Didominasi Human Error, Gencar Sosialisasi Keselamatan Lalu Lintas

 

SOLO – Banyak kecelakaan lalu lintas yang terjadi disebabkan oleh kecepatan kendaraan yang tidak terkontrol. Bahkan, kecepatan kendaraan menjadi salah satu penyebab paling utama kecelakaan.

Untuk itu, mengendalikan kecepatan para pengemudi kendaraan bermotor di jalan menjadi satu cara pencegahan kecelakaan. Itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Quatly Abdulkadir Alkatiri saat sosialisasi keselamatan lalu lintas di Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III, Solo, Selasa (12/7) lalu.

Quatly menjelaskan, setiap jenis dan kondisi jalan punya aturan kecepatannya masing-masing. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 111 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Batas Kecepatan, kawasan pemukiman maksimal 30 kilometer (km) per jam. Sementara kawasan perkotaan 50 km per jam, jalan antar kota 80 km per jam, kondisi arus bebas 60 km per jam, jalan bebas hambatan 100 km per jam.

Sedangkan kecepatan di jalan tol dalam kota minimal 60 km per jam dan malsimal 80 km per jam. Lalu tol luar kota minimal 60 km per jam dan maksimal 100 km per jam. Sedangkan jalan bebas hambatan maksimal 100 km per jam.

”Batas kecepatan paling tinggi dapat ditetapkan lebih rendah atas dasar pertimbangan frekuensi kecelakaan yang tinggi di lingkungan jalan yang bersangkutan. Kemudian perubahan kondisi permukaan jalan, geometri jalan, lingkungan sekitar jalan. Selain itu adanya usulan masyarakat melalui rapat forum lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan tingkat status jalan,” jelas politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Ada pun kewenangan penetapannya ada di Menteri, untuk jalan nasional. Gubernur untuk jalan provinsi, bupati untuk jalan kabupaten dan jalan desa dan wali kota untuk jalan kota.

”Data kepolisian RI menunjukkan 14 persen kecelakaan di jalan raya pada 2014 terjadi karena faktor manusia (human error), salah satunya melebihi batas kecepatan. Saat ini pun faktor tersebut masih mendominasi,” imbuh anggota DPRD Jateng dari dapil 7 (Surakarta, Klaten, dan Sukoharjo) ini.

Saat ini, lanjut dia, Kementerian Perhubungan bersama kepolisian mulai melakukan pengawasan batas kecepatan pengendara dengan alat CCTV dan teknologi lainnya. Sehingga kalau ada yang melanggar dan terekam di CCTV, polisi bisa menindaknya.

”Harapannya melalui peraturan batas kecepatan kendaraan bermotor ini bisa menekan angka kecelakaan,” jelasnya.

Sumber :https://radarsolo.jawapos.com/daerah/solo/20/07/2022/didominasi-human-error-gencar-sosialisasi-keselamatan-lalu-lintas-lalin/ 

Read More

Sugeng Riyanto: Solusi Bagi Kawasan Bong Mojo Harus Cerdas, Jangan Memanjakan

 SOLO – Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta diminta menindak tegas oknum yang terlibat menjual aset milik negara sebagai hunian. Apalagi mengatasnamakan masyarakat miskin. Selain itu, pemkot harus memberi solusi cerdas dengan memberdayakan mereka. Bukan memanjakan dengan memasukkan mereka ke rumah susun sewa sederhana (rusunawa).

Wakil Ketua DPRD Kota Surakarta Sugeng Riyanto mengatakan, tanah di kawasan Bong Mojo itu adalah tanah milik pemkot. Secara kepemilikan pemkot memiliki surat hak pakai (SHP) yang sah.

“Ketika seseorang memperjualbelikan aset yang bukan miliknya, itu sudah masuk dalam tindak korupsi. Maka harus ada upaya untuk law enforcement (penegakan hukum) di situ,” tutur Sugeng.

Artinya, masalah ini merupakan pekerjaan rumah pemkot agar tidak terlambat terus. Sebab, kasus hunian liar di Bong Mojo ini menjamur karena pemkot terlambat mengantisipasi. “Tanah sudah dikapling-kapling, sudah ada transaksi jual beli, baru pemkot bergerak,” ujarnya.

Padahal mereka melakukan itu awalnya hanya segelitir saja. Tapi karena dibiarkan akhirnya setelah puluhan tahun semakin menjamur.

“Mestinya ada satu yang membuat kapling, pemkot sudah bergerak. Lebih pada pembiaran. Lalu kemudian geger ketika sudah banyak seperti ini,” imbuh Sugeng Untuk itu, dia menyarankan pemkot harus melakukan perlindungan dan  pemberdayaan terhadap aset-asetnya. Agar tidak diserbobot secara ilegal.

“Kalau mau ditelusuri banyak itu. Bisa ribuan. Makanya saya bilang selama ini pemkot itu cenderung melakukan pembiaran. Ke depan data semua asetnya. Pahamkan kalau itu tanah pemkot, sembari memikirkan solusi yang smart,” paparnya.

Tapi jauh lebih penting, upaya untuk menjadikan masyarakat miskin disana menjadi berdaya itu lebih bermartabat.  Pemkot harus punya solusi yang tidak reguler.

“Selama ini kan ketika ada hunian liar, dibuatkan rusunawa atau beli lahan dibuatkan perumahan, hunian liar dibongkar. Itu solusi, tapi solusi yang memanjakan, tidak mendewasakan,” ujarnya.

Seharusnya pemkot membuat solusi yang membuat mereka berdaya. Membuat lapangan pekerjaan yang layak agar mereka punya penghasilan tetap, sehingga taraf ekonomi mereka naik.

“Nanti ujungnya mereka punya uang untuk mencicil rumah atau tanah yang peruntukannya untuk hunian resmi. Itu baru cerdas kalau bisa begitu,” ujarnya.

Anggota Komisi IV DPRD Surakarta Asih Sunjoto juga menegaskan, apapun alasannya, aset milik negara tidak boleh diperjual belikan. Sebab itu, siapapun pelakunya harus ditindak tegas.

“Mestinya bisa diproses hukum. Pemkot harus segera berkoordinasi dengan penegak hukum jika ditemukan unsur pidana. Selanjutnya aset itu harus dipertahankan oleh pemkot dan dimanfaatkan untuk kepentingan umum,” ujarnya.

Terkuaknya jual beli tanah milik pemkot secara ilegal di Bong Mojo juga sekaligus menjadi peringatan bagi dinas terkait agar semakin ketat melakukan pengawasan. Agar kasus ini tidak terulang.

“Inikan ketahuannya karena ada sidak. Jadi ke depan pengawasan harus semakin dimasifkan. Saya menduga masih ada lahan-lahan lain milik pemkot yang dipakai secara ilegal,” ujar politikus PKS ini.

Soal masyarkat miskin yang membeli lahan, pemkot juga diminta agar segera mendata apakah mereka warga Kota Bengawan atau kabupaten tetangga. Apabila warga Solo, pemkot berkewajiban memfasilitasi agar mereka mendapat hunian yang layak.

Salah satunya adalah memindahkan mereka ke rumah susun sewa sementara (rusunawa) yang dimiliki oleh pemkot. Namun, apabila rusunawa saat ini kondisinya telah penuh, maka bisa merencanakan pembangunan rusunawa baru.

Pemkot juga perlu mendata kembali mereka yang selama ini tinggal dirusunawa. Mereka yang dinilai sudah mampu, atau memiliki cukup uang untuk membeli rumah sendiri, atau dari luar kota diminta pindah. Sebab, kamar tersebut bisa dimanfaatkan warga miskin lainnya.

“Jadi tidak ada lagi warga miskin yang membuat hunian liar karena alasan tidak ada lahan,” tandas Asih. (atn/bun/dam)

Sumber: https://radarsolo.jawapos.com/daerah/solo/18/07/2022/sugeng-riyanto-solusi-bagi-kawasan-bong-mojo-harus-cerdas-jangan-memanjakan/

Read More

Fraksi PKS DPRD Solo Dukung Gubernur Ganjar Larang Perdagangan Daging Anjing

 

    Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Solo menyatakan dukungannya kepada Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo. Dukungan yang dimaksud terkait kebijakan Pemprov Jateng yang melarang perdagangan daging anjing.

Kebijakan larangan menjual daging anjing itu dituangkan dalam surat imbauan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakkeswan) Jateng, Agus Wariyanto. Surat itu ditujukan kepada kepala dinas yang membidangi peternakan dan pangan di seluruh kabupaten/kota di Jateng.

“FPKS sejak awal tidak setuju dengan perdagangan atau jual beli daging anjing. Daging anjing bukan termasuk jenis makanan. Maka saat Pak Ganjar dalam hal ini Pemprov mengimbau daerah untuk melarang jual beli daging anjing, kami sangat mendukung dan memberi apresiasi,” ungkap Ketua FPKS DPRD Solo, Asih Sunjoto Putro, Sabtu (16/7/2022). 

Anggota Komisi IV DPRD Solo itu berharap imbauan dari Pemprov Jateng tersebut segera ditindaklanjuti oleh Pemkot Solo dengan membuat kebijakan yang sama.Sebagai langkah awal, menurut Asih, Pemkot Solo bisa mendata warung-warung kuliner dengan menu olahan daging anjing. Setelah itu para pelaku usaha tersebut diajak untuk berdialog.

“Selama ini terkesan dibiarkan begitu saja. Pelaku kuliner daging anjing di Solo berapa sih. Setelah itu dilakukan sosialisasi. Secara bertahap mereka diberi masukan dan pengertian, sehingga bisa ditekan kalau toh belum bisa dilarang. Pelan-pelan kemudian dilarang secara total,” sambung Asih.

Dia juga menilai Pemkot Solo bisa berkoordinasi dengan pemerintah daerah (pemda) lain karena tempat eksekusi anjing bisa saja dilakukan di luar Solo. Koordinasi itu untuk mencegah distribusi daging anjing ke Solo.

Asih mengaku mempertanyakan komitmen Pemkot Solo untuk menghentikan perdagangan daging anjing. Pasalnya dinas di daerah lain bisa melakukannya.

FPKS DPRD Solo sekira tiga tahun lalu pernah mengusulkan Pemkot Solo agar membuat Perda Jaminan Makanan Halal. Namun usulan itu kandas lantaran tak mendapat dukungan para legislator.

Padahal bila usulan tersebut mendapat dukungan para wakil rakyat di Karangasem, Asih menilai  itu bisa menjadi raperda inisiatif DPRD Solo. “Sayangnya waktu itu usulan kami tak mendapat dukungan kawan-kawan di DPRD Solo,” urai dia.

Sumber : https://www.solopos.com/blak-blakan-fraksi-pks-dprd-solo-tegaskan-dukungan-untuk-ganjar-1367256

Read More

PKS se Solo Sembelih 11 Sapi, 16 kambing di Idul Adha 1443 H

Merayakan Idul Adha 1443 H yang bertepatan dengan tahun 2022 M Partai Keadilan se Kota Surakarta menyembelih hewan kurban yang dilaksnakan di masing-masing kantor Dewan Perwakilan Cabang (DPC) di tiap kecamatan.

"Pada tahun 1443 H ini PKS se Kota Solo akan menyembelih 11 ekor Sapi dan 16 ekor kambing yang merupakan kurban dari kader. Penyembelihan akan dilaksanakan di tiap DPC, ada 5 titik lokasi penyembelihan yang ditentukan oleh DPC PKS dan dilaksanakan pada Senin- Selasa" jelas ketua DPD PKS Solo,  Daryono

Setelah disembelih, daging kurban akan dibagikan kepada shahibul qurban, masyarakat sekitar kantor DPC dan masyarakat yang membutuhkan.

Read More

FGD: Peran Keluarga Cegah Tindak Perundungan

 

SURAKARTA – Perundungan atau bullying masih sering terjadi di tengah masyarakat, terlebih di kalangan remaja. Untuk itu, semua pihak perlu mencermati dan menangani serius laporan kasus bullying remaja tersebut.

Karena, kasus itu menjadi tanggungjawab bersama, baik di lingkungan sekolah maupun keluarga. Persoalan bullying menjadi topik dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) DPRD Provinsi Jateng dengan tema ‘Fenomena Bullying di Kalangan Remaja, Tanggung Jawab Siapa?,” yang digelar di Kota Surakarta, Sabtu (25/6/2022).

Quatly Alkatiri, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng, menerangkan keluarga  berperan penting menjadi filter pendidikan anak dalam pergaulan, sebelum kemudian di lingkungan sekolah. Berbagai faktor pengajaran anak di lingkungan keluarga dapat menjadi kebiasaan baik atau buruk sehingga berdampak dalam tabiat anak.

“Pengajaran anak dimulai dari keluarga, apa yang ada dalam pengajaran di lingkungan keluarga akan membentuk karakter anak. Oleh karena itu, sudah menjadi hal yang wajib anak diberikan pendidikan yang baik dalam pergaulan dengan memberikan pemahaman akan menghargai dan menghormati hak-hak orang lain,” terang Politikus PKS itu dihadapan peserta FGD yang terdiri dari pelajar sekolah dan santri beberapa pondok pesantren di Kota Surakarta.

“Banyaknya bullying remaja itu terjadi di sekolah. Pihak sekolah harus menerapkan perhatian yang serius, jika ada bullying, ditanya apa sebabnya, apa yang menjadi akar permasalahan bullying. Itu menjadi tanggungjawab kita semua. Segala bentuk bullying terhadap remaja harus kita cegah. Dari keluarga, kita tanamkan mental yang kokoh supaya dalam pergaulan di sekolah anak-anak kita ini punya keberanian untuk melawan perundungan di kalangan remaja,” jelasnya.

Senada dengan Quatly, Psikolog Budhy Lestari juga mengatakan kejadian perundungan di kalangan remaja memang lebih banyak terjadi di sekolah karena di lingkungan inilah anak-anak bergaul dengan teman sepantaran ataupun dengan seniornya. Dikatakan, emosi remaja yang masih labil terkadang menjadi pemicu terjadinya bullying meskipun masih banyak faktor lain yang bisa menjadi pemicunya. Namun, apa yang terjadi di sekolah bisa dicegah melalui pembelajaran awal di lingkungan keluarga. 

“Keluarga menjadi faktor utama pembelajaran. Dalam keluarga, orang tua memberikan contoh dalam pergaulan, membentuk karakter anak, memiliki mental yang baik, dan menghormati orang lain. Itulah, mengapa keluarga memiliki peran penting dalam pencegahan bullying di kemudian hari,” jelas psikolog.

Sumber : https://dprd.jatengprov.go.id/2022/06/25/fgd-peran-keluarga-cegah-tindak-perundungan/

Read More

Ketua DPD PKS Solo Membersamai Agenda Mider Praja Mas Wali Kota Solo

 

Jum'at (24/6) pagi, Ketua DPD PKS Solo, Daryono mengikuti agenda Mider Praja Mas Wali Kota Solo

Gibran Rakabuming Raka. 

Agenda mider praja merupakan agenda rutin Mas Wali Kota Solo bersama para pejabat 

pemerintah Kota Surakarta dan Ketua Partai Politik di tingkat Kota.  

Pada kesempatan ini agenda Mider Praja dilaksanakan dengan gowes bersama dari Balaikota Solo menuju lokasi kegiatan antara lain Gempur Vandalisme di Overpass Purwosari, Sosialisasi pencegahan stunting di Stabelan, Peninjauan Forum Anak di Taman Banjarsari dan kembali ke Balikota Solo kembali.

Read More

Cabai Tembus Rp 100 Ribu, Pemerintah Diminta Kendalikan Harga

 

    SOLO — Harga cabai rawit terus mengalami kenaikan dalam beberapa pekan terakhir ini. Di Solo tembus Rp 95 ribu per kilogram (kg). Hal ini menjadi perhatian Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Quatly Abdulkadir Alkatiri.

Politisi PKS dari dapil VII wilayah Kota Solo, Kabupaten Klaten, dan Kabupaten Sukoharjo ini meminta pemerintah bisa melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke pasar tradisional. Tujuanya mengetahui penyebab kenaikan pasokan pangan, sekaligus menghindari penimbunan oknum yang tidak bertanggung jawab.

”Pemerintah bisa meminta bantuan kepolisian untuk melakukan sidak ke pasar. Tujuannya memastikan harga benar-benar stabil. Sekaligus mencegah penimbunan,” kata Quatly, kemarin (15/6).

Quatly mengatakan, di Pasar Banjarsari Solo, harga cabai rawit semula Rp 50 ribu per kg, lalu naik hingga Rp 95 ribu per kg. Bahkan di Klaten, seperti di Desa Tegalrejo, Kecamatan Ceper cabai rawit mutu bagus di kisaran Rp 100 ribu per kg.

Menurutnya, faktor cuaca turut mempengaruhi produksi cabai di beberapa daerah. Mengingat, intensitas hujan yang masih tinggi menjadikan kualitas panen cabai menurun drastis hingga gagal panen. Hal ini berdampak pada tingginya harga di tingkat petani.

”Faktor cuaca dan gagal panen adalah masalah klasik, seharusnya pemerintah telah memiliki solusi,” imbuhnya.

Selain itu, lanjut dia, masyarakat masih mengonsumsi cabai basah dan menghindari konsumsi cabai kering atau bubuk. Untuk itu, pemerintah bisa menggandeng petani untuk menyelesaikan masalah tersebut. Misalnya dengan urban farming.

Diakuinya, kebiasaan masyarakat mengonsumsi dan mengolah cabai basah telah menjadi tradisi yanng sulit untuk dihilangkan. Selain itu, pelaku ekonomi menengah ke bawah menggunakan cabai sebagai komoditas ekonomi yang masih digemari oleh pembeli.

”Jadi mengubah pola konsumsi di masyarakat bukanlah pilihan yang tepat,” katanya. (adi)

Sumber : https://radarsolo.jawapos.com/nasional/16/06/2022/cabai-tembus-rp-100-ribu-pemerintah-diminta-kendalikan-harga/

Read More

PKS Kota Solo Membuka Posko Mudik Dr. Salim di Jalan Slamet Riyadi No. 534

Solo - Untuk menyambut datangnya pemudik pada libur lebaran Idul Fitri 1443 H tahun 2022, Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Solo kembali membuka Posko Mudik Dr. Salim di Jl. Slamet Riyadi 534, Kerten, Laweyan, Surakarta. 

Posko Mudik Dr. Salim berlokasi di timur lampu merah RS Panti Waluyo, sebelah utara fly over Purwosari ini diresmikan pada Jum'at (29/22) sore. 

 "Posko Mudik ini merupakan program tahunan PKS di semua kota/kabupaten. Setelah dua tahun tidak ada posko mudik karena pandemi. Alhamdulillah pada tahun ini kembali bisa diadakan kembali." ujar sekretaris DPD PKS Surakarta M. Nafi' Asrori dalam sambutannya.

Posko Mudik Dr. Salim PKS Kota Solo dibuka oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi JawaTengah, Quatly Alkatiri 

Turut hadir dalam pembukaan tamu undangan yang hadir seperti  perwakilan dari Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surakarta, Atmoko, perwakilan Fraksi PKS DPRD Kota Surakarta, Didik Hermawan dan Abdul Ghofar Ismail serta tokoh masyarakat Kerten, Sutrisno dan Mursito. 

Kordinator Posko Mudik PKS Solo 2022, Amad Suwali menyampaikan bahwa posko Mudik Dr. Salim PKS Kota Solo ini  melayani tempat istirahat bagi pemudik dan layanan mushola, toilet, ruang laktasi di Kantor DPD yang tempatnya berdekatan dengan Posko Mudik.

Read More