Saturday, August 28, 2021

Blusukan ke Solo, Presiden PKS Bagikan Paket Sembako Covid-19

 


SOLO-- Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu mengunjungi kota Surakarta dan Kabupaten Karanganyar untuk membagikan paket sembako bantuan Covid-19 dari Ketua Majelis Syura PKS Dr Salim Segaf Al-Jufri.

Syaikhu mengunjungi RT 01 RW 1 Kelurahan Kerten, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta. Ia menyapa masyarakat yang sempat sakit Covid-19 dan yang terdampak ekonomi. 

Syaikhu menyebut pembagian paket sembako Covid-19 adalah bagian dari program PKS berperan dalam penanggulangan Pandemi Covid-19. Saat ini, papar Syaikhu, telah berjalan Tim Reaksi Cepat Covid-19 (TRCC) PKS yang dibentuk di struktur PKS seluruh Indonesia. Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) PKS juga tengah menggulirkan program Gerakan Nasional Peduli Kesehatan Keluarga melalui Rumah Keluarga Indonesia (RKI) se-Indonesia.

"Termasuk potongan gaji Anggota Fraksi PKS DPR RI untuk disumbangkan bagi penanganan Covid-19. Seluruh anggota PKS harus siap melayani rakyat di sekitarnya," kata Anggota Komisi I DPR RI ini Jumat (28/8/2021).

Syaikhu mendapatkan laporan dari Korem 074 Warastratama jika kondisi penularan Covid-19 di Solo Raya mulai melandai. Tentu kondisi ini harus dijaga dengan baik dengan terus melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak.

"Yang perlu diantisipasi dalam kondisi mulai melandai ada ancaman tidak ketat lagi menerapkan protokol kesehatan karena dianggap sudah selesai. Apalagi sekarang muncul berbagai varian Covid-19 yang juga berbahaya," tutur dia. 



Widodo (75) yang akrab disapa Mbah Pong bersyukur mendapat perhatian dari PKS. Nenek yang tinggal berdua dengan anaknya ini setiap harinya berjualan nasi sayur untuk menyambung ekonomi. Kepada Presiden PKS, Mbah Pong mengaku dagangannya sepi sebab selama ini yang menjadi pelanggan utamanya adalah tukang becak.

"Sekarang sepi. Saya tetap masak buat aktivitas dan njagani tukang becak kalau mau makan kesini. Banyak yang bilang tidak punya uang, tapi saya bilang makan saja disini soal bayaran dipikir nanti," ujar Mbah Pong berkisah. 

Ia mengaku berterimakasih kepada PKS sebab selama ini ia berinteraksi dan melihat anggota PKS ramah dan baik. Salah satu pelanggan setia warungnya juga pengurus PKS Surakarta.

"Maturnuwun Pak Presiden PKS semoga berkah semoga lancar PKS semakin jaya selamanya. Maturnuwun," ungkap Mbah Pong.



Catatan PKS Kota Solo, 6 Bulan Kepemimpinan Mas Wali Gibran Rakabuming Raka

 


Ketua DPD PKS Kota Solo, Daryono menyampaikan, PKS memberikan catatan atas kepemimpinan Mas Wali Gibran Rakabuming Raka selama enam bulan memimpin pemerintahan Kota Solo. 

Pertama, PKS Kota Solo mengapresiasi vaksinasi Kota Solo yang sudah di atas 60%. Dalam penanganan pandemi tentu ini menjadi suatu prestasi jika dibandingkan dengan daerah lainnya.

Kedua, dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Mas Wali kurang siap karena penyusunan RPJMD baru selesai 6 bulan setelah setelah dilantik. Dari RPJMD  yang telah dibahas di DPRD Kota Surakarta belum menunjukan keseluruhan janji kampanye selama pencalonan Walikota. Sehingga RPJMD terkesan normatif dan sama dengan walikota sebelumnya. Belum ada program genuine dari Mas Wali yang menjadi prioritas dan gebrakan. 

Bahasa RPJMD perlu dibuat dengan bahasa mudah dipahami oleh masyarakat. Sebagai perbandingan pada periode Walikota Hadi Rudiyatmo, agar mudah dipahami RPJMD dibahasakan dengan  singkatan 3 WMP (Waras, Wasis, Wareg, Mapan, Papan). Sehingga mudah dipahami oleh masyarakat apa yang akan dilakukan selama menjalankan pemerintahan. Kami menunggu gebrakan program Mas Wali untuk mewujudkan semua janji kampanye yang kemarin disampaikan.

Ketiga, gaya kepemimpinan Mas Wali yang dinilai masyarakat yang kurang sesuai dengan karakter budaya masyarakat Kota Solo. PKS menilai gaya komunikasi Mas Wali masih terlalu reaksional dan intimidatif. Contohnya dalam kasus Lurah Gajahan dan parkir mobil di sekolahan beberapa waktu lalu menimbulkan polemik di masyarakat yang kontraproduktif. 

PKS mengharapkan Mas Wali bisa merubah gaya kepemimpinan yang lebih 'njawani' dan egaliter sesuai dengan slogan kampanyenya menjadi Solo sebagai kota modern yang berbudaya. 

Keempat, Perhatian mengenai masalah pendidikan di masa Pandemi di Kota Surakarta belum menghadirkan solusi. PKS merekomendasikan Mas Wali agar segera memberikan solusi untuk masalah pendidikan di masa pandemi karena banyak keluhan masyarakat terkait dengan pembelajaran daring banyak menemui kendala yang dihadapi orang tua, sehingga capaian ilmu pengetahuan siswa masih sangat kurang.

Demikian catatan mengenai kepemimpinan Mas Wali dalam memimpin Kota Solo selama satu semester ini. Semoga dapat menjadi perbaikan bagi pemerintahan ke depan. 


Ketua DPD PKS Kota Surakarta

H. Daryono, ST

    

Monday, August 23, 2021

DUKUNG TUMBUHNYA UMKM, BPKK PKS PASAR KLIWON ADAKAN PELATIHAN OLAHAN CRISPY


Solo. Kondisi pandemi yang belum berakhir di negeri ini merupakan ujian yang harus dihadapi dengan sepenuh hati oleh kaum muslim. Sejatinya tidak ada yang sia-sia atas apa yang terjadi di muka bumi, semua ada hikmahnya.

Pelatihan olahan crispy oleh Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) PKS Pasar Kliwon ini dilatarbelakangi oleh kegelisahan akan dampak pandemi dan adanya alternatif usaha yang bisa dilakukan oleh ibu-ibu di rumah. Bertempat di ruko Gajahan, 20 ibu-ibu perwakilan kelurahan di kecamatan Pasar Kliwon mengikuti pelatihan olahan crispy pada Ahad (22/08) mulai 10.00 - zuhur dengan dipandu oleh dra. Dewi Aminah dari Iswara Food.

Peserta cukup antusias mengikuti pelatihan mengolah crispy berbahan daging maupun sayur ini. Desniwati (56 th) yang berasal dari Sawahan Sangkrah dan merupakan peserta tertua senang sekali bisa ikut pelatihan ini. "Alhamdulillah tambah ilmu tentang olahan crispy. Harapannya kedepannya ilmu bisa sy tularkan ke anak saya biar bisa buka usaha sendiri. Terimakasih PKS dan Iswara Food atas pelatihan ini."

Acara ditutup dengan makan bersama olahan crispy berbahan daging ayam maupun aneka sayur yang dibikin oleh para peserta.






Adakan Kelas Konten Kreator di Masa Reses, Quatly Diapresiasi Para Generasi Z

 


Quatly Alkatiri, Wakil Ketua DPRD Jateng mengadakan masa resesnya di Dapil 7 Jawa Tengah dengan mengadakan kelas konten kreator untuk pemula “Rahasia Membuat Konten Yang Viral di Tiktok” pada 22 Agustus 2021. Acara tersebut digelar secara virtual zoom dan offline terbatas dengan prokes yang ketat di Aula DPD PKS Kota Surakarta. Pemateri acara adalah Wawan Saktiawan yang merupakan seorang Komika dan Konten Kreator.

Era digital telah melahirkan banyak konten kreator dari berbagai segmen mulai dari kuliner, teknologi terkini, wisata, hobby hingga otomotif. Politisi senior PKS, Quatly Alkatiti menilai anak muda yang didominasi oleh generasi Z ini harus ambil peran di era digital dengan menjadi konten kreator.

Menurut Wikipedia, generasi baby boomer lahir pada tahun 1946 hingga 1964, generasi X lahir pada tahun 1965 hingga 1980, lalu generasi Y atau sering disebut generasi milenial, lahir pada tahun 1981 hingga 1994, kemudian ada generasi Z lahir pada tahun 1995 hingga 2010 dan yang terakhir adalah generasi alpha, lahir pada tahun 2011 hingga 2025

“Anak-anak muda harus ambil peran untuk memberikan warna positif dalam perkembangan era digital”, ungkap Quatly. Ayah dari 7 orang anak ini menjelaskan bahwa anak muda harus memanfaatkan kesempatan emas untuk mejadi konten-konten kreator yang kreatif.

Quatly berharap dengan adanya perkembangan era digital saat ini, anak-anak muda bisa mengambil kesempatan emas untuk bisa menghasilkan uang dari channel yang dia bangun di internet terlebih saat ini kita masih mengadapi pandemi yang berdampak pada semua sektor termasuk sektor ekonomi. “Diperlukan adanya inovasi yang kreatif untuk bisa menghasilkan uang dari sosial media yaitu dengan menjadi konten kreator”, pungkas Quatly.


Ditemui usai acara, Faith Silmi yang merupakan salah satu peserta dalam acara kelas konten kreator ini mengatakan sangat mengapresiasi kegiatan ini dan berharap ada kelas lanjutan. “Acaranya bagus sekali, sangat bermanfaat untuk kami anak muda yang saat ini ingin menghasilkan uang dari hobi kami bermain sosmed”, ucap Faith.

Thursday, August 5, 2021

DIANGGAP MEMBERATKAN, ANGGOTA DEWAN FPKS TAK SETUJU POTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN ASN KOTA SOLO UNTUK PANDEMI COVID-19

 




Rencana pemkot memotong tambahan penghasilan pegawai (TPP) menuai sorotan. Semestinya Pemkot mencari alternatif lain. Sebab, dalam kondisi seperti saat ini tentu sangat memberatkan bagi aparatur sipil Negara (ASN) golongan rendah.

“Saya termasuk yang tidak setuju. Menurut saya banyak mekanisme lain yang bisa dilakukan selain memangkas TPP ASN itu,” tegas anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kota Surakarta Abdul Ghofar Ismail.

Ada tiga hal yang membuat Ghofar tidak setuju dengan rencana pemangkasan TPP itu. Pertama, pemangkasan itu terkesan seperti pemaksaan karena bisa dipastikan tidak semua ASN setuju dengan rencana itu.

Menurut dia, TPP yang akan dipangkas itu merupakan penghasilan rutin yang diterima ASN setiap bulannya. Dan biasanya sudah dipilah-pilah sesuai peruntukan kebutuhan. Karena itu, dengan memangkas TPP empat bulan hingga akhir tahun tentu akan memberatkan para ASN, khususnya mereka yang golongan kepegawaiannya masih rendah.

“Kalau arahnya untuk empati, imbau saja ASN agar menyisihkan gajinya untuk disumbangkan. Mekanisme sumbangan ini bisa disalurkan melalui Basnaz baru nanti disalurkan ke satgas penanganan Covid-19,” ucap Ghofar.

Alasan lain adalah persoalan pembiayaan yang sebetulnya bisa diambilkan dari pos-pos anggaran lainnya. Menimbang postur APBD Perubahan 2021 dan kebutuhan belanja tidak terduga (BTT) serta kebutuhan bantuan sosial Rp 110 miliar yang diajukan dalam KUA/PPAS lalu, soal memangkas TPP ASN belum terlalu mendesak.

“Jika kita bandingkan dengan APBD 2020 lalu, PAD yang ditarget sebanyak Rp 402 miliar bisa tercapai Rp 490 miliar. Padahal waktu itu pemkot dipaksa (aturan pusat, Red) menganggarkan BTT sebesar Rp 153 miliar. Kemudian di akhir 2020 Silpa masih Rp 121 miliar. Tahun ini kan BTT dan bansosnya Rp 110 miliar, jadi masih di bawah anggaran kebutuhan tahun lalu,” ujar dia.

Kemudian masih ada celah mengubah anggaran dengan mekanisme mendahului anggaran. Andai kata situasi Covid-19 yang naik turun ini meledak dan memaksa diterapkannya lockdown total, anggaran masih  bisa diubah dengan mekanisme itu dan tidak perlu dikomunikasikan dengan DPRD.

“Tahun lalu saja mekanisme mendahului anggaran dilakukan lima kali. Menurut saya juga bisa diterapkan untuk ini sehingga tidak perlu memangkas TPP ASN. Kalau tetap harus butuh tambahan anggaran bisa memangkas anggaran belanjanya dari acress (cadangan belanja pegawai, Red),” terang Ghofar.

Mengingat kebijakan itu sudah digedok di rapat paripurna beberapa waktu lalu, di hanya bisa berpesan masih ada peluang bagi pemkot untuk mengambil opsi lain mengingat APBD Perubahan 2021 belum ditetapkan.

“Namun apabila tidak bisa diubah yang mesti diperhatikan adalah tidak menyamaratakan besaran persentase yang dikenakan untuk pemotongan. Yang penghasilannya banyak ya bisa maksimal persentasenya. yang penghasilan kecil ya jangan banyak-banyak,” tegas dia.

Selengkapnya baca di Sumber Berita Radar Solo

Friday, July 16, 2021

Ketua FPKS Interupsi di Paripurna DPRD Doakan Kesembuhan Mas Wali Gibarn dan Sampaikan Aspirasi Masyrakat Terdampak PPKM Darurat




Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Surakarta, Asih Sunjoto Putro melakukan interupsi pada saat Rapat Paripurna DPRD Kota Surakarta dengan Agenda Nota Penjelasan Walikota mengenai Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2022 dan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Tahun 2021 yang dihadiri Walikota, Gibran Rakabuming Raka secara virtual melalui aplikasi Zoom. 

Dalam interupsi tersebut, Asih menyampaikan dua hal. Pertama,  FPKS secara khusus mengucapkan semoga Mas Walikota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka yang sedang diuji dengan sakit positif Covid-19, dan semua warga masyarakat yang sedang sakit segera mendapatkan kesembuhan. Asih mengajak hadirin yang hadir untuk berdoa bersama untuk kesembuhan Mas Wali dan warga masyrakat yang sakit. 

Kedua, mewakili Fraksi PKS DPRD Kota Surakarta, Asih Sunjoto Putro  menyampaikan suara aspirasi masyarakat Kota Surakarta yang terdampak PPKM Darurat.  “Kami mendukung upaya pemerintah Kota Surakarta untuk segera mengalokasikan kompensasi bagi masyarakat terdampak diberlakukan PPKM Darurat seperti Pedagang di pasar non produk esensial yang ditutup pasarnya, pelaku usaha di ruas - ruas jalan yang ditutup, pelayan dan karyawan di toko dan pasar-pasar, buruh – buruh di pasar-pasar, tukang parkir di lokasi- lokasi yang ditutup, dan semua masyarakat menengah ke bawah yang terdampak lainnya.” ujarnya.  

FPKS menilai rencana alokasi anggaran 9 Milyar yang akan digelontorkan untuk kompensasi masih kurang dan belum mengcover semua lapisan masyarakat terdampak. “FPKS mengusulkan kompensasi sebesar 20 Milyar rupiah bisa  melalui mekanisme mendahului anggaran agar bisa mengcover lebih banyak masyarakat terdampak. Jeritan tangisan rakyat di bawah mohon segera direspon oleh jajaran Pemerintah Kota Surakarta. Karena kita terus berpacu dengan waktu, sementara kehidupan masyarakat harus dicukupi. Dengan segala keterbatasan yang ada mohon penanganan kompensasi masyarakat terdampak dilaksanakan sesegera mungkin dan dilaksanakan secara tepat sasaran.” Tambah Asih

Asih menambahkan, sejak PPKM Darurat diberlakukan, DPRD Kota Surakarta sudah di datangi empat elemen masyarakat berbeda yang menyuarakan hal tersebut.

“Untuk mengawasi kebijakan penyaluran kompensasi tersebut, FPKS mengajak semua anggota DPRD Kota Surakarta melakukan fungsi pengawasan agar bantuan kompensasi berjalan dengan baik, tepat sasaran, memenuhi unsur keadilan, menghindarkan kesenjangan dan kecemburuan sosial. Demikian interupsi yang kami sampaikan, terima kasih atas perhatian semua. Semoga Allah SWT meridhoi langkah-langkah kita. Dan wabah Covid-19 segera sirna dari muka bumi yang kita cintai ini. Aamiin.” pungkas Asih

    

Monday, July 12, 2021

Wakil Ketua DPRD Surakarta Inspeksi ke Titik Penutupan Jalan PPKM Darurat; Masyarakat Terdampak Suarakan Evaluasi dan Kompensasi

 


Wakil Ketua DPRD Kota Solo, Sugeng Riyanto, melakukan inspeksi ke beberapa titik penutupan ruas jalan dalam rangka penerapan PPKM Darurat di Solo, pada Hari Jum’at 9 Juli 2021 sore. Inspeksi dilakukan untuk menjalankan fungsi pengawasan anggota DPRD dengan melihat langsung kondisi masyarakat yang terdampak penutupan jalan, khususnya para pedagang yang berjualan di pinggir jalan. Titik pertama yang dikunjungi adalah simpang Nusukan, Kelurahan Nusukan Kecamatan Banjarsari. Pemerintah Kota Solo menutup jalan Kapten Piere Tendean mulai dari Simpang Nusukan sampai dengan Simpang Joglo. Sugeng Riyanto menemui petugas yang berjaga di tempat. Ada beberapa personil dari Dinas Perhubungan dan dari Kepolisian. Sugeng menanyakan soal kesiapan personil yang berjaga di tempat.

Setelah menemui petugas yang berjaga, Sugeng Riyanto menemui seorang Bapak yang berprofesi sebagai tukang tambal ban. Ia membuka kiosnya di pinggir jalan Kapten Piere Tendean. Sugeng menanyakan kondisi Bapak tersebut, dan diketahui bahwa jalan yang ditutup menyebabkan pendapatannya menurun drastis. “Karena jadi sangat sedikit yang lewat, jadi pemasukannya turun drastis.” Keluh penambal ban tersebut. Ia juga menitipkan pesan kepada Sugeng agar disampaikan kepada Wali Kota Surakarta agar ada kompensasi kepada masyarakat yang terdampak langsung dengan diberlakukannya PPKM. “Sejak PPKM penarik retribusi sudah tidak pernah datang. Ya lumayan, tapi kalau bisa dikasih juga untuk makan di rumah.” ujarnya. 


Sugeng Riyanto melanjutkan inspeksi dan bertemu dengan seorang Ibu pedagang makanan. Sugeng menanyakan kondisi pedagang tersebut dan langsung dijawab dengan berbagai keluh kesah. “Awalnya ditempeli stiker, terus dikasih tau boleh jualan tapi dibungkus. Sekarang jalanan ditutup, dibungkus juga gimana orang orang lewat saja jadi sepi.” 

Sugeng lalu menanyakan pendapatan dari penjualannya selama diterapkannya PPKM. “Turun 90%, Pak! Sejak awal PPKM saja sudah turun. Ditambah jalan ditutup, ya turun sampai 90%.” ujar ibu penjual itu. Sugeng berjanji akan menyampaikan kondisi yang ditemukan ini kepada Wali Kota Surakarta. “Nggih Bu, saya akan menyampaikan ini kepada Mas Wali agar segera ada evaluasi terkait penerapan PPKM.” jelas Sugeng.


Melanjutkan inspeksinya, Sugeng Riyanto berjalan kaki ke arah utara. Sugeng berhenti di tempat penjual es kelapa muda. Ia menanyakan hal yang sama kepada pedagang es kelapa muda tersebut. “Saya dibilangin tidak boleh makan di tempat. Tapi kan memang rata-rata pembeli es kelapa lebih banyak yang dibungkus. Tapi jalannya sepi Pak, engga ada yang beli.” Keluh penjual es kelapa itu. Ia mengatakan bahwa pendapatannya turun sampai dengan 90% semenjak diberlakukannya PPKM Darurat di Kota Solo. Ia juga meminta agar pemerintah memberikan kompensasi karena kondisi yang ada membuat mereka tidak bisa mendapatkan penghasilan sebagaimana biasanya.


Dari situ Sugeng menghampiri pedagang singkong goreng yang berada di seberang jalan berseberangan dengan penjual es kelapa muda. Mereka adalah dua orang suami dan istri. Sugeng Riyanto sempat bertanya kepada pembeli yang sedang berada di lokasi. Sugeng menanyakan bagaimana dengan ditutupnya jalan tersebut. “Jadi harus muter Pak. Tapi sengaja pulang kerja kami lewat sini biar sekalian bisa beli makanan.” Kata pembeli tersebut. Sugeng kemudian bertanya kepada pedagang singkong goreng itu. Ia menanyakan kondisi penjualan mereka setelah diberlakukannya aturan PPKM Darurat. “Saya dibilangin Satpol PP supaya jam 8 tutup. Tapi kan memang biasanya kami jam 6 juga sudah habis. Ternyata jam 8 juga masih belum habis.” Ucapan tersebut diamini oleh suami dari pedagang singkong goreng itu. Ia jug menambahkan, “dulu bahannya sekeranjang itu penuh Pak. Paling tidak 10 kilo. Sekarang paling cuma segini.” Kata dia sambil menunjuk keranjang yang menggambarkan kalau cuma sedikit bahan yang bisa ia jual. Kepada Sugeng, mereka meminta agar bisa disampaikan kepada pemerintah kota agar mereka bisa mendapatkan kompensasi. “Habis gimana Pak, buat bayar listrik kan pakai token. Kalau tidak dibayar listriknya mati. Padahal uang buat beli listriknya tidak ada.”


Sugeng Riyanto kemudian melanjutkan inspeksi ke jalan Slamet Riyadi, tepatnya di persimpangan depan Sami Luwes, tepatnya Kelurahan Timuran Kecamatan Banjarsari. Di sana, ia bertemu dengan petugas yang berjaga di lokasi. Ada dua  orang Polisi yang menjaga jalan sambil mengatur lalu lintas. Kepada Sugeng Riyanto, Polisi tersebut meminta agar dido’akan selalu sehat dan bisa terus menjaga kondisi keamanan khususnya di jalan. Setelah bertemu petugas yang berjaga, Sugeng menemui pedagang angkringan yang berjualan di pinggir jalan tersebut. Mereka mengaku kalau pendapatan mereka berkurang sampai dengan setengahnya sejak diberlakukannya PPKM Darurat. “Sejak awal PPKM ya turun separo, Pak. Kalau setelah jalan ditutup belum tahu. Kan baru ini ditutupnya.” Pedagang tersebut juga meminta agar pemerintah memberikan kompensasi kepada masyarakat yang terdampak  langsung dengan penerapan PPKM Darurat ini. “Ya kalau kita kan jualan di jalan. Kalau orang engga boleh keluar ya kita jualannya bagaimana.” Keluhnya.


Di tempat tersebut juga ada seorang pengantar makanan berbasis aplikasi. Dia menggunakan sepeda listrik untuk mengantar makanan-makanannya. Ia mengaku kalau pemesan makanan menggunakan aplikasi sekarang menurun. Sugeng juga menanyakan apakah ia masih bisa melewati jalanan yang ditutup. “Boleh Pak, kalau kita masih bisa lewat.” Jawabnya kepada Sugeng. 


Dari inspeksi yang dilakukan, Sugeng Riyanto menemukan bahwa kondisi masyarakat khususnya pedagang yang berjualan di pinggir jalan merasakan betul dampak dari penerapan PPKM Darurat. Ia juga menemukan bahwa masyarakat meminta agar ada kompensasi yang diberikan kepada masyarakat agar bisa meringankan beban masyarakat. "Hal ini sejalan dengan Fraksi PKS DPRD Kota Solo yang meminta kepada Wali Kota untuk mengalokasikan setidaknya 20 miliar untuk diberikan kepada masyarakat yang terdampak langsung dengan PPKM Darurat. Dana tersebut diusulkan oleh Fraksi PKS agar dianggarkan melalui Belanja Tidak Terduga (BTT). Apa yang diusulkan oleh Fraksi PKS DPRD Kota Solo ternyata sama dengan harapan masyarakat di lapangan. Mereka meminta agar pemerintah meperhatikan kondisi masyarakat sebaik-baiknya. Mereka berharap pemerintah bisa meringankan beban yang dirasakan masyarakat akibat diberlakukannya aturan pada PPKM Darurat ini". pungkas Sugeng.


Sugeng Riyanto

+62 812-2635-857

Email: sugengriyanto.surakarta@gmail.com

Thursday, July 8, 2021

PERNYATAAN SIKAP FPKS DPRD KOTA SURAKARTA TERKAIT PENERAPAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DARURAT (PPKMD) UNTUK PENANGGULANGAN COVID-19 DI KOTA SURAKARTA

 


Menyikapi Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat (PPKMD) untuk  Penanggulangan COVID-19 di Kota Surakarta, kami Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (FPKS DPRD) Kota Surakarta menyatakan sikap sebagai berikut:


1. FPKS DPRD Kota Surakarta mendukung Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat (PPKMD) dari tanggal 3 sampai 20 Juli 2021 untuk  Penanggulangan COVID-19 di Kota Surakarta. Dan mengajak kepada masyarakat untuk bersama-sama menjaga diri dengan hidup bersih dan sehat. Agar tidak mudah tertular dan menularkan Covid-19 dengan melakukan 5 M yaitu Memakai Masker, Mencuci tangan dengan sabun,  Menjaga jarak, Menjauhi kerumunan, dan Mengurangi mobilitas .


2. Kami mendorong agar dalam penerapan kebijakan dijalankan dengan koordinasi yang baik antar semua pihak. Karena yang terjadi dan terlihat masyarakat kebijakan PPKMD ini terkesan kurang matang sehingga terjadi kebijakan yang berbeda antara pusat dan daerah dan berubah-ubah sebagai contoh seperti penutupan jalan di Kota Surakarta yang diawali dengan informasi yang simpang siur. Hal ini menyebabkan kekhawatiran jika dibiarkan akan terjadi ketidakpercayaan masyarakat pada pemerintah/pemkot atas kebijakan dalam menangani covid 19.

3. FPKS DPRD Kota Surakarta mendengar banyaknya keluhan masyarakat terdampak PPKMD dan meminta kepada Pemerintah / Pemerintah Kota Surakarta dalam menerapkan kebijakan dengan menghitung  konsekuensi dan dampaknya baik secara sosial, ekonomi maupun keamanannya. Terutama dampak ekonomi bagi masyarakat terdampak. Kami meminta pemerintah / pemerintah kota segera memberikan kompensasi bantuan sosial bagi masyarakat terdampak ketika tempat usaha mereka harus ditutup. Selain itu, kami meminta Pemerintah Kota Surakarta menambahkan alokasi bantuan social untuk kompensasi sebesar 20 Milyar dengan memanfaatkan Belanja Tidak Terduga (BTT) atau melalui mekanisme mendahului anggaran  APBD Tahun Anggaran 2021 yang diperuntukan bagi masyarakat yang usahanya ditutup selama PPKMD.

4. FPKS mengusulkan DPRD Kota Surakarta membentuk Panitia khusus untuk melaksanakan fungsi pengawasan untuk memastikan kebijakan penanganan Covid-19 Tahun 2021 di Kota Surakarta bisa berjalan dengan efektif. Dengan adanya Pansus tersebut DPRD Kota Surakarta bisa menjalankan fungsi pengawasan dalam PPKMD secara efektif dan mengedepankan penegakan hukum yang persuasif dan menjauhi cara yang represif. Serta menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan bantuan sosial kepada masyarakat terdampak kebijakan PPKMD untuk penanggulangan Covid-19 agar  dilaksanakan secara tepat sasaran dan menghindarkan dari penyalahgunaan anggaran. 

5. Anggota FPKS DPRD Kota Surakarta akan memotong gaji selama satu bulan dan menyumbangkan ke masyarakat terdampak. Kami juga mengajak pejabat dan masyarakat Kota Surakarta yang mampu untuk bersama sama memupuk kepedulian dengan menyumbangkan sebagian gaji atau rezeki untuk diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu yang terdampak wabah Covid-19 di Kota Surakarta.


Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan semoga penanggulangan wabah COVID -19 di Kota Surakarta dapat berjalan sebaik-baiknya.


Surakarta, 7 Juli 2021

Ketua FPKS DPRD Kota Surakarta


H. Asih Sunjoto Putro, S.Si