PKS Kota Solo - Kalangan legislator siap duduk satu meja dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Solo untuk membahas pembengkakan alokasi anggaran pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Semanggi. Kenaikan biaya ini mencapai 100% lebih, yakni dari Rp100 miliar menjadi sekitar Rp217 miliar memunculkan opsi penambahan anggaran pada APBD Perubahan 2017.
Inilah yang bakal jadi topik pembahasan dalam rapat kerja Komisi IV DPRD Solo dengan Dinas Kesehatan Kota (DKK) Solo, di Kantor DPRD Solo, Kamis (15/3). DPRD Kota Solo akan meminta penjelasan lebih detail dan komplet mengenai lonjakan biaya proyek RSUD ini.
Sebelumnya, legislator menggedok alokasi anggaran untuk pembangunan rumah sakit ini dengan sistem multiyears berdasarkan penjabaran eksekutif dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA).
“Saat pembahasan RKA pada akhir 2016 lalu memang sudah ada pengajuan untuk RSUD Semanggi, tapi kebutuhannya dengan pemerincian Rp100 miliar. Belakangan, angka ini justru membengkak lebih dari 100%. Maka dari itu, kami meminta penjelasan lebih lanjut pada DKK terkait hitungan maupun kebutuhan sebenarnya berapa,” tutur Wakil Ketua Komisi IV DPRD Solo, Asih Sunjoto, kepada wartawan, di Kantor DPRD Solo, Rabu (15/3).
Asih membeberkan dalam pengajuan anggaran melalui Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS) yang diterjemahkan dalam RKA, kebutuhan untuk proyek RSUD ini hanya Rp100 miliar. Selain itu, ketika itu rencananya RSUD ini bakal berkapasitas 100 unit tempat tidur. Namun jumlah ini bertambah hingga menjadi 200 tempat tidur.
Di samping itu, memang dimungkinkan kekurangan biaya ini diajukan pada APBD Perubahan 2017. Akan tetapi, hal ini mempertimbangkan ada dan tidaknya penambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jika tidak, maka bisa jadi akan memangkas pos-pos lain.
Dalam artian, jika tak ada kebutuhan mendesak dari organisasi perangkat daerah (OPD). Sejauh ini sesuai mitra kerja Komisi IV, pembangunan RSUD Semanggi yang menjadi prioritas.
“Selain itu, kami juga mesti mengkaji ulang rencana pembangunan RSUD di setiap kecamatan. Apakah dua RSUD yang ada ini sudah cukup belum untuk mengaver layanan kesehatan khususnya bagi warga kelas menengah ke bawah. Misalkan, di Serengan itu wilayahnya sempit dan warganya tidak sebanyak wilayah lain. Solo juga terbantu dengan adanya RSUD dr. Moewardi milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah,” imbuhnya.
Sementara itu, Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo, memaparkan penganggaran RSUD Semanggi mulanya hanya berdasarkan dengan kebutuhan dasar. Hal ini berbeda dengan RSUD Ngipang yang hanya berkapasitas 108 tempat tidur dengan tiga lantai. RSUD Semanggi bakal memuat dua kali lipat serta dibangun enam lantai.
“Membangun rumah sakit layanan kesehatan enam lantai ini jelas sangat berbeda dengan membangun gedung. Soal anggaran nanti Pemkot akan membuat kesepakatan dengan legislatif. Sementara untuk tipe rumah sakit nanti menyesuaikan. Terkait Sumber Daya Manusia nanti bisa memperbantukan tenaga medis dari 17 Puskesmas di Solo,” jelasnya (AR)
Sumber : Solopos
%20(1).png)
.png)
