Sampah Menumpuk Tiap Event, BLH Dan DKP Diminta Perketat Pengawasan

PKS Kota Solo — Komisi IV DPRD Kota Surakarta mendesak Badan Lingkungan Hidup (BLH) dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Surakarta untuk memantau ketat pergelaran yang masuk dalam kalender event Kota Solo. BLH diminta untuk terjun dalam upaya meminimalkan sampah yang dihasilkan dalam setiap gelaran.
Hal itu didasari atas data pegiat Zero Waste saat Festival Payung Indonesia (FPI) 2016 berlangsung, akhir pekan lalu. Selama tiga hari gelaran berlangsung, sampah yang terkumpul mencapai lebih dari setengah ton. Sampah tersebut bahkan bertebaran di area event. Padahal, festival itu mengampanyekan gerakan nol sampah.

“BLH dan DKP harus bisa mengantisipasi, dengan terjun langsung di setiap event untuk memantau. Sebab kondisi ini terus terjadi setiap event apapun dilaksanakan,” ujar Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Surakarta, Asih Sunjoto Putro kepada wartawan, Senin (26/9).

Asih mengatakan, BLH perlu menjalin kerja sama dengan penanggung jawab kegiatan, kaitannya dengan sosialisasi ke masyarakat maupun manajemen pengelolaan sampah. Data dalam FPI 2016 kemarin menjadi bukti lemahnya koordinasi.

“Minimal ada koordinasi, supaya persoalan sampah bisa diatasi. Harusnya dari awal sudah bisa diantisipasi efeknya seperti apa. Apalagi, masyarakat yang datang banyak sekali,” sebutnya.

Keberadaan sampah tersebut, tak pelak akan menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat pengunjung pergelaran. Namun, di sisi lain, masyarakat sendiri pun harus mengubah sikap untuk lebih tertib dalam membuang sampah. Selama ini, masyarakat kerap mengabaikan hal itu dengan asumsi sudah ada petugas yang bekerja memungut sampah.

“Kan mereka juga yang akhirnya tidak nyaman. Harus sadar betul memang. Kota Solo ini punya banyak event, jangan sampai nantinya justru daya tariknya semakin menurun karena ketidaknyamanan itu,” katanya. (AR)

Sumber : Joglosemar

Read More

Kerjasama Sister City Kota Solo dan Xi'an China Diharap Tidak Putus Ditengah Jalan

PKS Kota Solo - DPRD Solo menyetujui rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Solo menjalin kerjasama dengan Pemkot Xi'an, Provinsi Shaanxi, Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dalam Sidang Paripurna DPRD, Senin (19/9). DPRD meminta pemerintah pusat melakukan pembatasan di bidang perdagangan agar Solo tak dirugikan.

Anggota Panitia Khusus (Pansus) Kerjasama Sister City, Muhadi Syahroni berharap tidak pemutusan kerjasama di tengah jalan. Hal tersebut disebabkan kerjasama ini membawa negara.

"Kalau bisa ya jangan samapai putus kerjasama di tengah jalan," ujar Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Untuk diketahui, DPRD menyetujui kerjasama sister city antara Solo dengan Xi'an dalam empat bidang yaitu pendidikan, kesehatan, olahraga serta ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek). Kerjasama tersebut berdurasi tiga tahun dan dapat diputus di tengah jalan apabila tidak menguntungkan.

Persetujuan tersebut tertuang dalam Keputusan DPRD Kota Solo No.170/5820 Tahun 2016 tentang Persetujuan DPRD Kota Solo terhadap Rencana Kerjasama Kota Bersaudara antara Pemkot Solo dengan Pemkot Xi'an, RRT. (AR)

Sumber : Solopos, Rabu (21/9)

Read More

DPRD Khawatir Proyek Pembangunan Pasar Klewer Tak Rampung

PKS Kota Solo – Legislator khawatir pekerjaan proyek pembangunan Pasar Klewer tak dapat rampung tepat waktu, yaitu akhir tahun 2016. Alasannya, perkembangan pelaksanaan proyek dinilai kurang pesat.

Dana pembangunan Pasar Klewer dialokasikan di APBD Perubahan senilai Rp16 miliar. Sebesar Rp3,95 miliar untuk pemasangan lift.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Solo, Sugeng Riyanto, mengatakan Komisi III pernah mengundang DPP untuk fiksasi, memastikan keyakinan DPP tentang penyelesaian Pasar Klewer sesuai jadwal. Menurutnya, Kepala DPP menyatakan optimistis proyek itu rampung.

“Proyek Pasar Klewer melibatkan dua kontraktor, kontraktor pembangunan dan pemasangan finishingnya seperti pemasangan lift, tangga dan lainnya. Katanya, itu sudah dikoordinasikan oleh DPP. Dua kontraktor siap bersinergi dan ada MoU,” terangnya saat berbincang dengan Solopos.com, Senin.

DPP menyatakan secara teknis, jika dikerjakan dengan lembur, Pasar Klewer akan selesai pembangunannya pada 29 Desember 2016. Untuk memastikan, Komisi III menggelar sidak pada Agustus lalu. Ternyata temuan di lapangan menunjukkan proyek pembangunan baru berjalan 35 persen.

“Masih ada waktu empat bulan sejak saat itu. Kalau sekarang, waktu semakin mepet. Kami juga bertemu dengan kontraktor lapangan. Mereka juga optimistis,” kata politisi asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Komisi III hanya mewanti-wanti seluruh pihak untuk mendukung penyelesaian pasarnya Wong Solo itu. Lebih penting, ia mendorong DPP lebih kencang dan konsisten dengan jadwal.

“Jangan sampai meleset dari jadwal,” kata dia Ketua Fraksi PKS DPRD Solo itu.

Jika tak terserap sampai akhir Desember mendatang, penganggaran proyek jadi lebih ruwet. Hal itu mengemuka dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama TAPD Kota Solo, Senin (19/9/2016). Secara umum, rapat itu membahas Keputusan Gubernur Jawa Tengah No: 901/133/2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Surakarta Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2016.

Ketua DPRD Solo, Teguh Santosa, juga menyampaikan kekhawatiran atas proyek pembangunan Pasar Klewer. Ia menilai proyek berjalan dengan lambat. Hal itu ia sampaikan saat rapat banggar bersama TAPD, Senin. (AR)

Sumber : Solopos

Read More

Kios Pasar Ayu Balapan Buat Indekos, DPRD Geram

PKS Kota Solo - Temuan adanya pemanfaatan kios Pasar Ayu Balapan sebagai lokasi indekos membuat geram dan menuai sorotan tajam anggota DPRD Solo. Legislator menuding lurah pasar tak bersikap tegas dalam upaya penertiban kawasan pasar tersebut.

Sebagaimana diketahui, sejumlah kios di lantai dua Pasar Ayu disalahgunakan untuk dijadikan indekos dengan uang sewa sebesar Rp 300.000 per bulan. Para penghuni mengaku telah menyewa kios tersebut selama beberapa bulan. Wakil Ketua Komisi III DPRD Solo, Sugeng Riyanto mempertanyakan, kinerja lurah pasar yang semestinya melakukan pengawasan.

"Tiap pasar kan punya lurah. Mestinya kalau dia tegas, tak perlu ada kasus semacam itu," ujarnya kepada wartawan, Senin (19/9).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu meminta Dinas Pengelolaan Pasar (DPP) Kota Surakarta segera bertindak dan melakukan penertiban. Pasalnya, penggunaan kios sebagai indekos sewa jelas-jelas melanggar aturan.

"Harus segera ditertibkan, apalagi pasar adalah tempat berjualan. Lurah juga harus mendapatkan peringatan," sebutnya.

Untuk memastikan kios pasar difungsikan sebagaimana mestinya, Sugeng mendorong agar optimalisasi pasar tak hanya berhenti pada pembangunan fisik. Ia mendorong adanya langkah strategis supaya pasar tetap hidup. Problem yang ada selama ini, berpengaruh terhadap kondisi pasar yang kemudian menjadi mangkrak.

"Lanjutkan saja dengan lemakukan promosi, training manajemen untuk pedagang, seperti packaging, display, cashflow, keuangan dan lainnya. Lalu ada pengawasan supaya tertib dan berkembang. Kalau mangkrak sudah pasti disalahgunakan untuk kegiatan negatif," katanya. (AR)

Sumber : Joglosemar

Read More

PKS Solo Bagikan 1500 Paket Daging Qurban

PKS Kota Solo - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) se Kota Surakarta melaksanakan kegiatan penyembelihan dan pembagian 1500 bungkus paket daging kurban kepada masyarakat saat Hari Raya Iedul Adha tahun ini.

Kepala Bidang (Kabid) Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Dewan Pengurus Daerah (DPD) PKS Solo, Agus Widodo menyampaikan PKS melakukan penyembelihan hewan kurban sejumlah total enam ekor sapi dan 11 ekor kambing. Pelaksanaan penyembelihan dan pembagian daging kurban terbagi di lima kecamatan atau tingkat cabang partai.

"Waktunya berbeda-beda dimulai pada saat hari Raya Idul Adha yang jatuh pada hari Senin (12/9) sampai hari tasyrik tiga hari setelah hari raya," ujarnya.

Kegiatan semacam ini adalah kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh PKS bersama masyarakat sekitar sekretariat di tiap kecamatan.Dengan tema "Berkurban gembira bersama masyarakat", PKS Solo berharap bisa lebih meningkatkan syiar Islam dan persaudaraan sesama warga masyarakat.(Humas)

Read More

Puluhan Penjaga Sekolah Ke DPRD Minta Diangkat Jadi PNS

PKS Kota Solo – Puluhan penjaga SD honorer mendatangi kantor DPRD Kota Solo, Selasa (6/9). Mereka mengeluh terkait kesejahteraan yang diterima lantaran tak sesuai dengan standar upah minimum kota (UMK). Selain upah yang dianggap tak sesuai, para penjaga sekolah yang mayoritas puluhan tahun mengabdi itu juga meminta pengertian Pemerintah Kota (Pemkot) soal status mereka. Mereka meminta segera direkomendasikan agar menjadi PNS.

Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Solo, Asih Sunjoto Putro meminta para penjaga sekolah untuk menentukan pilihan terhadap opsi yang ditawarkan. Jika masih menggantungkan asa menjadi PNS, maka harus menanti dalam rentang waktu yang tidak jelas. Namun, jika ingin mendapatkan uang standar UMK, maka harus rela meninggalkan impian menjadi PNS.

"“Kalau masuk TKPK memang akan mendapat honor UMK dan fasilitas BPJS. Tapi, kalau pemerintah meminta K2 untuk diajukan sebagai CPNS, ya tidak bisa mendapat gaji UMR,” jelasnya.

Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengatakan, Pemerintah kota Solo telah memproses aturan standar honor K2 penjaga sekolah maksimal Rp 750 ribu. Regulasi tersebut masih diproses di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA). Sebaliknya, urusan perekrutan dan pengangkatan PNS tersebut menjadi kewenangan pemerintah pusat.

“Kalau masalah K2 jadi PNS, itu ranahnya pusat. Kami hanya bisa melaksanakan arahan dari sana,” katanya. (AR)

Read More

Komisi I DPR RI Restui BG Menjadi Kepala BIN Dengan Catatan

Jakarta, PKS Kota Solo - Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan merampungkan fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan sebagai calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) di Komisi I DPR. Pria yang akrab disapa BG itu mendapat restu dari Komisi I DPR sebagai Kepala BIN. Namun, Komisi I turut memberikan beberapa catatan untuk hasil fit and proper tes tersebut.

Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari mengatakan, pendalaman terhadap calon ketua BIN tersebut berlangsung kurang lebih 4 jam. Dari 10 fraksi telah menyampaikan pandangan dan pendapat yang menghasilkan pertimbangan kepada calon Kepala BIN, sebagaimana diatur UU Nomor 17 tahun 2011 tentang intelijen negara, Pasal 199 ayat 2 tatib.

"Hasil pembahasan komisi dilaporkan dalam Bamus selanjutnya ditetapkan dalam rapat paripurna. Kami melakukan pertimbangan yang terbagi dalam tiga tahap. Pertama, kata dia, yakni melalui seleksi administrasi yang meliputi kelengkapan administrasi. Kedua pemaparan visi dan misi. Ketiga adalah memperhatikan sejumlah isu fundamental yang krusial yang merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi intelijen. Mulai dari perkembangan politik nasional, kebangsaan, dan regional serta Internasional," ujarnya.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengatakan Komisi I turut mempertimbangkan latar belakang calon dan pengalaman Budi Gunawan di Polri. Kharis menegaskan intelijen bukan hanya bertugas mendeteksi dan memberi peringatan dini dalam rangka pencegahan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 menyatakan mereka berfungsi sebagai penangkalan dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional.

“Fungsi Intelijen harus bisa menghasilkan perumusan kebijakan, strategi nasional dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta, sehingga tidak terulang kembali kecolongan seperti peristiwa teror di thamrin dan bom di solo,” Tutur Aleg asal Solo.

Menurut Kharis, Calon Kepala BIN telah memberikan pemaparan baik dan komprehensif. Komisi I menerima dan mendukung Komjen Pol Budi Gunawan yang diajukan Jokowi sebagai calon Kepala BIN.

"Pertimbangan ini akan kami sampaikan ke pimpinan DPR dan dibawa ke forum paripurna sebagai pengesahan," Tutup Kharis. (AR)

Read More

Raperda RIPKa Menjadi Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Solo

PKS Kota Solo - Destinasi dan kawasan pariwisata Kota Solo yang diusulkan Pemerintah Kota (Pemkot) Solo dan Panitia Khusus (Pansus) dalam Raperda Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan (RIPKa) DPRD Solo merupakan perencanaan jangka panjang bagi pengembangan pembangunan dan promosi Kota Solo.

Wakil Ketua DPRD Kota Solo, Abdul Ghofar Ismail mengatakan secara umum Pemkot Solo berhak mengatur tata ruang kota, termasuk menjadikannya kawasan pariwisata.

"Kalau baru perencanaan lalu ada kendala, Perda RIPKa bisa direvisi," kata dia seperti dilansir Solopos, Selasa (06/09).

Sementara itu tanggapan beragam datang dari masyarakat mengenai rencana 14 destinasi dan 8 kawasan pariwisata Kota Solo. Dalam laman Fanspage facebook Pks Kota Solo yang memberitakan tersebut, seorang warga turut menyampaikan aspirasi untuk mengaktifkan kembali sunday market Manahan sebagai salah satu destinasi wisata Solo.

"Andaikan Sunday Market tidak "di obrak abrik", saya yakin bisa jadi tujuan wisata yang paling murah dan menyenangkan melebihi 14 tujuan wisata yang anda beritakan," ungkapnya. (AR)

Read More