakat, jika merasa persoalan ini kurang tepat juga harus bijak dalam menanggapinya. Demo pun boleh karena itu dijamin konstitusi. Hanya saja, jangan sampai menghalang-halangi proses hukum. Mari bersama-sama kita junjung tinggi hukum di Indonesia,” tutup Sugeng. (irw/bun/ria)

Sumber:Radar Solo

Read More