Thursday, November 6, 2025

Sowan PCNU, PKS Solo Minta Nasihat, Petuah, dan Doa Ulama


Solo
- Jajaran pengurus baru Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera (DPD PKS) Kota Surakarta melakukan silaturahim ke Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Surakarta, Kamis (6/11). Rombongan PKS diterima langsung oleh Katib Syuriah PCNU KH Sugeng Nur Kholis beserta jajaran Tanfidziyah PCNU Kota Surakarta.

Ketua DPD PKS Kota Surakarta, Abdul Kadir Audah, menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi atas sambutan hangat yang diberikan oleh para pengurus PCNU. Ia menegaskan, kunjungan ini merupakan bagian dari upaya mempererat ukhuwah Islamiyah dan menjalin sinergi antar-elemen umat dalam menjaga harmoni serta keberkahan di Kota Surakarta.

“Kami sangat berterima kasih atas diterimanya silaturahim ini. Sebagai partai yang masih tergolong muda, kami datang untuk memohon wejangan, nasihat, dan doa dari para masayikh dan kiai NU agar PKS dapat menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya, baik dalam melayani kader PKS maupun umat secara umum,” ujar Abdul Kadir Audah.

Dalam kesempatan tersebut, para pengurus PCNU juga menyampaikan apresiasi atas inisiatif silaturahim yang dilakukan PKS. Mereka menilai langkah ini merupakan wujud semangat kebersamaan dan komitmen untuk memperkuat komunikasi antarorganisasi Islam di tingkat lokal.


Silaturahim antara PKS dan PCNU diharapkan menjadi awal yang baik untuk mempererat kerja sama dalam berbagai bidang, terutama dalam membangun kehidupan sosial, keagamaan, dan kebangsaan yang damai, sejuk, serta berlandaskan nilai-nilai keislaman dan kebersamaan.

Wednesday, November 5, 2025

DPRD Solo Soroti Kondisi TPA Putri Cempo dan Jalan Rusak, Dorong DLH Tingkatkan Pengelolaan Sampah


Solo Persoalan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Putri Cempo dan kondisi jalan rusak di sejumlah titik Kota Surakarta menjadi perhatian serius Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surakarta. Komisi III DPRD mendorong Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk mengoptimalkan pengelolaan sampah sekaligus menambah ruang terbuka hijau (RTH) di kawasan perkotaan.

Anggota Komisi III DPRD Kota Surakarta, Salim, menilai permasalahan sampah sudah mencapai tahap yang mengkhawatirkan. Menurutnya, tumpukan sampah di TPA Putri Cempo saat ini sudah mencapai ketinggian sekitar 15 meter dan berpotensi menimbulkan dampak lingkungan yang serius jika tidak segera ditangani.

“Kondisi di TPA Putri Cempo saat ini sudah sangat mengkhawatirkan. Pemerintah harus segera bertindak agar tumpukan sampah bisa berkurang, bahkan diharapkan bisa mencapai nol, sehingga tercipta lingkungan yang lebih bersih dan sehat,” ujar Salim, Jumat (1/11/2025).

Ia juga mengingatkan masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pengelolaan sampah melalui pemilahan antara sampah organik dan nonorganik sejak dari rumah tangga. Dengan langkah sederhana tersebut, DLH akan lebih mudah melakukan pengolahan di TPA Putri Cempo.

“Kesadaran masyarakat menjadi kunci. Kalau sejak awal sampah dipilah, maka proses daur ulang dan pengelolaan akan jauh lebih efektif,” tambahnya.

Selain menyoroti permasalahan sampah, Komisi III juga mendorong Pemkot Surakarta untuk mempercepat perbaikan jalan rusak di beberapa wilayah. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup warga dan mendukung mobilitas masyarakat serta aktivitas ekonomi di Kota Bengawan.

Langkah sinergis antara pemerintah dan masyarakat diharapkan menjadi solusi berkelanjutan untuk mewujudkan kota Solo yang bersih, hijau, dan nyaman bagi seluruh warganya. (Sumber: MetroTV)


Kasus Bakso Remaja, Muhammad Nafi Minta Pemkot Lebih Teliti


Solo
-  Kasus viralnya Bakso Remaja Gading telah menyita perhatian publik, bahkan karena kesalahan sebuah prosedur dari aparat secara tidak langsung merugikan pihak pedagang bakso.

Mensikapi hal itu, anggota DPRD Solo dari Fraksi PKS, Muhammad Nafi’ Asrori berharap agar kedepan kejadian ini tidak terulang lagi perlu ada koodinasi baik dari dinas terkait.

“Saya menghimbau kepada aparat agar lebih hati-hati dan terukur dalam melakukan sebuah keputusan. Karena dampak yang ditimbulkan sangat merugikan dari pihak UMKM,”ujarnya, Selasa (5/11/2025).

Itu jadi pembelajaran khususnya bagi UMKM mendapat akses negatif, harusnya temuan di lapangan itu tidak langsung keluar. Sehingga kegaduhan pada masyakat tidak terjadi lagi. Karena sekali lagi ini berdampak pada pertumbuhan UMKM di Kota Solo. Muhammad Nafi’ juga meminta agar kedepan Pemerintah Kota Solo segera membuat aturan yang bisa melindungi hak-hak konsumen.

“Karena itu menurut saya yang bersifat regulatif perlu didorong adanya perda yang melindungi konsumen sehingga masyarakat mendapatkan hak-haknya dalam mengkonsumsi makanan dari sisi kehalalan ataupun higenis,”tambahnya.

Fraksi PKS berharap kedepan Perda Halal bisa dibahas secepatnya, langkah ini sebagai upaya upaya penjagaan dan perlindungan konsumen.

Terakhir  Muhammad Nafi’ meminta kepada seluruh masyarakat agar bijak dalam bermedia sosial. Perlu meningkatkan literasi media pada masyarakat, sebelum menshre labih baik dicerna diteliti cek dan ricek. Untuk menjaga agar tidak menimbulkan kegaduhan.

"Karena kalau kemudian budaya ini terus berlanjut dampak negatifnya sangat banyak sebagai contoh pada kasus Bakso Remaja Gading", ujar dia.

Sebelumnya, Wali Kota Solo, Respati Ardi meminta maaf usai mencuatnya isu Bakso Remaja Gading mengandung bahan non-halal. Ia mengakui ada kesalahan tata kelola yang membuat isu bakso mengandung bahan non-halal terlanjur viral sebelum hasil uji laboratorium keluar. Belakangan, hasil uji lab menunjukkan bahwa bakso tersebut negatif dari bahan non-halal.

“Bukan kesalahpahaman, cuma tata kelola. Saya mewakili Pemkot Solo saya memohon maaf apabila dalam dokumen-dokumen belum ada nomor register bisa keluar juga kami sesalkan,” kata Respati di Solo, Selasa (4/11/2025).


Sumber : Solo Trend

Tuesday, November 4, 2025

PKS Solo Silaturahim ke Muhammadiyah, Bahas Urgensi Jaminan Produk Halal di Kota Surakarta

Solo - Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Surakarta melaksanakan silaturahim ke Pimpinan Daerah (PD) Muhammadiyah Kota Surakarta pada Selasa (4/11) bertempat di Balai Muhammadiyah Kota Surakarta.

Kunjungan tersebut diterima langsung oleh jajaran pimpinan Muhammadiyah, di antaranya KH. Anwar Sholeh, Drs. H. M. Joko Riyanto, KH. Subari, Prof. Dr. Sofyan Anif, Drs. H. Rokhani, Azhari, H. Bagus Sukatno, Dr. Muhammad Ali, H. Sumanto, H. Ahmad Sakidi, Dr. Suyanto, dan Prof. Dr. Muh Da’i.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua DPD PKS Kota Surakarta Abdul Kadir Audah menyampaikan bahwa silaturahim ini bertujuan mempererat ukhuwah serta meminta pandangan Muhammadiyah terkait isu yang berkembang di masyarakat, terutama soal makanan non-halal yang beredar di Kota Solo.

PKS mendorong agar Pemerintah Kota Surakarta dapat menghadirkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Jaminan Produk Halal sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat.

“Kami berharap Kota Solo memiliki regulasi yang memastikan keamanan dan kehalalan produk konsumsi masyarakat. Ini bukan hanya kebutuhan umat Islam, tetapi juga bagian dari perlindungan konsumen secara luas,” ungkap Abdul Kadir Audah.

Sementara itu, Muhammad Nafi’ Asrori, anggota DPRD Kota Surakarta dari Fraksi PKS, menjelaskan bahwa DPRD telah menjadwalkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan Konsumen pada tahun 2026.

Meski bersifat umum, menurut Nafi’, aspek jaminan produk halal dapat diintegrasikan ke dalam Raperda tersebut.

“Kami ingin memastikan perlindungan konsumen juga mencakup aspek kehalalan produk. Masukan dari Muhammadiyah tentu menjadi penguatan moral dan akademik dalam proses penyusunan regulasi,” ujarnya.


PKS berharap Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia dapat memberikan masukan dan dukungan agar jaminan produk halal di Kota Surakarta dapat segera terwujud.

Pimpinan Muhammadiyah menyambut baik silaturahim tersebut dan menyatakan kesiapan untuk memberikan pandangan serta dukungan konstruktif demi kebaikan masyarakat Solo secara keseluruhan.

Monday, November 3, 2025

Ada Bakso Dicap Nonhalal, Legislator Khawatir Branding Solo Surga Kuliner Luntur

Solo - Anggota DPRD Solo dari Daerah Pemilihan (Dapil) I Solo yang meliputi Kecamatan Pasar Kliwon dan Serengan, Salim, menyayangkan penggunaan bahan nonhalal pada produk Bakso Remaja Gading.

Dia melihat hal itu akan mengancam eksistensi Solo sebagai kota destinasi wisata kuliner atau keplek ilat. Padahal wisata kuliner merupakan nyawa usaha kuliner di Kota Bengawan.

"Saya menyayangkan terjadi lagi masalah ini. Ini jelas terancam [wisata kuliner]. Masyarakat khususnya yang muslim merasa dikecewakan lagi. Apalagi warung bakso tersebut sudah beroperasi bertahun-tahun," ungkap wakil rakyat dari PKS itu, Senin (3/11/2025).

Salim meminta Pemkot Solo segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan. "Secepatnya Pemkot press release, karena sudah viral dan masyarakat resah. Sebab belum lama ini mengulang lagi setelah Ayam Goreng WIduran beberapa bulan lalu," kata dia.

Salim mengusulkan adanya pendataan warung-warung makan dan dilakukan uji laboratorium. "Baik warung pinggir jalan atau UMKM, diuji laboratorium satu per satu, supaya bisa diuruskan apakah halal atau nonhalal. Ini harus dilakukan di seluruh wilayah Solo," harap dia.

Salim menilai tidak menutup kemungkinan ada usaha kuliner lain yang kondisinya sama seperti Warung Bakso Remaja Gading dan Ayam Goreng Widuran. Dengan pendataan secara detail, dia berharap ada kemudahan mengurus sertifikasi halal.

"Nanti tahun 2026 kami dari DPRD ada inisiasi untuk Raperda tentang makanan. Dalam Raperda itu akan kami masukkan klausul sanksi. Apakah nanti juga termasuk penutupan permanen. Karena ini sudah berulang kali, tidak hanya sekali kan," tegas dia.

Diberitakan sebelumnya, Tim Monitoring Unit Usaha Kuliner Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Surakarta menemukan salah satu usaha kuliner di wilayah Kota Solo menjual produk nonhalal. Temuan itu tercatat dalam kegiatan monitoring rutin yang dilakukan pada Kamis (9/10/2025).

Sumber : Solopos 


Saturday, November 1, 2025

Majalah Digital "Kabar Fraksi" Edisi Oktober 2025 Telah Terbit!


Fraksi PKS DPRD Kota Surakarta kembali menyapa melalui Majalah Digital Kabar Fraksi edisi Oktober 2025. 

Temukan berita-berita hangat dan inspiratif seputar kerja nyata DPRD Kota Surakarta:

🎓 BEM UNS Suarakan Isu Lingkungan & Pengangguran

🚍 BST Terancam Tanpa Subsidi, DPRD Minta Solusi Cepat

🏫 Kritik Program Sekolah Rakyat, DPRD: Jangan Seperti Bandung Bondowoso!

🌾 Haul Habib Ali Dongkrak Ekonomi Warga Solo

🍱 Sorotan Tajam Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

🚮 TPA Putri Cempo dan Isu Sampah Disorot DPRD


Dan masih banyak kabar menarik lainnya

PubHTML5 LightBox Embed Demo


📖 Baca versi online 

📥 Unduh versi PDF

Mari baca, share, dan sampaikan kepada publik.




Tuesday, October 28, 2025

BEM UNS Tawarkan Solusi atas Isu Limbah, Pengangguran, dan Zonasi Pendidikan


Solo
— Sekolah Kepemimpinan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta menggelar audiensi dan penyampaian hasil kajian ilmiah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surakarta, Kamis (9/10), bertempat di Graha Paripurna DPRD Kota Surakarta.

Kegiatan ini dihadiri oleh sekitar 150 mahasiswa UNS peserta Sekolah Kepemimpinan yang memaparkan hasil survei dan analisis di bidang kesehatan, sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Surakarta, Daryono, menyampaikan apresiasi yang tinggi atas kepedulian mahasiswa terhadap berbagai persoalan masyarakat, khususnya di wilayah Kota Surakarta dan sekitarnya.

“Kami menyambut baik inisiatif mahasiswa UNS yang hadir dengan semangat dan data ilmiah. Ini merupakan bentuk budaya akademik yang sehat — memberikan masukan, apresiasi, sekaligus kritik konstruktif kepada Pemerintah Kota Surakarta. Harapan kami, semangat ini dapat diteruskan oleh generasi mahasiswa berikutnya,” ujar Daryono.

Menurut hasil kajian BEM UNS, terdapat tujuh isu utama yang menjadi fokus perhatian, meliputi sektor sosial, ekonomi, dan lingkungan. Ketua BEM UNS Surakarta, Khoirun Najin, menjelaskan bahwa persoalan-persoalan tersebut bersumber dari survei lapangan yang dilakukan di sejumlah titik di Kota Surakarta dan daerah sekitar.

“Kami menemukan beberapa isu penting seperti persoalan limbah di TPA Putri Cempo, meningkatnya angka pengangguran akibat penutupan beberapa pabrik tekstil di Sukoharjo, serta dampak sistem zonasi pendidikan yang menyebabkan menurunnya jumlah peserta didik di sekolah negeri,” ungkap Khoirun Najin.

Tak Hanya Kritik, Tapi Solusi

Ia menambahkan, hasil kajian tersebut diharapkan dapat menjadi masukan akademik bagi DPRD dan Pemerintah Kota Surakarta dalam merumuskan kebijakan publik yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Selain itu, bidang kesehatan juga menjadi perhatian dalam survei, terutama terkait akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

“Kami tidak hanya menyampaikan kritik, tetapi juga solusi yang kami rumuskan bersama para mahasiswa peserta sekolah kepemimpinan. Harapannya, rekomendasi kami dapat memperkuat kolaborasi antara akademisi, mahasiswa, dan pemerintah daerah,” tambah Khoirun.

Kegiatan audiensi ini menjadi momentum penting bagi mahasiswa UNS untuk memperkuat peran intelektual kampus dalam pembangunan daerah, sekaligus menumbuhkan budaya partisipatif antara generasi muda dan lembaga legislatif.

DPD PKS Kota Surakarta Resmi Lantik Pengurus Periode 2025–2030, Berikut Susunan Pengurus Lengkapnya


Solo
– DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Surakarta resmi melantik pengurus daerah dan cabang periode 2025–2030 dalam rangkaian Musyawarah Daerah (Musda) VI PKS Kota Surakarta, yang digelar dengan penuh semangat kebersamaan dan suasana khidmat di Hotel Sunan Solo, Ahad (12/10).

Pelantikan ini menjadi momentum penting bagi PKS untuk memperkuat struktur kepemimpinan di tingkat daerah dan cabang. Dengan semangat Berkhidmat untuk Rakyat, para pengurus berkomitmen melanjutkan perjuangan dakwah politik yang berorientasi pada pelayanan, kesejahteraan, dan kemaslahatan masyarakat Solo.

Berikut susunan lengkap Pengurus DPD PKS Kota Surakarta Periode 2025–2030:

Majelis Pertimbangan Daerah (MPD)

Ketua MPD : M. Nafi’ Asrori
Sekretaris MPD : Safrudin

Ketua Komisi Organisasi dan Daerah : M. Eko Wibowo
Sekretaris Komisi Organisasi dan Daerah : Nur Farikhah Damayanti

Ketua Komisi Kebijakan Publik dan Kajian Strategis : Muhadi Syahroni

Ketua Komisi Ketahanan Keluarga : Robi’ah Al Adawiyah

Dewan Etik Daerah (DED)

Ketua DED : Tri Wahyu Yunianto
Sekretaris DED : Khoirul Muna

Ketua Komisi Penegakan Disiplin Syar’i, Organisasi dan Etik : Chambali
Sekretaris Komisi Penegakan Disiplin Syar’i, Organisasi dan Etik : Ahmad Syafi’ul Anam

Ketua Komisi Bina Keluarga Sakinah : Muhammad Makmur
Sekretaris Komisi Bina Keluarga Sakinah : Yeni Mulati

Ketua Komisi Bina Struktur dan SDM : Retno Sugiyanto
Sekretaris Komisi Bina Struktur dan SDM : Nur Khayati

Dewan Pengurus Daerah (DPD)

Ketua DPD : Abdul Kadir Audah
Sekretaris DPD : Rohmad Suryadi

Staf Sekretariat : Tamamun Nadhirin
Staf Sekretariat : Dafi Andin
Staf Sekretariat : Hero Rusmawan

Bendahara DPD : Widyastuti
Wakil Bendahara 1 : Husni Malik
Wakil Bendahara 2 : Dwi A. Wulandari 

Ketua Bidang Kaderisasi Anggota Partai : Ahmad Supriyanto
Sekretaris Bidang Kaderisasi Anggota Partai : Danik Ary Widyanto
Bendahara Bidang Kaderisasi Anggota Partai : Mufida Brillian

Ketua Biro Manajemen Tarbiyah : Zuhdi Yusroni
Anggota Biro Manajemen Tarbiyah : Anis Tanwir Hadi
Anggota Biro Manajemen Tarbiyah : Reni Apriyani
Anggota Biro Manajemen Tarbiyah : Sulastri

Ketua Biro Pembimbing dan Pembina : Khusnaini Hayati

Ketua Biro Al Qur’an & Bahasa Arab : Rudi Hartanto
Anggota Biro Al Qur’an & Bahasa Arab : Annasikhah

Anggota Biro Anak, Pelajar, dan Mahasiswa : Yuli Harimurti
Anggota Biro Anak, Pelajar, dan Mahasiswa : Rismani
Anggota Biro Anak, Pelajar, dan Mahasiswa : Nur Islami Prayoganing Ayu

Ketua Biro Ekspansi Tarbiyah : Waskito
Anggota Biro Ekspansi Tarbiyah : Wahyu Setyawan
Anggota Biro Ekspansi Tarbiyah : Ema Rachmawati
Anggota Biro Ekspansi Tarbiyah : Sunarsih

Ketua Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan : Muhammad Nur Hidayatulloh
Anggota Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan : Krisna Dwipayana
Anggota Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan : Said Satria
Anggota Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan : Parmono
Anggota Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan : Arifin Efendi
Anggota Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan : Suryanto 

Ketua Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri : Tamrin Kurniawan
Sekretaris Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri : Syaiful Haq Mayyazi
Anggota Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri : Herry Soesanto
Anggota Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri : Galih Musthofa
Anggota Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri : Hartono 

Ketua Bidang Saksi dan Relawan : Anang Istanto
Sekretaris Bidang Saksi dan Relawan : Wahyu Setyawan 

Ketua Bidang Pendidikan dan Kesehatan : Anang Dwi Cahyono
Sekretaris Bidang Pendidikan dan Kesehatan : Zulaik Mustawan
Anggota Bidang Pendidikan dan Kesehatan : Achrudin 

Ketua Bidang Energi, Lingkungan Hidup, dan Perubahan Iklim : Dian Kresnadipayana

Ketua Bidang Pemenangan Pemilu : Agus Widodo
Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu : Lukman Ali Popalia
Anggota Bidang Pemenangan Pemilu : Joko Triyono 

Ketua Bidang Ketenagakerjaan : Tin Zulaeha
Sekretaris Bidang Ketenagakerjaan : Rizki Lintang 

Ketua Bidang UMKM, Ekonomi Kreatif, dan Koperasi : M. Lukman Hakim
Sekretaris Bidang UMKM, Ekonomi Kreatif, dan Koperasi : Joko Adiyanto 

Ketua Bidang Pembinaan & Pengembangan Olahraga : Kelik Basuki
Sekretaris Bidang Pembinaan & Pengembangan Olahraga : Hendrik Agus H
Anggota Bidang Pembinaan & Pengembangan Olahraga : Berry Wibowo 

Ketua Bidang Advokasi Partai : Salim Assegaf
Anggota Bidang Advokasi Partai : Rizki Al Malik
Anggota Bidang Advokasi Partai : M. Bagus Dzulkarnaen 

 

Ketua Bidang Komunikasi dan Digital : Ricky R
Sekretaris Bidang Komunikasi dan Digital : Didik Haryanto
Anggota Bidang Komunikasi dan Digital : Agus Wijanarko
Anggota Bidang Komunikasi dan Digital : Firdaus Zulfikar
Anggota Bidang Komunikasi dan Digital : Yusuf Shalahuddin
Anggota Bidang Komunikasi dan Digital : Bintang Maulana Shidiq
Anggota Bidang Komunikasi dan Digital : Mahmud Nur Kholis 

Ketua Bidang Pembinaan Masyarakat Rentan & Disabilitas : Sri Mulyani
Sekretaris Bidang Pembinaan Masyarakat Rentan & Disabilitas : Ariesta Martdiyani 

Ketua Bidang Pembinaan Umat & Kerukunan Beragama : Musmualim
Sekretaris Bidang Pembinaan Umat & Kerukunan Beragama : M. Fadkul Ahmadi 

Ketua Bidang Kepanduan dan Bela Negara : Amad Suwali
Sekretaris Bidang Kepanduan dan Bela Negara : Saras Pramudya
Anggota Bidang Kepanduan dan Bela Negara : Endang Priyadi 

Ketua Bidang Seni dan Budaya : Adrianus Ichsan
Sekretaris Bidang Seni dan Budaya : Ichsan Yudya Yulianto
Anggota Bidang Seni dan Budaya : Eko Nur Cahyanto 

Ketua Bidang Pemuda, Pelajar, dan Mahasiswa : Hilmy Yassar
Sekretaris Bidang Pemuda, Pelajar, dan Mahasiswa : Gilang Garendi
Anggota Bidang Pemuda, Pelajar, dan Mahasiswa : Fauzi Afnan
Anggota Bidang Pemuda, Pelajar, dan Mahasiswa : Farhan Narda
Anggota Bidang Pemuda, Pelajar, dan Mahasiswa : Amron Yuflaeli
Anggota Bidang Pemuda, Pelajar, dan Mahasiswa : Said Hamid 

Ketua Bidang Perempuan dan Keluarga : Kurnia Prihatini
Sekretaris Bidang Perempuan dan Keluarga : Desi Mindarti
Anggota Bidang Perempuan dan Keluarga : Iffah Noor Hasanah
Anggota Bidang Perempuan dan Keluarga : Dewi Marsiyah
Anggota Bidang Perempuan dan Keluarga : Nurul Afifah
Anggota Bidang Perempuan dan Keluarga : Ratih Listeriyadi
Anggota Bidang Perempuan dan Keluarga : Novita Rachmasari
Anggota Bidang Perempuan dan Keluarga : Khusnaini Wibowo 

Ketua Bidang Pelatihan & Pengembangan Kepemimpinan Partai : Ihwanul Muslimin
Sekretaris Bidang Pelatihan & Pengembangan Kepemimpinan Partai : Kismadi