BPPD DPRD Kota Solo Optimis Selesaikan 8 Raperda Dalam Waktu 4 Bulan

PKS Kota Solo  – Legislatif dan eksekutif harus kerja ekstra untuk mengejar ketertinggalan pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) yang molor hingga satu bulan. Dalam waktu empat bulan ke depan, setidaknya harus bisa merampungkan delapan raperda.

Molornya pembahasan raperda disebabkan Penjabat (Pj) Wali Kota Budi Yulistianto yang tak segera dilantik. Sesuai rencana kerja (renja) DPRD, ada 22 raperda yang harus dibahas tahun ini.

Dari jumlah tersebut, empat raperda di antaranya adalah inisiatif DPRD, sisanya diprakarsai oleh pemkot. Sesuai jadwal, legislatif mesti merampungkan sedikitnya delapan raperda pada masa sidang pertama atau dalam kurun waktu empat bulan.

Pj wali kota membacakan tiga buah nota penjelasan. Yaitu, Raperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh, Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta pada PT BPD Jateng. Lalu, Raperda tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.

Selain tiga raperda tersebut, DPRD masih memiliki agenda pada masa sidang pertama. Yakni, menyelesaikan Raperda tentang Penyelenggaraan dan Pengawasan Warung Internet, Raperda tentang Penyertaan Modal Bank Jateng, Raperda tentang Penyertaan Modal Pedaringan, Raperda tentang Persetujuan Pelepasan Aset Pedaringan, serta Raperda Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Anggota Badan Pembentuk Peraturan Daerah (BPPD) Asih Sunjoto Putro optimistis mampu merampungkan seluruh kewajiban legislasi. Ia telah meminta sekretariat DPRD (Setwan) untuk menjadwal ulang pembahasan raperda.

“Tinggal 2,5 bulan, harapannya sebelum masa sidang pertama selesai bisa memasukkan empat raperda berikutnya. Yang lain nanti diselesaikan di masa sidang berikutnya,” kata dia.

Asih juga mendorong seluruh anggota dewan untuk hadir di setiap rapat paripurna pembahasan raperda. Pasalnya tiga fungsi DPRD sebagai legislasi, anggaran, dan pengawasan sudah dijadwal dengan baik dalam renja DPRD. “Kami akan dorong terus,” pungkas Asih.

Sumber : radarsolo.co.id

Read More

Gelar Rakerda, PKS Solo Tegaskan Identitas Sebagai Partai Dakwah

PKS Kota Solo – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Surakarta mengadakan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) pengurus periode 2015 – 2020 yang dihadiri oleh seluruh pengurus dari semua bidang. Rakerda  diadakan pada Minggu pagi (07/02) hingga Senin (08/02) siang di Hotel BIP Tawangmangu, Karanganyar. Kegiatan ini bertujuan untuk  menyusun program kerja sebagai tindak lanjut dari amanah Musyawarah Daerah (Musda) PKS Kota Surakarta pada Bulan Desember 2015 yang lalu.

Dalam sambutannya, Ketua Majelis Pertimbangan Daerah (MPD) DPD PKS Kota Surakarta, Budi Hartanto menyampaikan “Saat ini saatnya PKS menegaskan identitas sebagai partai dakwah sehingga berbagai macam tribulasi yang membutuhkan penanganan yang tepat untuk meringankan kerja-kerja politik ke depan” jelasnya. Kegiatan dilanjutkan dengan menyampaian program Dewan Syariah Daerah (DSD) DPD PKS Surakarta oleh sekretaris, Fakhruddin Nur Syam.

Ketua DPD PKS Kota Surakarta, Abdul Ghofar Ismail menyampaikan arahan kerja PKS Kota Surakarta. Ghofar juga menekankan bahwa PKS Kota Surakarta harus mampu mengembalikan identitasnya sebagai partai dakwah seperti yang terangkum dalam amanah Musda PKS Kota Surakarta pada 2015 amanah point ke lima dan delapan.

“Dalam rakerda hari ini kita ingin menguatkan kembali identitas ideologi PKS sebagai partai dakwah. Oleh karenanya, kokohnya soliditas struktur partai dakwah harus dicapai bersama agar mampu menjalankan fungsi edukasi (pendidikan), advokasi (pembelaan), dan kaderisasi kepemimpinan lokal.” Jelas Ghofar.

Peneguhan identitas sebagai partai dakwah ini kembali ditegaskan sebagai landasan dan motivasi untuk meraih target PKS sebagai dua besar di Kota Surakarta sebagaimana amanah Musda PKS.

 “Dalam konteks partai dakwah, kompetisi yang kita lakukan dengan partai lain menuju target 2 besar di Kota Solo adalah dalam rangka“fastabiqul khairat” (berlomba-lomba dalam kebaikan) bukan sekedar kompetisi politik. Tidak hanya dengan partai lain, sesama bidang di DPD PKS, dan sesama kader PKS juga didorong untuk selalu fastabiqul khairat untuk berkhidmat kepada rakyat Surakarta” pungkas Ghofar.  

Rilis : Rn

Fotografer : Didik RPF

Read More

Wakil Ketua DPRD : Terima eks Gafatar tanpa perlu curiga berlebihan

PKS Kota Solo – Pemerintah pusat menggulirkan wacana transmigrasi bagi mantan pengikut Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar). Ide tersebut dinilai rentan menimbulkan konflik baru jika pusat tidak cermat dalam menggulirkan program.

Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Solo, Sumartono Kardjo, terang-terangan menolak transmigrasi anggota Gafatar jika dilakukan secara eksklusif. Menurut Sumartono, transmigrasi anggota Gafatar mestinya menyatu dengan program transmigrasi lain.

“Jangan sampai ada embel-embel transmigrasi eks Gafatar. Hal ini bisa memicu penolakan warga di lokasi transmigrasi,” ujar Sumartono saat ditemui wartawan di Gedung DPRD, Kamis (4/2/2016).

Sumartono mengatakan konsep transmigrasi mantan pengikut Gafatar masih menjadi perdebatan alot di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Pihaknya mengaku sudah mengirim surat berisi penolakan transmigrasi eksklusif eks Gafatar. Di Solo, terdapat belasan mantan pengikut organisasi berlambang matahari terbit itu.

“Kalau memang ada transmigrasi (bagi eks Gafatar) ya bergabung dengan transmigrasi reguler,” tuturnya.

Tahun ini Dinsosnakertrans memerkirakan bakal mendapat jatah 10 transmigran. Kawasan di Kalimantan Utara dibidik untuk menjadi tempat tinggal baru warga. Menurut Sumartono, pusat mestinya menambah kuota transmigran jika eks Gafatar ditarik mengikuti transmigrasi.

“Idealnya ya ditambah. Apalagi saat ini masih ada 70 warga yang mengantre untuk transmigrasi.”

Dinsosnakertrans tak akan menganakemaskan eks Gafatar dalam program transmigrasi. Sumartono menyebut syarat utama seperti beridentitas Solo harus tetap dipenuhi calon transmigran.

“Kalau anggota Gafatar berada di luar Solo lebih dari dua tahun biasanya identitas KTP sudah berubah. Identitas itu harus dicabut dulu, daftar KTP Solo lagi,” jelasnya.

Anggota DPRD, Sugeng Riyanto, mendorong ada program riil bagi mantan pengikut Gafatar di Kota Bengawan. Dia menyarankan Pemkot menggandeng Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk memberi pencerahan dan pemahaman agama.

“Pemkot juga mesti memberi rumah singgah jika mereka memang tak memiliki tempat tinggal.”

Wakil Ketua DPRD, Abdul Ghofar Ismail, mendorong warga menerima eks Gafatar tanpa perlu curiga berlebihan. “Mereka (eks Gafatar) pun tak perlu kecil hati untuk berbaur dengan masyarakat,” ucapnya.

Read More

Wakil Ketua DPRD Solo : Bangun Harmonisasi Agar Keamanan dan Kebersamaan Tetap Terjaga

PKS Kota Solo — Budaya Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) di Kota Solo dinilai kian luntur. Padahal Siskamling menjadi garda terakhir ketika sebuah lingkungan menghendaki sebuah keamanan di kawasan mereka. Akibatnya, banyak terjadi kasus kejahatan, mulai dari pencurian dengan pemberatan (Curat), penipuan hingga perampokan.

Makin lunturnya budaya sosial Siskamling ini, dinilai sebagian kalangan merupakan dampak modernisasi yang menuntut seserang kian keras dalam bekerja. Sehingga, waktu interaksi di masyarakat juga makin berkurang. Alhasil, seseorang akan dinilai mementingkan diri sendiri ketimbang lingkungan demi keamanan bersama.

“Saat ini, masyarakat terkadang makin sibuk. Berangkat pagi, pulang malam. Sampai rumah istirahat dan menghabiskan waktu bareng keluarga. Mereka sudah tidak ada waktu lagi untuk berinteraksi melalui budaya Siskamling ini,” terang Wakil Ketua DPRD Solo, Abdul Ghofar Ismail saat berbincang dengan wartawan, baru-baru ini.

Meski menggerus nilai-nilai sosial masyarakat, lanjut Ghofar, namun masyarakat, khususnya di perumahan akhirnya menciptakan sistem keamanan baru dengan sistemcluster. Memang, sistem tersebut dapat mengurangi angka kejahatan, namun interaksi antar masyarakat akhirnya berkurang.

“Lihat saja, di kawasan perumahan dengan sistem cluster. Mereka tidak ribet untuk melakukan Siskamling. Tapi, efeknya terkadang mereka tidak saling kenal satu sama lain,” terang Ghrofar.

Dari segi keamanan, lanjutnya, sistem cluster tersebut memang sangat bagus. Namun, dari segi interaksi masyarakat dan penanaman nilai gotong royong, kebersamaan, cinta kasih antar masyarakat tetap terkandung dalam budaya Siskamling.

Pihaknya berharap, supaya masyarakat di Kota Solo mampu membangung harmonisasi yang ada di kawasan mereka masing-masing. Sehingga, keamanan rumah di tempat mereka sekaligus kebersamaan tetap terjaga utuh dan tidak mudah dimasuki hal yang berbau negatif.

Sumber : Timlo.net

Read More

DPRD : Serapan Dana PAUD di Solo Maksimal

PKS Kota Solo - Dana sebesar Rp 6 miliar dari pemerintah pusat guna pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Solo telah terserap maksimal setelah kalangan DPRD mendesak pihak terkait untuk memberikan sosialisasi kepada pihak penerimanya.

“Kemarin, keluhan dari yayasan atau pengelola PAUD itu ribet membuat SPJ, belum mengurus badan hukum. Ternyata setelah diberi pemahaman dari Disdikpora atas desakan dewan akhirnya serapannya dapat maksimal,” kata Sekretaris Komisi IV DPRD Solo, Asih Sunjoto Putro, Kamis (4/2).

Di Kota Solo, kata Asih, terdapat ratusan yayasan atau pengelola PAUD. Dirinya berharap dana yang diterima dapat digunakan untuk mengembangkan potensi atau operasional PAUD ke depan.

“Jumlahnya bervariasi, ada Rp 35 juta bahkan lebih,” terang legislator Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) itu.

Beberapa waktu lalu serapan anggaran PAUD di Kota Solo hanya mencapai Rp 2 miliar. Meski begitu, kalangan legislatif terus mendorong supaya serapan meningkat dengan cara melengkapi persyaratan dan melakukan jemput dana. Hingga akhirnya, serapan dana dapat mencapai maksimal. (AR)

Sumber : Timlo

Read More

Sekretaris Komisi IV , Asih : Konsumen Berhak Tahu Asal Usul Makanan Yang Dibeli

PKS Kota Solo –Sebuah hotel berbintang yang berlokasi di tengah Kota Solo menolak pemeriksaan keamanan pangan oleh Dinas Pertanian (Dispertan) Solo. Penolakan tersebut telah berlangsung lama tanpa tindakan yang berarti dari Pemkot. DPRD mendorong nama hotel tersebut diumumkan agar timbul sanksi sosial.

Hal itu mencuat dalam rapat koordinasi Komisi IV DPRD dengan Dispertan di Gedung DPRD, Rabu (3/2/2016). Anggota Komisi IV, Reny Widyawati, menyebut ada sebuah hotel yang menolak pemeriksaan rutin Dispertan ihwal cara pengolahan maupun bahan baku makanan.

Menurut Reny, alasan yang disampaikan pihak hotel tidak logis yakni pemeriksaan ribet dan lain sebagainya. “Ada satu hotel yang dari dulu menolak kunjungan Dispertan. Padahal hotel-hotel dan rumah makan lain terbuka jika ada pengecekan bahan pangan berkala,” ujarnya saat ditemui wartawan di ruang kerjanya.

Reny mengatakan pengawasan Dispertan penting untuk menjaga kualitas, jenis kandungan hingga masa berlaku bahan makanan olahan yang sering didapati di perhotelan. Menurut dia, setiap unit usaha mestinya patuh dengan regulasi sudah ditetapkan. Politikus Demokrat itu mendesak Pemkot membeberkan nama hotel ke publik sehingga ada efek jera. Selama ini dia menilai belum ada tindakan tegas menyikapi pengingkaran regulasi tersebut. “Umumkan saja ke masyarakat, biar publik yang menilai. Jangan sampai ada kesenjangan kebijakan,” ucapnya.

Lebih jauh Komisi IV mendorong pencantuman label khusus bagi rumah makan yang sajiannya mengandung babi. Sekretaris Komisi IV, Asih Sunjoto Putro, mengatakan ada rumah makan yang tak kunjung mencantumkan labelisasi meskipun telah diperingatkan. Menurut Asih, konsumen berhak tahu asal usul masakan yang dibelinya.

“Ada sebuah warung makan yang cukup ramai di tengah kota yang menggunakan babi sebagai penyedap masakannya. Sebenarnya tidak masalah kalau mereka mengumumkan hal tersebut. Namun itu tidak dilakukan,” ujarnya.

Asih mengimbau pelaku usaha tak hanya meraup keuntungan tanpa memerdulikan hak konsumen. Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mendorong Pemkot proaktif memasang labelisasi jika pelaku usaha terus ngeyel. “Langsung pasang saja. Masyarakat berhak tahu apa yang dimakannya.”

Kepala Dispertan, Weni Ekayanti, mengaku telah berupaya optimal menjaga keamanan pangan dengan pengecekan ke lokasi usaha tiga bulan sekali. Pemeriksaan dilakukan dengan metode sampling. Dispertan juga telah mendata rumah makan yang menjual masakan mengandung anjing maupun babi. “Ini untuk memermudah pemantauan. Kami dorong semua pelaku usaha terbuka dengan makanan yang dijualnya.”

Sumber : solopos

Read More

DPC PKS Banjarsari Silaturahim ke Wabup Karanganyar, Rohadi Widodo

PKS Kota Solo - Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Banjarsari kota Surakarta beserta tokoh masyarakat mengunjungi Wakil Bupati Karanganyar, Rohadi Widodo pada Sabtu (30/01) sore. Sekitar pukul 14.45 WIB rombongan diterima langsung oleh Rohadi di Rumah Dinas Wakil Bupati. Ketua DPC PKS Banjarsari kota Surakarta yang juga merupakan ketua rombongan, Amin Supodo menyampaikan "Selain untuk silaturrohim, kunjungan ini juga sebagai pembekalan (upgrading) bagi pengurus baru DPC PKS Banjarsari kota Surakarta periode 2016/2019."

Dalam kesempatan ini, Rohadi berbagi cerita tentang lika-liku perjuangan dakwah di Karanganyar. Rohadi berpesan "Kunci keberhasilan atau kemenangan dari sebuah organisasi atau komunitas termasuk PKS adalah soliditas. Maka apabila DPC PKS Banjarsari ingin sukses atau menang maka 70% pengurus dan kadernya harus betul-betul bekerja dengan solid. Tidak bisa diserahkan hanya kepada 1 atau 2 pengurus atau kader saja."

Lebih lanjut Rohadi menekankan pentingnya setiap kader untuk menjadikan dirinya sebagai agen kebaikan dan menciptakan atau mengkloning kebaikan-kebaikan tersebut. Rohadi juga memaparkan program-program yang telah dan sedang di jalankan pemerintah Kabupaten Karanganyar, di antaranya optimalisasi Romadhon (Kegiatan Romadhon yang dibiayai oleh Pemkab Karanganyar), pembangunan infrastruktur yang menyeluruh hingga pelosok desa, dan sekolah gratis untuk sekolah negeri dari SD hingga SMA/SMK.

Dalam kesempatan kali ini, Ketua Badan Pemenangan Pemilu dan Pilkada DPD PKS Karanganyar,Mansur memaparkan tentang program pemenangan pemilu dan pilkada. Mansur menjelaskan bagaimana langkah dan strategi yang dilaksanakan dalam Pilkada dan pemilu legislatif 2013 sehingga PKS Karanganyar mampu mendudukkan 6 wakil di DPRD Karanganyar dari 9 target yang diamanahkan Musda.

Dengan adanya kunjungan ini, diharapkan dapat menjadi bekal.dan motivasi bagi pengurus DPC PKS Banjarsari untuk merealisasikan program kerja yang telah disusun bersama.

Read More

DPW PKS Jateng Gelar Rakorwil

PKS Kota Solo , SEMARANG – Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Tengah (Jateng) menggelar rapat koordinaasi wilayah (Rakowil) untuk membahas program kerjanya di Hotel Grasia, Kota Semarang, Minggu (31/1/2016). Ketua DPW PKS Jateng, Kamal Fauzi, mengatakan hasil rakowil nantinya akan ditindaklanjuti oleh DPD PKS kabupaten/kota se-Jateng. ”Rakorwil membahas sejumlah program kerja partai dari masing-masing bidang yang ada,” katanya di Semarang, Sabtu (30/1/2016).

Program kerja yang akan dibahas dalam rakorwil, lanjut dia, antara lain tentang pemberdayaan ekonomi keluarga dan masyarakat dengan model kawasan rumah pangan lestari (KRPL), serta kebencanaannya. ”Masing-masing bidang akan menyampaikan dan memamparkan program kerjanya. Harapan program dari PKS nantinya bisa disinergikan dengan pemerintah serta lembagai terkait,” ujar Kamal.

Sementara itu, Ketua Bidang Ekonomi Keuangan Industri dan Teknologi DPW PKS Jateng, Hasman Budhiadi, mengungkapkan program KRPL dicanangkan untuk mendorong terciptanya masyarakat yang mandiri. Prinsip dasar KRPL adalah pemanfaatan pekarangan yang ramah lingkungan dan dirancang untuk ketahanan serta kemandirian pangan, kemudian diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal.

”Kami mendorong model KRPL untuk dikembangkan diseluruh wilayah di Indonesia,” tutur Hasman. Dia menambahkan ke depan, setiap rumah tangga diharapkan mengoptimalisasi sumberdaya yang dimiliki, termasuk pekarangan, dalam menyediakan pangan bagi keluarga. Hasman pun berharap seluruh kader PKS di Jateng menjadi contoh model KRPL. ”Kami mengimbau kepada 6.000 ribu kader aktif PKS Jateng menyukseskan program pemerintah tersebut,” imbaunya.

Sumber : semarangpos.com

Foto : Widodo RPF

Read More