Monday, December 30, 2019

FPKS DPRD Kota Surakarta Sampaikan Laporan Kerja Tahun 2019

     
Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surakarta Tahun 2019, FPKS menyampaikan Laporan Kerja tahunan kepada pimpinan DPRD kota Surakarta dan masyarakat Kota Surakarta. Penyampaian Laporan Kerja kepada masyarakat dilaksanakan melalui Forum pertemuan struktur Dewan Pimpinan Tingkat Daerah (DPTD) dan berbagai forum kader yang dilaksanakan melalui kegiatan reses pada November 2019 yang lalu maupun kegiatan struktur partai baik di tingkat kota, kecamatan dan kelurahan selama bulan Desember-Januari 2020. 

Ketua FPKS DPRD Kota Surakarta, Asih Sunjoto Putro menyampaikan tujuan penyampaian laporan kerja fraksi adalah untuk mengevaluasi kerja anggota dewan setiap tahun, “Kami melaporkan perjalanan anggota dewan PKS dalam mengemban amanah dari partai untuk melaksanakan tugas di DPRD Kota Surakarta. Agar Fraksi PKS semakin berbenah untuk meningkatkan kinerja anggotanya agar bisa melaksanakan tugas secara profesional. Sebagai wujud tanggung jawab dalam mengemban amanah tersebut FPKS DPRD Kota Surakarta menyampaikan progress reportnya kepada struktur dan kader.” Jelas Asih

Terdapat lima anggota DPRD Kota Surakarta periode 2019 - 2024 yang dilantik pada 14 Agustus 2019 yaitu Asih Sunjoto Putro yang diamanahi sebagai Ketua FPKS dan menempati alat kelengkapan DPRD di Komisi IV, Badan Anggaran (Banggar); Muhadi Syahroni, sebagai Wakil Ketua FPKS, ditempatkan di Komisi 2, Badan Kehormatan, dan Badan Musyawarah (Banmus); Didik Hermawan, sebagai Sekretaris FPKS ditempatkan di Komisi 1, Badan Pembentuk Peraturan Daerah, dan Banmus. Kemudian Abdul Ghofar Ismail, yang ditempatkan di Komisi 3 dan Banggar. Serta Sugeng Riyanto yang diamanahi sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Surakarta.

Sejak dilantik lembaga DPRD Kota Surakarta sebagai pelaksana pemerintahan daerah bersama dengan pemerintah kota, telah melaksanakan berbagai program kerja sesuai tugas pokok fungsi lembaga DPRD. Pertama, dalam menjalankan fungsi legislasi. DPRD Periode baru 2019 – 2024 telah melaksanakan program pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD. Terdapat dua panitia khusus yang telah dilaksanakan yaitu Pansus Raperda Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta kepada BPD Bank Jateng dengan wakil dari FPKS, Asih Sunjoto Putro. Serta Pansus Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surakarta dengan wakil dari FPKS, Abdul Ghofar Ismail.

Kedua, dalam menjalankan Fungsi anggaran, anggota FPKS dalam Badan Anggaran ikut serta aktif dalam Membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2020. Ketiga, dalam menjalankan fungsi Pengawasan, anggota FPKS aktif dalam kegiatan Inspeksi mendadak ke beberapa instansi untuk mengawasi pelaksanaan peraturan daerah dan APBD Kota Surakarta dalam ranah eksekutif.

Selain itu, selama 2019 terdapat advokasi dalam pembangunan di Kota Surakara yang telah dilaksanakan oleh anggota FPKS yaitu antara lain; Penyaluran Air Bersih Wilayah Joglo, Banjarsari; Pembangunan Sumur Komunal di Wilayah Kelurahan Banjarsari oleh Mitra Cell; Pengoperasian Toilet Umum di Wilayah Taman Jayawijaya pada jam – jam efektif; Paving jalan lingkungan RW 02 Banyuanyar dan Pengaspalan jalan RT 01 RW 12 Banyuanyar.

Friday, December 27, 2019

Anak Kader PKS Pasarkliwon Mbolang, Muncak Mongkrang



          DPD PKS KOTA SOLO - Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kecamatan Pasarkliwon, Surakarta mengadakan kegiatan bertajuk "Bolang Anak Kader PKS jilid 1". Kegiatan ini diselenggarakan  untuk mengisi liburan anak-anak sekolah pada Selasa – Rabu (24 & 25 Desember 2019) di bukit Mongkrang, Tawangmangu, Karanganyar. 

Kegiatan Mbolang ini diikuti sebanyak 16 anak kader PKS terdiri dari dari anak putra-putri usia SD, SMP dan bahkan ada balita yang juga ikut. Sebagai pembuka acara di malam hari diadakan acara mendongeng bareng Kak Ichsan.

Kemudian dilanjutkan tidur dan pagi hari kegiatan dilanjutkan dengan sholat subuh berjamaah dan dzikir bersama sembari menunggu gerimis reda.
 Kemudian sarapan pagi, setelah itu rombongan bergerak menuju lapangan parkir Tlogo Dringo. 

Pengurus DPC PKS Pasarkliwon, Hendrik memimpin pemanasan ringan sebelum pendakian ke bukit  Mongkrang. Pukul 08.00 rombongan mulai mendaki. Sembari menikmati pemandangan perbukitan yang masih asri, anak-anak berjalan penuh semangat. Di tengah perjalanan, anak-anak belajar melestarikan alam dengan menanam beberapa pohon di dekat jalur pendakian. Puncak Mongkrang dengan ketinggian 2.194 MDPL pun akhirnya dapat dicapai setelah menempuh perjalanan sekitar 1,5 jam. 

“Kegiatan Bolang ini kami adakan untuk mengisi liburan anak - anak agar lebih bermanfaat, mengenalkan pada alam dan melatih kekuatan. InsyaAlloh ke depan ada Bolang jilid selanjutnya.” ungkap Adi selaku ketua panitia.

Monday, December 23, 2019

Pahami Pentingnya Peran Ibu, PKS Surakarta Gelar Flashmob Spesial Ibu.



DPD PKS KOTA SOLO - Mengandung, Melahirkan, mengasuh, Mengasih, Mendidik dan membina merupakan peran penting ibu yang tak tergantikan. Memahami pentingnya peran ibu, Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Surakarta menggelar Flashmob spesial, Flashmob Hari Ibu. Tepat di Hari Ibu, 22 Desember 2019, Flashmob diadakan di Perempatan Baron, Laweyan, Kota Surakarta di pagi hari. 

Pakaian kebaya dan jilbab putih menghiasi flashmob ibu-ibu kader PKS kali ini. Lagu bertema ibu dan cinta NKRI mengiringi gerakan Flasmob Hari Ibu. Puisi dan sajak tentang ibu juga dilantunkan selama flashmob berlangsung.

Orinako, Ketua BPKK DPD PKS Kota Surakarta mengucapkan Selamat Hari Ibu kepada seluruh Ibu di Kota Surakarta. 
"Terimakasih atas semua peran panjengan dalam mendidik anak, dalam merawat keluarga sehingga melahirkan keluarga sakinah mawadah warahmah, keluarga yang siap untuk melahirkan generasi yang akan menjaga NKRI, generasi yang siap memimpin bangsa, berintegritas, jujur komitmen dengan UUD 1945." pungkas Orinako. 


Ibu - ibu kader PKS Kota Solo juga membagikan souvenir berupa kebutuhan pokok seperti bumbu pawon, sabun mandi, sabun cuci, dan tempe kepada pengguna jalan yang melintas. Menurut Nurkhayati selaku ketua Panitia, kebutuhan pokok merupakan hal yang sehari-hari dicari oleh ibu. "Setiap bangun tidur pasti ibu memikirkan cucian, masakan dan kebutuhan sehari-hari lainnya.Itulah mengapa kami memilih kebutuhan pokok sebagai souvneir. Karena PKS memahami ibu Indonesia." ungkap Nurkhayati. 

Bersama BPKK PKS, Orinako mengumumkan program Rumah Keluarga Indonesia yang memfasilitasi berbagi layanan seperti Sekolah Pra Nikah, Konsultasi Keluarga, dan lain sebagainya. Orinako berharap BPKK PKS Kota Solo bisa berkhidmat mengokohkan ketahanan keluarga bersama seluruh ibu di Surakarta.

Tuesday, November 19, 2019

Sugeng Riyanto : Simulasi E-Retibusi Perlu Dimatangkan


* Tingkatkan PAD 20 Persen

       DPD PKS Kota Solo – Wakil Ketua DPRD Kota Surakarta, Sugeng Riyanto mendorong langkah Pemkot Surakarta dalam merealisasikan sistem online dalam pemungutan pajak dan retribusi. Ia memberikan apresiasi tersebut dengan alasan jika sistem ini bisa menekan kebocoran pendapatan asli daerah (PAD), penghematan sumber daya manusia, dan tentu saja mendidik warga Solo semakin kekinian.

Saat ditemui di gedung DPRD Karangasem, Laweyan, Senin (18/11), Sugeng memaparkan, realisasi sistem pemungutan pajak dan retribusi yang digulirkan oleh Pemkot Surakarta memang perlu mendapatkan dukung penuh tidak saja dari legislatif tetapi juga dukungan dari berbagai pihak terutama warga Solo.

“Jika pemungutan retribusi, pajak dan yang lainnya bisa diterapkan secara
online ini tentu saja akan memberikan manfaat yang besar pada APBN. Tentu saja, nilai PAD bisa masuk 20 persen atau lebih, seperti yang dituturkan selama ini,” katanya.

Politikusi asal PKS ini menegaskan, meskipun secara konsep dan program e- retibusi/pajak sudah dibuat sedimikan rupa agar bisa berjalan baik di
lapangan. Pihaknya mengimbau agar hal-hal yang terkait teknis di lapangan bisa selaras dengan program ini.

Sebab kata, dia yang banyak orang tahu, contohnya e-retribusi yang diterapkan di pasar-pasar tradisoonal belum berjalan baik.

“Sebab program ini belum disimulasikan secara baik. Yang dikhawatirkan, saat ada persoalan teknis tidak terselesaikan.”

Sugeng menandaskan, konsep e-retribusi/pajak yang bagus ini semestinya
diiringi dengan perhitungan matang.

“Kalau ada persoalan cepet diantisiapsi. Nah, pemkot harus mensimulasi sistem ini secara utuh dulu. Kalau semua pedagang pasar atau pengguna parkir, perhotelan/restoran sudah mengenal konsep ini, sosialisasi clear, dan pedagang, oke. Maka pasti ketahuan kok pemasukan perhari.

Hal itu bisa dihitung dengan sistem itu sehigga bisa mendukung peningkatan PAD kota. Kalau jumlah sistem ini diperbanyak PAD akan masuk lebih banyak lagi.

Dikatakan, ke depan saat program ini berjalan, pemkot yang punya kebijakan untuk memastikan masyarakat Solo taat pada regulasi pemkot.
Sugeng mencontohkan di Badung, Provinsi Bali, di kota itu sistem e-
rertibus/pajak sudah ber –basic online dari sisi regulasi juga kuat.

“Nah, dengan wajib pajak mentaati sistem ini, maka pendapatan PAD (Kota Solo- red) akan fantastis.” (Budi Santoso)

Monday, October 28, 2019

Bekali Anggota, DPC PKS Banjarsari Adakan Training Orientasi Partai

DPD PKS Kota Solo - Dewan Pengurus Cabang Partai Keadilan Sejahtera (DPC PKS) Kecamatan Banjarsari melaksanakan Training Orientasi Partai (TOP) PKS pada Hari Minggu (27/10) bertempat di Aula Dewan Pengurus Daerah (DPD) PKS Kota Surakarta. 

Sebanyak 50 peserta hadir dan mengikuti TOP PKS ini. Peserta sejak pagi megikuti TOP PKS yang dibuka oleh Ketua DPC PKS Banjarsari, Amin Supodo. Terdapat tiga materi yang diikuti oleh peserta TOP PKS Banjarsari, materi pertama mengenai "Ideologi dan Kiprah PKS" dengan pembicara Sekretaris Majelis Pertimbangan Daerah (MPD) DPD PKS Kota Surakarta, Nafi' Asrori. Materi kedua mengenai, "Peran Politik Warga untuk Bangsa dan Negara" dengan pembicara sesepuh PKS Surakarta, Muhammad Fajri  dan materi ketiga tentang "Peran Media dalam Kemenangan Politik Bermartabat" yang disampaikan oleh Ketua Bidang Humas DPD PKS Kota Surakarta. 

Dalam sambutannya, Ketua DPC PKS Banjarsari, Amin Supodo menyampaikan terima kasih kepada warga masyarakat yang turut serta dalam TOP PKS dan mendaftar menjadi anggota PKS. Amin berharap ada follow up (tindak lanjut) yang dapat dilakukan oleh peserta ketika menjadi anggota PKS.

"Setelah selesai TOP PKS ini kami berharap setiap peserta pro aktif dalam program kegiatan PKS. Tidak hanya aktif sebagai peserta namun juga aktif untuk mengabarkan atau mempublikasikan aktivitas PKS kepada masyarakat" jelasnya.








Tuesday, September 24, 2019

Wakil Rakyat Ini Berani Temui Ribuan Demonstran untuk Mengajak Diskusi di Gedung DPRD Solo


PKS Kota Solo - Anggota DPRD Solo, Sugeng Riyanto berani menemui ribuan mahasiswa yang menggelar demo di depan gedung DPRD Solo, Jalan Adi Sucipto, Kelurahan Karangasem, Kecamatan laweyan, Selasa (24/9/2019).


Dari pantauan TribunSolo.com, Sugeng yang tampak mengggunakan kemeja putih dan celana hitam itu tak canggung naik hingga berdiri di atas mobil polisi untuk mengajak mahasiswa berbicara.

Sugeng berasal dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu meminta mahasiswa untuk tenang. Bahkan membiarkan mahasiswa masuk, asalkan tertib dan tidak ada aksi anarkistis.
Mendengar kata-kata itu mahasiswa menyambut dengan sorakan.

Namun, negosiasi kembali alot ketika Sugeng meminta para koordinator lapangan (korlap) aksi untuk maju. "Untuk korlap silahkan masuk, menyampaikan dengan baik apa yang diinginkan," papar dia. Demonstran lagi-lagi menolak bila korlap mereka harus maju terlebih dahulu.
Mereka ingin masuk tanpa embel-embel apapun, sehingga semua mahasiswa untuk dibiarkan masuk.

"Masuk, masuk semua!," aku mahasiswa serentak.
Maka mahasiswa sampai dengan pukul 13.26 WIB masih bertahan di pintu masuk gedung DPRD Solo. Sebelumnya, polisi membuat pagar hidup untuk menghalangi mahasiswa yang memaksa masuk ke DPRD Solo, Selasa (24/9/2019).

Mereka terus berteriak 'Satu Komando Satu Perjuangan, Mahasiswa Bersatu Tak Bisa Dikalahkan'.
"Pak polisi kami mohon dengan segara hormat, kami melakukan ini atas nama penderitaan rakyat," ujar para mahasiswa.
Mereka juga berteriak hati-hati provokasi, barisan polisi juga terlihat sudah berjaga di depan pintu masuk DPRD Solo. (*)



Artikel ini telah tayang di Tribunsolo.com dengan judul Wakil Rakyat Ini Berani Temui Ribuan Demonstran untuk Mengajak Diskusi di Gedung DPRD Solo, https://solo.tribunnews.com/2019/09/24/wakil-rakyat-ini-berani-temui-ribuan-demonstran-untuk-mengajak-diskusi-di-gedung-dprd-solo?page=all.







Legislator Jebres Ditetapkan Sebagai Wakil Ketua DPRD Surakarta

Anggota FPKS DPRD Kota Solo Usai Pelantikan Pimpinan DPRD Kota Solo, Sugeng Riyanto (Tengah) ditetapkan sebagai Wakil Ketua dari FPKS

DPD PKS Kota Solo - DPRD Kota resmi melantik empat nama pimpinan definitif DPRD Surakarta pada Senin (23/9), yang terdiri dari satu ketua dan tiga wakil ketua. Legislator FPKS asal Daerah Pemilihan (Dapil) Jebres, Sugeng Riyanto  menjadi salah satu nama yang mengisi kursi pimpinan DPRD Kota Surakarta. Jabatan wakil ketua DPRD dari FPKS sebelumnya dipegang oleh Abdul Ghofar Ismail yang juga sebagai pimpinan sementara DPRD Kota Surakarta yang menetapkan pimpinan definitif.
Sugeng yang kini juga menjabat sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu dan Pemilukada DPD PKS Surakarta ini sejak masih mahasiswa sudah berpengalaman sebagai ketua di berbagai organisasi kemahasiswaan dan pernah menjabat sebagai ketua PKS Surakarta selama dua periode, dari tahun 2000 sampai dengan 2015. 

Alumni Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta   ini,  memohon doa restu agar amanah dalam menjalankan tugasnya. "Saya diamanahi sebagai wakil ketua DPRD Surakarta, nyadhong donga sedulur sedanten (mohon doa restu saudara semuanya-red)" ujarnya melalui akun Facebooknya.

Selain Sugeng Riyanto, Sidang paripurna yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Surakarta ini menetapkan Budhi Praseyo (PDIP) sebagai Ketua DPRD, Taufiqurrahman (Golkar), dan Achmad Sapari (PAN) sebagai Wakil Ketua DPRD.

Keempat nama  ini diambil sumpah janji sebagai pimpinan DPRD oleh Kepala Pengadilan Negeri Kota Surakarta dan turut dihadiri Walikota dan Wakil Walikota Surakarta. 

Friday, September 20, 2019

PKS Solo: Kriteria Calon Walikota Solo Ideal Muda dan Entrepeneur

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membeberkan tiga kriteria utama bakal calon wali kota dan wakil wali kota yang akan diusungnya dalam Pilkada Solo 2020.

Menurut Ketua Tim Pemenangan Pemilu Daerah (TPPD) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PKS Solo, Sugeng Riyanto, pihaknya masih melakukan penjaringan terhadap bakal calon wali kota dan wakil wali kota.

"Kami masih mengumpulkan data, baik bakal calon dari internal maupun eksternal," kata dia saat menjadi pembicara dalam diskusi Ngobrol Mewah (Mepet Sawah) bertema 'Solo Mencari Wali Kota' di gedung Tribunnews Solo, Jalan Adi Soemarmo 335a, Klodran, Kecamatan Colomadu, Karanganyar, Kamis (19/9/2019).
Sugeng Riyanto lantas menyebutkan ada tiga kriteria, terutama bagi Calon Wali Kota Solo yakni muda dan memiliki spirit muda, berjiwa enterpreneur hingga paham dengan konsep pembangunan yang berbasis eco cultural city.

"Kami rasa harus seperti itu, kriteria untuk Wali Kota Solo ke depan (2020-2025)," papar Sugeng.

Lebih lanjut legislator DPRD Solo dua periode itu menjelaskan, Kota Bengawan membutuhkan calon pemimpin yang visioner dan mengetahui akar masalah di antaranya harus mampu mengatasi kemiskinan.

Pasalnya kemiskinan di Solo menurut dia, masih tinggi sehingga harus diperhatikan dengan serius.

Sementara soal prinsip pembangunan berbasis eco cultural city , agar kota tetap hijau dan tidak mudah banjir saat penghujan.

"Harus berpihak ke lingkungan," papar Sugeng.

Namun saat disinggung apakah kriteria tersebut ada pada putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi),Gibran Rakabuming Raka yang masuk bursa bakal calon wali kota dalamPilkada Solo 2020, Sugeng enggan menyebutkan secara pasti.

"Kami memiliki sistem penjaringan sendiri," aku dia.

"Kami ada calon sendiri yang kami seleksi dan jaring, tapi dalam politik juga banyak kemungkinan, termasuk pada Mas Gibran," paparnya menegaskan sembari tersenyum lebar. (*)

Wednesday, September 18, 2019

PKS Solo: Politik Itu Dinamis


PKS KOTA SOLO — Geliat politik di internal partai politik (parpol) terbesar di Kota Solo, PDIP yang mengaspirasikan duet Achmad Purnomo-Teguh Prakosa, dinilai DPD PKS Solo baru tahap awal dari sebuah pertarungan panjang menuju Pilkada 2020.

Kendati saat ini pasangan Achmad Purnomo-Teguh Prakosa gencar diusulkan kader partai berlambang kepala banteng moncong putih sebagai cawali-cawawali Solo, tapi DPP PDIP belum menetapkan rekomendasi kepada siapa pun. “Politik itu dinamis. Bisa jadi saat ini PDIP mewacanakan Purnomo-Teguh, tapi penetapannya kan belum. Sampai tiba waktunya masih memungkinkan terjadi hal di luar prediksi,” ujar Ketua Bapilu dan Pilkada DPD PKS Solo, Sugeng Riyanto, kepada wartawan Espos, Selasa (17/9).

Mendasarkan hal itu, menurut dia, PKS Solo masih berusaha mendapatkan sosok potensial untuk diusung sebagai cawali-cawawali Solo. Sugeng menjelaskan Solo ke depan butuh figur pemimpin yang paham dinamika kemajuan zaman. Tren di era 4.0. aktivitas masyarakat di berbagai sektor sangat lekat dengan kemajuan teknologi. Era penggunaan teknologi canggih tidak bisa dihindari. Untuk bisa eksis di era sekarang ini harus bisa memanfaatkan teknologi canggih yang ada.

“Solo juga butuh sosok pemimpin berjiwa entrepreneurship yang kuat untuk mengatasi berbagai problematika kota yang kompleks, seperti masih banyaknya masyarakat miskin, pengangguran, rumah tidak layah huni [RTLH] dan persoalan-persoalan sosial,” kata dia. 

Disinggung sikap sejumlah parpol di parlemen yang mendukung pasangan Achmad Purnomo-Teguh Prakosa, Sugeng menilai sah-sah saja. Setiap parpol mempunyai kepentingan dan cara sendiri dalam menyikapi setiap pertarungan politik. “Alternatif terakhir bila upaya untuk membentuk koalisi di luar PDIP tidak bisa ya lewat jalur independen. Kami akan mendukung pasangan dari jalur perseorangan. PKS Solo siap menjadi tulang punggung pasangan independen,” urai dia. 

Sumber: Solopos

Monday, September 16, 2019

Quatly Alkatiri Ditetapkan Sebagai Wakil Ketua DPRD Jateng

DPD PKS Kota Solo - Sidang paripurna DPRD Jawa Tengah resmi mengumumkan lima nama pimpinan definitif DPRD Jawa Tengah pada Senin (16/9), Yang terdiri dari satu ketua dan empat wakil ketua.
Quatly Alkatiri menjadi nama yang mengisi kursi pimpinan DPRD Jawa Tengah dari PKS. Quatly yang kini juga menjabat sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) PKS Jateng ini melenggang ke Gedung Berlian mewakili Dapil VII Jawa Tengah yaitu Klaten, Sukoharjo, dan Kota Surakarta.
Menanggapi hal ini Politisi senior PKS ini menyatakan bahwa semakin besar amanah, semakin besar juga manfaat yang harus dirasakan masyarakat.
"Ya amanah ini saya dedikasikan untuk masyarakat Jawa Tengah " Quatly menyampaikan
Alumni Technische Universtät (TU) Berlin ini pun memohon doa restu agar amanah dalam menjalankan tugasnya.
"Mohon doanya, Dengan menduduki kursi pimpinan ini artinya saya musti mengoptimalkan khidmat saya untuk masyarakat Jawa Tengah" tambahnya.
Selain Quatly, Sidang paripurna yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Jawa tengah ini menetapkan Bambang Kusriyanto (PDIP) sebagai Ketua DPRD Jateng, Sukirman (PKB), Ferry Wawan Cahyono (Golkar), dan Heri Pudyatmoko (Gerindra) sebagai Wakil Ketua DPRD.

Setelah pengumuman definitif, kelima nama ini akan di ambil sumpah janji sebagai pimpinan DPRD oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah periode 2019-2024. (http://www.jateng.pks.id/home/detail/3781/Quatly-Alkatiri-Ditetapkan-Sebagai-Wakil-Ketua-DPRD-Jateng#
 
 

Friday, September 13, 2019

Anggota FPKS DPRD Solo Dukung Aksi Mahasiswa Tolak Revisi UU KPK


Anggota FPKS DPRD Kota Surakarta, Didik Hermawan bersama massa Aksi #BEMUNSSaveKPK



Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surakarta, Didik Hermawan turut turun jalan dalam Aksi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sebelas Maret (BEM UNS) "Tolak Rancangan Undang - Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (RUU KPK) di depan gedung DPRD Kota Surakarta, Kamis (12/9).

Kamis sore massa Aksi BEM UNS yang diikuti puluhan mahasiswa berjas biru hadir di depan gedung DPRD Kota Surakarta dan diterima oleh anggota DPRD dari FPKS, Didik Hermawan.

Didik turut berorasi dalam aksi tersebut. Dalam orasinya Didik menjelaskan sikapnya yang sejalan dengan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menolak revisi UU KPK yang dinilainya melemahkan lembaga anti rasuah tersebut.

"Secara pribadi dan institusi FPKS DPRD Kota Surakarta memandang revisi yang diajukan saat ini justru melemahkan peran dan fungsi KPK. Oleh karena itu, sikap kami bersama mahasiswa dan masyarakat pada umumnya untuk menolak RUU revisi tersebut." tegasnya

                                   

Setelah berorasi, Didik yang juga mantan Aktivis Mahasiswa Eksponen 98 di Kota Surakarta itu ikut  menandatangai pernyataan sikap penolakan RUU KPK dan duduk beralaskan aspal bersama peserta massa aksi mahasiswa tersebut. 

Saturday, September 7, 2019

Optimalkan Peran Kader, DPD PKS Kota Solo Gelar Seminar Talents Mapping


DPD PKS Kota Solo - Menguatkan dan mengoptimalkan peran kader, Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Surakarta gelar Seminar Talents Mapping.  Seminar ini diadakan pada Sabtu (7/09/2019) di ruang aula kantor DPD PKS Kota Solo. Bertajuk "Mengokohkan NKRI dengan harmonisasi Diri, Keluarga dan Partai", seminar ini terselenggarakan atas  bekerjasama Bidang Kaderisasi DPD PKS Kota Surakarta dengan lembaga konsultan pengembangan Sumber Daya Manusia, Kunanta Consulting.

Dalam Sambutannya, Ketua Majelis Pertimbangan Daerah (MPD) PKS Kota Surakarta, Budhi Hartanto menyampaikan,  "PKS memandang kader adalah aset utama partai, maka pengelolaan kader haruslah makin profesional dan  berbasis pada kekuatan masing-masing kader dan mensiasati kelemahannya". ujarnya 

Budhi juga menambahkan bahwa seminar ini diawali dengan asesmen Talent Mapping untuk menggali bakat dan kekuatan unik serta menyadari kelemahan masing-masing kader. Selain seminar dan assessmen Talents Mapping BK DPD PKS Solo juga menyediakan konsultasi pemetaan bakat bagi kader yang membutuhkan. 


Ketua Bidang Kaderisasi DPD PKS Kota Solo, Abdul Hakim menyampaikan harapannya, "Dengan adanya seminar ini, kami (Bidang Kaderisasi) berharap kader mampu berkontribusi ke masyarakat bisa lebih optimal" pungkasnya. (Rn)

Wednesday, August 28, 2019

Aleg Banjarsari, Asih Sunjoto Putro Pimpin Fraksi PKS DPRD Kota Surakarta

Ketua FPKS DPRD Surakarta: H. Asih Sunjoto Putro, S.Si

Pimpinan DPRD Sementara Surakarta resmi menetapkan fraksi - fraksi DPRD Kota Surkarta periode 2019-2024. Pimpinan DPRD Sementara Kota Surakarta, Teguh Prakoso dan Abdul Ghofar Ismail yang memimpin jalannya Rapat Paripurna menetapkan empat struktur fraksi pada rapat yang diselenggarakan Selasa (27/09) tersebut.
Fraksi PKS yang menempatkan lima anggota DPRD Kota Surakarta menetapkan anggota legislatif (aleg) asal Daerah Pemilihan Banjarsari A, Asih Sunjoto Putro sebagai ketua fraksinya. Adapun susunan lengkap fraksi PKS adalah sebagai berikut:
Ketua: H. Asih Sunjoto Putro, S.Si
Wakil ketua : Muhadi Syahroni, ST
Sekretaris: Didik Hermawan, S.Pd
Anggota:
1. H. Abdul Ghofar Ismail, S.Si
2. H. Sugeng Riyanto, SS


Wakil ketua : Muhadi Syahroni, ST
Sekretaris: Didik Hermawan, S.Pd


Anggota: H. Abdul Ghofar Ismail, S.Si
Anggota: H. Sugeng Riyanto, SS

Tuesday, August 27, 2019

Pengelolaan PJU Kota Solo Jangan Diserahkan kepada Pihak Ketiga


PKS Kota Solo - Saat ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Solo tengah membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Layanan Penerangan Jalan Umum (KPBU PJU) di Kota Solo.

Pembahasan oleh panitia khusus di DPRD Kota Solo sudah memasuki tahapan akhir menuju akan disahkan atau tidak disahkan menjadi peraturan daerah. Pembahasan raperda ini memang tidak setenar Raperda tentang Kawasan Anti-Rokok (KTR) yang pemberitaannya sering dimuat di media lokal, terutama Solopos, baik cetak maupun online. 

Walaupun seakan-akan tidak cukup mendapat perhatian publik, raperda yang mengatur penerangan jalan ini ada beberapa ketentuan yang cukup krusial dan menghasilkan silang pendapat yang cukup ”gayeng” di internal panitia khusus.

Dilihat dari semangatnya, raperda ini memang positif, yaitu untuk mengoptimalkan peran Pemerintah Kota Solo dalam pelayanan penerangan jalan umum serta memudahkan pembayaran layanan itu dengan melibatkan badan usaha pihak ketiga, dalam hal ini adalah PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

Setelah pendalaman dalam pembahasan raperda terdapat beberapa hal yang kurang sesuai dengan prioritas pembangunan dan kondisi keuangan daerah. Akhirnya Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR Kota Solo menentukan sikap menolak raperda ini disahkan menjadi peraturan daerah. 

Ada beberapa alasan yang mendasari penolakan. Pertama, setelah dikaji secara mendalam program ini tidak termasuk dalam skala prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Solo 2016-2021.

Dalam tahapan prioritas pembangunan dijelaskan pada tahun 2019 Pemerintah Kota Solo fokus pada penekanan penguatan daya saing serta kemandirian masyarakat. Program dan kegiatan pembangunan diprioritaskan yang berdampak pada partisipasi masyarakat sebagai pelaku ekonomi dan pelaku pemasaran keunggulan kota.

Membenai Keuangan Pemerintah Kota Solo

Strateginya adalah melalui aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya sehingga menghasilkan jangkauan pemasaran produk yang bertambah, peningkatan jumlah pengunjung dari luar kota yang beraktivitas di Kota Solo, dan kemandirian masyarakat rentan dalam pengembangan usaha untuk menambah pendapatan agar semakin besar.  

Kedua, dengan simulasi investasi total pembayaran Rp1,40 triliun dengan masa kerja selama 15 tahun dan tingkat suku bunga 11% dengan total pembayaran listrik oleh Pemerintah Kota Solo senilai Rp225,3 miliar per tahun tentu akan membebani keuangan Pemerintah Kota Solo.

Selama ini total pembayaran listrik Pemerintah Kota Solo kepada PT PLN rata-rata setiap tahun Rp53,1 miliar. Total penerimaan Pemerintah Kota Solo dari PLN sebagai pajak penerangan jalan umum rata-rata tiap tahun Rp61 miliar.

Dengan demikian masih ada pemasukan yang disumbangkan sebagai pendapatan asli daerah rata- rata per tahun Rp7,8 miliar. Oleh karena itu, dengan total pembayaran listrik yang dinaikan menjadi sekitar Rp225,3miliar per tahun berarti pengeluaran Pemerintah Kota Solo akan semakin besar.

Ketiga, program dan kegiatan pembangunan dalam RPJMD diprioritaskan pada hal yang berdampak menguatkan kearifan budaya dan menjaga keberlanjutan pembangunan tanpa merusak lingkungan. Ada kondisi yang bertentangan dengan RPJMD, yaitu dalam konsep kerja sama penerangan jalan umum ini direncanakan ada penambahan tiang listrik untuk penerangan jalan 31.890 batang.

Saat ini tiang listrik yang ada sejumlah 20.259 batang sehingga direncanakan total tiang listrik di Kota Solo sejumlah 63.350 batang. Jumlah tiang sebanyak ini tentu akan menyebabkan ”hutan tiang” di Kota Solo dan berdampak estetika lingkungan kota akan menjadi tidak elok. 

Keempat, posisi anggota DPRD Kota Solo dan Wali Kota Solo saat ini yang membahas rencana kerja sama ini kurang strategis dalam hal pembahasan dengan kontrol kurang penuh terhadap proyek ini. Masa jabatan sebentar lagi berakhir dan berganti dengan personel yang baru.

Tidak Matang dan Tergesa-Gesa

Raperda ini dalam tahap perencanaan terlihat dilakukan dengan tidak matang dan tergesa-gesa, kurang hati-hati, kurang menyeluruh dan kurang lengkap, serta kurang mendalam dalam mengkaji dampak hukum, sosial, dan ekonomi yang berpotensi menjadi masalah pada kemudian hari.

Sebagai solusi atas permasalahan ini, penerangan jalan umum cukup dipenuhi dengan program pemasangan meteran listrik dan penggunaan lampu LED atau solar cell. Asumsi penghematan energi melalui pemanfaatan meteran dan penggunaan lampu LED sebesar 70%-80%.



Alternatif program ini bisa dengan pembiayaan APBD Kota Solo secara bertahap dan dilaksanakan secara mandiri oleh Pemerintah Kota Solo. Dengan penghematan dan sumbangan pada PAD yang cukup besar, keuangan daerah bisa dialokasikan untuk prioritas pembangunan yang lebih mendasar.

Dalam RPJMD Kota Solo 2016-2021, program pembangunan infrastruktur, termasuk penerangan jalan, masuk dalam prioritas pendukung yang seharusnya diletakkan pada program dan kegiatan yang berdampak meningkatkan kecukupan dan kualitas layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pemukiman, dan komponen penguat reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang berkeadilan di Kota Solo.

Artikel ini pernah dimuat di harian solopos  edisi Selasa (6/8/2019). Esai ini karya Quatly Alkatiri, Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kota Solo periode 2014-2019.
Alamat e-mail penulis adalahquatlyalkatiri@gmail.com.

Monday, August 26, 2019

Legislator PKS Solo Sebut Pembangunan Hanya Dinikmati Sebagian Kecil Orang.

Sugeng Riyanto dalam suatu kegiatan bersama masyarakat

PKS Kota Solo — Liberalisme dan kapitalisme dirasakan semakin merasuk ke sendi - sendi kehidupan bangsa. Paham itu membuat bangsa Indonesia kesulitan menjadi tuan di negeri sendiri, sehingga memunculkan letupan-letupan perlawanan. Hal itu disampaikan Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik (PRD), Agus Jabo Priyono, saat menjadi pembicara diskusi kebangsaan dengan tema Bangun Persatuan Nasional, Wujudkan Kesejahteraan Sosial dan Menangkan Pancasila di Public Space Gedung FISIP UNS Solo, Sabtu (24/8). 

Diskusi diikuti puluhan aktivis organisasi kemahasiswaan dari sejumlah perguruan tinggi di Kota Solo. Selain Agus Jabo, diskusi juga menghadirkan politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sekaligus legislator Solo, Sugeng Riyanto, dan dosen FISIP UNS, Muhammad Romdlon. Diskusi difasilitasi Gerakan Pemahaman Pancasila Solo. 

Sugeng Riyanto menyatatakan, dia melihat belum ada program pemerintah yang benar-benar berpihak kepada kalangan menengah ke bawah dan mengangkat strata ekonomi. Yang terjadi justru pembangunan di Tanah Air hanya dinikmati sebagian kecil orang. Sedangkan sebagian besar rakyat masih bergumul dengan persoalan ekonomi yang semakin sulit. “Sejauh ini saya tidak melihat ada program-program ekonomi yang benar-benar bisa mengangkat derajat kesejahteraan rakyat,” urai dia. 

Agus Jabo menjelaskan “Persoalan sekarang adalah liberalisme. Pancasila sedang menghadapi liberalisme. Dan liberalisme ini lah yang memunculkan perlawanan-perlawanan dari umat. Seperti dengan munculnya Gerakan 212. Itu cerminan dari dampak liberalisme. Liberalisme telah membatasi bangsa ini menjadi tuan di negerinya sendiri,” ujar dia. Agus Jabo mencontohkan adanya 25 taipan yang mengusai lahan sangat besar untuk menjalankan roda bisnis mereka. Di sisi lain lebih banyak petani yang sangat lemah dalam penguasaan lahan. Mayoritas dari mereka hanya menguasai lahan dalam ukuran sangat kecil. Bahkan banyak yang tak memiliki lahan produktif. “Liberalisme disamping menyebabkan ketidakadilan, tapi juga kesenjangan semakin tajam,” imbuh dia. 

Menurut Agus, liberalisme berkembang masif salah satunya karena adanya UU No. 25/2009 tentang Penanaman Modal. UU itu memungkinkan pengusaha menguasai lahan hingga 90 tahun dengan berbagai status. Jika ingin meredam menjalarnya liberalisme dan kapitalisme di Tanah Air, Agus menilai perlunya mencabut UU tersebut. 

Sumber: Solopos

Wednesday, August 21, 2019

Abdul Kharis Figur Potensial Cawali/ Cawawali dari PKS Solo

PKS KOTA SOLO—Legislator Senayan dari Dapil V Jateng, Abdul Kharis masuk bursa fi gur potensial cawali/cawawali Solo yang akan didorong PKS untuk maju Pilkada 2020. Sosok Kharis yang sudah cukup lama berkecimpung di dunia politik dinilai cukup familier dengan kader akar rumput PKS Solo. “Sosok Abdul Kharis memang cukup fi rm di mata kader PKS Solo. Dan memang dia salah satu sosok yang pada awalnya kami harapkan untuk bisa meramaikan bursa cawali/cawawali Solo. Tapi sampai saat ini kami masih berproses, belum ada keputusan,” ujar Ketua Badan Pemenangan Pemilu dan Pilkada DPD PKS Solo, Sugeng Riyanto, saat diwawancara Espos, Selasa (20/8). Sugeng menjelaskan saat ini PKS belum mencapai keputusan apa pun terkait agenda Pilkada Solo tahun depan. Baik penjaringan figur potensial cawali/cawawali maupun ke mana PKS akan berlabuh untuk membentuk koalisi parpol guna mengusung cawali-cawawali. “Komunikasi politik sudah kami lakukan tapi belum ada keputusan apa pun. Proses ini akan terus kami lakukan hingga tiba saatnya PKS harus memutuskan,” sambung dia. Terpisah, Ketua DPC Partai Gerindra Solo, Ardianto Kuswinarno, menyatakan sudah berhasil menelepon Gibran Rakabuming Raka. Namun, dia belum berhasil membahas kemungkinan Gibran maju dalam Pilkada Solo 2020. Anak sulung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu tak mau membahas kemungkinan mencalonkan diri dalam Pilkada via telepon. “Sudah [telepon Gibran]. Tapi saya ajak ngomongngomong pilkada mintanya ketemu darat,” kata dia.
Sumber: Solopos

    

Wednesday, August 14, 2019

Lima Caleg Terpilih PKS Solo Dilantik

PKS Kota Solo - Hari ini, Rabu (14/8) 45 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surakarta hasil pemilihan umum 2019 dilantik oleh Ketua Pengadilan Negeri Surakarta di Graha Paripurna DPRD Surakarta.
Lima aleg PKS Kota Surakarta terpilih mengikuti prosesi pelantikan yang berlangsung khidmat tersebut. Kelima aleg PKS berdasarkan daerah pemilihannya adalah sebagai berikut:
Dapil 1 (Pasarkliwon-Serengan): H. Abdul Ghofar Ismail,S.Si
Dapil 2 (Laweyan): Didik Hermawan, S.Pd
Dapil 3 (Banjarsari A): H. Asih Sunjoto Putro,S.Si
Dapil 4 (Banjarsari B): Muhadi Syahroni,ST
Dapil 5 ( Jebres): H. Sugeng Riyanto,SS

Tuesday, August 13, 2019

Legislator PKS Solo Jadi Pungli Parkir


               
PKS Kota Solo - Legislator dari Komisi I DPRD Solo, Muhadi Syahroni, menyoroti penarikan tarif parkir kendaraan di sejumlah tempat umum di Kota Bengawan.Politikus PKS itu mengaku pernah menjadi korban penarikan parkir di atas tarif yang dibolehkan Perda. “Beberapa hari lalu saat saya ke Taman Jayawijaya Mojosongo ditarik uang parkir Rp5.000. Padahal mestinya berdasarkan perda tarif parkir untuk mobil hanya Rp2.000. Akhirnya saya bayar Rp6.000 sebagai sindiran,” ujar dia saat bertemu Espos di Gedung DPRD Solo, beberapa waktu lalu.Muhadi lantas mengunggah pengalamannya itu ke media sosial (medsos) Facebook pribadinya. Dalam hitungan menit langsung banyak komentar yang datang mendukung langkah dirinya mengkritik layanan parkir Solo. Beberapa netizen pun mengadukan pengalaman pahit mereka ditarik uang parkir melebihi ketentuan di sejumlah lokasi. “Nah ini bagaimana Dishub mengelolanya. Ini bentuk dari pungli dan korupsi kecil-kecilan,” sambung dia. Muhadi mendesak Dishub Solo menertibkan para juru parkir (jukir) yang nakal menarik parkir di atas ketentuan. Jangan sampai perilaku menyimpang seperti itu terus dibiarkan sehingga menjadi budaya tak benar. Apalagi di karcis parkir yang diterima Muhadi tulisan nominal tarif tidak terbaca lantaran tertutup coretan nomor polisi (nopol) kendaraan. Namun, Muhadi tidak tahu apakah tertutupnya nominal tarif dengan nopol disengaja atau tidak.“Saya sempat tanyakan berapa tarifnya, di jawab jukir Rp5.000. Tapi setelah saya cek ke karcis parkir kendaraan lain ternyata tertulis Rp2.000. Saya menyarankan agar Dishub segera membina,” urai dia.Terpisah, Kepala Bidang Perparkiran Dishub Solo, Henry Satya Negara, mengatakan ketentuan tarif parkir diatur dalam Perda No. 9/2011. Di situ juga diatur bahwa tarif parkir berlaku progresif. Untuk Taman Jayawijaya Solo diakui tarif parkir mobil memang Rp2.000 per jam dan Rp1.000 per jam untuk motor. Tapi karena bersifat progresif, besaran tarif yang dipungut jukir menyesuaikan lamanya kendaraan diparkir. “Bila hanya satu jam untuk mobil ya memang Rp2.000. Tapi bila dua jam ya Rp4.000 dan seterusnya. Jadi mesti diperhatikan juga lamanya kendaraan diparkir. Untuk Taman Jayawijaya Mojosongo masuk Zona E parkir,” jelas dia. Ihwal pembinaan kepada jukir, menurut Henry, sudah rutin dilakukan. Pembinaan dilakukan langsung di lapangan tiga kali dalam sebulan. Lokasi pembinaan dilakukan berpindah-pindah oleh tim pembinaan perparkiran. Sumber: Solopos
    

Monday, August 12, 2019

DPD PKS Kota Surakarta Salurkan 2020 Paket Daging Qurban



         
       PKS Kota Solo - Senin, 11 Dzulhijah 1440 H bertepatan dengan 12 Agustus 2019 DPD PKS melaksanakan penyembelihan hewan qurban untuk merayakan Hari Raya Idul Adha 1440 H. Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) DPD PKS Surakarta, Agus Widodo menyampaikan, "Agenda penyembelihan hewa qurban PKS Solo ini merupakan agenda tahunan. Pada tahun ini kurang lebih 2020 paket daging kurban disalurkan ke penerima manfaat dari kalangan masyarakat yang berhak menerima" ujarnya.
       Pelaksanaan penyembelihan  hewan qurban PKS Surakarta dilaksanakan oleh  masing masing pengurus Dewan Pengurus Cabang (DPC) atau pengurus di tingkat kecamatan. Namun, tidak semua penyembelihan dilaksanakan di sekretariat kantor DPC PKS. Seperti di Pasarkliwon dan serengan penyembelihan dilaksanakan di Tempat Penyembelihan Umum Jagalan dengan penyembelih hewan qurban Ketua MPW PKS Jateng, Quatly Alkatiri
       Agus menjelaskan, terdapat total enam ekor sapi dan 13 kambing yang disembelih se Surakarta. Mengenai rincian hewan qurban di masing-masing DPC PKS adalah sebagai berikut: DPC PKS Laweyan menyembelih dua ekor sapi dan empat ekor kambing. DPC PKS Banjarsari menyembelih dua ekor sapi. DPC PKS Jebres menyembelih  lima ekor kambing. DPC PKS Pasar Kliwon sembelih satu ekor sapi dan  tiga ekor kambing. Serta DPC Serengan sembelih satu ekor sapi dan satu kambing.
    

Saturday, March 30, 2019

Pernah Nukang Becak Saat Kuliah, Kini Ghofar Jabat Ketua PKS Solo

PKS Kota Solo - Laki-laki kelahiran 20 Desember 1972 ini awalnya bercita-cita menjadi seorang dosen sekaligus pembicara sehingga bisa keliling Indonesia. Namun, nasib berkata lain. Dunia politik yang digeluti Abdul Ghofar ISmail, karena kegemarannya berorganisasi malah membawanya menjadi wakil rakyat selama dua periode. Di dalam periode kedua pada 2014-2019, ia menjadi wakil ketua DPRD Solo. Selain itu, pada minggu [15/11], ia juga dilantik menjadi Ketua Dewan Pengurus Daerah [DPD] Partai Keadilan Sejahtera [PKS] periode 2015 - 2020.

"Menjadi politikus bukanlah impian saya sejak dulu, karena saya memandang dunia politik itu banyak benturannya dan permasalahan yang memerlukan mental kuat. Saya orangnya sensitif sehingga tidak nyaman saat bermasalah dengan orang lain," katanya.

Ghofar juga menyatakan menjadi politikus bukan menjadi bagian rencana hidupnya selama ini.  " Saya selalu membuat daftar target kehidupan yang akan dicapai selama 10 tahun kedepan. Pada 1994 hingga 2004, sejumlah target biaya terpenuhi. Diantaranya lulus kuliah, memiliki istri dan anak, serta menjadi guru," ujar bapak 6 anak itu.

Namun, pada 2004 - 2014, ditengah target hidupnya menjadi kepala sekolah dan pembicara bidang pendidikan, pada 2009 jalannya berbelok arah karena ia dipilih oleh DPD PKS Solo untuk bertarung dalam ajang Pemilu Legislatif.

"Dari pegalaman itu, saat ini saya membuat target pencapaian hidup selama lima tahunan. Setelah nanti tidak menjadi wakil rakyat, saya ingin berwiraswasta dan membuka jasa konsultasi untuk permasalahan tentang legislatif dan pemerintahan," tutur warga Serengan ini.

Ia menyadari prestasi yang saat ini diraihnya bukan tanpa kerja keras dan dukungan keluarga. Dari SMA hingga kuliah di jurusan Matematika Fakultas MAtematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) Universitas Sebelas Maret (UNS), ia harus berupaya membiayai sekolahnya dengan berwiaraswasta.

"Dulu saya pernah berjualan dan menjadi pengemudi becak," ungkapnya. (AR)

Sumber : Solopos [17/11]
    

Friday, March 29, 2019

Pemkot Diminta Sediakan Hunian Untuk Eks Gafatar

PKS Kota Solo - Kendati jumlah eks Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) yang berasal dari Solo tidak banyak, Pemerintah Kota (Pemkot) tetap diminta memberi solusi kepada mereka. Terutama soal tempat tinggal yang mendesak dibutuhkan.
Menurut kalangan dewan, pemberian solusi kepada eks anggota Gafatar yang saat ini ditampung di Griya Bahagia PMI lebih karena mengedepankan faktor kemanusiaan.
"Bagaimanapun mereka pernah tinggal di Solo dan menjadi bagian dari masyarakat kita. Pemkot juga tak bisa berlepas tangan," ungkap Ketua Fraksi Partai KEadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Solo, Sugeng Riyanto, Senin (1/2).
Terkait tempat tinggal, Sugeng meminta pemkot menyediakan lokasi sementara untuk penampungan eks anggota gafatar. Pasalnya mereka ditempatkan di Griya Bahagia PMI hanya untuk tiga hari. Itu artinya hari ini mereka harus meninggalkan penampungan.
"Pemkot bisa menuyediakan rumah singgah atau bangunan milik pemkot yang tidak terpakai. Sembari menunggu, pemkot melobi pihak PMI untuk memperpanjang masa pakai," kata dia.
Selain itu, lanjut dia, pembinaan secara ideologis kepada eks gafatar juga perluadiberikan agar masyarakat dapat menerima kembali kehadiran mereka. PEmkot bisa menggandeng Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk memberikan pengarahan terkait pemahaman keagamaan.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Solo yang juga merupakan anggota FPKS, Abdul Ghofar Ismail berharap eks anggota gafatar dapat berbaur dengan masyarakat umum. (AR)
Sumber : Jawapos Radar Solo, Selasa (2/2)