Muscab PKS Laweyan: Pengurus Baru Dilantik, Tegaskan Peran Kolektif dan Penguatan Kaderisasi

Solo - Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kecamatan Laweyan resmi melantik struktur kepengurusan baru dalam gelaran Musyawarah Cabang (Muscab) yang diselenggarakan pada Ahad, 9 November 2025 bertempat di Gedung Flamboyan, Kerten, Laweyan.

Ketua DPD PKS Kota Surakarta, Abdul Kadir Audah, dalam sambutannya menegaskan bahwa setiap kader PKS memiliki peran penting dalam upaya mengajak kepada kebaikan.

“Seyogyanya kita ini adalah orang-orang yang selalu mengajak kepada kebaikan. Karena kita dai sebelum yang lainnya. Kita ini ibarat mobil, tidak semua jadi roda, kursi, atau setir. Namun semuanya punya peran. Begitu pula di DPC, semua ada fungsi masing-masing. Bila semuanya berfungsi maksimal, insyaAllah mobil itu berjalan dengan baik,” ujarnya.

Penguatan kaderisasi juga menjadi penekanan dalam Muscab kali ini. Ketua Bidang Kaderisasi Anggota Partai, Ahmad Supriyanto, menyampaikan bahwa jabatan sebagai pengurus bukanlah prestasi, melainkan amanah yang harus ditunaikan penuh tanggung jawab.

“Arahan dari DPP, program awal kita adalah K2: kader dan kaderisasi. Bagaimana menambah jumlah kader dan memelihara yang sudah ada,” tegasnya.

Dalam Muscab tersebut, Ahmad Syarifuddin resmi dilantik sebagai Ketua DPC PKS Kecamatan Laweyan, menggantikan Tri Wahyu Yunianto. Pembacaan Surat Keputusan (SK) dilakukan oleh Rohmad Suryadi, Sekretaris DPD PKS Kota Surakarta.

Dengan dilantiknya pengurus baru ini, PKS Laweyan berharap mampu semakin memperkuat soliditas struktur, memperluas jangkauan pelayanan, serta meningkatkan kualitas dan kuantitas kader di wilayah Laweyan.

Read More

Komisi I DPRD Soroti Pengurangan TKD, Dorong Efisiensi Belanja Pegawai Pemkot Surakarta

Solo - Kebijakan Pemerintah Pusat yang mengurangi jumlah Transfer Keuangan Daerah (TKD) ke Pemerintah Kota Surakarta senilai sekitar Rp217 miliar menjadi perhatian serius Komisi I DPRD Kota Surakarta. Salah satu fokus pembahasan adalah porsi belanja pegawai dalam struktur APBD Kota Surakarta yang masih tinggi.

Anggota Komisi I DPRD Kota Surakarta, Muhammad Nafi’ Asrori, menyoroti bahwa belanja pegawai saat ini masih berada di angka 37 persen, melebihi batas ideal 30 persen sebagaimana mandatory spending yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

“Belanja pegawai APBD Kota Surakarta masih di angka 37%. Ini menjadi PR tersendiri, apalagi dengan adanya perekrutan P3K dan P3K paruh waktu. Kebutuhan ideal tenaga di Pemkot Surakarta harus dihitung secara cermat agar anggaran belanja pegawai bisa ditekan sampai pada angka 30 persen,” ujar Nafi’.

Ia menambahkan, Bagian Organisasi Pemerintah Kota Surakarta perlu melakukan analisis beban kerja secara lebih rinci dan efisien agar proses perekrutan tenaga kerja tidak berlebihan dan sesuai kebutuhan riil di lapangan. 

"Dengan demikian, belanja pegawai dapat dikelola secara optimal tanpa mengganggu pos anggaran lainnya", ungkap Politisi PKS tersebut.

Selain itu, Komisi I DPRD juga mendorong ASN di lingkungan Pemkot Surakarta untuk berinovasi dan mengembangkan kreativitas dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Langkah ini diharapkan dapat mengurangi dampak dari berkurangnya alokasi TKD dari Pemerintah Pusat.

Kebijakan efisiensi dan peningkatan PAD menjadi langkah strategis bagi Pemkot Surakarta dalam menjaga stabilitas keuangan daerah di tengah penyesuaian transfer pusat.

Sumber: MetroTV

Read More

Sowan PCNU, PKS Solo Minta Nasihat, Petuah, dan Doa Ulama

Solo - Jajaran pengurus baru Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera (DPD PKS) Kota Surakarta melakukan silaturahim ke Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Surakarta, Kamis (6/11). Rombongan PKS diterima langsung oleh Katib Syuriah PCNU KH Sugeng Nur Kholis beserta jajaran Tanfidziyah PCNU Kota Surakarta.

Ketua DPD PKS Kota Surakarta, Abdul Kadir Audah, menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi atas sambutan hangat yang diberikan oleh para pengurus PCNU. Ia menegaskan, kunjungan ini merupakan bagian dari upaya mempererat ukhuwah Islamiyah dan menjalin sinergi antar-elemen umat dalam menjaga harmoni serta keberkahan di Kota Surakarta.

“Kami sangat berterima kasih atas diterimanya silaturahim ini. Sebagai partai yang masih tergolong muda, kami datang untuk memohon wejangan, nasihat, dan doa dari para masayikh dan kiai NU agar PKS dapat menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya, baik dalam melayani kader PKS maupun umat secara umum,” ujar Abdul Kadir Audah.

Dalam kesempatan tersebut, para pengurus PCNU juga menyampaikan apresiasi atas inisiatif silaturahim yang dilakukan PKS. Mereka menilai langkah ini merupakan wujud semangat kebersamaan dan komitmen untuk memperkuat komunikasi antarorganisasi Islam di tingkat lokal.

Silaturahim antara PKS dan PCNU diharapkan menjadi awal yang baik untuk mempererat kerja sama dalam berbagai bidang, terutama dalam membangun kehidupan sosial, keagamaan, dan kebangsaan yang damai, sejuk, serta berlandaskan nilai-nilai keislaman dan kebersamaan.

Read More

DPRD Solo Soroti Kondisi TPA Putri Cempo dan Jalan Rusak, Dorong DLH Tingkatkan Pengelolaan Sampah

Solo -  Persoalan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Putri Cempo dan kondisi jalan rusak di sejumlah titik Kota Surakarta menjadi perhatian serius Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surakarta. Komisi III DPRD mendorong Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk mengoptimalkan pengelolaan sampah sekaligus menambah ruang terbuka hijau (RTH) di kawasan perkotaan.

Anggota Komisi III DPRD Kota Surakarta, Salim, menilai permasalahan sampah sudah mencapai tahap yang mengkhawatirkan. Menurutnya, tumpukan sampah di TPA Putri Cempo saat ini sudah mencapai ketinggian sekitar 15 meter dan berpotensi menimbulkan dampak lingkungan yang serius jika tidak segera ditangani.

“Kondisi di TPA Putri Cempo saat ini sudah sangat mengkhawatirkan. Pemerintah harus segera bertindak agar tumpukan sampah bisa berkurang, bahkan diharapkan bisa mencapai nol, sehingga tercipta lingkungan yang lebih bersih dan sehat,” ujar Salim, Jumat (1/11/2025).

Ia juga mengingatkan masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pengelolaan sampah melalui pemilahan antara sampah organik dan nonorganik sejak dari rumah tangga. Dengan langkah sederhana tersebut, DLH akan lebih mudah melakukan pengolahan di TPA Putri Cempo.

“Kesadaran masyarakat menjadi kunci. Kalau sejak awal sampah dipilah, maka proses daur ulang dan pengelolaan akan jauh lebih efektif,” tambahnya.

Selain menyoroti permasalahan sampah, Komisi III juga mendorong Pemkot Surakarta untuk mempercepat perbaikan jalan rusak di beberapa wilayah. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup warga dan mendukung mobilitas masyarakat serta aktivitas ekonomi di Kota Bengawan.

Langkah sinergis antara pemerintah dan masyarakat diharapkan menjadi solusi berkelanjutan untuk mewujudkan kota Solo yang bersih, hijau, dan nyaman bagi seluruh warganya. (Sumber: MetroTV)

Read More

Kasus Bakso Remaja, Muhammad Nafi Minta Pemkot Lebih Teliti

Solo -  Kasus viralnya Bakso Remaja Gading telah menyita perhatian publik, bahkan karena kesalahan sebuah prosedur dari aparat secara tidak langsung merugikan pihak pedagang bakso.

Mensikapi hal itu, anggota DPRD Solo dari Fraksi PKS, Muhammad Nafi’ Asrori berharap agar kedepan kejadian ini tidak terulang lagi perlu ada koodinasi baik dari dinas terkait.

“Saya menghimbau kepada aparat agar lebih hati-hati dan terukur dalam melakukan sebuah keputusan. Karena dampak yang ditimbulkan sangat merugikan dari pihak UMKM,”ujarnya, Selasa (5/11/2025).

Itu jadi pembelajaran khususnya bagi UMKM mendapat akses negatif, harusnya temuan di lapangan itu tidak langsung keluar. Sehingga kegaduhan pada masyakat tidak terjadi lagi. Karena sekali lagi ini berdampak pada pertumbuhan UMKM di Kota Solo. Muhammad Nafi’ juga meminta agar kedepan Pemerintah Kota Solo segera membuat aturan yang bisa melindungi hak-hak konsumen.

“Karena itu menurut saya yang bersifat regulatif perlu didorong adanya perda yang melindungi konsumen sehingga masyarakat mendapatkan hak-haknya dalam mengkonsumsi makanan dari sisi kehalalan ataupun higenis,”tambahnya.

Fraksi PKS berharap kedepan Perda Halal bisa dibahas secepatnya, langkah ini sebagai upaya upaya penjagaan dan perlindungan konsumen.

Terakhir  Muhammad Nafi’ meminta kepada seluruh masyarakat agar bijak dalam bermedia sosial. Perlu meningkatkan literasi media pada masyarakat, sebelum menshre labih baik dicerna diteliti cek dan ricek. Untuk menjaga agar tidak menimbulkan kegaduhan.

"Karena kalau kemudian budaya ini terus berlanjut dampak negatifnya sangat banyak sebagai contoh pada kasus Bakso Remaja Gading", ujar dia.

Sebelumnya, Wali Kota Solo, Respati Ardi meminta maaf usai mencuatnya isu Bakso Remaja Gading mengandung bahan non-halal. Ia mengakui ada kesalahan tata kelola yang membuat isu bakso mengandung bahan non-halal terlanjur viral sebelum hasil uji laboratorium keluar. Belakangan, hasil uji lab menunjukkan bahwa bakso tersebut negatif dari bahan non-halal.

“Bukan kesalahpahaman, cuma tata kelola. Saya mewakili Pemkot Solo saya memohon maaf apabila dalam dokumen-dokumen belum ada nomor register bisa keluar juga kami sesalkan,” kata Respati di Solo, Selasa (4/11/2025).

Sumber : Solo Trend

Read More

PKS Solo Silaturahim ke Muhammadiyah, Bahas Urgensi Jaminan Produk Halal di Kota Surakarta

Solo - Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Surakarta melaksanakan silaturahim ke Pimpinan Daerah (PD) Muhammadiyah Kota Surakarta pada Selasa (4/11) bertempat di Balai Muhammadiyah Kota Surakarta.

Kunjungan tersebut diterima langsung oleh jajaran pimpinan Muhammadiyah, di antaranya KH. Anwar Sholeh, Drs. H. M. Joko Riyanto, KH. Subari, Prof. Dr. Sofyan Anif, Drs. H. Rokhani, Azhari, H. Bagus Sukatno, Dr. Muhammad Ali, H. Sumanto, H. Ahmad Sakidi, Dr. Suyanto, dan Prof. Dr. Muh Da’i.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua DPD PKS Kota Surakarta Abdul Kadir Audah menyampaikan bahwa silaturahim ini bertujuan mempererat ukhuwah serta meminta pandangan Muhammadiyah terkait isu yang berkembang di masyarakat, terutama soal makanan non-halal yang beredar di Kota Solo.

PKS mendorong agar Pemerintah Kota Surakarta dapat menghadirkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Jaminan Produk Halal sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat.

“Kami berharap Kota Solo memiliki regulasi yang memastikan keamanan dan kehalalan produk konsumsi masyarakat. Ini bukan hanya kebutuhan umat Islam, tetapi juga bagian dari perlindungan konsumen secara luas,” ungkap Abdul Kadir Audah.

Sementara itu, Muhammad Nafi’ Asrori, anggota DPRD Kota Surakarta dari Fraksi PKS, menjelaskan bahwa DPRD telah menjadwalkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan Konsumen pada tahun 2026.

Meski bersifat umum, menurut Nafi’, aspek jaminan produk halal dapat diintegrasikan ke dalam Raperda tersebut.

“Kami ingin memastikan perlindungan konsumen juga mencakup aspek kehalalan produk. Masukan dari Muhammadiyah tentu menjadi penguatan moral dan akademik dalam proses penyusunan regulasi,” ujarnya.

PKS berharap Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia dapat memberikan masukan dan dukungan agar jaminan produk halal di Kota Surakarta dapat segera terwujud.

Pimpinan Muhammadiyah menyambut baik silaturahim tersebut dan menyatakan kesiapan untuk memberikan pandangan serta dukungan konstruktif demi kebaikan masyarakat Solo secara keseluruhan.

Read More

Ada Bakso Dicap Nonhalal, Legislator Khawatir Branding Solo Surga Kuliner Luntur

Solo - Anggota DPRD Solo dari Daerah Pemilihan (Dapil) I Solo yang meliputi Kecamatan Pasar Kliwon dan Serengan, Salim, menyayangkan penggunaan bahan nonhalal pada produk Bakso Remaja Gading.

Dia melihat hal itu akan mengancam eksistensi Solo sebagai kota destinasi wisata kuliner atau keplek ilat. Padahal wisata kuliner merupakan nyawa usaha kuliner di Kota Bengawan.

"Saya menyayangkan terjadi lagi masalah ini. Ini jelas terancam [wisata kuliner]. Masyarakat khususnya yang muslim merasa dikecewakan lagi. Apalagi warung bakso tersebut sudah beroperasi bertahun-tahun," ungkap wakil rakyat dari PKS itu, Senin (3/11/2025).

Salim meminta Pemkot Solo segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan. "Secepatnya Pemkot press release, karena sudah viral dan masyarakat resah. Sebab belum lama ini mengulang lagi setelah Ayam Goreng WIduran beberapa bulan lalu," kata dia.

Salim mengusulkan adanya pendataan warung-warung makan dan dilakukan uji laboratorium. "Baik warung pinggir jalan atau UMKM, diuji laboratorium satu per satu, supaya bisa diuruskan apakah halal atau nonhalal. Ini harus dilakukan di seluruh wilayah Solo," harap dia.

Salim menilai tidak menutup kemungkinan ada usaha kuliner lain yang kondisinya sama seperti Warung Bakso Remaja Gading dan Ayam Goreng Widuran. Dengan pendataan secara detail, dia berharap ada kemudahan mengurus sertifikasi halal.

"Nanti tahun 2026 kami dari DPRD ada inisiasi untuk Raperda tentang makanan. Dalam Raperda itu akan kami masukkan klausul sanksi. Apakah nanti juga termasuk penutupan permanen. Karena ini sudah berulang kali, tidak hanya sekali kan," tegas dia.

Diberitakan sebelumnya, Tim Monitoring Unit Usaha Kuliner Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Surakarta menemukan salah satu usaha kuliner di wilayah Kota Solo menjual produk nonhalal. Temuan itu tercatat dalam kegiatan monitoring rutin yang dilakukan pada Kamis (9/10/2025).

Sumber : Solopos 

Read More

Majalah Digital "Kabar Fraksi" Edisi Oktober 2025 Telah Terbit!

Fraksi PKS DPRD Kota Surakarta kembali menyapa melalui Majalah Digital Kabar Fraksi edisi Oktober 2025. 

Temukan berita-berita hangat dan inspiratif seputar kerja nyata DPRD Kota Surakarta:

🎓 BEM UNS Suarakan Isu Lingkungan & Pengangguran

🚍 BST Terancam Tanpa Subsidi, DPRD Minta Solusi Cepat

🏫 Kritik Program Sekolah Rakyat, DPRD: Jangan Seperti Bandung Bondowoso!

🌾 Haul Habib Ali Dongkrak Ekonomi Warga Solo

🍱 Sorotan Tajam Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

🚮 TPA Putri Cempo dan Isu Sampah Disorot DPRD

Dan masih banyak kabar menarik lainnya

📖 Baca versi online 

📥 Unduh versi PDF

Mari baca, share, dan sampaikan kepada publik.

Read More