PKS Kota Solo - Penolakan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) atas rencana pembuatan dua perlintasan sebidang darurat yang diajukan Pemerintah Kota (Pemkot) Solo sebagai bagian dari rekayasa lalu lintas selama flyover Manahan dibangun mendapat tanggapan legislator.
Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), Quatly Abdulkadir Alkatiri, merasakan selama ini tidak ada komunikasi yang intens antara Pemkot, dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dengan Komisi II yang menjadi counterpart bidang pembangunan.
Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), Quatly Abdulkadir Alkatiri, merasakan selama ini tidak ada komunikasi yang intens antara Pemkot, dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dengan Komisi II yang menjadi counterpart bidang pembangunan.
“Kami juga bingung saat ditanyai warga karena kami juga tak mengerti perihal proyek ini. Justru yang terjadi adalah saling tanya jawab lewat media. Namun begitu ada apa-apa kami baru diberi tahu seperti sekarang ini,” tuturnya.
Anggota FPKS, Abdul Ghofar Ismail, juga turut mempertanyakan urusan mendesak seperti apa sampai proyek flyover Manahan mesti diubah. Menurutnya, selama ini info yang berkembang di masyarakat masih simpang siur terkait pembangunan tersebut.
Sumber : Solopos
ConversionConversion EmoticonEmoticon