Friday, April 7, 2017

[OPINI] MENYAMBUT KEMBALI KUMANDANGE PASAR KLEWER

PKS Kota Solo - Bulan April ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta akan meresmikan beroperasinya Pasar Kelwer. Setelah sekian lama para pedagang harus berjualan di Pasar darurat di Alun Alun Utara dengan segenap dinamika persoalan yang dihadapinya. Sebelum Klewer benar benar akan diresmilkan, paling tidak ada beberapa hal yang harus sangat diperhatikan oleh Pemkot, para pedagang dan kita semua agar setelah Klewer diresmikan, segala sesuatunya bisa berjalan dengan baik. Saya selaku Wakil Ketua Komisi III DPRD Solo yang salah satunya membidangi pasar tradisional sangat mewanti-wanti hal tersebut.
Pertama, Pemkot harus memastikan semua fasilitas yang ada di Pasar Klewer tidak bermasalah dan benar benar siap pakai. Ada banyak fasilitas penunjang yang diharapkan keberadaannya menjadikan pedagang dan pengunjung serta aktifitas jual beli dan transaksi menjadi semakin nyaman. Kalau klewer yang lama tidak difasilitasi lift, maka pasar klewer yang baru tersedia lift khusus untuk orang dan lift khusus untuk barang. Juga adanya tangga berjalan yang bisa memudahkan perpindahan dari dan antar lantai sehingga makin nyaman.
Disamping itu, fasilitas yang lain juga harus dipastikan siap. Listrik, air, mushola, ruang menyusui, kamar kecil, dan semua fasilitas pendukungnya harus dipastikan benar benar sudah siap.
Kedua, Pemkot harus memastikan semua pedagang siap. Komisi III DPRD Solo sangat mendukung saat Pemkot mewajibkan kepada semua pedagang yang nantinya akan menempati kios/los maupun dasaran untuk melengkapi syarat-syarat seperti memiliki NPWP, siap untuk E-retribusi serta pernjanjian untuk tidak menjual/ menyewakan kepada orang lain.
Para pedagang melalui paguyuban masing-masing juga harus berlomba untuk bersama-sama menjadikan Klewer sebagai sawah ladang yang menjanjikan buat mereka. Kesiapan dalam hal display produk yang rapi dan enak dipandang, pola pelayanan yang ramah kepada pembeli, kejujuran dan sikap menjadikan pembeli sebagai raja sangat dibutuhkan oleh pedagang. Mari jadikan peresmian klewer nantinya sebagai momentum awal untuk membudayakan jual beli yang ramah , grapyak dan mengesankan.

Tuno Satak Bathi Sanak
Prinsip orang orang tua kita juga mengajarkan “Tuno satak Bathi sanak”. Tidak masalah rugi sedikit atau keuntungan kecil tapi paseduluran dan jejaring konsumen makin terbentuk. Toh, saat diakumulasikan akan menjadi keuntungan yang besar juga.
Ketiga, Pemkot harus memastikan secara manajemen pengelolaan Klewer sudah sangat siap. Bahwa Klewer adalah ikon Kota Solo dan Klewer sebagai pasar sandang terbesar di Jawa Tengah merupakan suatu sistem yang butuh tata kelola yang matang. Secara tampilan fisik, pasar klewer sudah mendekati tampilan pasar modern. Jika pengelolaannya tidak mengikuti, maka akan menjadi percuma. Bagaimana agar semua pedagang di semua lantai bisa bersama-sama mendapatkan peluang rizki, Bagaimana sistem bongkar muat barang agar tidak menimbulkan kesemrawutan, Bagaimana agar pedagang tertib dalam membayar retribusi, Bagaimana agar keamanan dan kenyamanan bisa dirasakan, bagaimana agar kebersihan klewer tetap terjaga, Bagaimana agar semua pedagang ikut merasa memiliki dan menjaga kumandange pasar klewer. Ini semua adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh Pemkot dengan menyuguhkan manajemen yang modern dan akuntabel.
Keempat, Pemkot harus memastikan sarana-sarana penunjang pasar kelwer benar-benar siap. Pembangunan fisik pasarnya memang sudah selesai, tapi kondisi jalan di sekitarnya masih banyak perlu pembenahan. Demikian juga sistem drainasenya, mengingat posisi basement berada dibawah permukaan air rata-rata dan mengingat alun-alun merupakan daerah resapan air yang sangat optimal, maka diperlukan satu antisipasi sistem drainase yang baik.
Diluar itu, Pemkot juga harus berfikir terkait jalur angkutan umum yang melewati Klewer baik bus maupun feeder (angkot) agar akses masyarakat dari dan ke Kelwer, mudah dan terjangkau. Satu lagi yang sangat penting, Pemkot harus memastikan semua hidran dan alat pemadam api darurat siap di sekitar Klewer dan dapat digunakan kapanpun. Jangan sampai terjadi lagi seperti saat klewer terbakar, semua hidrant mati dan alat pemadamnya juga tidak fungsional.
Kelima, Pemkot harus dapat memastikan para pedagang bermobil yang melakukan aktifitas transaksi jual beli di tempat parkir dan sekitar Klewer tidak ada lagi. Keberadaan mereka dinilai sangat merugikan pedagang yang ada di dalam pasar klewer. Potensi kerugiannya bahkan sangat fantastis. Dalam audiensi HPPK ke DPRD beberapa waktu lalu, dipaparkan bahwa paling tidak pedagang bermobil ini beroperasi sepekan dua kali. Jumlah mereka bisa mencapai 250 mobil, dimana setiap mobil berisi rata-rata 5 orang pedagang.
Berdasarkan observasi, dalam kondisi sepi para pedagang ini bisa meraup omset penjualan kisaran Rp4 juta. Dan pada kondisi ramai, bisa mencapai Rp15-20 juta per pedagang. Jika diambil rata-rata Rp5 juta per pedagang dikalikan 2 kali sepekan dan dikali 4 pekan dalam jumlah 250 mobil dimana setiap mobil berisi 5 pedagang, maka akan muncul angka Rp 50 miliar. Hal tersebut adalah angka minimal yang semestinya masuk ke pedagang klewer di setiap bulannya. Data angka ini ternyata juga identik dengan paparan Pemkot saat rapat kerja dengan Komisi III DPRD.
Jika kondisi seperti ini tetap dibiarkan tanpa ada tindakan sistemik, maka kehancuran klewer hanya tinggal menunggu waktu. Megah dan modern fisik pasarnya, tapi rapuh dan redup pedagang didalamnya.
Kelima poin diatas menurut hemat saya harus benar-benar diperhatikan oleh semua pihak yang berada di klewer, terutama Pemkot dan para pedagang. Semoga dengan disiapkannya hal-hal strategis diatas, peresmian Klewer benar-benar akan menjadi titik tolak kembalinyakumandange pasar klewer dan keberadaannya akan memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi Kota Solo. Sehingga masyarakatnya makin wareg dan sejahtera, Insya Allah.
*Ditulis oleh Wakil Ketua Komisi III DPRD Solo, Sugeng Riyanto, S.S (Fraksi PKS DPRD Solo).
** Terbit di Kolom Opini Harian joglosemar, Kamis 6 April 2017

DPRD Masih Blank Terkait Megaproyek Flyover Manahan

PKS Kota Solo - DPRD Surakarta mengaku blank perihal megaproyek flyover Manahan. Bahkan, wakil rakyat menyebut Pemkot melanggar kewajibannya dalam memberikan informasi mengenai pilot project berdana ratusan miliar rupiah itu.
Anggota Komisi II DPRD Surakarta, Quatly Abdulkadir Alkatiri menyebutkan dari awal hingga saat ini belum ada komunikasi resmi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU-PR) mengenai proyek tersebut.
Padahal, di awal pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2017 hingga disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda), belum sekalipun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut memberikan paparan mengenai hal itu.
“Kami blank kalau ditanya soal itu. Karena sampai saat ini belum ada komunikasi resmi dengan DPU PR. Kami tahunya justru dari media yang terus memberitakan proyek pembangunan flyover Manahan. Padahal, Pemkot berkewajiban memberikan pemaparan di hadapan DPRD, bukan hanya Komisi II sebagai counter part OPD itu. Dan perlu diingat, kami sebagai lembaga pengawas berhak atas semua informasi yang menyangkut soal Solo,” tegas Quatly.
Sumber : Joglosemar

Thursday, April 6, 2017

Masih Tunggu Presiden, Pemkot Diminta Bijak Soal Peresmian Pasar Klewer

PKS Kota Solo – Wakil Ketua Komisi III DPRD Solo, Sugeng Riyanto meminta Pemkot bijak dalam memutuskan siapa yang bakal meresmikan Pasar Klewer. Jika memang Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum memiliki waktu untuk meresmikannya, bisa juga diwakilkan kepada pejabat sekelas menteri.
Penegasan itu disampaikan Sugeng terkait dengan masih terkatung-katungnya rencana peresmian pasar yang terbakar beberapa tahun lalu. Dimana awalnya Pemkot merencanakan peresmian pasar tersebut pada Maret lalu, namun hal itu terpaksa diundur dengan berbagai pertimbangan.
Utamanyaadalah masalah fisik dan fasilitas yang belum siap. Alhasil, peresmian diwacanakan April ini. Hanya saja, memasuki pekan pertama bulan April ini, ternyata belum ada jawaban dari orang nomer satu di Republik ini.
Padahal sewa Alun alun utara yang saat ini sebagai pasar darurat berakhir pada 6 April besok. Dengan demikian, diharapkan pedagang bisa segera boyongan ke Pasar Klewer sehingga Pemkot bisa sesegera mungkin merevitalisasi alun alun utara Kraton Surakarta itu.
“Kasihan pedagang kalau terlalu lama terlalu menunggu,”tegasnya.
Selain itu, untuk dana revitalisasi Alun alun utara juga sudah dianggarkan di APBD 2017. Hanya saja, jika pedagang belum masuk Pasar Klewer, revitalisasi bekas pasar darurat itu tidak bisa dimulai. Artinya jika persmian molor, maka proses pengembalian alun alun utara juga berpotensi  mundur.
Sumber : Joglosemar

Tak Segera Diresmikan, Pedagang Klewer Bisa Kena Bayar Sewa Alut

PKS Kota Solo – Masih belum pastinya waktu peresmian Pasar Klewer membuat keresahan kalangan legislator. Pasalnya, sewa Alun alun utara yang saat ini sebagai pasar darurat berakhir pada 6 April besok. Dengan demikian, diharapkan pedagang bisa segera boyongan ke Pasar Klewer sehingga Pemkot bisa sesegera mungkin merevitalisasi alun alun utara Kraton Surakarta itu.
Wakil Ketua DPRD Solo, Abdul Ghofar Ismail mengatakan pihaknya masih menunggu informasi dari Pemkot mengenai jadwal peresmian Pasar Klewer. Meskipun surat pengajuan persemian sudah dikirimkan ke Istana, namun belum mendapatkan jawaban.
“Jika pedagang berkeinginan tetap menggunakan Alun alun utara hingga paska lebaran, pihaknya meminta pedagang untuk membayar sewa sendiri. Pasalnya APBD tidak menganggarkan untuk perpanjangan sewa,” ungkapnya.
Sumber : Joglosemar

Thursday, March 30, 2017

Fraksi PKS DPRD Solo Pertanyakan Fungsi Raperda Pendidikan

PKS Kota Solo - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Surakarta menyampaikan pandangan umum terkait penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kota Solo.
Fraksi PKS mempertanyakan fungsi raperda tersebut.
Adapun Raperda Penyelenggaraan Pendidikan Kota Solo disusun untuk menggantikan Perda Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2010.
"Kami ingin mengetahui seberapa besar perubahan yang ingin dicapai terhadap keberadaan tenaga pendidik berdasarkan raperda tersebut," ujar Ketua Fraksi PKS DPRD Surakarta, Sugeng Riyanto, kepada wartawan, Minggu (26/3/2017), di Solo.
Sugeng mengatakan, aspek sumber daya manusia (SDM) pendidikan menjadi pertanyaan besar.
Menurutnya, faktor pendukung utama keberhasilan penyelenggaraan pendidikan adalah keberadaan tenaga pendidik berkompeten.
Di sisi lain, masih banyak tenaga pendidik yang berstatus honorer. Mereka juga menginginkan peningkatan status yang lebih jelas.
"Apakah raperda yang diusulkan ini sudah mengakomodasi upaya dalam memajukan kesejahteraan tenaga pendidik di Kota Surakarta?," tanya Sugeng.
Secara umum, Sugeng ingin memastikan perubahan aturan membawa dampak nyata terhadap kualitas pendidikan di Kota Solo.
"Apa saja yang harus direvisi dari perda sebelumnya? Jangan sampai perubahan sekadar menjadi wacana tertulis saja," katanya menegaskan.
Sumber : Tribunnews

PKL Galabo Direlokasi, Ini Tanggapan Wakil Ketua Komisi III DPRD Solo

PKS Kota Solo – Pemerintah Kota Surakarta melakukan relokasi pedagang kaki lima (PKL) Gladag Langen Bogan (Galabo) yang berjualan siang hari di kawasan selatan Benteng Vastenburg. Hal tersebut mendapat tanggapan dari kalangan legislatif.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Surakarta, Sugeng Riyanto mewanti-wanti Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta memastikan keberadaan PKL tak berdampak negatif terhadap kawasan cagar budaya itu.
“Kalau memang mau menggunakan kawasan sekitar Benteng Vastenburg, pastikan PKL bersikap tertib,” ujarnya kepada wartawan, Senin (27/3/2017).
Sugeng yang komisinya membidangi penataan perdagangan itu mengatakan, kawasan tersebut merupakan aset negara.
Butuh pengawasan ketat untuk menjaga lahan tersebut tak berubah menjadi kumuh.
“Kalau sekadar memakai lahan saya rasa tak masalah, asal Pemkot serius mengawasi dan PKL memiliki kesadaran ikut menjaga kawasan,” sebutnya.
Disinggung mengenai rencana relokasi itu, Sugeng meyakini Pemkot sudah memiliki pertimbangan matang.
Yakni, mengenai aspek ketertiban umum dan kenyamanan.
Namun, apabila kedua hal tersebut tak terpenuhi, maka langkah relokasi tak akan berdampak apapun.
“Tujuannya kan supaya tidak mematikan pedagang, kita lihat saja nanti apakah bisa terpenuhi,” katanya. 

Sumber : Tribunnews

Monday, March 27, 2017

Presiden PKS Usulkan 3 Nama Kader Untuk Pilgub Jateng

PKS Kota Solo - Meski baru akan digelar pada tahun 2018, peta politik di Jawa Tengah terus menghangat. Terbaru, sepekan usai menggelar Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil), Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyodorkan tiga nama kader internalnya di Pemilihan Gubernur Jateng 2018.
Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman Ph.D dalam keterangannya di sela agenda Sekolah Kepemimpinan Partai (SKP) Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS, Sabtu (25/3/2017) di Ungaran, Jateng mengatakan pihaknya memprioritaskan tiga kader internal untuk ikut berkompetisi dan memenangkan Pilgub Jateng 2018 mendatang, baik sebagai calon gubernur maupun calon wakil gubernur.
“Ada Ketua Komisi I DPR RI Dr Abdul Kharis Al Masyhari, Wakil Ketua Komisi  X DPR RI Drs Abdul Fikri Faqih, MM dan juga ada Wakil Ketua DPRD Jateng Ahmadi SE, kami minta untuk  membangun komunikasi dengan para calon, namun tidak menutup adanya calon lain,”ujarnya.
Secara umum, Sohibul Iman mengatakan bahwa tahapan Pilgub Jateng akan terus diikuti, dan dirinya berharap seluruh kader-kader PKS juga untuk siap menjadi pemimpin di daerahnya masing - masing.
Dikatakan mantan Rektor Universitas Paramadina ini, menjadi kepala daerah merupakan salah satu bentuk pelayanan konkrit yang diberikan PKS untuk masyarakat."Kalau kader PKS bisa menjadi seorang kepala daerah, maka pelayanan untuk masyarakat menjadi sesuatu hal yang mungkin. Sudah banyak yang membuktikan, teman - teman kader yang menjadi kepala daerah memiliki prestasi,”jelasnya.
Dia mengatakan bahwa jika kader yang menjadi kepala daerah maka pintu pengabdian untuk masyarakat terbuka lebih lebar. Oleh karena itu Ia mengajak kader PKS untuk siap menjadi pemimpin di daerah.
Saat ini, ada tiga kader internal PKS yang menjadi Kepala Daerah di Jateng, yakni Muhammad Haris (Wakil Wali Kota Salatiga), Dedy Endriyatno (Wakil Bupati Sragen) dan juga Rohadi Widodo (Wakil Bupati Karanganyar).
Sebagai informasi, tahapan pilgub akan dimulai pada Agustus/September 2017. Pencoblosan dilakukan pada Juni 2018, berbarengan dengan pilkada di tujuh kabupaten/kota, yakni Karanganyar, Temanggung, Banyumas, Kudus, Kabupaten Magelang, Kabupaten Tegal, dan Kota Tegal.
Sesuai UU Nomor 10 Tahun 2016 sebagai Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur/Bupati/ Wali Kota, aturan main pilgub sama dengan Pilkada 2017. Pasangan calon dapat diusung oleh parpol yang memiliki 20 persen kursi di DPRD Jateng atau meraup suara 25% suara sah Pileg DPRD Jateng 2014.
Sumber : PKS Jateng

Friday, March 24, 2017

Pedagang CFD Terlalu Membludak, Aturan Pemkot Dinilai Terlalu Longgar

PKS Kota Solo - Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Surakarta, Sugeng Riyanto, menuding Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta terlalu longgar dalam menerapkan aturan zonasi pedagang di Car Free Day (CFD) Solo.

Lemahnya pengawasan dan penegakan aturan dianggap memicu membengkaknya jumlah pedagang di area bebas kendaraan akhir pekan di Jalan Slamet Riyadi itu.

Dari jumlah pedagang yang berkisar ratusan, kini hampir menyentuh angka ribuan.

"Bagaimana bisa terkontrol kalau pemkot terlalu longgar dan terkesan membiarkan," kata Sugeng kepada wartawan, Rabu (22/3/2017).

Sugeng yang komisinya membidangi pengawasan perdagangan mengatakan, kenyamanan pengunjung CFD terganggu akibat membludaknya pedagang.

Apalagi, jika sampai memanfaatkan badan jalan untuk berjualan. Ia pun khawatir CFD berubah fungsi apabila Pemkot tak melakukan penertiban.

"Hal ini tak bisa ditoleransi," katanya.

Untuk memastikan CFD berlangsung sesuai fungsinya, perlu ada kebijakan Pemkot yang lebih tegas. 

Namun, penertiban tersebut bukan berarti menutup akses pedagang untuk berjualan.

"Kami tak melarang mereka berjualan, namun sebaiknya ditertibkan agar tak mengganggu pengunjung CFD," ucap Sugeng.
Sumber : Tribunnews