BIPEKA DPC PKS Jebres Berbagi untuk Ibu Tunggal di Hari Ibu

SOLO – Memperingati Hari Ibu yang jatuh setiap tanggal 22 Desember, Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BIPEKA) DPC PKS Jebres menggelar aksi sosial bertajuk apresiasi untuk para ibu tunggal (aromil) di wilayah Kecamatan Jebres, Surakarta.

Bekerja sama dengan Anggota DPRD Kota Solo dari Fraksi PKS, Dr. Agus Widodo, ST, MM, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan dukungan moral dan penghargaan atas dedikasi luar biasa para ibu tunggal.

Apresiasi Ketahanan Keluarga

Ketua DPC PKS Jebres, Rohmadi, menyampaikan bahwa agenda ini merupakan bentuk kepedulian nyata partai terhadap peran perempuan dalam struktur masyarakat. Menurutnya, ibu tunggal memiliki beban ganda yang menuntut ketangguhan luar biasa demi menjaga ketahanan keluarga.

"Kami ingin memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para ibu yang tetap kuat dan mandiri. Mereka adalah pilar penting dalam menjaga keberlangsungan generasi di tengah tantangan hidup yang tidak mudah," ujar Rohmadi saat prosesi penyerahan bantuan.

Melalui inisiatif ini, BIPEKA DPC PKS Jebres berharap dapat: Menguatkan semangat para ibu tunggal agar tetap optimis dalam mendidik anak-anak mereka, menumbuhkan kepedulian sosial di tengah masyarakat Jebres agar lebih peka terhadap kondisi warga sekitar dan mempererat silaturahmi antara struktur partai, legislatif, dan konstituen.

Kegiatan ini diharapkan menjadi pemantik bagi gerakan sosial lainnya untuk terus mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan penguatan institusi keluarga di Kota Solo.

Read More

PKS Solo Bergerak untuk Negeri, Donasi Bencana Terkumpul Rp67,7 Juta

Solo - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Surakarta menunjukkan kepedulian dan solidaritas kemanusiaan melalui Gerakan Tanggap Bencana (GENTA) PKS dengan menggalang donasi dari pejabat publik PKS (anggota DPRD) dan seluruh anggota PKS se-Kota Surakarta. Donasi ini diperuntukkan bagi masyarakat terdampak bencana alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Bendahara DPD PKS Kota Surakarta, Widyastuti, menyampaikan bahwa hingga batas akhir penggalangan pada 15 Desember 2025, total donasi yang berhasil dihimpun mencapai Rp 67.744.500. Dana tersebut berasal dari kontribusi pejabat publik serta donasi kader PKS di seluruh wilayah Kota Surakarta.

“Seluruh donasi ini akan kami serahkan melalui DPW PKS Jawa Tengah untuk selanjutnya disalurkan kepada masyarakat terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat,” ujar Widyastuti.

Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Surakarta menambahkan bahwa sebagai bentuk komitmen nyata, anggota Fraksi PKS DPRD Kota Surakarta sepakat melakukan pemotongan gaji pribadi sebesar Rp 4 juta per anggota. Dengan jumlah anggota fraksi sebanyak 7 orang, Fraksi PKS menyumbangkan total Rp 28 juta rupiah, yang menjadi bagian dari total donasi yang terkumpul.

“Ini merupakan wujud tanggung jawab moral dan keberpihakan kami kepada rakyat. Kami ingin hadir dan berkontribusi langsung dalam meringankan beban saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah,” tegasnya.

Sebelumnya, Presiden PKS Al Muzammil Yusuf, dalam agenda Commanders Call, menginstruksikan mobilisasi nasional untuk pengerahan bantuan kemanusiaan dan relawan bagi korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Instruksi tersebut ditindaklanjuti oleh seluruh struktur PKS di daerah, termasuk DPD PKS Kota Surakarta.

DPD PKS Kota Surakarta berharap bantuan yang dihimpun dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat terdampak serta memperkuat semangat solidaritas dan gotong royong di tengah bangsa.

Read More

Audiensi DSKS–DPRD Solo: Fraksi PKS Sepakat Dorong Perda untuk Kendalikan Peredaran Miras

Solo - DPRD Kota Surakarta menerima audiensi dari Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS) terkait penyampaian data, aspirasi, serta keresahan masyarakat mengenai kembali maraknya peredaran minuman beralkohol di sejumlah titik di Kota Surakarta. Pertemuan berlangsung di Ruang Transit DPRD Kota Surakarta, Selasa (2/12), dan menjadi wadah diskusi antara legislatif dan tokoh masyarakat untuk menemukan langkah konkret dalam menjaga keamanan, kesehatan, dan ketertiban kota.

Audiensi tersebut diterima langsung oleh Daryono, Wakil Ketua DPRD Kota Surakarta, yang hadir bersama anggota DPRD lainnya, yakni Agus Widodo (Fraksi PKS, Komisi II) dan Salim (Fraksi PKS, Komisi III). Dari pihak DSKS, hadir para kyai, ustadz, serta perwakilan masyarakat yang selama ini aktif mengawal isu sosial dan moral di tengah masyarakat.

Daryono menjelaskan bahwa tema utama audiensi adalah mengenai kembali maraknya aktivitas penjualan minuman beralkohol di berbagai titik, termasuk di toko dan outlet yang sebelumnya sempat tidak beroperasi.

“Fenomena di lapangan ternyata muncul kembali toko-toko ataupun outlet-outlet yang menjual minuman beralkohol. Ini dirasa sangat meresahkan masyarakat,” ujar Daryono.

Menurutnya, keresahan ini muncul karena lemahnya kontrol dan penegakan aturan yang ada saat ini. Miras diduga dapat dijual secara bebas, sehingga rawan disalahgunakan, termasuk oleh kalangan remaja.

“Para perwakilan DSKS melihat pengendalian ini sangat riskan terjadi pelanggaran. Miras bisa dijual bebas, dan ini rentan sekali disalahgunakan anak-anak muda,” lanjutnya.

Lebih lanjut, DSKS menyampaikan harapan besar agar Pemerintah Kota Surakarta mempertegas regulasi pengendalian minuman beralkohol. Salah satu usulan utama adalah percepatan penyusunan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengendalian Minuman Beralkohol.

“Harapannya, segera dimunculkan Perda Miras Kota Surakarta. Perda inilah yang akan benar-benar menjadi landasan hukum tegas dalam pengaturan minuman beralkohol,” kata Daryono.

Namun sebelum Perda dirumuskan dan disahkan, DSKS juga mendorong agar Walikota dapat mengeluarkan Peraturan Wali Kota (Perwali) sebagai langkah cepat untuk memberi kepastian hukum sementara.

“Sebelum Perda itu ada, beliau-beliau berharap Mas Wali bisa segera menerbitkan Perwali sebagai pedoman pengelolaan dan pengawasan peredaran miras,” tegasnya.

Usulan Pembentukan Satgas Pengendalian Miras

Untuk menghindari potensi konflik sosial di lapangan antara pedagang dan kelompok masyarakat yang menolak keberadaan miras, DSKS mengusulkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian Miras.

Satgas ini diharapkan menjadi wadah koordinasi antara masyarakat, tokoh agama, pemerintah, serta stakeholder terkait, sehingga proses pengawasan dapat berlangsung lebih efektif dan kondusif.

“Kita tidak ingin di lapangan terjadi benturan antara para pengusaha yang berjualan dengan masyarakat. Satgas ini bisa menjembatani dan menjaga suasana tetap kondusif,” jelas Daryono.

Di akhir pertemuan, Daryono menyampaikan apresiasi atas masukan dari para tokoh DSKS serta menegaskan bahwa DPRD siap menindaklanjuti aspirasi tersebut, baik melalui rekomendasi kepada pemerintah kota maupun pembahasan regulasi di tingkat legislatif.

“Masukan dari para bapak-bapak, kyai, dan ustadz menjadi catatan penting bagi kami. DPRD berkomitmen memastikan Kota Surakarta tetap aman, sehat, dan tertib,” pungkasnya.

Sumber : Humas DPRD

Read More

Majalah Digital "Kabar Fraksi" Edisi November 2025 Telah Terbit!

Solo - Fraksi PKS DPRD Kota Surakarta kembali menyapa melalui Majalah Digital Kabar Fraksi edisi November 2025. 

Temukan berita-berita hangat dan inspiratif seputar kerja nyata DPRD Kota Surakarta

📖 Baca versi online di: https://online.pubhtml5.com/ldpnn/vhkw/

Mari baca, share, dan sampaikan kepada publik.

#KabarFraksiPKS #PKSuntukRakyat #FraksiPKSDPRDSolo

Read More

DPRD Kota Surakarta Dorong Penurunan Pengangguran Lewat Program Pelatihan dan Akses Kerja 2026

Solo - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surakarta menegaskan komitmennya dalam menurunkan angka pengangguran sebagai langkah strategis untuk menekan tingkat kemiskinan di Kota Surakarta. Berbagai program pelatihan, peningkatan keterampilan, serta perluasan akses kerja menjadi fokus utama para wakil rakyat, khususnya di Komisi IV.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Surakarta, Sugeng Riyanto, menyampaikan bahwa pengangguran masih menjadi salah satu faktor kunci penyebab kemiskinan di Kota Surakarta. Karena itu, pengentasan pengangguran—terutama di kalangan anak muda—harus menjadi prioritas bersama antara Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta sebagai eksekutif dan DPRD sebagai legislatif.

“Program-program untuk memastikan anak-anak muda Solo tidak menganggur itu menjadi prioritas kami. Tahun 2026, kami sudah mengalokasikan anggaran yang cukup besar agar lulusan SMA dan SMK yang tidak melanjutkan kuliah bisa dipastikan mendapat pekerjaan, baik di dalam maupun luar negeri,” ujar Sugeng.

Ia menambahkan bahwa melalui intervensi ini, pemerintah hadir memberikan solusi konkret bagi persoalan pengangguran serta membuka peluang bagi anak muda untuk memiliki penghasilan yang layak.

“Dengan penghasilan yang cukup, mereka dapat memulai usaha UMKM atau mengembangkan kreativitas yang relevan dengan kebutuhan zaman,” lanjutnya.

Sinergi antara Komisi IV DPRD Kota Surakarta dengan Pemkot Surakarta menjadi elemen penting dalam menekan angka kemiskinan. Kolaborasi ini diharapkan mampu menghasilkan program-program yang bukan hanya membuka lapangan kerja, tetapi juga mendorong kemandirian ekonomi generasi muda Solo.

DPRD Kota Surakarta menegaskan bahwa upaya penanggulangan pengangguran dan kemiskinan akan terus mendapat perhatian serius, sejalan dengan visi pembangunan kota yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan.

Sumber : MetroTV

Read More

Anggaran Dipotong, Fasilitas Kerja OPD Solo Disunat Demi Jaga Layanan Publik

Solo - RAPBD Solo 2026 menyusut dari Rp2,3 triliun menjadi Rp2,1 triliun akibat efisiensi besar-besaran menyusul pemangkasan dana transfer pusat ke daerah (TKD) sebesar Rp218 miliar.

Informasi itu disampaikan Wakil Ketua Banggar DPRD Solo, Daryono, saat diwawancara wartawan, Senin (24/11/2025). Menurut dia, pembahasan efisiensi RAPBD Solo 2026 dilakukan dua kali pada pekan lalu.

Karena pertimbangan teknis, rapat dihentikan sementara dan akan dilanjutkan Rabu (26/11/2025) untuk penyelesaian sebelum rapat paripurna DPRD Solo pada Kamis (27/11/2025).

“Kemarin sebenarnya tinggal sedikit. Tapi karena kebetulan Pak Sekda ada agenda, Pak Ketua DPRD juga baru pemulihan sakit, sehingga kami tutup sementara. Sekaligus kesempatan untuk merapikan data-datanya, untuk kemudian besok Rabu finishing touch,” ujar dia.

Daryono mengatakan banyak anggaran sudah dibahas dan dikunci dalam rapat sebelumnya.

“Sudah banyak yang kita kunci. Yang terkait penambahan dan pengurangan sudah tidak kita buka lagi. Jadi Rabu itu tinggal finishing. Harapan kami bisa persetujuan bersama,” kata dia.

Menurut Daryono, efisiensi besar telah dilakukan dalam RAPBD Solo 2026. Efisiensi itu membuat postur RAPBD Solo 2026 turun dari Rp2,3 triliun dalam KUA-PPAS menjadi Rp2,1 triliun. “Karena berkurangnya anggaran Rp200 an miliar, jadi Rp2,1 miliar,” urai dia.

Ia menjelaskan efisiensi anggaran dilakukan di OPD, terutama yang berkaitan dengan fasilitas kerja, bukan fasilitas layanan. Contohnya, anggaran snack rapat dikurangi dari Rp15.000 per pack menjadi Rp12.000 per pack.

“Anggaran makan rapat atau pertemuan termasuk terima tamu, public hearing, reses, kita kurangi juga. Jadi mohon dimaklumi. Yang awalnya anggaran makan kegiatan reses dari Rp33.000, menjadi Rp25.000. Jadi ya lumayan signifikan pengurangannya kan,” papar dia.

Namun jumlah kegiatan, menurut Daryono, tidak dikurangi. Misalnya kegiatan reses legislator DPRD Solo tetap tiga kali dalam setahun. “Hanya fasilitasnya yang dikurangi. OPD juga begitu bila ada kegiatan,” terang dia.

Daryono menegaskan efisiensi anggaran tidak berdampak pada layanan masyarakat seperti di kelurahan, kecamatan, dan dinas-dinas. Alokasi anggaran yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tidak diefisiensi, termasuk anggaran untuk program prioritas Wali Kota Solo, Respati Ardi, seperti Rumah Siap Kerja, UMKM Center, dan Posyandu Plus.

“Posyandu terpadu, bantuan operasional RT/RW kita pertahankan, tidak kita kurangi. Pengurangan itu di OPD yang terkait fasilitas kerja,” tegas dia.

Sumber : Solopos 

Read More

Public Hearing RAPBD 2026: DPRD Pastikan Tidak Ada Usulan Warga yang Terlewat

Solo - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surakarta menggelar public hearing terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surakarta Tahun Anggaran 2026, Kamis (20/11) di Graha Paripurna. Agenda ini menjadi salah satu tahapan penting dalam rangkaian penyusunan RAPBD 2026 yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan langsung masyarakat.

Wakil Ketua DPRD sekaligus Pimpinan Badan Anggaran (Banggar), Daryono, menjelaskan bahwa public hearing digelar sebagai mekanisme untuk memastikan rancangan anggaran benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat.

“Hari ini agendanya adalah public hearing rancangan RAPBD, jadi rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Surakarta tahun 2026. Ini dilaksanakan sebagai bagian dari proses penyusunan RAPBD Kota Surakarta 2026,” ujarnya.

Lebih lanjut, Daryono menjelaskan bahwa public hearing berfungsi sebagai ruang evaluasi ulang terhadap hasil penyusunan anggaran yang sebelumnya telah melalui berbagai tahap, mulai dari musrenbangkel hingga pembahasan di Banggar.

“Setelah proses penyusunan dari TAPD mulai dari musrenbangkel tingkat bawah kemudian naik ke atas, itu kemudian dibahas di Banggar. Lalu kita lakukan cross-check ulang melalui public hearing,” jelasnya.

Menurutnya, forum ini sangat penting untuk memastikan tidak ada usulan prioritas masyarakat yang terlewat.

“Usulan-usulan masyarakat yang prioritas itu bisa dicermati oleh perwakilan yang diundang. Kalau ada yang terlewat masih bisa diperbaiki. Sehingga kemudian APBD ini betul-betul prosesnya terkontrol oleh perwakilan dari Masyarakat,” lanjutnya.

Salah satu masukan yang paling sering muncul dalam forum tersebut adalah terkait persoalan drainase, terutama di Jalan Adi Sumarmo, Banyuanyar. Daryono menegaskan bahwa permasalahan ini memang sudah menjadi bahasan di Banggar.

“Tadi yang berkali-kali disampaikan itu tentang drainase Jalan Adi Sumarmo di Banyuanyar. Itu memang dari barat ke timur terputus sekitar 100 sampai 200 meter, sehingga bermasalah terhadap lingkungan. Kalau hujan deras, karena salurannya tidak nyambung, otomatis jadi masalah,” jelasnya.

Selain itu, Daryono mengaku senang karena masyarakat yang hadir sudah memahami kondisi fiskal daerah, termasuk pentingnya efisiensi dan disiplin anggaran.

“Saya bahagia karena masyarakat paham tentang efisiensi. Mereka tahu bahwa kita sedang dalam kondisi yang perlu penghematan anggaran. Masyarakat juga paham bahwa prioritas anggaran harus didalami dan dikontrol. Penekanannya adalah kita disiplin dan mematuhi prioritas anggaran,” tegasnya.

Read More

Penyesuaian Retribusi Diwarnai Protes, DPRD Solo Cari Jalan Tengah

Solo - Rencana kenaikan sejumlah tarif retribusi oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta menuai penolakan dari masyarakat serta kritik dari DPRD Kota Surakarta. Dalam public hearing pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pajak dan Retribusi Daerah, hampir seluruh peserta forum—mulai dari LPMK, paguyuban pedagang pasar, hingga pelaku UMKM—menyampaikan keberatan karena penyesuaian tarif dinilai membebani masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang sulit.

Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda, Sakidi, menjelaskan bahwa pembahasan raperda memang menyertakan penyesuaian pada beberapa jenis retribusi. Namun pansus berkomitmen untuk melindungi masyarakat kecil dan mencari basis pendapatan baru, sehingga penyesuaian dilakukan secara selektif. Ia menegaskan bahwa tidak semua tarif retribusi akan mengalami kenaikan, melainkan hanya pada retribusi kios pasar yang disesuaikan berdasarkan tingkat keramaian pasar, retribusi penggunaan GOR Indoor Manahan, serta penyesuaian tarif parkir untuk bus/truk di zona A dan zona B, serta sepeda motor di zona B.

Sakidi menegaskan bahwa berbagai pos pajak daerah tidak akan dinaikkan. PBB, pajak hotel dan restoran, serta BPHTB tetap aman dari penyesuaian. Ia juga memastikan bahwa layanan yang berkaitan erat dengan masyarakat berpenghasilan rendah tidak akan mengalami kenaikan tarif. 

“Di beberapa pos pajak dan retribusi yang berkaitan dengan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), sebisa mungkin tidak kita naikkan. Misalnya tarif sewa Rusunawa atau retribusi pasar untuk los dan pelataran,” jelas Sakidi dari Fraksi PKS.

Dalam mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD), pansus lebih fokus pada inovasi dan perluasan basis retribusi terhadap layanan yang sebelumnya belum diatur. Sejumlah potensi baru tengah disiapkan, seperti retribusi pemasangan e-board di kompleks Stadion Manahan serta retribusi aktivitas fotografi dan videografi di lokasi-lokasi strategis milik Pemkot seperti Stadion Manahan, Sriwedari, dan Cengklik.

Baca Juga : Atasi Kendala Dapur MBG, DPRD Solo Dorong Sewa Aset Sekolah yang Menganggur

Sakidi optimistis bahwa melalui intensifikasi dan optimalisasi pengelolaan potensi yang telah ada, target PAD sebesar Rp 1 triliun dapat tercapai tanpa perlu menaikkan tarif retribusi secara merata.

Sumber : Radar Solo

Read More

Atasi Kendala Dapur MBG, DPRD Solo Dorong Sewa Aset Sekolah yang Menganggur

Solo – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surakarta dari Fraksi Partai Keadilan sejahtera (FPKS) Sugeng Riyanto baru saja menyelesaikan agenda Reses Masa Sidang Pertama Tahun 2025-2026 di dua titik daerah pemilihannya, yaitu Kelurahan Jebres dan Pucangsawit. Reses kali ini mengambil tema “Penguatan SDM Unggul dan Jejaring Komunitas untuk Pariwisata dan Ekonomi Inklusif”. 

Dalam pertemuan dengan warga, Sugeng Riyanto, yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi IV DPRD (bidang Pendidikan, Sosial, dan Kesehatan), menerima banyak aspirasi yang mendesak.

Aspirasi utama yang mengemuka adalah terkait percepatan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Surakarta. Orang tua/wali murid menyampaikan harapan agar anak-anak mereka segera dapat menikmati layanan program MBG, mengingat saat ini cakupannya di Surakarta baru melayani sekitar 30% anak usia sekolah.

Menindaklanjuti masukan tersebut, dalam monentum rapat Banggar membahas APBD 2026 pada Senin, 17 November 2025 Sugeng Riyanto menyelipkan secara khusus saran dan masukan kepada Sekda yang sekaligus merupakan Ketua Satgas MBG Kota Surakarta. 

Dalam talaah dan analisa setelah dialog dengan beberapa pihak, Sugeng menilai belum terpenuhinya jumlah ideal dapur di Solo sejumlah 64 buah, dikarenakan para mitra kesulitan mencari lokasi yang strategis dan harga sewanya terjangkau. Mengingat sewa lahan dan apalagi sewa gedung di Solo relatif tidak murah.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, Sugeng mengajukan usulan strategis, yaitu pemanfaatan lahan beberapa sekolah yang sudah tidak terpakai akibat dampak regrouping.  Termasuk juga aset-aset Pemkot lainnya yang secara proyeksi pemanfaatan belum teragendakan, agar juga bisa dimanfaatkan sebagai dapur MBG. Pemanfaatan aset Pemkot yang menganggur ini dinilai sebagai solusi cepat dan efisien untuk menyediakan lokasi Dapur MBG.

Aset-aset tersebut dapat dikerjasamakan dengan model sewa. Tiga keuntungan yg di dapatkan, satu, percepatan ketersediaan dapur segera teratasi, kedua, para siswa segera bisa dilayani dan mendapatkan manfaat dari program MBG, dan ketiga, Pemkot mendapatkan income dari sewa tempat tersebut sebagai PAD.

Usulan ini mendapat tanggapan positif dari Ketua Satgas pelaksana MBG. Dengan solusi pemanfaatan lahan regrouping sekolah, diharapkan dapat membantu mempercepat pelaksanaan dan perluasan cakupan program Makan Bergizi Gratis bagi anak-anak di Kota Surakarta.

Read More

DPRD Solo Soroti Birokrasi Berbelit, Dorong Percepatan Sertifikasi Dapur MBG

Solo - DPRD Kota Surakarta menegaskan komitmennya untuk memastikan proses penerbitan surat rekomendasi dan perizinan Dapur MBG (Makan Bergizi Gratis) berjalan tanpa hambatan. Penegasan ini muncul setelah sejumlah calon pengelola dapur SPPG mengeluhkan proses administrasi yang dinilai berbelit, mulai dari pengajuan rekomendasi hingga penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Menurut para calon pengelola, kompleksitas birokrasi telah menghambat kesiapan dapur untuk beroperasi mendukung program nasional tersebut. Kekhawatiran ini kemudian ditindaklanjuti oleh Komisi IV DPRD Kota Surakarta yang memastikan akan segera turun tangan untuk mempercepat seluruh proses administrasi yang menjadi keluhan.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Surakarta, Sugeng Riyanto, menyoroti langsung persoalan tersebut. Ia menyatakan bahwa birokrasi yang berlapis, baik di Dinas Kesehatan, Badan Gizi Nasional (BGN), maupun OPD teknis lainnya, dapat berdampak langsung pada capaian target MBG pada 2025.

“Birokrasi yang dianggap berbelit, baik untuk mendapatkan surat rekomendasi maupun Sertifikat Laik Higiene Sanitasi bisa menghambat program, ” ujarnya, Kamis (13/11).

Target 64 Dapur MBG Masih Jauh dari Tercapai

Kota Surakarta menargetkan pembangunan 64 dapur MBG sebagai salah satu pilar dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis. Namun hingga saat ini, baru 33 dapur yang telah beroperasi, kurang dari separuh target. Data Satgas MBG menunjukkan bahwa sebagian dapur masih dalam tahap pembangunan dan sebagian lainnya masih menunggu pemenuhan standar SLHS.

Sugeng menyampaikan bahwa DPRD berharap seluruh proses sertifikasi dapat rampung pada akhir tahun ini.

“Masih ada waktu sekitar satu setengah bulan. Kita kebut agar target 100 persen pada 2026 bisa tercapai,” tegasnya.

Meski demikian, DPRD tetap menekankan pentingnya standardisasi dapur. Sesuai ketentuan nasional, setiap dapur wajib memenuhi standar keamanan pangan mulai dari proses penyimpanan bahan baku, pengolahan, penyajian, hingga distribusi.

Sugeng menekankan bahwa keselamatan penerima manfaat, terutama siswa, ibu hamil, dan ibu menyusui adalah prioritas utama.

“Jangan sampai ada dapur yang beroperasi tanpa memenuhi standardisasi. Kita tidak ingin ada kejadian yang tidak diinginkan seperti keracunan. Itu harus dijaga betul di Kota Solo, ” ujarnya.

Dalam keterangannya, Sugeng mengakui masih adanya persepsi bahwa beberapa OPD mempersulit proses rekomendasi. Namun DPRD menilai OPD sebenarnya berupaya memastikan seluruh aspek, mulai dari bahan makanan, sanitasi, hingga instalasi IPAL memenuhi syarat minimal sebelum rekomendasi diberikan.

Menurutnya, sinergi lintas OPD perlu ditingkatkan agar proses verifikasi dan supervisi berjalan lebih efektif. Ia juga mengapresiasi kinerja Satgas MBG yang selama ini dianggap cukup responsif, namun tetap perlu didukung kolaborasi yang lebih solid dari seluruh instansi terkait.

Komisi IV menegaskan komitmennya untuk terus mengawal percepatan pembangunan dan sertifikasi 64 dapur MBG di Kota Surakarta. Progres yang baru mencapai 30-an dapur diakui masih jauh dari target, namun DPRD optimistis seluruh dapur bisa tersertifikasi sebelum Desember 2025

Read More

Isu Festival Non-Halal Mengemuka, Pansus Minta Pemkot Lebih Selektif Terbitkan Izin

Solo - Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat DPRD Kota Surakarta menggelar public hearing, Senin siang (17/11), di Graha Paripurna DPRD. Agenda ini dihadiri berbagai unsur masyarakat, mulai dari tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, akademisi hingga perwakilan komunitas, yang hadir untuk memberikan masukan terhadap penyusunan regulasi tentang toleransi di Kota Surakarta.

Ketua Pansus, Salim menjelaskan bahwa pembahasan awal difokuskan pada ketentuan umum dalam Raperda, khususnya terkait definisi toleransi yang dinilai perlu diperjelas.

“Yang pertama terkait ketentuan umum, pasal 1 ayat 4, makna dari toleransi tadinya ‘sikap untuk menerima’, itu kemudian kita akan mencoret dan mengganti menjadi ‘sikap untuk menghormati’,” ujar Salim di hadapan peserta public hearing.

Ia menegaskan bahwa perubahan frasa tersebut memiliki makna penting dalam konteks kehidupan sosial masyarakat di Kota Bengawan.

“Artinya kalau menerima itu seolah kita tunduk begitu saja pada perbedaan-perbedaan yang ada. Tapi kalau menghormati, itu menunjukkan sikap aktif untuk tetap menghargai perbedaan agama, suku, ras, maupun golongan. Kita menghormati, bukan sekadar menerima,” jelasnya.

Selain definisi toleransi, Pansus juga menyoroti kekurangan dalam struktur Raperda yang masih memerlukan penambahan substansi penting. Salim menyebut bahwa dalam draf yang ada, sejumlah elemen fundamental seperti asas, maksud, tujuan, dan ruang lingkup belum tertuang secara jelas.

“Dari struktur perda tadi kita masih belum ada asas, maksud, tujuan dan ruang lingkup. Nanti kemungkinan di rapat pansus berikutnya akan kita masukkan,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa penataan kembali struktur regulasi ini menjadi krusial agar implementasi perda nantinya memiliki landasan yang kuat serta mudah dipahami oleh masyarakat.

Sebagai agenda public hearing, forum ini menjadi ruang terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan pandangan dan kritik terkait Raperda. Salim memastikan bahwa seluruh masukan akan dipertimbangkan secara serius.

“Bagaimana tindak lanjutnya? Kemungkinan akan kita masukkan beberapa masukan dari warga, karena ini temanya public hearing. Warga memberikan masukan supaya masyarakat tahu persis apa yang mereka inginkan dari bawah, dari grassroots, bisa masuk di dalam perda,” paparnya.

Dirinya juga menegaskan bahwa seluruh hasil diskusi akan diolah dan dirangkum menjadi bahan penyempurnaan Raperda.

“Hasil public hearing ini, yang pertama adalah masukan-masukan dari warga tersebut kita akomodir. Kita akomodir maunya warga apa sih terkait toleransi,” kata Politisi PKS tersebut.

Isu Festival Non-Halal dan Perizinan Sensitif Turut Disorot

Dalam sesi dialog, beberapa peserta public hearing menyoroti isu terkait festival non-halal yang sebelumnya sempat menjadi polemik di masyarakat. Masukan tersebut langsung mendapat tanggapan dari Pansus.

“Tadi disinggung banyak terkait festival non halal. Menariknya, mungkin ke depan bisa ada pencegahan terkait izin-izin kegiatan yang bersinggungan dengan isu-isu agama atau syariat karena itu sensitif sekali,” ujar Salim.

Menurutnya, perlu ada evaluasi lebih lanjut terhadap mekanisme perizinan acara atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan gejolak intoleransi.

“Ini mungkin masukan juga bagi Pemkot. Untuk perizinan-perizinan yang sensitif mungkin bisa dikaji ulang,” tambahnya.

Di akhir sesi, Salim menyampaikan harapan agar Pemerintah Kota Surakarta lebih berhati-hati dalam menerbitkan izin untuk kegiatan yang berkaitan dengan isu sensitif. Ia menegaskan bahwa pengalaman sebelumnya harus menjadi pembelajaran.

“Harapannya, Pemkot untuk tidak memberikan izin apapun yang berpotensi memicu gesekan. Belajar dari pengalaman kemarin, ini bentuk pencegahan terjadinya intoleransi di kemudian hari,” tegasnya.

Read More

Pengurus Baru PKS Serengan Resmi Dilantik: “Sopo Sing Tekun Bakale Tekan” Jadi Spirit Perjuangan

Solo — Bertempat di Hotel Indah Palace Surakarta, Minggu (16/11/2025), Pengurus DPC PKS Kecamatan Serengan resmi dilantik oleh Ketua DPD PKS Kota Surakarta, Abdul Kadir Audah, ST., MBA. Prosesi pelantikan tersebut dilangsungkan bersamaan dengan Musyawarah Cabang (Muscab) PKS Serengan yang mengusung tema “Tumbuh Bersama Bermanfaat bagi Sesama.”

Dalam sambutannya, Abdul Kadir Audah menegaskan bahwa spirit mengajak kepada kebaikan merupakan ruh gerakan PKS yang harus terus diperkuat. Ia mendorong pengurus DPC yang baru agar memaksimalkan rekrutmen hingga tingkat RW.

“Yang penting akidah lurus, tidak syirik, dan mau ikut liqo pekanan atau bulanan. Dari situ kita bisa bekerja bersama PKS untuk kebaikan masyarakat,” ujarnya.

Acara Muscab turut dihadiri perwakilan pengurus DPD, jajaran pengurus lama, para kader, serta para penggerak PKS di Kecamatan Serengan.

Ketua DPC PKS Serengan yang baru dilantik, Moh. Musa Ashobirin, SE, dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada para senior kepengurusan sebelumnya. Ia juga memohon doa restu kepada seluruh kader agar amanah selama lima tahun ke depan dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya.

“Fokus kami adalah kader, kaderisasi, dan pelayanan publik untuk pemenangan Pemilu 2029. Kami ingin bertumbuh bersama, baik secara kuantitas maupun kualitas. Semua bidang dalam struktur harus berjalan sesuai fungsi masing-masing,” tegasnya.

Musa menambahkan sebuah filosofi sederhana namun sarat makna sebagai penyemangat kinerja kepengurusan: “Sopo sing tekun bakale tekan.” Ia berharap semangat ketekunan ini akan mengiringi seluruh pengurus dalam menjalankan tugas organisasi.

Acara pelantikan ditutup dengan sesi foto bersama dan ramah tamah, di mana para kader saling memberikan ucapan selamat sekaligus menyemai optimisme untuk perjalanan PKS Serengan lima tahun mendatang.

View this post on Instagram

A post shared by PKS Kota Solo (@pkskotasolo)

Read More

Muscab DPC PKS Pasarkliwon Hadirkan Semangat Baru dengan Simbol “Topi Seniman”

Solo - DPC PKS Pasarkliwon menggelar Musyawarah Cabang (Muscab) pada Ahad, 16 November 2025 di kantor DPC. Agenda ini menjadi momen penting dengan dilantiknya Ady Supriyanto sebagai Ketua DPC yang baru, menggantikan Safrudin yang telah memimpin sejak 2020.

Ada hal unik yang mencuri perhatian peserta. Para pengurus baru kompak mengenakan topi seniman, sebuah atribut sederhana namun sarat makna. Topi tersebut melambangkan pribadi yang kreatif, pekerja keras, dan rendah hati—nilai yang diharapkan dapat mewarnai kepengurusan di periode mendatang.

Acara Muscab turut dihadiri Ketua DPD PKS Kota Surakarta, Abdul Kadir Audah, serta anggota legislatif PKS, Salim. Dalam sambutannya, Abdul Kadir menyampaikan apresiasi atas suasana Muscab yang penuh energi positif.

“Saya melihat semangat baru hari ini. Simbol topi seniman ini mengingatkan bahwa kader PKS harus terus berkarya di tengah masyarakat, apa pun kondisi dan tantangannya,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPC terpilih Ady Supriyanto menyampaikan harapan dan komitmennya dalam memimpin DPC Pasarkliwon.

“Amanah ini bukan hal ringan. Saya berharap seluruh pengurus tetap menjaga keikhlasan dan terus bergerak menebar manfaat. Kita ingin Pasarkliwon menjadi ladang kebaikan yang semakin luas,” tuturnya.

Ketua DPC periode sebelumnya, Safrudin, juga memberikan testimoni penuh haru terkait masa kepemimpinannya.

“Lima tahun memimpin bukan perjalanan singkat. Saya bangga melihat generasi baru yang lebih segar dan kreatif. Semoga amanah ini membawa keberkahan bagi semuanya,” ungkapnya.

Acara ditutup dengan doa bersama, berharap para pengurus yang baru dilantik senantiasa diberi keberkahan, kekuatan, dan keselamatan dalam menjalankan amanah hingga akhir periode.

Read More

Pansus DPRD Soroti Penyesuaian Retribusi 2026: Target PAD Rp1 Triliun, MBR Tak Boleh Terbebani

Solo - Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan atas Perda Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah DPRD Kota Surakarta terus mencermati secara seksama rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta dalam melakukan penyesuaian sejumlah tarif retribusi daerah pada tahun 2026 mendatang.

Langkah tersebut dilakukan untuk mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar target penerimaan sebesar Rp1 triliun dapat tercapai. Namun demikian, Pansus menegaskan bahwa kebijakan penyesuaian tarif retribusi harus melalui kajian yang matang dan tidak boleh membebani masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah (MBR).

Wakil Ketua Pansus, Sakidi, menjelaskan bahwa terdapat beberapa jenis retribusi yang akan mengalami penyesuaian, di antaranya retribusi kios pasar dan penggunaan fasilitas GOR Indoor Manahan. Selain itu, Pemkot juga mulai memperluas basis retribusi dengan mengenakan tarif terhadap sejumlah layanan baru yang sebelumnya belum diatur.

“Retribusi untuk beberapa pasar kita sesuaikan sesuai dengan tingkat keramaian pasar. Juga retribusi atas penggunaan GOR Indoor Manahan kita sesuaikan. Yang baru adalah retribusi pemasangan e-board di kompleks Stadion Manahan,” ujar Sakidi, Kamis (13/11).

Menurutnya, penambahan objek retribusi seperti e-board merupakan bentuk inovasi dan penyesuaian terhadap perkembangan zaman. Di era digital, penggunaan papan elektronik (e-board) di area publik, khususnya di kawasan olahraga seperti Stadion Manahan, dinilai memiliki potensi ekonomi yang cukup besar bagi pendapatan asli daerah.

“Retribusi pemasangan e-board ini dulunya belum ada. Tapi sekarang potensial untuk menambah PAD Kota Surakarta, karena banyak pihak yang memanfaatkan media tersebut untuk promosi dan informasi,” jelas Sakidi.

Read More

Rohmadi Resmi Pimpin DPC PKS Jebres, Usung Empat Agenda Besar untuk Masyarakat

Solo - DPC Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jebres mengadakan Musyawarah Cabang (Muscab) pada Sabtu (15/11) di De'LIMA Resto, Solo. Kegiatan tersebut menjadi momentum penting dengan dilantiknya Rohmadi sebagai Ketua DPC PKS Jebres terpilih beserta jajaran pengurus hingga tingkat ranting.

Acara Muscab dihadiri oleh Ketua DPD PKS Kota Surakarta Abdul Kadir Audah dan Sekretaris Umum Rohmad Suryadi, serta dua anggota legislatif dari Dapil Jebres, yakni Agus Widodo dan Sugeng Riyanto. Pembacaan Surat Keputusan (SK) Kepengurusan dilakukan oleh Sekretaris Umum, Rohmad Suryadi.

"Tak kurang dari 200 kader dan simpatisan turut hadir, menjadikan Muscab berlangsung dengan khidmat sekaligus semarak," kata Rohmadi.

Empat Pesan Utama Ketua Terpilih Rohmadi

Dalam sambutannya, Rohmadi menyampaikan empat pesan penting sebagai arah gerak organisasi ke depan: Pertama, mengokohkan niat dalam berkhidmat dan berjuang bagi masyarakat Jebres.

"Kedua, meningkatkan soliditas organisasi, dari tingkat DPC hingga ranting. Poin ketiga yang disampaikan adalah menambah jumlah kader, baik melalui rekrutmen maupun penguatan pembinaan kader yang sudah ada. Terakhir, membangun sinergi dengan masyarakat, melalui program dan pelayanan yang bermanfaat serta kolaboratif," lanjut Rohmadi.

Dengan pesan tersebut, Rohmadi mengajak seluruh pengurus dan kader untuk bekerja bersama, menjaga semangat, dan terus menghadirkan kebermanfaatan bagi warga Jebres.

View this post on Instagram

A post shared by PKS Kecamatan Jebres (@pksjebres)

Read More

Generasi Muda Solo Didorong Menjadi Pelopor Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Pergaulan Antar Umat Beragama

Solo — Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Surakarta menyelenggarakan kegiatan Kemah Kebangsaan: Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, bertempat di Gedung Sekretariat Bersama Kota Surakarta, Rabu (12/11). Kegiatan ini menghadirkan Muhamad Nafi’ Asrori, Anggota Komisi I DPRD Kota Surakarta dari Fraksi PKS, sebagai narasumber utama.

Acara diikuti oleh 50 generasi muda Solo, meliputi pelajar, mahasiswa, serta muda-mudi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Tokoh Muda Solo. Para peserta antusias mengikuti materi yang menekankan pentingnya peran generasi muda dalam menjaga keutuhan bangsa melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila.

Aktualisasi Nilai Pancasila dalam Pergaulan Antar Umat Beragama

Dalam paparannya, Muhamad Nafi’ Asrori menekankan bahwa aktualisasi nilai-nilai Pancasila merupakan fondasi penting dalam membangun relasi harmonis antar umat beragama. Menurutnya, Indonesia sebagai bangsa majemuk hanya bisa berdiri kokoh bila generasi mudanya mampu menghadirkan nilai toleransi, gotong royong, dan persatuan dalam kehidupan sehari-hari.

“Implementasi nilai-nilai Pancasila adalah kunci menjaga kohesivitas sosial dan persatuan nasional. Generasi muda harus bisa menjadi contoh nyata hidup rukun dan saling menghormati dalam keberagaman,” ujarnya.

Nafi' juga menegaskan bahwa maju mundurnya suatu bangsa dapat dilihat dari kondisi generasi mudanya saat ini. Ia menuturkan bahwa generasi muda Indonesia harus menempatkan Pancasila sebagai panduan nilai utama dalam memberi kontribusi untuk bangsa.

“Cita-cita nasional yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 hanya bisa terwujud jika pemudanya berkarakter, berintegritas, dan berpegang pada nilai-nilai Pancasila,” paparnya.

Menutup sesi, Nafi’ mengajak para peserta untuk tidak hanya memahami, tetapi juga menjadi aktor dan pelopor implementasi Pancasila, dimulai dari lingkup terkecil seperti keluarga, sekolah, kampus, dan komunitas.

“Generasi muda harus menjadi barisan terdepan dalam menjaga persatuan bangsa. Mulailah dari diri sendiri dan lingkungan sekitar. Kecil kontribusinya, besar dampaknya bagi masa depan Indonesia,” pungkasnya.

Kegiatan Kemah Kebangsaan ini diharapkan dapat memperkuat karakter kebangsaan para pemuda Solo serta mendorong lahirnya generasi yang mampu menjaga keberagaman sekaligus memperkokoh persatuan nasional melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila.

Read More

Anggota DPRD PKS Fasilitasi Aspirasi Warga Kampung Blangkon ke Wali Kota Solo

Solo - Anggota DPRD Kota Surakarta dari Fraksi PKS, Muhamad Nafi’ Asrori, memfasilitasi pertemuan antara perwakilan warga Kampung Blangkon Potrojayan dengan Wali Kota Surakarta, Respati Ardhi, didampingi Lurah, Camat, serta dinas terkait, di Balaikota Surakarta, Rabu (12/11).

Pertemuan ini menjadi ajang penyampaian aspirasi warga terkait pembangunan dan pengembangan Kampung Blangkon Potrojayan sebagai salah satu ikon budaya Kota Solo.

Dalam kesempatan tersebut, warga menyampaikan beberapa poin utama aspirasi, yang meliputi aspek infrastruktur, pengembangan wisata budaya, serta dukungan ekonomi bagi pengrajin blangkon.

"Penataan infrastruktur kampung menjadi perhatian penting. Akses jalan menuju Kampung Blangkon sebagian telah diperbaiki, sementara sisanya akan dilanjutkan pada APBD tahun 2026. Selain itu, rencana pembangunan gedung workshop dan showroom Blangkon masih menunggu kejelasan status legalitas lahan, sehingga prosesnya belum dapat dimulai. Warga berharap dukungan pemerintah untuk mempercepat penyelesaian administrasi agar pembangunan segera terealisasi, ujar Nafi'.

Selain itu, warga mengusulkan agar Kampung Blangkon dikembangkan menjadi destinasi wisata budaya dan edukasi. Selama ini, banyak pihak yang ingin berkunjung untuk melihat langsung proses pembuatan blangkon. Namun, keterbatasan fasilitas seperti ruang pamer, tempat parkir, dan area penerimaan tamu membuat warga belum mampu menerima kunjungan dalam skala besar. 

"Dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, Kampung Blangkon diyakini bisa menjadi objek wisata unggulan yang memperkenalkan tradisi khas Solo kepada masyarakat luas," sambung Nafi'.

Lebih lanjut, warga melalui Koperasi Paguyuban Blangkon juga menyampaikan kebutuhan akan dukungan modal dan akses pasar. Koperasi saat ini masih kesulitan memenuhi kebutuhan bahan baku bagi para pengrajin. Selain itu, mereka juga berharap ada dukungan dari Pemerintah Kota dalam hal promosi dan perluasan jaringan pemasaran.

"Dukungan serius dari Pemerintah sangat diharapkan agar produk blangkon Solo dapat lebih mudah terserap di pasar lokal, nasional, bahkan internasional," kata Anggota DPRD asal Serengan ini.

Selain ketiga hal tersebut, muncul pula gagasan agar blangkon tidak hanya dikenakan pada acara seremonial atau momen tertentu, melainkan menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat Solo. Warga bahkan mengusulkan penyelenggaraan Festival Blangkon sebagai ajang promosi budaya dan sarana edukasi bagi generasi muda.

Muhamad Nafi’ Asrori mengapresiasi semangat warga dan berkomitmen untuk mengawal aspirasi tersebut.

“Kampung Blangkon ini memiliki potensi luar biasa sebagai ikon budaya Solo. Kami akan terus mendorong sinergi antara warga, pemerintah, dan pelaku usaha agar pengembangannya dapat berkelanjutan dan memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat,” ujar Nafi’.

Ia menambahkan bahwa dirinya telah berkomunikasi dengan Direktur BUMD Pedaringan/PT Aneka Usaha terkait peluang kolaborasi antara BUMD dan pelaku usaha lokal.

“Kita ingin ada kolaborasi antara BUMD dengan pelaku usaha produk khas Solo seperti blangkon, sehingga terbentuk ekosistem bisnis yang saling menguatkan,” imbuhnya.

Pertemuan yang berlangsung hangat tersebut diakhiri dengan komitmen bersama untuk menindaklanjuti hasil diskusi dalam bentuk langkah konkret, agar Kampung Blangkon Potrojayan benar-benar tumbuh menjadi ikon budaya dan ekonomi kreatif kebanggaan Kota Surakarta.

Read More

DPD PKS Kota Surakarta Silaturahim ke Kapolresta, Siap Kolaborasi Wujudkan Kamtibmas

Solo -  Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Surakarta melakukan silaturahim ke Markas Kepolisian Resor Kota (Polresta) Surakarta, Rabu (12/11).

Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Kapolresta Surakarta Kombes Pol Catur Cahyono Wibowo beserta jajaran.

Ketua DPD PKS Kota Surakarta, Abdul Kadir Audah, menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari upaya mempererat sinergi antara PKS dan aparat kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di Kota Surakarta.

“PKS siap berkolaborasi dengan Polresta dalam menciptakan suasana kota yang aman, tertib, dan kondusif. Kami juga mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kerja sama yang selama ini telah terjalin baik, terutama dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan PKS,” ujar Abdul Kadir.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Polresta Surakarta atas kemudahan layanan publik yang diberikan, termasuk dalam proses pembuatan SKCK bagi kader yang mengikuti tahapan pencalegan.

Sementara itu, Kapolresta Surakarta Kombes Pol Catur Cahyono Wibowo menyampaikan terima kasih atas kunjungan dan silaturahim dari jajaran pengurus baru DPD PKS Kota Surakarta.

“Kami menyambut baik kehadiran PKS. Apa yang sudah berjalan baik selama ini akan terus dilanjutkan. Sinergi antar lembaga, termasuk dengan partai politik, penting untuk menjaga stabilitas dan keamanan bersama,” ungkapnya.

Kunjungan silaturahim ini diakhiri dengan foto bersama dan komitmen untuk terus memperkuat komunikasi serta kerja sama antara Polresta Surakarta dan DPD PKS Kota Surakarta demi kemajuan dan keamanan Kota Bengawan.

Read More

PKS Solo Tak Segan Tegur Mas Wali Jika Langgar Aspirasi Masyarakat

Solo - Kepengurusan baru Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Solo menegaskan komitmennya untuk tetap kritis terhadap kebijakan Pemerintah Kota Surakarta.

Meski berada di barisan Koalisi Indonesia Maju Plus (KIMplus), partai ini siap memberi teguran keras apabila ada kebijakan yang dianggap merugikan rakyat.

Pada Jumat (7/11) siang, jajaran pengurus PKS Solo melakukan kunjungan ke Kantor Jawa Pos Radar Solo.

Dalam pertemuan tersebut, mereka bertukar gagasan dengan jajaran redaksi membahas capaian Pemkot Surakarta yang baru dipimpin oleh kepala daerah dan wakil kepala daerah yang belum genap setahun menjabat.

“Media massa saya harap bisa menjadi mitra untuk menjaga demokrasi di Kota Solo agar aspirasi masyarakat tersalurkan dan kebijakan pemerintah bisa diawasi publik,” ujar Ketua DPD PKS Kota Solo, Abdul Kadir Audah.

Ia menegaskan, media dan partai politik sama-sama memiliki peran penting dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Dengan semangat kritis, PKS ingin menjadi mitra koalisi yang bermartabat, menjunjung tinggi etika, norma, dan integritas.

“Tidak sekadar berkoalisi, jika ada kebijakan yang mencederai rakyat, kami harus menegur Mas Wali dan Mbak Wawali,” tegasnya.

Selain itu, PKS Solo menyoroti rendahnya serapan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Solo. Salah satu upaya yang mereka dorong ialah memaksimalkan setoran dividen dari BUMD-BUMD daerah.

Abdul Kadir juga mengingatkan pentingnya optimalisasi birokrasi dan penerapan aturan jaminan produk halal agar masyarakat lebih terlindungi sebagai konsumen.

“Ada PR bagi Mas Wali untuk optimalisasi birokrasi agar lebih efektif dan berdampak langsung bagi masyarakat,” pungkasnya.

 Sumber : Jawapos Radar Solo

Read More